Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada bulan Juni tahun 2012, UNESCO memberikan warisan budaya dunia kepadaProvinsi Bali, yakni mensahkan budaya Subak sebagai Warisan Budaya Dunia. Subakyang ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tersebut ialah Subak Jatiluwih yangberada di Kabupaten Tabanan. Pada saat ini subak mengalami tantangan berupa alihfungsi lahan akibat pembangunan pariwisata yang pesat, sehingga pemerintahberperan penting dalam melakukan tata kelola kawasan subak. Kawasan subakJatiluwih dikelola oleh lima pihak yaitu pemerintah desa, dua desa adat, pemerintahkabupaten Tabanan, dan organisasi subak Jatiluwih. Pada tata kelola kawasan subakterdapat interaksi yang asimetris antara pemerintah dan masyarakat. Teori yangdigunakan untuk menganalisis ialah teori governansi, dengan teori inti skenariotipologi interaksi antar aktor dan interactive governance. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa Governansi yang dilakukan dalam pengelolaan kawasan wisatasubak Jatiluwih tidak mendekati ketiga tipologi tersebut, yang mana governansi tidakmemfokuskan masyarakat sebagai aktor utama dalam tata kelola kawasan subakJatiluwih. Masyarakat hanya berinteraksi melalui perwakilannya saja. Faktor yangsangat berpengaruh dalam governansi kawasan subak Jatiluwih adalah politik dankekuasaan, sehingga faktor norma (metagovernance) menjadi lemah untukmenciptakan arena governansi yang stabil.

---

ABSTRACTIn June 2012, Subak Jatiluwih in Bali Province was selected as one of the WorldHeritages by UNESCO. At this time Subak face the challenges of land conversion dueto rapid tourism development, so that the government plays an important role ingovernance of Subak area. Subak Jatiluwih area managed by the five parties,that isvillage government, two indigenous villages, local governments, and Subak Jatiluwihorganizations. In the area of governance in Subak Jatiluwih, there is a asymmentricalinteraction between government and society. Theory used in this research wasgovernance theory, with the main theory of between actors? interaction scenariossuch as communitarianism, deliberative democracy, direct democracy; andinteractive governance as the additional theory. Results showed that governanceapplied in the management of subak Jatiluwih tourism area was not approaching thethree scenarios mentioned. The governance did not focus on the local society orcommunity as main actors in managing the subak Jatiluwih area. The interaction oflocal society was restricted through its representative people only. Results alsoshowed that the most impactful factor in the governance of subak Jatiluwih area waspolitic and power. Thus, the impact of norm factor (metagovernance) became weak increating stable governance area.;"

"Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelago) berjumlah 17.500 pulau dengan 555 suku bangsa dan spesifikasi pengetahuan tradisional penunjang kehidupannya, sehingga tercermin dalam keanekaragaman budayanya. Indonesia diapit oleh lempeng bumi Asia Australia dan Pasifik yang masih bergerak dinamis sehingga dikelilingi oleh cincin api. Indonesia juga diapit 2 samudera Lautan Hindia dan Lautan Pasifik serta 2 benua Asia dan Australia dan negeri ini terletak di khatulistiwa dengan dua musin hujan dan kemarau dan bermandi sinar matahari sepanjang tahun. Indonesia memiliki Iahan yang subur dari perut bumi dan Iautan tropis yang Iuas menghasilkan keanekaragaman ekosistem beserta sumberdaya alam yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pengetahuan dan kebudayaannya merupakan hasil interaksi yang dlperoleh dalam kurun waktu yang sangat Iama diwariskan turun temurun sangat jarang terdokumentasi dalam bentuk tertufns. Kearifan lingkungan merupakan bagian dari kebudayaan yang merupakan perpaduan sumber daya alam dan kulturnya. Kulmr merupakan kesatuan sistem antara: norma - kelembagaan - artefak. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah kearifan lingkungan yang dimiliki masyarakat tradisional daerah Bali. Sikap dan perilaku masyarakat yang menerapkan kearifan lingkungan dalam bentuk rasa hormat pada alam dan penciptaNya telah mendorong terwujudnya keselarasan hubungan manusia dengan lingkungannya yang tercermin dalam Elsafatnya Tri Hita Karavia. Penelitian bertujuan untuk mengkaji keberlanjutan subak yang tetap bertahan sampai saat ini dan mengetahui kelenturan nilai-nilai kearifan lingkungan yang berkelanjutan. Kelenturan dalam pengertian adaptasi terhadap perubahan-perubahan kelembagaan subak karena pengaruh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama bidang informasi. Memperoleh konsep baru dalam menyusun sirategi pembangunan pertanian berkelanjutan masyarakat tradisional. Metode penelitian adalah kualitatif yaitu melalui pengamatan lapangan, penelaahan dokumen, wawancara dan diskusi kelompok. Metode bertujuan unmk memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau kelompok atas nilai-nilai kearifan lingkungan berupa subak dan pengaruh modernisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memahami nilai-nilai kearifan lingkungan sistem subak dan tetap mempertahankannya sesuai dengan dinamika masyarakat. Masyarakat Bali telah memiliki nilai-nilai kearifan lingkungan yang menyatu dalam berbagai aspek kehidupan sehingga pemanfaatannya brsifat berkelanjutan. Pemerintah diharapkan mendukung keberlanjutan nilai-nilai tersebut melalui berbagai kebijakan melalui instansi terkait.

---

Indonesia is an archipelago of 17,500 islands and 555 ethnic groups with traditional knowledge to support their life reflecting diverse local cultures. Knowledge is transfer from generation to another, and is rarely recorded in the form of written documents. Traditional knowledge are immanent in maintaining livelihoods and adapting their flexibility to using eflicient simple technologies. The environmental wisdom of Bali's irrigation system of subak survive a millennium as it as based on the philosophy of life of Toi Hita Karana. For the past two decades the roles of subak has been degrading because of increasing shihs of land use and other causes.

Understanding the environmental wisdom held by traditional communities is expected to enable us to formulate strategies for integrating natural, social and building environmenus One particular issues sturned in the research was the traditional community's environmental wisdom- attitude and behavior of peoples in applying the wisdom of protecting the environment by paying respect to the nature and Creator to promote a harmonized relation between human and the environment.

The research aimed at studying the still existing subak and identifying its flexibility of sustainable environmental wisdom values. What it means by flexibility is the people s ability to adapt to subak institutional changes resulting from the rapid progress of science and technology, particularly those relating to information. It also aimed finding out a new concept of fomrulating traditional community s sustainable environmental wisdom Strategies.

The research was conducted using qualitative method; i.e. through field observation, documents studies, interviews and group discussions in other to understand the attitude, insight, perception and behavior of individuals or groups.

The research results indicated that the community understand the values of the environmental wisdom of subak, and maintain them to meet beyond going dynamics of urbanization. The community expected the govemment to play a role in sustaining the values by making a number of policies on related institutions. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan program raskin di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan / kegagalan dalam pelaksanaan program raskin berdasarkan kerangka teori Van Meter dan Van Horn.Pendekatan dan teknik yang digunakan adalah pendekatan post-positivisme dengan metode pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui, wawancara dan studi literatur. Jenis penelitian ini adalah penelitian Eksplanatif, dimana akan dilakukan eksplorasi dan analisis atas fakta mengenai pelaksanaan program raskin di Kabupaten Tabanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program raskin di Kabupaten Tabanan sudah sesuai dengan arahan Pedoman Umum Raskin. Disisi lain, masih ada beberapa indikator keberhasilan program raskin yang belum terpenuhi secara optimal seperti indikator tepat sasaran, tepat kualitas dan tepat administrasi. Tingkat pemahaman pelaksana implementasi terhadap standar dan sasaran program raskin menjadi faktor utama yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan program raskin di Kabupaten Tabanan. Kurangnya pemahaman menyebabkan tidak terpenuhinya indikator keberhasilan 6 enam tepat seperti yang diamanatkan dalam ldquo;Pedoman Umum Raskin rdquo;.Kata kunci : Raskin, Imlementasi Kebijakan Publik, faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

---

ABSTRACTThis research is aimed to analyze the implementation of the Raskin program in Tabanan District, Bali Province. Another aim of this research is to identify several factors influencing the success failure in the implementation of the Raskin program based on Van Meter rsquo s and Van Horn rsquo s theoretical framework. In this research, the post positivist approach to qualitative data collection methods is used. The data collection is conducted through interview as well as literature study. The research it categorized as an eksplanatif study, as it explored and analyzes the fact regarding the implementation of the Raskin program in the Tabanan district. The results showed that, generally, Raskin program implementation is in conformity with the government. On the other hand, there are success indicators of Raskin program which has not optimally fulfilled, namely, right indicators on target, quality, quantity and administration. The level of implementor rsquo s understanding toward the standard and target of Raskin program is the main factor affecting the achievement of the program success. The lack of understanding led to the unsuccess of their attempts to complete meet 6 key performance indicators directed on ldquo Raskin General Guideline rdquo ."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan tata kelola kolaboratif dalam pengembangan desa wisata di Desa Nyambu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Pengembangan Desa Wisata di Desa Nyambu dilaksanakan pada tahun 2015 atas inisiatif pemerintah Desa Nyambu bersama PT Langgeng Kreasi Jayaprima dan akan dilaksanakan kembali pada tahun 2023. Teori yang digunakan adalah collaborative governance regime (CGR) yang dikemukakan oleh Emerson & Nabatchi (2015) dengan 3 dimensi dan 13 sub-dimensi (kriteria). Pendekatan pada penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam kepada 6 aktor kolaborasi dan studi kepustakaan. Berdasarkan analisis yang dilakukan dari ketiga belas kriteria tersebut, pengembangan Desa Wisata di Desa Nyambu sudah memenuhi 10 kriteria tata kelola kolaboratif yang ada. Selain itu, terdapat 3 kriteria yang masih harus dimaksimalkan ke depannya, antara lain (1) resource condition; (6) level of conflict and trust; (7) serta leadership. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa belum maksimalnya ketiga kriteria tersebut akan berpengaruh pada pelaksanaan program revitalisasi Desa Wisata di Desa Nyambu yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2023.

---

This research aims to examine and analyze the implementation of collaborative governance in developing ecotourism villages in Nyambu Village, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. The development of the ecotourism village in Nyambu Village was carried out in 2015 through the initiative of the Nyambu government with PT Langgeng Kreasi Jayaprima and will be implemented again in 2023.The theory that used is collaborative governance regime (CGR) by Emerson & Nabatchi (2015) with 3 dimensions and 13 sub-dimensions (indicators). The approach to this research is post-positivist with in-depth interview data collection techniques to 6 stakeholders and literature study. Based on the analysis, from these thirteen criteria, the development of the ecotourism village in Nyambu Village has met the 10 existing collaborative governance indicators. Apart from that, there are 3 indicators that still need to be maximized in the future, including (1) resource condition; (6) level of conflict and trust; (7) as well as leadership. From this research, it can be concluded that the failure of these three criteria will affect the implementation of the Tourism Village revitalization program in Nyambu Village which will be implemented at the end of 2023."

"Tiap kota memiliki keunikan karakter, sejarah dan nilai budaya yang tercermin pada hadirnya kawasan yang memiliki kekentalan nilai sosial dan budaya yang dapat disebut sebagai kawasan pusaka. Masalah yang diteliti bertitik tolak dari kondisi kawasan pusaka kita yang semakin menurun kualitasnya baik secara lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi. Namun demikian, tidak semua kawasan pusaka kita berada dalam kondisi buruk, kawasan Taman Ayun yang berlokasi di kabupaten Badung, Provinsi Bali adalah sebuah contoh kawasan pusaka dengan kondisi baik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kawasan Taman Ayun, pengelolaan kawasan pusaka yang dilakukan dengan pendekatan nilai kearifan lingkungan yang dilandaskan konsep Tri Hita Karana dengan awig-awig (hukum adat tertulis) sebagai instrumen pengelolaan kawasan pusaka, lebih efektif menjaga kelestarian kawasan pusaka dibandingkan dengan pengelolaan kawasan pusaka yang menggunakan instrumen kebijakan penataan ruang. Berdasar hasil penelitian, saya menyusun model pengelolaan kawasan pusaka berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan kebijakan penataan ruang dan kearifan lingkungan. Muatan model ini sebagai berikut: pada kawasan pusaka dengan karakteristik: 1) kawasan memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; 2) memiliki masyarakat adat yang masih memegang teguh adat istiadat, dan norma yang berlaku pada masyarakatnya; 3) memiliki aturan/hukum adat, maka pengelolaan kawasan pusaka dilakukan dengan: 1) berbasis pada kearifan lingkungan dengan instrumen aturan adat tertulis yang telah dilengkapi dengan muatan tata ruang; 2) dalam perspektif kebijakan penataan ruang, pengaturan kawasan pusaka dilakukan melalui penetapan kawasan pusaka dalam rencana tata ruang sebagai kawasan cagar budaya atau kawasan strategis sosial budaya, sedangkan penyusunan Rencana Tata Ruang dilakukan pada tingkat rencana umum, pengaturan pada skala lingkungan tidak dilakukan. Pengaturan ruang kawasan pusaka melalui pembagian zonasi, yaitu: zona inti, zona penyangga dan zona pengembangan; 3) pendekatan pengelolaan kawasan pusaka menggunakan konservasi dinamis; 4) melibatkan peran segenap pemangku dalam pengelolaan kawasan pusaka ini dengan pendekatan berbasis pada kesetaraan, keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat.

---

Every city has its own unique character, historical and cultural value which is reflected by the existence of several areas within the city that has strong historic and social footprints. Those areas are known well as heritage areas. The main issue that will be focus of the study is the deterioration of heritage area from the aspect of economy, social, and environment. In long term, the degradation of this situation could lead heritage area into its destruction. In facts, not all heritage area is in poor condition. Taman Ayun area, which is located in Badung Regency-Bali, has succesfully maintained its physics and social cultural value as a well manage of built environment. This study is using qualitative approach with descriptive analysis. The result of this research shown that environmental wisdom that is affected by Hindu beliefs with its Tri Hita Karana concept, awig-awig from their traditional village more effectively rather than spatial planning policy as a management instrumen for heritage area in Taman Ayun. Based on the result of this research, I arrange a model of sustainable heritage area with spatial planning policy and environmental wisdom approach.The substance of this model consist of: Heritage area with a spesific character as follows: 1) heritage area has significant value such as: history, science, religion, and cultural; 2) a community with a strong environmental wisdom has a powerfull capacity to manage their living space well; 3) written customary law is used as instrument for management of heritage area. Heritage area management conduct with: 1) based on environmental wisdom which written customary law that equipped with spatial planning substance is used as instrument for management of heritage area; 2) in perspective of spatial planning policy, arragement of heritage area through determine heritage area in spatial plan document as a heritage area or socio cultural strategic area, spatial planning policy arrangement for general/macro spatial plan, and for spesific heritage area, who has a spesific character does not need a legal spatial plan. The arrangement of spatial planning for heritage area divided into three zone: main zone, buffer zone and supporting zone and also characteristic area accommodate in spatial plan document; 3) Heritage area management used dynamic conservation approach: 4) the role of all stakeholders is needed to support and develop the heritage area with equity, inclusive and bottom up approach to ensure the sustainability of the heritage area."

"Many spiritual tours can be developed in Bali that are not only intended for foreign tourist but also for local tourists to calm their minds from the complex routines faced in this globalisation era."

"Poverty is one of the main problems in a complex and chronic process of economic development that has no border in time and space dimension. Tabanan Regency, one of the regions with the highest poverty index among other regions has 41.894 people in poverty and Kediri sub-district has a pole position of people in poverty One of the poverty problems to implement poverty alleviation is not optimal because the indicator does not use local specific or the root of the problem. This study aimed to analyze poverty condition in Tabanan Regency includes 1) describing real condition of poverty in Tabanan Regency with Nested Spheres of Poverty; 2) identifying the determinant of poverty in Tabanan Regency; 3) determining strategy of poverty alleviation based onlocal genius. The method used in this study was descriptive-quantitative using poverty index and other statistical descriptive analysis. The area of the study is ten sub-districts in Tabanan Regency: Selemadeg, Kerambitan, Tabanan, Kediri, Marga, Baturiti, Penebel, Pupuan, West Selernadeg, and East Selemadeg. The result of this study is poverty in Tabanan Regency is of moderate category for all aspect of Nested Spheres of Poverty, so poverty problem is still important program to alleviate. Aggregately, the rank priority of poverty is economic, wealth, political, natural resources, knowledge, health, social and infrastructure. The strategy to alleviate poverty in Tabanan Regency is to strengthen the economy, social culture and local institution, mitigating vulnerability of poverty, and sustainabile program for increasing the welfare of the community."