Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai fungsi komunikasi risiko dalam pemanfaatantenaga nuklir di sektor energi. Dalam skripsi ini penulis menjabarkan dua pokokpermasalahan: Pertama, mengenai peraturan komunikasi risiko dalam UU No.32/2009 dan kedua, mengenai fungsi komunikasi risiko itu sendiri dalampemanfaatan tenaga nuklir di sektor energi. Hasil dari penelitian ini menunjukkanbahwa komunikasi risiko sebenarnya dapat dijadikan peluang dalam membangunpemahaman dan kepercayaan masyarkat dalam rencana pembangunan pembangkitlistrik tenaga nuklir pertama di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discussing about the function of risk communication in the use ofnuclear power in energy sector. In this thesis the author proposes two main issues:First, how the Law Number 32 of 2009 regulate about risk communication. Whilethe second, the thesis will discuss about the function of risk risk communication inthe use of nuclear power the energy sector. The result of this study showed that riskcommunication can actually be used as an opportunity to build understanding andpeople acceptance in the development plan of the very first nuclear power plant inIndonesia"

"Tulisan ini menganalisis dampak perubahan pengelolaan perizinan sektor ketenaganukliran terhadap aspek keselamatan dan keamanan yang diselenggarakan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal yang menghasilkan pandangan atau paradigma penulis terhadap norma yang diteliti. Penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dilatarbelakangi keinginan penyederhanaan perizinan dengan memperkenalkan konsep perizinan berbasis risiko usaha, mengutamakan pembinaan dan pengawasan oleh pemangku kepentingan terkait. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memiliki tujuan untuk mendorong ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Perizinan dimaknai oleh UU Ciptaker agar tidak menghambat tujuan penciptaan lapangan kerja dengan serangkaian kemudahan persyaratan. Paradoks dengan tujuan tersebut, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran menekankan kepada pelaksanaan pengawasan sektor ketanaganukliran melalui pengelolaan perizinan yang ditujukan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir untuk menjamin keselamatan terhadap pekerja dan anggota masyarakat lain serta lingkungan hidup. Dalam rangka mengatasi dampak perubahan pengelolaan perizinan sektor ketenaganukliran terhadap aspek keselamatan dan keamanan, BAPETEN perlu melakukan harmonisasi peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

---

This paper analyzed the impact of changes licensing management in the Nuclear Energy Sector on on safety and security aspects held by Nuclear Energy Regulatory Agency (BAPETEN) based on Government Regulation Number 5 of 2021 on Implementation of Risk-Based Business Licensing. This paper employs doctrinal legal research which produce the author's views or paradigms regarding the norms being studied. Government Regulation Number 5 of 2021 aims to simplify licensing by introducing the concept of business risk-based licensing, prioritizing guidance and supervision by relevant stakeholders. Government Regulation Number 5 of 2021 is an implementing regulation of The Act Number 11 of 2020 on Job Creation, has the aim of encouraging the investment ecosystem and business activities. Licensing is interpreted by the Job Creation Law so as not to hamper the goal of creating jobs with a series of easy requirements. The Job Creation Law means that licensing is not an obstacle to achieving the goal of creating jobs with a series of easy requirements. Paradoxically with this aim, The Act Number 10 of 1997 concerning Nuclear Energy emphasizes the implementation of supervision of the nuclear energy sector through licensing management aimed at all activities utilizing nuclear energy to ensure the safety of workers and other members of society as well as the environment. In order to overcome the impact of changes in the management of licensing in the nuclear power sector on safety and security aspects, BAPETEN needs to harmonize the implementing regulations of Law Number 10 of 1997, including Government Regulation Number 29 of 2008 concerning Licensing for the Use of Ionizing Radiation Sources and Nuclear Materials with Government Regulation Number 5 of 2021."

"Tenaga nuklir memiliki potensi besar sebagai sumber energi di Indonesia, namun pemanfaatannya terutama dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) memerlukan biaya yang besar. Untuk mengoptimalkan pembangunan PLTN, diperlukan investasi dari pihak swasta. Namun, Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) membatasi pembangunan PLTN hanya oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pembatasan investasi ketenaganukliran dalam RUU EBT hanya oleh PLN sudah tepat jika dibandingkan dengan investasi ketenaganukliran di beberapa negara lain, serta bagaimana pengawasan terhadap investasi swasta di sektor ketenaganukliran dapat diimplementasikan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan keamanan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pembatasan investasi ketenaganukliran dalam RUU EBT tidak tepat, partisipasi swasta dapat memberikan pendanaan tambahan, teknologi canggih, dan efektivitas operasional yang sangat penting untuk proyek besar seperti PLTN. Beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan Vietnam justru mendorong investasi swasta dalam sektor ini. Kedua, pengawasan terhadap investasi swasta di sektor ketenaganukliran dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan keamanan nasional melalui tiga bentuk pengawasan oleh lembaga berwenang: pembentukan pengaturan, pemberian izin, dan inspeksi. Ketiga bentuk pengawasan ini diperlukan untuk memastikan aktivitas penggunaan nuklir sesuai dengan standar keselamatan, keamanan, dan safeguard. Optimalisasi pengawasan menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah ini. Penguatan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan merupakan langkah penting untuk mencegah dampak negatif investasi swasta dalam sektor ketenaganukliran terhadap keamanan nasional.

---

Nuclear energy has significant potential as a power source in Indonesia, but its utilization, particularly in the construction of Nuclear Power Plants (NPPs), requires substantial investment. To optimize NPP development, private sector investment is necessary. However, the Renewable Energy Bill (RUU EBT) restricts NPP construction exclusively to the State Electricity Company (PLN). This study aims to evaluate whether the restriction on nuclear energy investments in the RUU EBT, limited to PLN, is appropriate compared to nuclear energy investments in other countries, and how oversight of private sector investments in nuclear energy can be implemented to prevent misuse and ensure national security. The research findings indicate the following: First, the restriction on nuclear energy investments in the RUU EBT is inappropriate. Private sector participation can provide additional funding, advanced technology, and operational efficiency, which are crucial for large-scale projects such as NPPs. Countries like the United Kingdom, the United States, the United Arab Emirates, and Vietnam encourage private sector investment in this sector. Second, oversight of private sector investments in nuclear energy is essential to prevent misuse and ensure national security through three forms of supervision by authorized agencies: regulatory framework development, licensing, and inspections. These supervisory mechanisms are necessary to ensure that nuclear activities comply with safety, security, and safeguard standards. Optimizing oversight is key to addressing these issues. Strengthening the Nuclear Energy Regulatory Agency (BAPETEN), the authority responsible for oversight, is a critical step to prevent any negative impact of private sector investment in nuclear energy on national security."

"Sistem kelistrikan Jawa-Bali pernah mengalami krisis sampai pertengahan tahun 2009, sumber: Kompas, Sabtu 31 Mei 2008. Pemadaman tidak bisa dihindari karena kapasitas pembangkit PLN tidak bertambah secara signifikan. Dengan pertumbuhan konsumsi listrik di atas 6 persen, cadangan daya pun terus tergerus. Rata-rata pertumbuhan pemakaian listrik pada kuartal I-2008 mencapai 6,8 persen, sementara target pertumbuhan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2008 hanya 1,9 persen. Dengan menggunakan patokan pertumbuhan itu pula, pemerintah menetapkan kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk PLN sebanyak 9,1 kiloliter. Sementara itu, realisasi pemakaian BBM sampai April 2008 sudah mencapai 3,651 juta kiloliter atau 42,24 persen dari kuota. Cadangan daya tergerus menjadi 25 persen dari batas yang seharusnya 40 persen. Sistem kelistrikan Jawa-Bali mengalami defisit 800-900 MW, yang mengakibatkan pemadaman bergilir di wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali. Defisit disebabkan beberapa hal antara lain penurunan daya di sejumlah pembangkit PLN dan Swasta, kenaikan beban pemakaian listrik di Jawa-Bali, serta ketidaklancaran pasokan BBM ke pembangkit PLN. Hal ini terjadi karena masih dominan menggunakan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Cadangan bahan bakar fosil lama kelamaan akan habis kalau tidak disiasati dalam pemakaiannya. Penggunaan bahan bakar fosil ini pula yang dapat meningkatkan kadar emisi CO2 dan SO2 yang merupakan pemicu adanya pemanasan global. Kajian ini bertujuan untuk melihat rencana optimasi pengambangan pembangkit listrik Jawa Bali dengan membandingkan pemakaian batubara dan nuklir bila dilihat dari nilai fungsi obyek, LOLP, emisi CO2 dan SO2. Diaman hasil tahun keluaran PLTN akan dipakai untuk perhitungan aliran daya bila PLTN masuk ke sistem Jawa Bali dan membandingkan rencana lokasi penempatan PLTN yaitu Banten dan Semenanjung Muria.

---

Electrical systems Java-Bali has experienced a crisis until the mid-2009, source: Kompas, Saturday, May 31, 2008. Extinction cannot be avoided because of PLN's generating capacity has not increased significantly. With electricity consumption growth above 6 percent, the reserves were dwindling resources. The average electricity consumption growth in the first quarter of 2008 reached 6.8 percent, while the growth target in the Budget Revenue and Expenditure (Budget) in 2008 only 1.9 percent. By using the same standards that growth, the government set a quota of oil fuel (BBM) to PLN 9.1 of kiloliters. Meanwhile, the realization of the use of fuel until April 2008 has reached 3.651 million kiloliters, or 42.24 percent of the quota. Backup power eroded to 25 percent of the limit should be 40 percent.

System of Java-Bali electricity deficit 800-900 MW, which resulted in rotating blackouts in the area of Banten, DKI Jakarta, West Java, Central Java, East Java, Yogyakarta and Bali. The deficit caused by several things including a decrease in the number of power plants and private sectors, an increase in electricity consumption load in Java-Bali, and the smooth fuel supply for power plants. This happens because it is still the dominant power plants using fossil fuel. Fossil fuel reserves will run out over time if not saving in its use. The use of these fossil fuels also can increase the levels of CO2 and SO2 emissions which are the trigger of global warming.

This study aims to look at plans floating power plant optimization Java and Bali by comparing the use of coal and nuclear when viewed from the value of object function, LOLP, CO2 and SO2 emissions. The results in output of nuclear power plants will be used to calculate the flow of power when nuclear power plants into the Java-Bali system and compare the plans of where to place nuclear plants Banten and Muria Peninsula."

"Penelitian ini mengeksplorasi pengembangan energi nuklir di Indonesia sebagai respons terhadap kebutuhan energi yang semakin meningkat dan tekanan untuk mengurangi emisi karbon. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor geostrategis yang memengaruhi kebijakan pengembangan energi nuklir, mengidentifikasi peran kerjasama internasional dalam membentuk perkembangan energi nuklir di Indonesia, dan mengevaluasi tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengoptimalkan manfaatnya. Penelitian berfokus pada analisis kebijakan energi nuklir, keamanan energi, dan aspek ekonomi dari pengembangan infrastruktur nuklir. Penelitian menggunakan desain pendekatan kualitatif dengan metode Delphi untuk merumuskan pandangan dari para ahli dalam bidang energi nuklir. Hasil penelitian menunjukkan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan energi nuklir Indonesia, signifikansi kerjasama internasional, dan tantangan terkait regulasi dan keamanan. Kesimpulan dari penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang potensi dan hambatan pengembangan energi nuklir di Indonesia, serta implikasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk mencapai tujuan energi bersih dan berkelanjutan.

---

This research explores the development of nuclear energy in Indonesia in response to the increasing energy demand and the pressure to reduce carbon emissions. The objective of this study is to analyze geostrategic factors influencing nuclear energy development policies, identify the role of international cooperation in shaping nuclear energy developments in Indonesia, and evaluate the challenges faced by Indonesia in optimizing its benefits. The research focuses on the analysis of nuclear energy policies, energy security, and economic aspects of nuclear infrastructure development. The research utilizes a qualitative approach with the Delphi method to formulate opinions from experts in the field of nuclear energy. The findings reveal the complexity of factors influencing Indonesia's nuclear energy policies, the significance of international cooperation, and challenges related to regulations and security. The conclusion of this research provides in-depth insights into the potential and barriers of nuclear energy development in Indonesia, along with policy implications that need consideration for achieving clean and sustainable energy goals."

"Bagi Indonesia, fenomena krisis energi yang sedang melanda saat ini setidaknya telah menyadarkan bahwa seharusnya untuk selalu mengikuti kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melaju sangat cepat. Dimana kecenderungan masyarakat dunia sekarang adalah untuk lebih banyak menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperoleh energi. Salah satunya dengan pemanfaatan pengembangan nuklir sebagai bahan energi alternatif. Pokok permasalahan yang berusaha diketengahkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah kebijakan PLTN di Indonesia, serta apa hambatan implementasi rencana pembangunan PLTN di Jepara, sehingga dapat dilakukan penelitian evaluasi implementasi kebijakan penyediaan PLTN sebagai energi alternatif dengan harapan dapat memperoleh informasi yang menyeluruh. Sementara tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi kebijakan PLTN di Indonesia dan mengidentifikasi hambatan implementasi rencana pembangunan PLTN di Jepara.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, dimana data yang dipergunakan pada penulisan penelitian ini menggambarkan realitas sosial yang muncul dilapangan. Dimana data kualitatif yang diperoleh kemudian berbentuk data kuantitatif. Sehubungan dengan kebijakan pembangunan PLTN di Indonesia, maka pemerintah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efesien dan efektif tanpa mempertimbangkan keuntungan apa saja yang dapat diperoleh apabila Indonesia memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. Pertanyaan seperti ini cukup wajar dikemukakan mengingat kenyataan bahwa Indonesia, walaupun telah mengoperasikan tiga reaktor nuklir sejak beberapa dekade dan memiliki fasilitas penelitian dan pengembangan nuklir sejak tahun 1980-an, masih terbatas kemampuan teknologinya, bahwa PLTN harus dibangun dengan bantuan pemasok teknologi nuklir dari luar negeri, bahwa PLTN harus dibangun dengan bantuan pemasok teknologi nuklir dari luar negeri, dan bahkan tahap awal PLTN terpaksa dioperasikan dengan bahan nuklir yang di import.

---

For Indonesia, the phenomenon of en energy crisis that happen nowadays at least have made us realize that we should always keep up with the technology and science?s advancement and improvement that rapidly developing, with the current trend of the world community to maximize the utilization of science and technology to get energy. One of them is the development of nuclear power as an alternative source of energy. The main problems that would like to be featured in this research are as follows: How is the policy for Nuclear Power Plant in Indonesia, and what are the challenges for the implementation of the plan to build a Nuclear Power Plant in Jepara, so a research on the evaluation of the policy implementation for Nuclear Power Plant as an Alternative Energy Source with the hope that a complete information can be gathered. As for this research aim are to understand the implementation of the policy for the Nuclear Power Plant in Indonesia and to identify the challenges for the implementation of the plan to build a Nuclear Power Plant in Jepara.This research is done by qualitative research method using descriptive design, where the data that used in this paper describe the social reality that present in the field. Qualitative data that gathered will be in quantitative data format. In relation with the policy to build a Nuclear Power Plant in Indonesia, the government cannot perform its function efficiently and effectively without considering the benefits that will be gained if Indonesia has its own Nuclear Power Plant. Questions like this will be surfacing, considering that Indonesia, even though has operating three nuclear reactors for several decades and has the research and development facility since the 80?s still has limited technological capabilities, that the Power Plant has to be build with the assistance from foreign nuclear technology supplier, and even in the early stage the Power Plant has to be operated with imported nuclear materials."