Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisa prinsip arbitrase yaitu, prinsip otonomi para pihak dan kompetenz-kompetenz. Khususnya, menjabarkan apakah para pihak dalam arbitrase melanggar prinsip otonomi para pihak apabila mengajukan sengketa ke Pengadilan Negeri; apakah PT Golden Spike Energy Indonesia (GSEI) melanggar prinsip-prinsip arbitrase ketika mengajukan sengketa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan apakah tindakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menerima kasus arbitrase sesuai dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbirase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif dan Peraturan Arbitrase oleh ICC.Berdasarkan metode penelitian hukum normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak dalam perjanjian arbitrase melanggar prinsip otonomi para pihak jika mengajukan sengketa ke Pengadilan Negeri; PT GSEI pada dasarnya melanggar kedua prinsip otonomi para pihak dan kompetenz-kometenz dengan mengajukan sengketa arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, meskipun Pengadilan Negeri telah menyetujui untuk megadili gugatan; dan tindakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menerima sengketa arbitrase tidak sesuai dengan Pasal 3 dan 11 (2) UU No. 30 Tahun 1999, yang menyatakan bahawa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.

---

This thesis analyzes the principle of party autonomy and kompetenz-kompetenz in arbitration. Particularly, it elaborates whether party to arbitration violates principle of party autonomy when filing commercial dispute to court; whether PT Golden Spike Energy Indonesia (GSEI) violates the principle of arbitration in filing dispute settlement to Central Jakarta District Court; and whether the action of Central Jakarta District Court in accepting an arbitration case is inconsistent with Law No. 30 year 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution and ICC Arbitration Rules.

Based on normative legal research, it has found that party to arbitration violates principle of party autonomy when settling dispute by litigation when there is a valid arbitration clause; PT GSEI basically violates both principles of party autonomy and kompetenz-kompetenz in filing dispute to Central Jakarta District Court, even though the District Court approved to hear legal claim; and the action of Central Jakarta District Court is inconsistent with Article 3 and 11 (2) of Law No. 30 Year 1999, which states that District Court must refuse to settle arbitration disputes that contain any written arbitration clause."

"ABSTRAKSktipsi ini membahas tentang konsep dana pihak ketiga (DPK) yaitumetode pendanaan alternatif sebagai solusi untuk mengatasi kenaikan biaya diperlukan dalam penyelesaian sengketa dan penerapannya di Indonesia. Di Secara khusus, tesis ini mengkaji apa itu konsep DPK dan kegunaannya yang mulai berkembang dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Kemudian, juga membahas upaya beberapa negara untuk mengatur konsep ini dalam undang-undang perjanjian nasional maupun internasional, serta yang penting harus diatur untuk mengajukan TPF dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pembahasan dalam tesis ini disusun berdasarkan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, normatif, historis, dan hukum. Berdasarkan hasil Hasil penelitian, tulisan ini menyimpulkan bahwa DPK adalah metode pendanaan resolusi perselisihan sekarang semakin populer dan penggunaannya dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yang kemudian disambut dengan upaya-upaya yang diatur oleh beberapa negara dalam hukum nasional serta dalam instrumen perjanjian internasional tentang hal-hal penting dapat mengatur dan meminimalkan risiko dalam penggunaan DPK. Meskipun mengenali praktik pendanaan informal dan mulai terlibat dalam perselisihan arbitrase internasional yang melibatkan TPF, Indonesia masih belum punya pengaturan khusus terkait TPF. Mengenai masalah ini, maka makalah ini mengusulkan beberapa hal yang perlu diatur untuk menerapkan konsep DPK dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia.ABSTRACTThis thesis discusses the concept of third party funds (DPK), namelyAlternative funding methods as a solution to address rising costs are required in dispute resolution and implementation in Indonesia. In particular, this thesis examines what the DPK concept is and its uses which have begun to develop in dispute resolution through arbitration. Then, it also discusses the efforts of several countries to regulate this concept in national and international treaty laws, and what is important must be arranged to submit TPF in dispute resolution through arbitration. The discussion in this thesis is prepared based on normative juridical methods with conceptual, normative, historical, and legal approaches. Based on the results of the research, this paper concludes that TPF is a method of funding dispute resolution which is now increasingly popular and its use in dispute resolution through arbitration, which is then greeted by efforts regulated by several countries in national law as well as in international treaty instruments on matters it is important to be able to regulate and minimize risks in the use of TPF. Despite recognizing informal funding practices and starting to get involved in international arbitration disputes involving the TPF, Indonesia still does not have specific arrangements regarding the TPF. Regarding this issue, this paper proposes several things that need to be regulated to apply the DPK concept in dispute resolution through arbitration in Indonesia."

"Skripsi ini membahas ketentuan di Indonesia tentang bergabungnya sebuah pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dari perjanjian arbitrase dalam sebuah proses arbitrase beserta analisis yuridis terhadap pandangan majelis hakim di Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 367.K/Pdt.Sus-Arbt/2013. Dalam tulisan ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan.Hasil penelitian yang ditemukan adalah bahwa pengaturan dalam hukum positif Indonesia tentang penggabungan pihak ketiga benar ada dan berlaku, dan sesuai dengan asas-asas dalam hukum perdata dan arbitrase pada umumnya. Namun, lembaga peradilan di Indonesia masih gagal dalam mengakui dan menerapkan peraturan ini. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung dalam kasus antara PT. Royal Industries Indonesia melawan PT Identrust Security Internasional dan PT. Komoditi dan Derivatif Indonesia mengenai arbitrase di lembaga Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi, dimana sebuah pihak ketiga yang telah sah bergabung dalam suatu proses arbitrase menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak diakui penggabungannya oleh majelis hakim di Mahkamah Agung.

---

This paper analyzes the positive law in Indonesia regarding the joinder of a third party originally not a party to an arbitration agreement to an arbitration process and the view of a panel of judges in the Indonesian Supreme Court in Supreme Court Decision No. No. 367.K/Pdt.Sus-Arbt/2013. This paper uses the juridical-normative research method with literature studies.

From the resulting research, it is concluded that the regulation regarding joinder of a third party in Arbitration in Indonesia truly valid and exists, and this part of the regulation is consistent with the applicable principles of private law and arbitration in general. However, the Indonesian judicial body fails in upholding these principles. This can be seen in the Indonesian Supreme Court decision in the case between PT. Royal Industries Indonesia against PT. Identrust Security International and PT. Komoditi dan Derivatif Indonesia regarding an arbitration held before Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi, where a third party validly joining an arbitration process satisfying the requirements in Law No. 30 Year 1999 was not recognized by the Indonesian Supreme Court."

"Putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat bagi para pihak, akan tetapi Pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan upaya untuk mengajukan permohonan pembatalan melalui Pengadilan Negeri. Upaya hukum permohohan pembatalan mengakibatkan proses penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut, meskipun para pihak telah sepakat untuk mengenyampingkan upaya hukum permohonan pembatalan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bersifat yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan statute approach , pendekatan konseptual conceptual approach dan pendekatan kasus case approach . Tindakan salah satu pihak yang mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase meskipun telah dikesampingkan dalam perjanjian secara hukum telah dianggap melakukan cidera janji wanprestasi dan melanggar asas kekuatan mengikat pacta sunt servanda dari Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata dan melanggar asas kepastian hukum. Kesepakatan pengenyampingan upaya pembatalan putusan arbitrase telah meniadakan dan melepaskan hak para pihak untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrse melalui pengadilan, namun dalam praktek majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan adanya kesepakatan pengenyampingan tersebut, sebaliknya tetap memeriksa dan mengadili pokok perkara dan membatalkan putusan arbitrase yang telah bersifat final dan mengikat. Seharusnya, majelis hakim dalam mengeluarkan putusan tetap berpedoman pada isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagai konsekuensi dari asas pacta sund servanda sepanjang perjanjian arbitrse tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337 KUH Perdata.

---

Arbitration award is final and binding for the parties, however Article 70 of Law No. 30 of 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolutions provides a right to file a request for cancellation through the District Court. The legal remedy to request annulment caused the dispute settlement process extended, even though the parties have agreed to waive legal remedy on such cancelation. The research is descriptive research which is normative juridical and the approaches are statute approach, conceptual approach and case approach. The request for the cancellation of an arbitral award filed by the party even though it has been ruled out in the treaty is considered as a breach of contract and violates the principle of pacta sunt servanda of Article 1338 paragraph 1 of Indonesian Civil Code and has violated the legal certainty principle. A waiver agreement for the cancellation of the arbitral award has nullified and waived the parties 39 right to file the annulment of the arbitral award through the court, however in practice the judges did not consider the existence of the waiver agreement, on the contrary to examine and adjudicate the case and nullify the final and binding arbitral award. Supposedly, the judges in issuing the decision shall remain guided by the contents of the agreement made by the parties as a consequence of pacta sund servanda principle as long as the arbitration agreement has met the requirements of the validity of the agreement as regulated in Article 1320 to Article 1337 Indonesian Civil Code."

"Tesis ini membahas bahwa suatu perbuatan hukum jual beli tidak dapat dilihat dari sisi formiilnya saja namun latar belakang atau unsur-unsur atau itikad para pihak dalam transaksi jual beli tersebut wajib menjadi bahan pertimbangan apakah transaksi jual beli tersebut memang murni transaksi jual beli atau hanya suatu perjanjian pura-pura yang bertujuan hanya untuk menghindari para pihak dari suatu hukuman atau dari uapaya hukum pihak lain, yang hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum Hasil penelitian menyarankan bahwa agar salah satu syarat dikabulkannya permohonan perubahan data atau perubahan nama pemegang hak pada sertipikat atas suatu tanah dapat terlebih dahulu dilakukan pengumuman atas transaksi jual beli atau pengalihan tersebut pada surt kabar atau pada instansi daerah setempat, hal mana bertujuan untuk lebih menjaga serta melindungi kepentingan atau kedudukan pihak ketiga.

---

This thesis discuss that a legal action of sales and purchase transaction cannot be overviewed just by formal side but also should be overviewed from its background or other elements or the will of parties in sales and purchase transaction must be to be consider if those kind of sales and purchase transaction are pure sales and purchase transaction or dissembler agreement with aim to avoiding punishment or legal remedy that occur from the opposite party, those kind of transaction can be categorized as forfeiture/counterfeit. This research suggest that one of the terms/requirement so the solicitation of data or the party right entitled to land act can be granted by making announcement of those kind of transaction or those kind if diversionary in newspaper or local authority, which those action are needed with it aims is to protect the interest of the third parties."

"Kontrak Karya merupakan standard kontrak yang digunakan dalam usaha pertambangan umum. Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara. Dengan diberlakukan ya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun tanpa disertai dengan dilakukannya penyesuaian beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi Daerah, mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat akan Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya tambang di masa Otonomi Daerah. Hal tersebut pada akhirnya menyebabkan timbulnya kebingungan dalam hal pengurusan penerbitan Kontrak Karya. Untuk itu penulis tertarik untuk membahas seluk beluk pembuatan Kontrak Karya setelah berlakunya Otonomi Daerah, utamanya perihal pengaturan para pihak dalam Kontrak Karya. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode penelitian yuridis normati dan dilengkapi dengan wawancara. Agar lebih mendalami pokok permasalahan yang sedang dibahas, penulis juga turut menyertakan Kontrak Karya PT. X dan Persetujuan Modifikasi Dan Perpanjangannya sebagai suatu studi kasus. Setelah berlakunya Otonomi Daerah, Kontrak Karya dapat diajukan melalui Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya. Para pihak dalam Kontrak Karya, baik yang diajukan melalui Direktur Jenderal, Gubernur maupun Bupati/Walikota, adalah Pemerintah Republik Indonesia dan pemohon Kontrak Karya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adanya Otonomi Daerah tidak menyebabkan perubahan para pihak dalam Kontrak Karya. Selain itu, berlakunya Otonomi Daerah juga tidak menyebabkan akibat hukum apapun terhadap Kontrak Karya PT. X."

"Tesis ini membahas mengenai perbuatan seorang Notaris yang tidak membacakan aktanya dihadapan para pihak, dan para pihak yang bersangkutan tidak membaca, mengetahui, maupun mengerti isi akta yang bersangkutan. Akibatnya adalah akta yang dibuat oleh Notaris tersebut berbeda dengan kehendak para pihak. Permasalahan yang timbul adalah akibat hukum serta pertangggungjawaban dari seorang Notaris yang tidak membacakan akta yang dibuatnya kepada para pihak, sehingga diketahui kemudian bahwa selain akta tersebut tidak sesuai dengan kehendak para pihak, juga terdapat perbuatan melawan hukum lain yaitu pihak yang menandatangani akta bukan merupakan pihak yang berhak dan seharusnya menandatangani, melainkan orang lain yang disuruh untuk melakukan perbuatan tersebut. Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, dimana penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan serta norma tertulis untuk mendapatkan hasil dari penelitian.Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah bahwa apabila seorang ketika akta yang dibuat oleh Notaris tidak dibacakan dalam keadaan para penghadap tidak mengerti dan mengetahui isi akta, juga akta menjadi tidak sesuai dengan kehendak para pihak, maka akibat hukumnya adalah akta tersebut akan menjadi akta dibawah tangan. Dan juga bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap pelanggaran juga bermacam-macam, dilihat dari sejauh mana Notaris melakukan pelanggaran tersebut. Dan hukuman yang diberikan bisa berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau mungkin pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris tempat dimana kasus tersebut terjadi. Sanksi lain yang dapat dilakukan bisa saja dengan ganti kerugian atas sejumlah biaya yang penghadap minta atas kelalaian Notaris tersebut. Saran penulis, dalam menjalankan jabatannya membuat akta, Notaris perlu membuat suatu bukti konkret, misal foto pada saat penandatanganan. Dan perlu juga dilakukan kegiatan penyuluhan kepada Notaris terhadap peraturan yang sudah ada, baik UUJN, ataupun Kode Etik Notaris.

---

The main issues of this thesis are discusses about the actions of a Notary who does not read his or her acts before the parties, and the parties do not read, know, or understand the contents of the deed concerned. As a result, the deed made by the Notary is different from the will of the parties. The problems that arise are the legal consequences and the accountability of a Notary who does not read the deed made to the parties, so it is known later that in addition to the deed is not in accordance with the will of the parties, there are also acts against other laws that the party who signed the deed is not a party entitled and should sign, but others who are told to do the deed. The method in this study is a normative juridical.The result of this study is the legal consequences for Notary who made the deed is not read to the parties, and the parties do not understand and know the contents of the deed, also the deed becomes not in accordance with the will of the parties, then the legal consequence is the deed will become not authentic. And also the accountability of the Notary to the violations also vary, judging from the extent to which the Notary committed the violation."

"Tesis ini membahas mengenai perbuatan seorang Notaris yang tidak membacakan aktanya dihadapan para pihak, dan para pihak yang bersangkutan tidak membaca, mengetahui, maupun mengerti isi akta yang bersangkutan. Akibatnya adalah akta yang dibuat oleh Notaris tersebut berbeda dengan kehendak para pihak. Permasalahan yang timbul adalah akibat hukum serta pertangggungjawaban dari seorang Notaris yang tidak membacakan akta yang dibuatnya kepada para pihak, sehingga diketahui kemudian bahwa selain akta tersebut tidak sesuai dengan kehendak para pihak, juga terdapat perbuatan melawan hukum lain yaitu pihak yang menandatangani akta bukan merupakan pihak yang berhak dan seharusnya menandatangani, melainkan orang lain yang disuruh untuk melakukan perbuatan tersebut. Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, dimana penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan serta norma tertulis untuk mendapatkan hasil dari penelitian.Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah bahwa apabila seorang ketika akta yang dibuat oleh Notaris tidak dibacakan dalam keadaan para penghadap tidak mengerti dan mengetahui isi akta, juga akta menjadi tidak sesuai dengan kehendak para pihak, maka akibat hukumnya adalah akta tersebut akan menjadi akta dibawah tangan. Dan juga bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap pelanggaran juga bermacam-macam, dilihat dari sejauh mana Notaris melakukan pelanggaran tersebut. Dan hukuman yang diberikan bisa berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau mungkin pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris tempat dimana kasus tersebut terjadi. Sanksi lain yang dapat dilakukan bisa saja dengan ganti kerugian atas sejumlah biaya yang penghadap minta atas kelalaian Notaris tersebut. Saran penulis, dalam menjalankan jabatannya membuat akta, Notaris perlu membuat suatu bukti konkret, misal foto pada saat penandatanganan. Dan perlu juga dilakukan kegiatan penyuluhan kepada Notaris terhadap peraturan yang sudah ada, baik UUJN, ataupun Kode Etik Notaris."

"Skripsi ini membahas analisis mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) pengadilan di Indonesia dalam hal adanya sengketa dalam perjanjian dengan klausul arbitrase. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pengadilan melalui hakim perlu lebih memahami Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terkait adanya klausula pilihan penyelesaian sengketa.

---

The focus of the study is the analysis on absolute competence of Indonesian District Court in a condition where there is an arbitration clause within the agreement from which the disputes arises. This study uses a normative approach with descriptive qualitative data analysis method. The results suggest that the court through the judges should give more consideration to Law No. 30 year 1999 concerrning Arbitration and Alternative Dispute Resolutions, related to the existence of alternative dispute resolutions clause."

"Tesis ini membahas tentang penerapan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba dalam perjanjian waralaba antara pihak PT Imperium Happy Puppy dengan Pihak X dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian waralaba antara pihak PT Imperium Happy Puppy dengan Pihak X. Penelitian ini bersifat Normatif dengan pendekatan sinkronisasi hukum vertikal dan juga didukung dengan pendekatan kasus.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil Perjanjian Waralaba antara Pihak PT imperium Happy Puppy dengan Pihak X telahmemenuhi syarat dan ketentuan seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini ditemukan adanya beberapa klausula perjanjian yang memberatkan Pihak X sebagai penerima waralaba (franchisee).

---

This reseach uses normative law methods, a research method based on normative law stated in the Indonesian Law. This thesis discusses on the application of the law on franchise system in Indonesia based on the agreement between two parties. The first party is PT Imperium Happy Puppy and the second party is X and the agreemeent was then analyzed on how the law protection for both parties are being applied.

The results of the research showed that the agreement between both prties has fulfilled the requirements and closures as stated in the Indonesian Law. However, it was found out that there several agreement clauses that are burdening the second party in this case the X as the franchisee."