Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas penanganan yang telah dan akan dilakukan terhadap permasalahan keadaan tanpa kewarganegaraan yang terjadi pada Suku Bajau yang tersebar di wilayah Malaysia, Filipina, dan Indonesia dengan membandingkannya dengan penanganan Suku Gipsi di Eropa. Perlindungan akan hak berkewarganegaraan sendiri telah diatur di berbagai instrumen hukum internasional, namun pada prakteknya seringkali tidak sesuai. Pada akhirnya negara-negara wilayah persebaran Suku Bajau ini bertanggung jawab dalam menangani keadaan tanpa kewarganegaraan dengan mengambil pelajaran dari cara penanganan terhadap Suku Gipsi di Eropa seperti adanya konsep regionalcitizenship, penentuan habitual residence, dan mengimplementasikan aturanaturan hukum internasional dalam hukum nasional negaranya, serta khusus untuk Suku Bajau yang wilayah persebarannya di perairan kepulauan maka besar pula kemungkinan untuk diberikan pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional oleh Indonesia.

---

This paper discusses the treatment that states have and will be done concerning Suku Bajau?s nationality which has spread around Malaysia, Philippines, and Indonesia by comparing how European Union states treat the Gypsies. Protection about the right to have a nationality itself has regulate in international law instrument, but practically there are still many violations to these rights. Finally, Malaysia, Philippines, and Indonesia responsible to take action to handle Suku Bajau?s statelessness by learning about how European Union treats the Gypsies. Those actions are regional-citizenship concept, determine Bajau habitual residence, and implementing international regulation to national law. Specifically to Bajau tribal areas which in the archipelagic water, it is likely to give them traditional fishing rights by Indonesia."

"Suku Bajau yang awalnya dikenal hidup secara nomaden di atas perahu, kini telah menetap di permukiman. Pembentukan permukiman mereka di tengah laut tak lepas dari peran intervensi pemerintah dan masyarakat Bajau sendiri. Mereka tetap mempertahankan tradisi berbasis alam laut dalam menjalankan keseharian, bersamaan masuknya pemerintah dengan kuasa menggagas elemen permukimannya. Skripsi ini membahas bentuk intervensi pemerintah terhadap Suku Bajau melalui pola permukiman. Pola-pola yang terjadi diulas dengan pendekatan vernakular dan taktik masyarakat. Melalui keterkaitan antar pola ditelusuri porsi peran pemerintah dan Suku Bajau dalam permukiman.

---

Bajau tribe originally known as a nomadic people who lived on the boat, now has settled in the settlement. Formation of their settlement in the middle of the sea could not be separated from the role of government intervention and Bajau communities themselves. They still maintain the sea nature-based tradition in their daily life, along with the government power initiated the inclusion of elements in settlement. This undergraduate thesis discusses the forms of government intervention in the Bajau tribe through settlement patterns. The patterns that occur observed with vernacular approaches and society tactic. Portion of government's role and Bajau tribe in the settlement traced through the linkages between patterns."

"ABSTRAKSistem kepercayaan menjadi penuntun masyarakat dalam menjalani kehidupan. Sehingga terciptanya kehidupan yang sesuai dengan tatanan sosial yang sudah dirancang. Tabu merupakan bentuk sistem kepercayaan yang hidup dalam pola pikir masyarakat. Hal tersebut berkembang dari sebuah pengelaman budaya, seringkali berkaitan dengan mitologi kisah yang menciptakan sebuah larangan. Sebuah kampung pada Pulau Seram berdiri kokoh di tengah masyarakat yang mulai berkembang menuju masyarakat urban. Budaya dan adat menyelimuti teritori kampung, membuat warga seolah tidak terusik oleh modernisasi. Numa Posune-tempat pengasingan wanita mentrusasi dapat dijadikan sebagai sebuah contoh. Perempuan menstruasi dianggap kotor bagi masyarakat kampung Rohua. Hal tersebut memunculkan sebuah tabu, dimana lelaki dilarang membuat kontak fisik maupun visual terhadap wanita menstruasi atau mereka akan terkena penyakit. Fenomena tersebut menunjukkan bagaimana masyarakat yang masih kuat memegang tradisi, memperlihatkan bahwa tabu menjadi pengontrol kehidupannya. Skripsi ini membahas terkait pembentukan pola permukiman yang diakibatkan oleh sebuah tabu, sebagai kontrol dalam konteks permukiman rural. Metode yang digunakan dengan mengeksplorasi kehidupan masyarakat kampung Rohua secara langsung dan melihat bagaimana peran tabu dalam permukiman. Tabu secara kuat menjadi identitas serta salah satu kunci utama dalam mengatur konfigurasi spasial permukiman. Hal tersebut kemudian berdampak pada aktivitas warga terlebih yang berkaitan dengan penggunaan ruang permukiman. Temuan menunjukkan bahwa tabu kuat mempengaruhi pembentukan ruang permukiman masyarakat tradisional, salah satunya kampung Rohua.

---

ABSTRACTBelief system leads society in living their life. Therefore, life prevails based on the designated social structure. Taboo is a belief that lives in the mindset of a society. It develops from a certain cultural experience, and is related to mystical things that often impose prohibitions. A village in Pulau Seram stands firm in the middle of society inhabiting an area which begins to evolve into urban area. The societys tradition lives throughout the village territory and strongly influences the villagers living space, making these villagers seem to be undisturbed by the modernization amid its existence. Take numa Posune-a place of seclusion for women on periods-as an example. Women in their period are considered impure to the villagers. This belief encourages a taboo to appear, as for men are not allowed to make contact, both visual and physical, to period women, otherwise the men will get sick. This shows how in society that still holds a strong tradition, taboo controls the societys life until now. This paper discusses settlement pattern formed as an effect of taboo and the role of taboo as a social control in rural contexts. The method of this study was exploring Kampung Rohuas life directly and seeing the role of taboo towards Kampung Rohua. Taboo strongly characterized the settlement and the main key of the spatial configuration. Its also affects society up to their daily activities especially those that are spatially related in the settlements. The findings shows that taboo strongly influenced the formation of space in a traditional rural settlement, in this case in Kampung Rohua."

"ABSTRAKPersoalan ketiadaan status kewarganegaraan etnis Rohingya yang tidak kunjung berakhir merupakan salah satu isu global yang tengah marak dibahas. Ketiadaan status kewarganegaraan etnis Rohingya merupakan hal kompleks yang mencakup permasalahan mengenai perbedaan interpretasi historis, permasalahan identitas agama, kepentingan politik, serta diskriminasi dan pelanggaran HAM. Permasalahan ini kemudian menyebabkan arus perpindahan etnis Rohingya ke negara-negara di sekitar Myanmar. Dengan menggabungkan metode organisasi literatur secara kronologi dan taksonomi, tinjauan pustaka ini melihat perkembangan literatur berdasarkan fenomena yang terjadi kepada etnis Rohingya, baik di Myanmar maupun di luar Myanmar, dalam rentang waktu sekitar tahun diterbitkannya literatur. Tinjauan pustaka ini memperlihatkan bahwa perkembangan literatur mengenai ketiadaan status kewarganegaraan etnis Rohingya telah berkembang cukup pesat, khususnya setelah proses demokratisasi Myanmar. Hal ini terlihat melalui frekuensi kemunculan literatur yang berkembang pesat setelah kerusuhan tahun 2012 di Myanmar. Tinjauan literatur ini juga memperlihatkan perkembangan permasalahan ketiadaan status kewarganegaraan etnis Rohingya yang sebelumnya merupakan isu domestik menjadi isu regional. Pendekatan keamanan yang banyak digunakan dalam literatur yang dikaji memperlihatkan bagaimana sebelumnya Rohingya merupakan ancaman domestik bagi masyarakat Myanmar, namun telah berkembang menjadi ancaman bagi regional. Dengan menggunakan banyaknya literatur yang ditulis oleh berbagai penulis dari berbagai kalangan, tinjauan literatur ini memperlihatkan adanya bias kewarganegaraan penulis dalam membahas permasalahan Rohingya. Hal ini menunjukkan pembahasan yang bervariasi sesuai dengan nilai serta kepentingan dari negara asal kewarganegaraan penulis. Studi ini kemudian berkontribusi untuk menunjukkan pentingnya status kewarganegaraan bagi setiap individu untuk mendapatkan hak-hak fundamentalnya sebagai manusia.

---

ABSTRACTThe unresolved case of statelessness in Rohingya remains one of the most complex global issues. The complexity of this case stems from multiple interpretation of history, religious identity, political interests, discrimination and human rights violations. It has also created the influx of Rohingya refugees to Myanmar rsquo s neighboring countries. Using chronological and taxonomy method, this literature review sees the development of issue based on the situation that happened to inside and outside of Myanmar. This liteature review found that the literature about the statelessness of Rohingya has developed rapidly, especially after Myanmar rsquo s democratization process. This is seen through the frequency of literature publication which developed after 2012 riots in Myanmar. This literature review also shows that the development of statelessness of Rohingya which was previously a domestic issue has become a regional issue. Security approach which is used in the literature shows how Rohingya used to be the domestic threat only for Myanmar, but now has developed into a regional threat. Using literatures written by various authors, this literature review shows that every author has their own bias based on where they come from. This indicates that the discussion varies according to the value and interest of the country of origin of the author. This study then contributes to show the importance of citizenship status for each individual to claim their fundamental human rights."

"Berdasarkan asumsi bahwa pranata-pranata lokal masih banyak digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa hukum sejalan dengan budaya masing-masing masyarakat, maka secara kritis dapat dikemukakan permasalahan pokok penelitian dengan rumusan: "Mengapa warga masyarakat Peresak Timur dan desa Bayan menggunakan mekanisme pranata lokal untuk penyelesaian sengketa mereka?. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu menemukan dan menganalisis pranata-pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan formal pada masyarakat sasaran penelitian dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam sejarah perkembangannya; menemukan dan menganalisis prosedur-prosedur yang mendasari penyelesaian sengketa di luar pengadilan formal; menemukan dan menganalisis prinsip-prinsip hukum yang mendasari penyelesaian di luar pengadilan formal; menemukan dan menganalisis pertimbangan-pertimbangan apa saja yang mempengaruhi pihak-pihak bersengketa memilih mekanisme pranata di luar pengadilan formal tersebut; menemukan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peyelesaian sengketa di luar pengadilan formal dapat tercapai; menemukan dan menganlisis sengketa-sengketa hukum bidang perdata yang diselesaikan melalui pranata-pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan formal, dan menjelaskan implikasi teorits atas penerapan pranata di luar pengadilan formal tersebut."