Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proyek Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) direncanakan dibangun sepanjang 2.732 kilometer dari Aceh hingga Lampung dan diperkirakan menelan biaya sebesar Rp. 330 triliun. Rekayasa nilai tambah dilakukan pada Proyek JTTS dengan menambahkan enam fungsi, yaitu integrasi jalur sepeda motor, pengembangan rest area, integrasi dry port, integrasi kereta median tol, pengembangan area pariwisata dan penambahan jaringan fiber optik. Penelitian ini bertujuan mendefinisikan jenis skema pembiayaan dan skema kelembagaan Kerjasama Pemerintah Swasta pada Proyek JTTS. Analisis skema pembiayaan dilakukan melalui pengembangan berbagai skenario terhadap pembagian antara penyediaan dana dari pemerintah dan swasta pada tahap biaya konstruksi (initial cost), biaya pemeliharaan (operation & maintenance cost) dan pembagian pada pemasukan dana dari pengguna (revenue). Dari 36 skenario yang dihasilkan didapatkan skema pembiayaan dengan Initial Cost Sharing pemerintah 60 % dan swasta 40 %, Operation and Maintenance Sharing pemerintah 50 % dan swasta 50 %, dan Revenue Sharing pemerintah sebesar 50 % dan swasta 50 % yang dapat menghasilkan IRR 12,86 %, serta dihasilkan skema kelembagaan dengan membentuk Joint Venture.

---

Trans Sumatera Toll Road Project (JTTS) planned to be built along 2,732 kilometers from Aceh toLampung and is estimated to cost Rp. 330 trillion. Value Engineering is conducted at the project by adding six functions, which are integration of the motor bike paths, rest area development, the integration of the dry port, rail integration highway median, the development of tourism area and the addition of a fiber optic network The study aims to determine the optimal financing scheme and ideal institutions scheme based on Public-Private Partnership of JTTS Project.

Analysis financing scheme involves by dividing the assuming scenario between the provision of funds from the government and private sectors at the stage of initial cost, operation & maintenance cost, and revenue sharing funds from the user. From 36 scenarios, a financing scheme with government Initial Cost Sharing 60% and 40% private, Operation and Maintenance Sharing 50% government and 50% private, and Revenue Sharing governments and the private sector by 50% to 50% with the IRR of 12.86%, and institutional scheme obtained by forming a Joint Venture."

"ABSTRAKDesain Konseptual Jalan Tol Trans Sumatera terdiri dari fungsi fiber optic, dry port,pariwisata, rest area, jalan tol sepeda motor, dan jalan tol utama yang membentangdari Bakaheuni ke Banda Aceh dengan biaya investasi sebesar Rp 333 T. penelitia nini bertujuan menaikkan nilai IRR Proyek. Analisis kelayakan dilakukan denganskema pembiayaan pemerintah swasta yang dilanjutkan dengan analisis skemakelembagaan aliansi strategis kerjasama pemerintah swasta Penelitian inimenghasilkan kenaikan nilai IRR menajdi 12.76%. sehingga dapat disimpulka nbahwa aliansi strategis kerjasama pemerintah swasta dapat meningkatkan nilaikelayakan ekonomi dari Desain Konseptual Jalan Tol Trans Sumatera

---

ABSTRACTConceptual desaign of Trans Sumatera Toll Road consists of multiple additionalfunction such as fiber optic, dry port, recreation area, rest area, motorcycle highwa y,and main toll road that cost Rp 333 Trillion. The research goal is to increase IRRof this project. Feasibility analysis done by financial scheme between public andprivate entities continued by strategic alliance public private partnershiporganizational scheme. This research result increasing IRR to 12.76%. theconclusion is strategic alliance public private partnership increase economicfeasibility of Conceptual Design of Trans Sumatera Toll Road"

"ABSTRAKKonseptual Desain Kereta Cepat Jakarta Surabaya dengan pendekatan studi rekayasa nilai menghasilkan Fungsi tambah berupa Fungsi Area Komersial dan Periklanan, Fungsi Pariwisata, Fungsi Fiber Optic, Solar Cell serta Fungsi Transit Oriented Development. Proyek Kereta Cepat Jakarta Surabaya direncanakan dibangun sepanjang 868 km dan menghabiskan biaya investasi sebesar Rp 142 Triliun dengan IRR 10.87%. Penelitian ini bertujuan mendefinisikan jenis skema pembiayaan dan skema kelembagaan Kerjasama Pemerintah Swasta pada Kereta Cepat Jakarta Surabaya. Skema Pembiayaan dilakukan dengan melalui pengembangan berbagai scenario terhadap komponen biaya kontruksi (Initial Cost), Biaya Pemeliharaan (Operational & Maintenance Cost) serta pemasukan dana dari pengguna (Revenue). Jumlah scenario yang dibuat adalah sebanyak 252 skenario yang terdiri dari skenario masing masing fungsi berjumlah 36 skenario. Skema Kelembagaan dibuat dengan melakukan Benchmarking dan Depth Interview. Dari hasil penelitian dihasilkan skema pembiayaan dengan Initial Cost Sharing Pemerintah 40% dan Swasta 60%, Operational & Maintenance Sharing Pemerintah 50% dan Swasta 50%, Revenue Sharing Pemerintah 23.2% dan Swasta 76.8% dan mengalami kenaikan nilai IRR menjadi 16.10% serta menghasilkan Skema Kelembagaan yang terdiri dari sebuah perusahaan baru berbentuk Joint Venture.

---

ABSTRACTConceptual Design of High Speed Train Jakarta - Surabaya with value engineering study approach generates added in the form Function Area Function Commercial and Advertising, Tourism Function, Function Fiber Optic, Solar Cell and Functions of Transit Oriented Development. High Speed Train Surabaya Jakarta project planned to be built along the 868 km and cost an investment of Rp 142 trillion, with an IRR of 10.87%. This study aims to define the type of financing scheme and institutional schemes Public Private Partnership on High Speed Train Jakarta Surabaya. Financing Scheme is to do with the development of various scenarios of the components of Initial Cost, Operational & Maintenance Cost and funds from the user (Revenue). The number of scenarios that are created are 252 scenarios consist of scenarios each function of the 36 scenarios. Institutional scheme created by Benchmarking and Depth Interview. From the research results generated a financing scheme with the Initial Cost Sharing Government 40% Private 60%, Operational and Maintenance Sharing Government 50% Private 50%, Revenue Sharing Government 23.2% Private 76.8% and increased the value of IRR be 16.10% and generate Scheme Institutional consisting of a new company form of Joint Venture"

"Salah satu permasalahan krusial Jakarta adalah pemenuhan kebutuhan air yang terus meningkat. Upaya yang dapat dilakukan adalah pembangunan infrastruktur Water Supply Project (WSP) dengan memanfaatkan limpasan air dari PRASTI Tunnel. Pembangunan infrastruktur WSP PRASTI Tunnel diproyeksikan menghabiskan dana Rp 3,8 triliun dengan nilai Rate of Return (IRR) 9,8%. Nilai IRR yang berada di bawah Minimum Attractive Rate of Return (MARR) WSP sebesar 17-18% mengakibatkan tidak ada investor yang mau terlibat dalam proyek ini, sehingga dibuatlah inovasi skema finansial dan kelembagaan WSP PRASTI Tunnel berbasis Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

---

One of crucial problems in Jakarta is meeting the needs of water. One of solution of this problem is infrastructure development of Water Supply Project (WSP) by utilizing water runoff from PRASTI Tunnel. WSP Tunnel PRASTI infrastructure development projected to cost Rp 3.8 trillion, with the Rate of Return (IRR) of 9.8%. IRR values under the Minimum Attractive Rate of Return (MARR) WSP 17-18%, resulting in no investors who want to get involved in this project, which comes to innovation of financial and institutional scheme of WSP PRASTI Tunnel based on Private Partnership (PPP)."

"Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) sebagai ibukota negara Indonesia mempunyai masalah kemacetan dan banjir. Sebuah desain konseptual PRASTI Tunnel yang berbasis analisa fungsi dengan menggunakan pendekatan metode Value Engineering sehingga tercipta sebuah terowongan bawah tanah (tunnel) pengendali banjir yang terintegrasi dengan KA Bandara dan MRT sebagai Fungsi Transportasi, Fungsi Telekomunikasi dan demikian juga dengan Fungsi Komersial Area. PRASTI Tunnel ini ditawarkan sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk mewujudkan Jakarta dengan PRASTI Tunnel dibutuhkan dana hampir mencapai Rp.21 T namun pemerintah membutuhkan bantuan swasta terkait masalah pendanaan. Dengan menggunakan Skema Kerjasama Pemerintah Swasta diharapkan desain konseptual PRASTI Tunnel dapat terwujud. Namun kendala yang terjadi adalah tingkat penembalian uangnya (RoR) masih berada di bawah nilai MARR sehingga kemungkinan swasta untuk berinvestasi pada proyek ini minim. Untuk mengatasi masalah ini, dibuatlah sebuah inovasi untuk meningkatkan nilai RoR untuk menarik minat swasta dan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) yang mengatur hubungan kerjasama diantara dua pihak tersebut.

---

Special Capital Region of Jakarta as the capital city of Indonesia has congestion and flooding problem. A conceptual design of PRASTI Tunnel based on Function Analysis with Value Engineering approach has created. PRASTI Tunnel is a stormwater tunnel which integrated with Airport Rail Link and MRT system as Transportation Function, Telecomunication Function as well as Comercial Area as added values. PRASTI Tunnel is offered as an opportunity to solve the two problems. To create Jakarta with PRASTI Tunnel which spends almost 21 Trilion Rupiah, the government needs private assistance related to funding issues. By using Public Private Partnership, PRASTI Tunnnel is expected to be realized. However, the rate of return (RoR) is still below MARR so the probability for private investment is low. To overcome this problem, the two solutions are an innovation to increase rate of return in order to attract the private parties and a Public Private Partnership scheme to organize the relationship between two parties."

"ABSTRACTonsep bandara aerotropolis diharapkan bisa membuat bentuk bandara yang terintegrasi, efektif dan efisien sehingga bisa menghilangkan permasalahan seperti fasilitas dan infrastruktur pada bandara yang belum memadai dikarenakan belum tertatanya perkembangan bandara. Sebelum merealisasikan proyek pengembangan kawasan bandara Radin Inten II Lampung, dilakukan analisis kelayakan finansial untuk mengetahui kelayakan investasi dari proyek tersebut, sehingga pihak investor akan tertarik dan dapat bergabung dalam pengembangan infrastruktur ini. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis kelayakan finansial dan kelembagaan berbasis Kerjasama Pemerintah Badan Usaha KPBU dengan menggunakan metode Life Cycle Cost LCC yang perhitungannya akan melibatkan komponen biaya investasi, operasional, perawatan, dan pendapatan yang akan diperoleh dari tahun 2022-2056. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa kelayakan investasi dari proyek pengembangan kawasan bandara Radin Inten II Lampung menghasilkan nilai IRR sebesar 8,80 yang masih berada dibawah nilai WACC. Dengan menggunakan sistem finansial dan kelembagaan berbasis Kerjasama Pemerintah Badan Usaha KPBU , didapatkan nilai IRR akhir sebesar 15,81 dengan pembagian biaya antara pihak pemerintah dan swasta dari komponen biaya investasi, operasional, perawatan, dan pendapatan.

---

ABSTRACTThe concept of aerotropolis airport is expected to create an integrated, effective and efficient airport form so that it can eliminate problems such as facilities and infrastructure at airports that have not been adequate due to the unfocused development of the airport. Before realizing the development project of Radin Inten II Airport in Lampung, a financial feasibility analysis is conducted to determine the investment feasibility of the project, so that the investor will be interested and can join in the development of this infrastructure. The purpose of this research is to analyze financial and institutional feasibility based on Public Private Partnership PPP using Life Cycle Cost LCC method which the calculation will involve a component of investment cost, operational, maintenance and income that will be obtained from year 2022 2056. From the research, it is found that the investment feasibility of airport development project of Radin Inten II Lampung Airport resulted IRR value of 8,80 which is still below WACC value. Using the financial and institutional system based on the Public Private Partnership PPP , a final IRR of 15,81 was obtained with cost sharing between the government and private sectors of the investment, operational, maintenance and revenue. "

"Berdasarkan data RPJMN tahun 2015-2019, realisasi pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia mengalami keterlambatan sebesar 49% atau sepanjang 904 km dari rencana total. Salah satu penyebab keterlambatan adalah akibat dari faktor kelembagaan. Studi kasus pada penelitian ini adalah Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi serta melakukan pengembangan fungsi kelembagaan pada Pembangunan JTTS berdasarkan risiko yang paling dominan. Analisis risiko dilakukan berdasarkan fungsi, peran, tugas, dan tanggung jawab dari setiap stakeholder yang dilakukan pada Tahap Pendanaan, Tahap Perencanaan Teknik, dan Tahap Pelaksanaan Konstruksi. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data melalui survei kuesioner, selanjutnya diolah menggunakan metode statistik yaitu uji homogenitas, uji kecukupan data, uji validitas, dan uji reliabilitas, serta dilanjutkan dengan penilaian risiko menggunakan matriks risiko. Hasil dari analisis didapatkan 28 risiko yang paling dominan dari 20 stakeholder yang ada pada JTTS. Pengembangan fungsi kelembagaan dilakukan dengan merubah sistem pendanaan yang semula menggunakan pendanaan perusahaan (corporate finance) menjadi pendanaan proyek (project finance). Sehingga, dalam melaksanakan Pembangunan JTTS digunakan pendanaan yang didapatkan dari sponsor/investor. Sedangkan, anggaran Pemerintah dapat lebih difokuskan untuk membiayai pembebasan lahan.

---

Based on the 2015-2019 RPJMN data, the realization of toll road infrastructure development in Indonesia experienced a delay of 49% or 904 km of the total plan. One of the causes of delays is the result of institutional factors. The case study in this research is the construction of the Trans Sumatra Toll Road (JTTS). The purpose of this study is to evaluate and develop institutional functions in JTTS development based on the most dominant risk. Risk analysis is carried out based on the functions, roles, duties, and responsibilities of each stakeholder which is carried out at the Funding Stage, Technical Planning Stage, and Construction Implementation Stage. This research was conducted by collecting data through a questionnaire survey, then processed using statistical methods, namely homogeneity test, data adequacy test, validity test, and reliability test, and continued with risk assessment using a risk matrix. The results of the analysis are 28 of the most dominant risks of the 20 stakeholders in JTTS. The development of institutional functions is carried out by changing the funding system which originally used corporate finance to become project finance. Thus, in carrying out the JTTS development, funding obtained from sponsors/investors is used. Meanwhile, the Government's budget can be more focused on financing the land acquisition."

"ABSTRAKSalah satu aktifitas prekonstruksi jalan tol yang sangat penting adalah Right of Way RoW acquisition atau pembebasan lahan. Keterlambatan dalam melakukan hal tersebut dapat menimbulkan delays dan conflicts proyek. Salah satu faktor yang menghambat kegiatan ini adalah adanya keterbatasan dana proyek sehingga dibutuhkan adanya suatu pembiayaan baru yang dapat menyediakan dana secara khusus untuk pembebasan lahan ini, yaitu skema pembiayaan Land Lease. Implementasi Land Lease di Indonesia belum pernah dilakukan sehingga dibutuhkan suatu kelembagaan yang efektif dan efesien agar mendukung keberhasilan proyek. Pengembangan model kelembagaan ini dilakukan dengan metode Multi Criteria Decision Analysis untuk memilih 1 dari beberapa model kelembagaan yang paling baik. Hasil penelitian didapatkan bahwa alternative model 1 kelembagaan merupakan model yang terpilih dengan tambahan 1 faktor pengaruh kelembagaan

---

ABSTRACTOne of the activities of motorway prekonstruksi that is very important is the Right of Way ROW acquisition or land acquisition. Delaying in doing so can cause project delays and conflicts. One of the faktors that hinder this activity is the lack of funds so the project needed a new financing that can provide special funds for land acquisition, namely the Land Lease financing schemes. Implementation of the Land Lease in Indonesia has not done so it takes effective and efficient institutions in order to support the success of the project. Development of institutional model is done by using a multi Criteria Decision Analysis to select one of several institutional models best."

"ABSTRAKBiaya investasi yang tinggi untuk proyek infrastruktur termasuk jalan tol membuat pemerintah mencari skema pendanaan baru dengan tidak membebankan seluruh anggaran pembangunan jalan dari APBN. Oleh karena itu, diperlukan alternatif skema pendanaan untuk mendanai dan mengembangkan jalan tol di Indonesia terutama pada Jalan Tol Trans Sumatera JTTS . Terdapat skema pendanaan baru untuk dapat menjawab permasalahan tersebut, yaitu skema pendanaan Deep Discount Bond DDB dapat diimplementasikan di Indonesia, dan berpotensi positif bagi pembangunan jalan tol di Indonesia. Skema pendanaan baru dapat menimbulkan permasalahan baru, namun untuk memastikan skema tersebut dapat diterapkan, model kelembagaan diperlukan untuk mengatur keterlibatan para stakeholder. Penelitian ini memiliki tiga tujuan, yaitu mengidentifikasi stakeholder yang terlibat dalam skema pendanaan DDB; mengidentifikasi faktor kesuksesan model kelembagaan DDB; dan menentukan model kelembagaan pendanaan DDB untuk JTTS. Dalam metodologi penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan in-depth interview dengan tiga tahapan, dan dianalisis dengan menggunakan Relative Importance Index dan Analisa Multi Kriteria. Hasilnya, sepuluh stakeholder telah diidentifikasi berserta perannya, didapatkan sepuluh faktor kesuksesan kelembagaan dan diperoleh model kelembagaan untuk dapat mengimplementasikan skema pendanaan DDB untuk JTTS.

---

ABSTRACTHigh investment for infrastructure projects including toll road makes government seek new funding scheme without charging the entire budget of road construction from the State Budget. Therefore, an alternative funding scheme is needed to attract investors to fund and to develop toll road in Indonesia especially at Trans Sumatera Toll Road TSTR . There is new funding to answer that problem, the Deep Discount Bond DDB funding scheme can be implemented in Indonesia, and potentially positive for development of toll road in Indonesia. New funding scheme can address new issue, but to ensure the scheme can be implemented, institutional model is needed to regulate the involvement of the stakeholders. This research has three aims i.e. identify the stakeholders involved in providing DDB funding schemes identify the success factors for DDB institutional model and determine appropriate institutional model for DDB funding scheme for TSTR. In this research methodology, collection data with in depth interview with three phase and analyzed with Relative Importance Index and Multi Criteria Analysis. For the result, ten stakeholders have identified with their roles, ten institutional success factors and obtained institutional funding model to implement DDB for TSTR."

"ABSTRAKKebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol tidak sebanding dengan anggaran yang disiapkan. Oleh karenanya dibutuhkan skema pendanaan baru seperti Deep Discount Bond DDB dan Land Lease LL . Untuk dapat memastikan skema tersebut berjalan, dibutuhkan model kelembagaan untuk mengatur para stakeholder yang terlibat. Pengumpulan data dilakukan menggunakan in-depth interview dan dianalisis dengan Relative Importance Index dan Analisa Multi Kriteria. Model kelembagaan paling efektif untuk pendanaan DDB dan LL menggunakan skema corporate finance, pelaksanaan LL dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara LMAN , serta menggunakan satu buah Special Purpose Company SPC .

---

ABSTRACTThe needs of the fund for the development of infrastructure including highways are not comparable to the budget that prepared. Therefore new funding schemes are required such as Deep Discount Bond DDB and Land Lease LL . To ensure the scheme is running, institutional model was needed for organizing stakeholders involved. This data were collected using in depth interview and analyzed with Relative Importance Index and Multi Criteria Analysis. The most effective institutional model for funding DDB and LL use corporate finance scheme, the implementation of LL was done by Lembaga Manajemen Aset Negara LMAN , and using single Special Purpose Company SPC ."