Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 116839 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Suzana Imanuel , supervsior
"ABSTRAK
Kompetisi telah menjadi salah satu solusi yang terbaik untuk meningkatkan hasil pendidikan antar entitas. Akan tetapi, beberapa studi yang pernah ada hanya meneliti mengenai kompetisi antar sekolah. Penelitian ini mempelajari bagaimana kompetisi di tingkat sub-national akan mempengaruhi hasil pendidikan, seperti angka partisipasi dan nilai ujian nasional, secara langsung. Dengan menggunakan panel Spatial Durbin Model (SDM), penelitian ini akan mencakup 427 kota dan kabupaten di Indonesia dengan jangka waktu tahun 2008 hingga 2012. Ada beberapa penemuan penting dalam penelitian ini. Pertama, ada hubungan kompetisi yang signifikan antar daerah dalam konteks education outcomes. Kedua, siswa cenderung belajar di daerah yang menurutnya memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik daripada daerah yang mereka tinggali. Hasil penelitian ini sesuai dengan konsep Tiebout model di mana masyarakat cenderung memilih area yang memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik.

ABSTRACT
Competition has become one of the most powerful solution to increase education outcomes between entities. However, previous studies only captured the competition between schools. This paper inquires how local competition in subnational level directly affects the educational outcomes, in example school participation rate and national score test. In this research, we extend the education production function with allowing spatial interaction of education outcomes and its inputs between regions to detect the competition. Using panel spatial durbin model analysis covering 427 regions (cities and regencies) in Indonesia from 2008-2012, empirical analysis suggests some substantial findings. First, there is a significant competition relationship of education outcomes among regions. Second, people tends to study in different region with better education quality than their region. These results comply with ?vote with their feet? concept of Tiebout Model where people prefer area with better schools to study"
2016
S63832
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Herischa Puspitaringga
"Skripsi ini membahas implementasi strategi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman bagi UMKM kerajinan bambu untuk menghadapi kompetitor-kompetitor daerah produksi produk kerajinan bambu yang ada di Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini di antaranya teori pemerintah daerah, strategi, manajemen strategi, dan implementasi strategi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi yang dilakukan, yang tertuang dalam 7 program yang dibedakan menjadi strategi internal dan eksternal, 5 dari 7 program yaitu program pemberian pelatihan usaha dan produksi, penyediaan bahan baku, keikutsertaan pameran, pembangunan jaringan, dan kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sleman dapat membantu UMKM kerajinan bambu Sleman untuk menghadapi kompetitornya. Sedangkan 2 program yaitu program penguatan modal dan pemberian bantuan alat kurang membantu UMKM kerajinan bambu Sleman untuk menghadapi kompetitornya.

This thesis discusses the implementation of the strategy by the Department of Industry, Trade and Cooperative Sleman District for SMEs bamboo crafts to face competitors of bamboo craft products in Indonesia. This research was conducted using qualitative approach with data collection techniques with in-depth interviews and document study. The theory used in this analysis is the local government theory, strategy, management strategy, and implementation strategies.
The results showed that the implementation of the strategy, contained in seven programs which can be divided into strategic internal and external, 5 of 7 program is a program providing business and production training, supply of raw materials, the participation of the exhibition, network development, and cooperation with the Department of Tourism and Culture of Sleman District can help SMEs bamboo crafts to face competitors. While the two programs, the capital strengthening program and giving less aid to help SMEs bamboo craft Sleman to face competitors.
"
2016
S61996
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Rifqi Alfian Maulana
"Pendidikan sebagai salah satu bagian penting dalam pembangunan ekonomi telah dicanangkan sebagai tujuan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu peningkatan kualitas pendidikan menjadi perhatian pemerintah dari tahun ke tahun. Namun, kebijakan pemerintah yang menetapkan reformasi pendidikan berupa penerapan ujian yang ketat bernama Ujian Nasional (UN) sejak tahun 2005 untuk meningkatkan performa siswa nyatanya telah gagal. Selama tahun 2006-2012 hasil survei PISA menunjukkan kemampuan matematika siswa Indonesia cenderung menurun. Alternatif pilihan pemerintah untuk mereformasi pendidikan Indonesia adalah dengan menerapkan market-type reform. Pendekatan ini mendorong lebih banyak pilihan sekolah negeri dan swasta dan menginsentif sekolah untuk berkompetisi satu sama lain. Dengan menggunakan data cross-section tahun 2015 dari seluruh sekolah menengah atas (SMA) di Provinsi DKI Jakarta, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bukti empiris adanya pengaruh persaingan terhadap output sekolah. Estimasi dilakukan dengan menggunakan estimasi OLS dengan nilai UN menjadi variabel dependen, tingkat persaingan sebagai variabel independen, dan beberapa karakteristik sekolah yang bersangkutan sebagai variabel kontrol. Adapun tingkat persaingan yang digunakan sebagai variabel independen adalah Hirschman-Herfindahl Indeks (HHI), gravity-based school competition index, dan nilai UN sekolah lain dalam satu kecamatan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dengan indikator HHI, sekolah yang berada di wilayah (kecamatan) dengan tingkat persaingan tinggi maupun rendah sama-sama tidak mempengaruhi kualitas output sekolah. Namun, indikator gravity-based school competition index dan rata-rata UN sekolah lain (peer effects) memperlihatkan hasil bahwa sekolah terinsentif dengan persaingan sekolah.

Education, as an important part of economic development, has been proclaimed as the goal of the Republic of Indonesia. Therefore, improving the quality of education has become the attention of the government from year to year. However, government policies to reform education by conducting rigorous exam called the National Examination (UN) since 2005 to improve the performance of students, in fact, have failed. During 2006-2012, PISA survey results demonstrate the tendency of mathematical ability of Indonesian student to decrease. An alternative option to reform education in Indonesian is to implement a market-type reform. This approach encourages more choice of public and private schools and gives an incentive for schools to compete with each other. By using cross-section data in 2015 of all senior high schools (SMA) in Jakarta, this study aims to find empirical evidence of the influence of competition on schools' output. The estimation uses OLS with UN scores as the dependent variable, the level of competition as an independent variable, and some characteristics of the schools as control variables. The level of competition used as the independent variable is the Herfindahl-Hirschman Index (HHI), gravity-based school competition index, and the score of another UN school in the district. The HHI indicator shows that neither school in a district with high or low level of competition affects the output quality of the school. Meanwhile, the gravity-based school competition index and other school national examination score (peer effects) results show that schools are encouraged by the competition of schools nearby."
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Windy Kurniasari
"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh anggaran pendidikan yang dibagi menjadi dana daerah dan transfer daerah terhadap mutu pendidikan dasar di Indonesia yang diproksi dengan skor Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP). Dana daerah merupakan anggaran pendidikan yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), sedangkan transfer daerah merupakan anggaran pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penelitian ini dilakukan dengan metode reg, si cross section dengan unit analisis 392 kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan hasil estimasi, baik untuk jenjang sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP), dana daerah tidak signifikan secara statistik memberikan pengaruh terhadap skor PMP. Sedangkan transfer daerah, secara signifikan memberikan pengaruh positif terhadap skor PMP.  Selanjutnya, apabila dianalisis lebih mendalam, pada jenjang SD, dana daerah mempengaruhi skor PMP melalui standar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK); standar sarana dan prasarana (sarpras); dan standar pembiayaan. Sedangkan pada jenjang SMP, dana daerah mempengaruhi skor PMP melalui standar PTK. Di samping itu, untuk transfer daerah, pada jenjang SD, transfer daerah mempengaruhi skor PMP melalui standar PTK, standar sarpras, standar Kelola, standar pembiayaan, standar isi dan standar kompetensi lulusan (SKL). Sedangkan pada jenjang SMP, transfer daerah mempengaruhi skor PMP melalui standar PTK, standar kelola, standar pembiayaan, standar penilaian, standar isi dan standar SKL.

This study aims to analyze the effect of the education budget which is divided into regional funds and regional transfers on the quality of basic education in Indonesia as proxied by the Education Quality Mapping (PMP) score. Regional Funds are education budgets sourced from local revenue while regional transfers are education budgets sourced from the State Revenue and Expenditure Budget. This research was conducted using a cross section regression method with a unit of analysis of 392 districts/cities in Indonesia. Based on the results, for both elementary and junior high school levels, regional funds are not statistically significant in influencing the achievement of the PMP score. Meanwhile, regional transfers significantly have a positive effect on the PMP score. Furthermore, at the elementary school level, regional funds affect PMP scores through the standards of educators and education staff; facilities and infrastructure; and financing. Meanwhile, at the junior high school level, regional funds affect PMP scores through standards of educators and education staff. In addition, for regional transfers, at the elementary school level, regional transfers affect PMP scores through standards of educators and education staff; facilities and infrastructure; management; financing; content; and graduate competency. Whereas at the junior high school level, regional transfers affect PMP scores through standards of educators and education staff; management; financing; assessment; content; and graduate competency."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arifatul Karimah
"Peningkatan kesetaraan gender terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja turut memberikan kontribusi sebagai katalisator percepatan pembangunan. Upaya sinergi kesetaraan gender dalam pembangunan di Indonesia menghasilkan capaian indikator kesetaraan gender nasional yang terus meningkat. Namun pada tingkat dunia, posisi Indonesia masih terbilang cukup rendah seperti WBL Index tahun 2021 menunjukkan Indonesia berada pada peringkat 149 dari 190 negara. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan, termasuk dengan pemberian kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang seluas-luasnya kepada warga negara. Penelitian ini melihat bagaimana capaian kesetaraan gender dalam bidang pendidikan di Indonesia, serta bagaimana hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator pembangunan, dengan menggunakan fixed effect panel data kabupaten/kota selama periode tahun 2011-2020. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya ketimpangan gender dalam capaian pendidikan selama periode observasi, terutama di luar wilayah Jawa Bali. Di sisi lain, peningkatan kesetaraan gender melalui rasio lama bersekolah perempuan berkontribusi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, begitu pula dengan rasio perempuan pada tenaga kerja yang berpendidikan setingkat SMP sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja terutama di sektor industri.

Gender equality, particularly in the areas of education, health, and employment, also serves as a stimulant for faster growth. In Indonesia, efforts to synergize gender equality in development results with national gender equality indices continuing to improve. However, Indonesia's place in the globe remains poor, as measured by the 2021 WBL Index, where it is rated 149th out of 190 nations. To support growth, efforts to increase the number and quality of human resources are continuing, including providing individuals with opportunity to get the broadest possible education. Using district/city fixed effect panel data for the period 2011-2020, this study examines the attainment of gender equality in education in Indonesia, as well as how it links to economic growth as development’s measures. The study's findings show that during the observation period, there was still a gender gap in educational achievement, particularly outside of the Java-Bali region. Increasing gender equality through the ratio of women's years of schooling, as well as the ratio of women to the workforce with a junior high school education that is in line with the needs of the workforce, especially in the industrial sector, contributes positively and significantly to regional economic growth."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dillon Zufri
"Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dikatakan mempunyai dampak yang lebih baik dalam penyampaian pelayanan publik karena pemerintah menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kedekatan ini, maka penyediaan barang publik akan sesuai dengan preferensi masyarakat, sehingga nantinya akan lebih efisien. Kedekatan ini ditunjukan oleh pengalihan berbagai tugas pelayanan publik kepada pemerintah daerah, dimana salah satunya adalah bidang pendidikan.
Namun, temuan dari penelitian ini memperlihatkan bahwa proporsi belanja pendidikan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah tidak signifikan mempengaruhi partisipasi sekolah SMP yang saat ini menjadi salah satu tujuan pemerintah dalam Wajib Belajar Sembilan Tahun. Selain itu, besaran proporsi belanja pendidikan yang dianggarkan terbukti lebih bergantung kepada besaran transfer untuk urusan pendidikan dari pusat, dibandingkan dengan kebutuhan masyarakatnya.

In theory, decentralization holds the promise of better provision of public goods and services that are adjusted to local needs and conditions because of the increased proximity between policy makers and their constituents, thus contributing to greater efficiency. This proximity is reflected in the transfer of various public services to local governments, including those related to education.
However, this study shows that the proportion of education expenditures budgeted by local government does not significantly affect affect participation at the junior secondary level, a major component of achieving the nine-years compulsory education goal set by government. In addition, the share of the education in local govermnemt budgets is found to be strongly dependent on transfers from central government instead of being a function of the needs of local communities."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S46137
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurudin
"[Disertasi menguraikan tentang implementasi kebijakan pendidikan agama di Sekolah Katolik Kota Blitar ditinjau dari aspek Content of Policy, Context of Implementation, aspek kegagalan, dan dampak kegagalan implementasi kebijakan. Penelitian menggunakan paradigma postpositivisme, dengan metode kualitatif dan tipe deskriptif.
Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan: Pertama, aspek content of policy menunjukkan bahwa rumusan kebijakan pendidikan agama dinilai tidak mewakili agregasi kepentingan kelompok sasaran, sehingga mengalami kegagalan dalam implementasi. Kedua, aspek context of implementation menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan agama tidak semata proses administrasi, namun dipengaruhi oleh 'interpenetrasi’ faktor politik dan nilai ideologi keagamaan. Ketiga, kegagalan implementasi kebijakan pendidikan agama disebabkan oleh adanya penolakan halus secara sistemik (sistemic subtle rejection), pendiaman pemegang kebijakan terhadap kendala implementasi (government silent on implementation gap), dan tidak adanya evaluasi terhadap kendala implementasi. Keempat, dampak kegagalan implementasi kebijakan pendidikan agama meliputi dampak pembelajaran, dampak psikologis dan dampak substansi nilai keagamaan.
Implikasi teoritik penelitian ini adalah bahwa nilai ideologi keagamaan (ideological values) merupakan faktor determinan dalam keseluruhan proses kebijakan publik semenjak formulasi, implementasi dan evaluasi. Konteks Indonesia, pada kasus dalam penelitian, ketaatan kepada agama lebih besar daripada ketaatan terhadap kebijakan negara. Nilai ideologi dalam hal implementasi kebijakan selama ini lebih menekankan pada dimensi ideologi politik. Sehingga ideologi dalam konteks keagamaan menjadi ruang koreksi bagi teori implementasi kebijakan.
Berkaitan dengan temuan penelitian, maka sebuah proses implementasi kebijakan memerlukan langkah-langkah. Pertama, optimalisasi sosialisasi isi kebijakan dengan harapan terjadi peningkatan respon masyarakat (citizens partisipation), baik dalam pemahaman rumusan kebijakan maupun partisipasi dalam implementasi sehingga agregasi kepentingan masyarakat maupun nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat terakomodir dalam sebuah proses kebijakan; Kedua, Implementasi kebijakan publik perlu mempertimbangkan pola hubungan struktural antar instansi (the structure of intergovermental relation) agar tidak terjadi konflik kewenangan. Ketiga, Implementasi kebijakan perlu merumuskan strategi pencapaian tujuan sesuai dengan karakteristik lingkungan implementasi dengan pola sintesis yaitu gabungan pendekatan top-down dan bottom up dan melakukan evaluasi dalam setiap tahapan kebijakan.;The dissertation describes the implementation of religious education policy in Catholic schools Blitar review of aspects: Content of Policy, Context of Implementation, aspect failure, and the impact of the failure of policy implementation. This research using postpositivisme paradigm, the qualitative and descriptive methods.
The research produce some finding: First, aspects of the content of the policy indicates that the religious education policy formulation is not considered to represent the interests of the target group aggregation, so that a failure in implementation. Second, aspects of the context of implementation indicate that the implementation of the policy of religious education is not only the administrative process, but were influenced by the 'interpenetration' political factors and the value of religious ideology. Third, religious education policy implementation failure caused by subtle rejection systemically (systemic subtle rejection), the standing of the constraints of implementation of the policy holder (government silent on implementation gap), and the absence of an evaluation of the implementation constraints. Fourth, the impact of policy implementation failure religious education includes learning impact, psychological impact and effects of the substance of religious values.
Theoretical implication of this study is that the value of religious ideology (ideological values) is a determinant factor in the whole process of public policy since the formulation, implementation and evaluation. The case study of Indonesian context, adherence to religion is greater than adherence to state policy. Value of ideology in terms of policy implementation has been more emphasis on the dimension of political ideology. So the ideology in religious context become a space correction to the theory of policy implementation.
In connection with the research findings, a process of policy implementation requires some steps. First, the optimization of content dissemination policy in the hope of an increase in the response community (citizens partisipation), both in understanding participation in policy formulation and implementation so that the aggregation of the interests of society and the values that flourish in a society accommodated in the policy process; Third, policy implementation need to formulate strategies to achieve goals in accordance with the implementation of the environmental characteristics of the pattern of synthesis of a combined top-down and bottom-up evaluation in all stages of policy., The dissertation describes the implementation of religious education policy in Catholic schools Blitar review of aspects: Content of Policy, Context of Implementation, aspect failure, and the impact of the failure of policy implementation. This research using postpositivisme paradigm, the qualitative and descriptive methods.
The research produce some finding: First, aspects of the content of the policy indicates that the religious education policy formulation is not considered to represent the interests of the target group aggregation, so that a failure in implementation. Second, aspects of the context of implementation indicate that the implementation of the policy of religious education is not only the administrative process, but were influenced by the 'interpenetration' political factors and the value of religious ideology. Third, religious education policy implementation failure caused by subtle rejection systemically (systemic subtle rejection), the standing of the constraints of implementation of the policy holder (government silent on implementation gap), and the absence of an evaluation of the implementation constraints. Fourth, the impact of policy implementation failure religious education includes learning impact, psychological impact and effects of the substance of religious values.
Theoretical implication of this study is that the value of religious ideology (ideological values) is a determinant factor in the whole process of public policy since the formulation, implementation and evaluation. The case study of Indonesian context, adherence to religion is greater than adherence to state policy. Value of ideology in terms of policy implementation has been more emphasis on the dimension of political ideology. So the ideology in religious context become a space correction to the theory of policy implementation.
In connection with the research findings, a process of policy implementation requires some steps. First, the optimization of content dissemination policy in the hope of an increase in the response community (citizens partisipation), both in understanding participation in policy formulation and implementation so that the aggregation of the interests of society and the values that flourish in a society accommodated in the policy process; Third, policy implementation need to formulate strategies to achieve goals in accordance with the implementation of the environmental characteristics of the pattern of synthesis of a combined top-down and bottom-up evaluation in all stages of policy.]"
2014
D-Pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhtadi Ganda Sutrisna
"Penelitian ini menganalisa dampak pengembangan infrastruktur dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan analisa Model Input-Output Antar Daerah. Interaksi antar sektor dan antar wilayah koridor merupakan konsep yang mendasari bagaimana meningkatkan perekonomian suatu wilayah yang diakibatkan adanya permintaan akhir sektor tertentu dan di wilayah tertentu. Peningkatan perekonomian ditandai dengan meningkatnya output dan pendapatan masyarakat serta distribusinya. Sepuluh besar sektor pembangunan yang menjadi sektor kunci pembangunan terbanyak adalah Koridor Ekonomi (KE) II yakni 5 sektor kunci, kemudian KE-V sebanyak 2 sektor kunci, KE-I, KE-III dan KE-VI masing-masing 1 sektor kunci, sedangkan di KE-IV tidak ada sektor kunci yang terkait. Sektor kunci akan sangat mempengaruhi peningkatan output dan pendapatan masyarakat. Besar kecilnya pengaruh tersebut ditentukan oleh angka pengganda output atau pendapatan. Dampak investasi infrastruktur di dalam MP3EI eksisting, belum menunjukkan dampak yang optimum dibandingkan skenario yang dibuat.
Pilihan skenario terbaik sesuai komposisi investasi sesuai simulasi yang dibuat adalah sebagai berikut: a). Jika pertimbangannya hanya total output, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-1, Skenario-3, dan Skenario-2; b). Jika pertimbangannya hanya total pendapatan, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-2, Skenario-3 atau Skenario-1; c). Jika pertimbangannya hanya pemerataan output antar daerah, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-3, Skenario-1, dan Skenario-2; dan d). Jika pertimbangannya hanya pemerataan pendapatan antar wilayah, maka skenario terbaik adalah Skenario-3, Skenario-1, dan Skenario-2. Pembangunan perekonomian nasional di luar KE-I dan KE-II sampai saat ini belum dapat diandalkan dalam percepatan dan pemerataan perekonomian, namun memerlukan infrastuktur yang merata dan keberpihakan ke Kawasan Indonsesia Timur, mengingat hasil simulasi Skenario-4 menunjukkan hal yang lebih baik daripada program MP3EI (eksisting).

This research analyzes the impact of the infrastructure development in the MP3EI to the Indonesia?s economy by using an analysis model of Inter Regional Input-Output (IRIO). Interactions between sectors and between regions of the economic is the underlying concept of how to improve the economy of a region resulting from the existence of a certain sector of the final demand in a particular area. Improved economy characterized by increasing output and income of the community as well as its distribution. Ten major key sectors of the Indonesia development are as follows: Economic Corridor (EC)-II has 5 key sectors, then followed by EC-V with 2 key sectors, while EC- I, EC-III and EC-IV has only 1 key sector, whereas in the EC-VI has no key sector. Key sector would greatly influence an increase in output and income of the community. The influence of how great is determined by the multiplier number. The real impact of infrastructure investments (or existing) as mentioned in MP3EI, do not show the optimum impact compared to the scenarios created.
Best screenplay selection according to the composition of investments appropriate simulation made are as follows: a). If the reasoning is solely the total output, the best investment scenario is Scenario-1, Scenario, and Scenario-2; b). If the reasoning is just the total income, then the best investment scenario is Scenario-2, Scenario-3 or Scenario-1; c). If the reasoning is just equitable output between regions, it is the best investment scenario is Scenario 3, Scenario, and Scenario-2; and d). If the reasoning is just a revenue equalization between regions, the best scenario is Scenario 3, Scenario, and Scenario-2. Economic development outside of EC-I and EC-II to date has not been reliable in the acceleration and equitable distribution of national economy, but require a uniform infrastructure and alignments to Indonsesia Eastern Region, considering the results of the simulation Scenario-4 showed a better thing than a program MP3EI (existing).
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2011
T29641
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Mohamad Akbar
"ABSTRAK
Ketimpangan antar daerah adalah salah satu isu strategis nasional dan regional di Indonesia. Ketimpangan tersebut menunjukkan perbedaan kemampuan pendapatan antar kabupaten/kota di dalam provinsi atau antar provinsi secara nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara tingkat keterbukaan daerah dengan ketimpangan antar daerah dalam 33 Provinsi di Indonesia pada periode 2010-2015. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat keterbukaan daerah akan meningkatkan ketimpangan antar daerah dalam provinsi. Selanjutnya, ekspor suatu daerah yang berperanan penting terhadap keterbukaan daerah, juga mempengaruhi ketimpangan antar daerah. Selain itu penelitian ini mengidentifikasi bahwa Penanaman Modal Asing, Kepadatan Jalan dan Ukuran Pemerintah dapat menurunkan ketimpangan antar daerah. Dengan demikian untuk mengurangi ketimpangan antar daerah yang disebabkan oleh keterbukaan perlu dilakukan pemerataan kemampuan daerah untuk melakukan kegiatan produksi dan ekspor. Pemerintah Daerah juga perlu menciptakan iklim investasi yang baik untuk menarik investor luar negeri, yang didukung oleh kemampuan belanja pemerintah daerah terutama pembangunan untuk infrastruktur jalan.

ABSTRACT
Regional inequality is one of the national and regional strategic issues in Indonesia. The inequality indicates the difference in income capability between districts cities within province or between provinces nationally. This study aims to examine the relationship between the regional openness with regional inequality within 33 Provinces in Indonesia in the period 2010 2015. This study concludes that the level of regional openness will increase the regional inequality within provinces. Furthermore, the regional export plays an important role on the regional openness, also affect the regional inequality within province. In addition, this study identifies that Foreign Direct Investment, Road Density and Governmental Size can reduce regional inequality. Thus, to reduce inequality between regions caused by the openness needs to be made equal distribution of regional capability to conduct production and export activities. Local governments also need to create a favorable investment climate to attract foreign investors, which is supported by local government expenditure capability especially for road infrastructure development."
2018
T49309
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>