Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"UU 18/2012 mengintroduksi kedaulatan pangan sebagai salah satu paradigma dalam penyelenggaraan pangan di Indonesia. Perikanan ditentukan oleh UU 18/2012 sebagai salah satu pilar kedaulatan pangan, karena merupakan sumber pangan dengan sumber daya yang melimpah. Di samping itu, ikan merupakan pangan dengan protein tinggi yang diperlukan oleh tubuh. Penelitian ini dilakukan untuk memeriksa apakah kebijakan dan peraturan di bidang perikanan mendukung perikanan sebagai salah satu pilar kedaulatan pangan. Penelitian dilakukan dengan melihat sinkronisasi peraturan dari tataran legislasi sampai petunjuk teknis. Ketentuan hukum di bidang perikanan belum sepenuhnya secara eksplisit mendukung kedaulatan pangan. Selain itu, juga belum seluruhnya memprioritaskan konsumsi ikan serta pemenuhan protein ikan domestik.

---

Law 18/2012 introduced food sovereignty as a paradigm for food provision in Indonesia and designated fishery as one pillar of food sovereignty due to fish being a both abundant and rich in protein. This study evaluates whether current policies and regulations in the fishery sector support fishery?s role as one pillar of food sovereignty. The study looks at the synchronism of regulations from the legislation to technical guidance level. Legal provisions in the fishery sector have yet to explicitly support food sovereignty or to fully prioritize fish consumption to meet domestic protein demand."

"Global financial crisis and climate changes have affected food security in a move vulnerable situation. Food security pillars, in this respect should be strengthened. The food security pillar should not rely only on quantitative approaches, but also on other pillars in a wider food spectrum. One of the feasible ways to enhance food security is to develop food diversification based on local food commodities. This paper is aimed to assess some vulnerable points of national food security, the significant of the diversification to enhance food availability and its prospect as one of the pillars to develop steady food security in Indonesia."

"Asupan protein adalah salah satu faktor yang mungkin berperan dalam proses penyembuhan pasien Tuberkulosis. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara asupan protein dengan proses penyembuhan pasien tuberkolosis dalam dua bulan pertama pengobatan dengan menggunakan konversi sputum. Studi potong lintang ini dilakukan di Rumah Sakit Persahabatan pada 106 Tuberkulosis pasien (63 laki-laki dan 43 perempuan) dengan umur mulai dari 20-65 tahun yang mempunyai hasil positif pada uji sputum pada permulaan pengobatan. Data asupan protein dikumpulkan dengan wawancara langsung menggunakan kuisioner frekuensi makanan. Untuk mengevaluasi proses penyembuhan partisipan, data konversi sputum pada bulan kedua pengobatan diperoleh dari rekam medis partisipan. Regresi logistik digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara asupan protein dan proses penyembuhan partisipan. Data mengenai jenis kelamin, umur, dan berat badan juga dikumpulkan dari rekam medis. Pada studi ini, prevalensi partisipan laki-laki lebih tinggi, umur rata-rata adalah 37.45 tahun, 68.81% partisipan mempunyai sputum konversi, dan berat rata-rata adalah 54.45 kg. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara asupan protein dan proses penyembuhan pasien tuberkulosis (p>0.05), meskipun jenis kelamin, umur, dan berat badan telah diperhitungkan dalam analisa. Tidak ada hubungan antara asupan protein pada kelompok quartil pertama dibandingkan dengan kelompok quartil keempat menurut konversi sputum mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada hubungan antara asupan protein dengan proses penyembuhan tuberkulosis. Namun, studi selanjutnya diperlukan untuk menginvestigasi masalah ini.

---

Protein intake is a factor that might affect the recovery process of Tuberculosis patients. This study investigated the association between protein intake and recovery process of Tuberculosis patients within the first two months of treatment using sputum conversion. A cross-sectional study was done in Rumah Sakit Persahabatan (RSP) among 106 Tuberculosis patients (63 male and 43 females) with age from 20-65 years old who had positive sputum result test at the beginning of treatment. Data on protein intake was collected from direct interview using a food frequency questionnaire. The recovery result of participants was gotten from data on sputum conversion on the second month of treatment obtained from participant?s medical record. Logistic regression was used to assess the association between protein intake and recovery process of participants. Data on gender, age, and weight were also collected from medical record. In this study, male participants were more prevalence, average age was 37.45 years old, 68.81% participants has sputum converted, and average weight was 54.45 kg. There was no statistically significance association between protein intake and Tuberculosis patient recovery process (p>0.05), even after adjusted for gender, age, and weight. This study found that there was no difference between first quartile of protein intake (least protein intake) and forth quartile of protein intake (most protein intake) regarding their sputum conversion status. These findings suggested that there was no association between protein intake and Tuberculosis recovery process. However, further study is needed to investigate this problem."

"Gadai merupakan salah satu bentuk pemberian jaminan dalam rangka menjamin pelunasan fasilitas kredit. Permasalahan timbul saat penerima gadai bermaksud melelang objek gadai berupa saham berdasarkan Pasal 1155 KUHPerdata dimana penerima gadai tidak dipersyaratkan untuk melibatkan hakim melalui pelelangan namum dalam praktik hukum pejabat lelang mempersyaratkan penetapan pengadilan dalam rangka ekskusi gadai saham melalui lelang. Metode Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yakni penelitian yang memfokuskan pada penggunaan norma hukum tertulis serta ditopang dengan hasil dialog atau wawancara dengan narasumber dan informan yang berkompeten. Kesimpulan yang diraih adalah realitas pelaksanaan gadai saham yang berbeda antara hukum tertulis dan praktik hukum dimana dalam rangka eksekusi gadai saham melalui lelang maka pejabat lelang mempersyaratkan penetapan pengadilan sehingga menimbulkan multitafsir.Hukum gadai saham wajib memberikan manfaat hukum bagi dunia usaha agar lembaga gadai saham dapat berperan secara maksimal serta memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian khususnya menghilangkan rasa takut bagi kreditor atas lembaga gadai saham. Adapun saran yang dapat diberikan adalah pembentuk Undang-undang dapat menyusun perundangundangan tentang gadai secara sistematis dan terperinci serta lengkap dalam rangka kepastian hukum serta perlindungan hukum sehingga jaminan gadai dapat mendukung transaksi dalam perekonomian.

---

Pledge is one of the form of security in order to guarantee the full payment of credit facility. The legal issue occurred when the pledgee intends to have the auction on the the object of pledge which are shares based on Article 1155 of Civil Code whereby the pledgee is not required to involve the judge but in legal practice the auctioneer wolud require the court order in the framework of the execution of pledge of shares through auction. This research method is a normative juridical research, which focuses on the use of written legal norms and is supported by the results of dialogue or interviews with competent sources and informants. Conclusions reached understanding the reality of the implementation of execution of pledged shares through auction that is different between written law and legal practice, whereby the auctioner will require the court order which cause various of intepretations. The pledged shares law is obliged to provide legal benefits for the business world so that the pledged shares institution can play a maximum role and contribute to economic improvement in particular to eliminate the fear of the creditor to the pledged shares institution. There are suggestions that can be given. Legislators can compile legislation on pledge in a systematic and detailed and complete manner in the framework of legal certainty and legal protection so that the pledge can support transactions in the economy."

"ABSTRAKSulitnya pembuktian kartel, terutama di Indonesia diyakini karena para pelaku usaha berada dalam pasar yang oligopoli dan berkolusi secara diam-diam. KPPU pada tahun 2010 mengeluarkan pedoman yang sangat baru berkaitan dengan Kartel dengan mengadopsi suatu program yang telah lama dikenal di negara-negara maju lainnya, yaitu Leniency Program. Namun, Leniency Program yang dikeluarkan KPPU pada tahun 2010 yang berbentuk pedoman, memiliki hambatan dalam pelaksanaannya terkait dengan payung hukum yang menaunginya.

---

ABSTRACTThe difficulties of proving cartel availability especially in Indonesia is believed because the entrepreneurs are competing in an oligopoly market and they are making tacit collusion among others. Indonesian Competition Authority (KPPU) has recently in the year of 2010 issuing a new Guidelines regarding Cartel by adopting a program called Leniency Program, which had been known for long in other countries. However, The Guidelines which issued by KPPU in 2010 has some obstacles regarding the law enforcement since it has no law basis to be enforced. "

"Sefalosporin C merupakan bahan baku utama antibiotik Sefalosporin yang dihasilkan oleh kapang Acremonium chrysogenum melalui proses fermentasi. Salah satu elemen penting pada proses fermentasi adalah sumber nitrogen yang mempengaruhi jumlah Sefalosporin C yang akan dihasilkan. Ketergantungan Indonesia terhadap bahan  baku impor menjadi salah satu kendala pengembangan industri di sektor farmasi. Hal ini juga yang membuat eksplorasi potensi sumber bahan baku lokal produksi menjadi salah satu fokus penelitian mengenai produksi sefalosporin saat ini. Dengan mengoptimalkan potensi Indonesia sebagai negara maritim diharapkan dapat menurunkan ketergantungan bahan baku impor dengan meningkatkan produksi Sefalosporin C. Pada penelitian ini dilakukan pemanfaatan ikan rucah untuk dijadikan hidrolisat protein ikan yang mengandung kadar protein yang cukup tinggi yang memiliki potensi sebagai alternatif sumber nitrogen pada proses fermentasi antibiotik. Sebelum dijadikan hidrolisat ikan rucah dijadikan tepung terlebih dahulu. Hidrolisat didapatkan melalui proses hidrolisis secara enzimatis menggunakan protease yang terdapat pada ekstrak bonggol nanas yang di optimasi. Kondisi optimum hidrolisis yang didapatkan adalah pada konsentrasi ekstrak bonggol nanas sebesar 5,71%,  pH 6,21 dan waktu hidrolisis selama 5,16 jam. Hasil optimasi hidrolisis pada hidrolisat dari tepung ikan rucah menghasilkan kadar protein sebesar 3,37 %. Hidrolisat protein yang didapat kemudian digunakan sebagai suplemen pada proses fermentasi sefalosporin C. Kondisi optimum yang didapatkan kemudian diaplikasikan pada 3 jenis tepung ikan lainnya yang didapatkan secara komersil untuk selanjutnya mengetahui jenis tepung ikan mana yang paling baik untuk meningkatkan produktivitas Sefalosporin. Hidrolisat dari ke 4 jenis tepung ikan yang didapatkan selanjutnya digunakan pada media fermentasi Sefalosporin C. Penambahan hidrolisate protein ikan rucah pada media fermentasi sefalosporin C ini terbukti meningkatkan produktifitas sefalosporin C secara signifikan yaitu hingga 46% lebih banyak dibandingkan media tanpa penambahan hidrolisat.

---

Cephalosporin C is the primary raw material for cephalosporin antibiotics produced by the mold of Acremonium chrysogenum through a fermentation process. One of the essential element in the fermentation process is the source of nitrogen, which affects the amount of Cephalosporin C that will be produced. Indonesias dependence on imported raw materials is one of the obstacles to developing the industry in the pharmaceutical sector. Thus, it also makes exploration of the potential source of local raw material production one of the focuses of research on current cephalosporin production. By optimizing Indonesias potential as a maritime country, it is expected to reduce dependence on imported raw materials by increasing Cephalosporin C production. In this study, utilization of trash fish to be used as fish protein hydrolyzate containing high levels of protein which has the potential as an alternative source of nitrogen in the antibiotic fermentation process. Before being made hydrolyzate, trash fish is made into flour first. Hydrolyzate is obtained through an enzymatic hydrolysis process using a protease found in pineapple hump extract, which was optimized. The optimum hydrolysis conditions obtained were at the pineapple hump extract concentration of 5.71%, pH 6.21, and hydrolysis time for 5.16 hours. The results of hydrolysis optimization on hydrolyzate from trash fish flour produce protein content of 3.37%. The protein hydrolyzate obtained is then used as a supplement in the cephalosporin C fermentation process. The optimum conditions obtained are then applied to 3 other types of fish meal which are obtained commercially to determine further which type of fish meal is the best for increasing the productivity of cephalosporins. The hydrolyzates from the four types of fish meal obtained were then used in the fermentation media of cephalosporin C. The addition of trash fish protein hydrolyzate to cephalosporin C fermentation media was shown to significantly increase the productivity of cephalosporin C, which is up to 46% more than the media without the addition of hydrolyzates."

"Asuransi terorisme merupakan jenis asuransi yang tergolong baru di Indonesia. Pada awalnya resiko terorisme hanya dapat diasuransikan melalui klausul tambahan dari polis lain seperti polis asuransi kebakaran, polis asuransi property all risk dan lain sebagainya. Namun seiring dengan makin maraknya aksi terorisme di Indonesia, saat ini resiko terorisme tidak lagi hanya dapat dialihkan melalui klausul tambahan dari polis yang telah ada, akan tetapi juga dapat dialihkan melalui polis asuransi khusus yang berdiri sendiri (stand alone). Menarik untuk dicermati bilamana suatu peristiwa dapat dikategorikan kedalam tindakan terorisme yang dicover oleh asuransi terorisme? Kerugian akibat peristiwa apa saja yang tidak ditanggung oleh asuransi terorisme? Bagaimana prosedur klaim dalam asuransi terorisme? Pihak asuransi memiliki pandangan sendiri mengenai peristiwa-peristiwa yang dapat dikategorikan kedalam tindakan terorisme.Pengecualian terhadap kerugian-kerugian akibat peristiwa tertentu telah ditentukan oleh pihak asuransi dalam polis asuransi terorisme. Demikian halnya dengan prosedur klaim yang harus dilakukan dalam asuransi terorisme.Penelitian ini bersifat deskriftif, dengan bentuk preskriptif, data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa bahan kepustakaan. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai asuransi terorisme sebagai salah satu bentuk asuransi khusus. Saran-saran yang dapat diberikan adalah penanggu8ng hendaknya memberikan penjelasan dengan baik mengenai resiko yang dijamin dalam asuransi terorisme agar tidak terjadi kesalahpahaman bila terjadi klaim.Pihak underwriter dalam perusahaan asuransi hendaknya terus menambah pengetahuannya mengenai metode-metode yang digunakan teroris dalam melakukan aksinya. Selain itu dalam prosedur klaim hendaknya ditetapkan batas waktu yang jelas untuk menghindari terjadinya perselisihan antara penanggung dengan tertanggung."

"Tingkat kredit macet yang tinggi dapat menurunkan profitabilitas dan likuiditas keuangan bank yang berakibat pada penurunan anggapan kesehatan bank di mata masyarakat maupun dunia perbankan. Terhadap kredit macet bank akan melakukan berbagai upaya penyelesaian seperti penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Apabila upaya tersebut tidak berhasil, maka akan dilakukan penghapusbukuan tanpa menghilangkan hak tagih bank terhadap kredit tersebut, yang dapat diikuti dengan dilakukannya penghapustagihan. Pada kenyataannya masih terdapat ketidakjelasan dalam proses pelaksanaan serta dampak kepastian hukum atas dilakukannya tindakan ini. Skripsi ini meneliti lebih lanjut mengenai proses pelaksanaan penghapusbukuan dan penghapustagihan pada Bank BUMN terutama setelah diberlakukannya PP No. 33 Tahun 2006 yang memberikan banyak perubahan serta dampak yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatis-yuridis yaitu dengan mengaitkan permasalahan terhadap norma hukum terkait perbankan yang berlaku di Indonesia ditambah dengan peninjauan pada Bank X untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Pada kesimpulannya, proses penghapusbukuan dan penghapustagihan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan internal masing-masing Bank BUMN dan membawa dampak baik positif maupun negatif bagi bank dan debitur.

---

High level of non-performing loans may decrease the profitability and liquidity of the bank's financial result that may affected the bank's health perception in the eyes of society and the world of banking. Against bad loans the bank will make various efforts to settle such as rescheduling, reconditioning, and restructuring. If these efforts are not successful, it will be done with write-off without removing the bank's right to claim the credit, which can be followed by doing the hair cut. In case there is still a lack of clarity in the implementation process and the impact of legal certainty for commission of these acts. This research further investigates the implementation process of write-off and hair cut on state-owned banks, especially after the enactment of Government Regulation No. 33 on Year 2006 which gives a lot of changes and impacts. The method used in this research is by linking the normative juridical issues related to the legal norms applicable in the Indonesian banking coupled with observation to X Bank to complete the required data. In conclusion, write-off and hair cut process is conducted in accordance with the internal policies of each state-owned bank and bring both positive and negative effects for bank and debtor."

"Untuk mewujudkan kedaulatan pangan terlebih dahulu harus terdapat ketersediaan pangan yang cukup dan menjamin hak atas pangan bagi rakyat yang berasal dari sumber daya lokal. Karena kebutuhan akan lahan untuk pembangunan semakin besar akibat laju pertumbuhan penduduk dan industrialisasi, maka alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian menjadi sesuatu yang sulit dihindari. Jika alih fungsi lahan ini tidak diantisipasi dan tidak dilakukan upaya perlindungan terhadap lahan pertanian maka akan mengancam ketersediaan pangan yang cukup dan tidak tercapainya kedaulatan pangan. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan kedaulatan pangan diperlukan ketersediaan lahan pertanian yang dapat ,menghasilkan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dengan adanya pengaturan mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaanya memberikan jaminan atas keberadaan lahan pertanian untuk ketersediaan pangan yang cukup agar dapat tercipta kedaulatan pangan. Dalam mewujudkan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini pemerintah mengupayakan ekstensifikasi lahan dengan pengadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Diperlukan pula pelaksanaan kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan merumuskannya dalam bentuk instrumen hukum serta perencanaan lahan pertanian yang baik di daerah yang menjadi lokasi pengadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

---

To realize food sovereignty, there must be sufficient food availability and guarantee the right to food for the people who come from local resources. Because the need for land for development is greater due to the rate of population growth and industrialization, then the conversion of agricultural land to non-agriculture becomes something that is difficult to avoid. If the conversion of land is not anticipated and no safeguards against agricultural land are carried out, it will threaten adequate food availability and not achieve food sovereignty. This research was conducted by normative juridical method.The results of this study indicate that to realize food sovereignty, the availability of agricultural land is needed, producing enough food to meet the food needs of the community. With the regulation regarding the Protection of Sustainable Food Agriculture in Law No. 41 of 2009 along with its implementing regulations, it guarantees the existence of agricultural land for sufficient food availability so that food sovereignty can be created. In realizing this sustainable food agriculture land, the government seeks to expand the land by procuring sustainable food agricultural land and controlling the conversion of agricultural land into non-agricultural land. Also required is the implementation of obligations from the Regional Government to ensure food availability for the community through sustainable food agriculture land protection by formulating it in the form of legal instruments as well as good agricultural land planning in the area where sustainable food agriculture is procured."