Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKProgram pengampunan pajak merupakan salah satu kebijakan yang sering digunakan pemerintah dari berbagai negara untuk mendorong penerimaan pajaknya. Namun, efektivitas dari program ini sesungguhnya masih diperdebatkan, khususnya dalam jangka panjang. Skripsi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dari program pengampunan pajak, Sunset Policy 2008, di Indonesia sebagai negara berkembang. Hasil penelitian makro menunjukkan bahwa Sunset Policy efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam jangka panjang. Sementara, program ini tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan secara makro, dan bahkan cenderung meningkatkan agresivitas pajak perusahaan khususnya bagi perusahaan yang dimiliki oleh investor asing.

---

ABSTRACTTax amnesty often used by the government from various countries to boost their tax collections in the short run. However, the effectiveness of this amnesty is still being debatable, particularly in the long term. This study aimed to measure the effectiveness, of a tax amnesty named Sunset Policy in Indonesia, as a sample case in developing country. At macro-level, this study shows that the Sunset Policy is effective in improving compliance of individual taxpayers in the long run. Nonetheless, it has no effect on compliance of corporate taxpayers on macro-level and even tends to increase the aggressiveness of corporate taxpayers, especially those owned by foreign investors.;"

"Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dan mengevaluasi Program Pengampunan Pajak terkait dengan efektivitas dan kesulitan yang dihadapi selama periode berlangsung di tahun 2016 dan 2017. Analisis dilakukan dengan melihat efektivitas tujuan Program Pengampunan Pajak di antaranya perluasan basis data perpajakan yang valid, komprehensif, dan terintegrasi, pengalihan harta luar negeri, dan peningkatan penerimaan pajak. Selain itu penelitian ini pula melihat tujuan utama Direktorat Jenderal Pajak secara umum, yaitu peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.Indikator efektivitas masing-masing tujuan tersebut tidak terbatas pada ketentuan peraturan perpajakan melainkan teori yang berlaku secara umum. Penggunaan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, wawancara, dan forum group discussion akan digunakan untuk melihat efektivitas dari masing-masing tujuan Pengampunan Pajak yang sekaligus menjadi rumusan masalah penelitian pelaksanaan Pengampunan Pajak.Berdasarkan hasil penelitian, tidak semua tujuan pengampunan pajak dapat tercapai khususnya dalam jangka pendek. Di KPP Pratama Bogor, Pengampunan Pajak hanya efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan pembayaran Wajib Pajak. Sedangkan untuk pencapaian tujuan dalam jangka panjang memerlukan konsistensi pemerintah untuk melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

---

This research wants to analyze and evaluate the Tax Amnesty Program related to the effectiveness and difficulties encountered during the period taking place in 2016 and 2017. The analysis is done by looking at the effectiveness of the purpose of the Tax Amnesty Program including the extension of a valid, comprehensive, and integrated tax database, foreign assets, and increased tax revenues. In addition, this study also sees the main purpose of the General Directorate of Taxes in general, namely the improvement of taxpayer compliance.

Indicators of the effectiveness of each of these objectives are not limited to the provisions of the tax regulations but generally accepted theories. The use of qualitative approaches with observation data collection techniques, documentation, interviews, and group discussion forums will be used to see the effectiveness of each Tax Amnesty goal as well as the formulation of research problems for the implementation of Tax Remissions.

Based on the research results, not all Tax Amnesty objectives can be achieved especially in the short term. In KPP Pratama Bogor, Tax Amnesty is only effective in increasing tax revenue and taxpayer compliance payments. As for the achievement of objectives in the long term requires the consistency of government to implement the applicable taxation provisions."

"Penelitian ini menganalisis efektivitas Program Pengampunan Pajak berdasarkan pencapaian tujuan Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Metode kualitatif triangulasi melalui studi dokumentasi, observasi dan didukung dengan hasil wawancara digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program pengampunan pajak dalam mencapai tujuannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, tidak semua tujuan pengampunan pajak dapat tercapai khususnya dalam jangka pendek, pencapaian tujuan dalam jangka panjang memerlukan konsistensi pemerintah untuk melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

---

This study analyzes the effectiveness of the Tax Amnesty Program based on achievement of Tax Amnesty s purpose in accordance with Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty. Qualitative methods of triangulation through documentation studies, observations and supported by in depth interviews are used to assess the effectiveness of tax amnesty program in achieving its objectives. The results of this study show that not all tax amnesty s objective can be achieved especially in the short term, achievement of goals in the long term requires the consistency of government to implement the applicable taxation provisions."

"Long-run cash effective tax rate merupakan pengukuran untuk tax avoidance jangka panjang yang diusulkan oleh Dyreng et al. (2008). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tax avoidance jangka panjang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Kuala Lumpur Stock Exchange, dan Singapore Exchange tahun 2001-2011. Penelitian ini menggunakan sampel 100 perusahaan untuk kelompok tahun 2001-2010 dan 100 perusahaan untuk kelompok tahun 2002-2011.Hasil dari penelitian ini menunjukkan nilai long-run cash effective tax rate pada perusahaan manufaktur di Singapura baik dalam jangka waktu satu tahun, lima tahun, maupun sepuluh tahun, relatif lebih rendah dibandingkan perusahaan manufaktur di Indonesia dan Malaysia. Annual cash effective tax rate berpengaruh positif terhadap long-run cash effective tax rate. Book tax conformity berpengaruh negatif terhadap tax avoidance jangka panjang. Earnings to price dan return on asset berpengaruh positif terhadap tax avoidance jangka panjang, sedangkan book to market ratio dan aset takberwujud berpengaruh negatif terhadap tax avoidance jangka panjang.

---

Long-run cash effective tax rate is measurement of long-run tax avoidance, suggested by Dyreng et al. (2008). The purpose of this research is to measure and analyse long-run tax avoidance of listed manufacturing companies in Indonesia Stock Exchange, Kuala Lumpur Stock Exchange, Singapore Exchange for period 2001-2011. This research is based on sample of 100 companies for group of year 2001-2010 and 100 companies for group of year 2002-2011.The result shows that long run cash effective tax rate in Singapore within one, five or ten years is smaller than Malaysia's and Indonesia's. Annual cash effective tax rate proved positively affect the long-run cash effective tax rate. While book tax conformity negatively affect long run tax avoidance. Earnings to price ratio and return on asset positively affect long run tax avoidance. However, book to market ratio and intangible assets negatively affect long run tax avoidance."

"Tesis ini membahas efek jangka panjang kebijakan Sunset Policy yang pernah diterapkan pada tahun 2008-2009 dalam upaya meningkatkan penerimaan dan kepatuhan pajak. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode regresi terhadap penerimaan pajak dan metode uji t terhadap kepatuhan pajak. Hasil olah statistik data deret waktu sepanjang tahun 2004-2014 menunjukkan bahwa Sunset Policy memiliki efek terhadap penerimaan pajak, tapi tidak terhadap kepatuhan pajak.

---

This thesis focuses on analyzing the long-run effect of Sunset Policy which was held within 2008-2009 in an effort to increase tax revenue and tax compliance. This is an empirical study using regression method for the tax revenue and pairedsamples

t-test for the tax compliance. The estimated time series data along 2004-2014 statistically indicates that Sunset Policy has long-run effect to generate tax revenue, but unlikely increase tax compliance"

"Penelitian ini membahas mengenai formulasi kebijakan pengampunan pajakpada UMKM di Indonesia termasuk analisis dasar pengenaan tarif uang tebusan taxamnesty yang dikenakan. Analisis mencakup tahapan-tahapan formulasi kebijakanyang diterapkan pada kebijakan pengampunan pajak agar formulasi tersebut dapatmenghasilan solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulandata wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi kebijakan tax amnesty pada UMKM memenuhi tahap-tahap formulasikebijakan menurut William N. Dunn yaitu pemahaman masalah, agenda setting, danpolicy problem formulation namun tahap policy design tidak terpenuhi karenaDirektorat Jenderal Pajak (DJP) tidak memiliki kajian khusus atas keterlibatan UMKM dalam mengikuti tax amnesty, usulan tersebut murni dari DPR. Hal ini disebabkankarena UMKM bukanlah sasaran utama dalam kebijakan pengampunan pajak. Tarifuang tebusan yang lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak lain diharapkanmampu menarik UMKM dalam mengikuti kebijakan ini.

---

This research discusses about the analysis of tax amnesty policy formulation

on micro, small, and medium enterprises in Indonesia included analysis of its

redemption money rates. Analysis includes the stages of policy formulation is applied to tax amnesty policy so that such formulations may produce solution to resolve the existing problems.

This study uses a qualitative method and present in-depth interviews and

literature studies in data collection techniques. The result of this study indicates that the formulation of tax amnesty policy on micro small & medium enterprises fulfill the stages of policy formulation by William N. Dunn that consist of problem definition, agenda setting, policy problem formulation, but the last stage policy design does not being fulfilled for Directorate General of Taxation (DJP) has not special study about micro small & medium enterprises’s involvement in this policy then the thought is coming from People’s Representative Council (DPR). This is because micro small & medium enterprises are not the main target in the tax amnesty policy. The Lower redemption money rates compared to other taxpayers is expected to drives micro, small, medium enterprises of joining this program."

"Dalam kebijakan perpajakan, pengampunan pajak merupakan istrumen kebijakan suatu Negara untuk menaikan pendapatan Negara dalam waktu singkat. Dalam pelaksanaannya memerlukan istrumen-instrumen pendukung untuk mensukseskan program tersebut. Indonesia setidaknya telah melaksanakan program pengampunan pajak lebih dari 1 (satu) kali, mulai dari tahun 1964, terakhir dilaksanakan pada Tahun 2015. Kemudian digulirkan kembali pada Tahun 2016, pembahasannya sedang berjalan di Dewan perwakilan Rakyat. Tesis ini membahas pengampunan pajak dan pelaksanaannya di Indonesia dan Negara lain, serta kaitan antara pengampunan pajak di Indonesia dengan kepastian hukum. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini, menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengampunan pajak memerlukan landasan hukum yang kuat dan instrumen-istrumen pendukung untuk menjamin kepastian dalam pelaksanaannya.

---

In the context of tax policy, an amnesty constitutes a policy instrument through which a country can stimulate an immediate increase in tax revenue. In practice, it takes a number of other supporting instruments in order for that program to succeed. Indonesia has granted tax amnesty at least four times, in 1964, 1984, 2008 and 2015. In 2016 the same program is set to commence and currently matters relating to its implementation are being discussed in the House of Parliament. This thesis discusses how tax amnesty in Indonesia and other countries is implemented and the relevance of such program to Legal Certainty. This juridical –normative research concludes that the commencement of the tax amnesty program requires a strong legal basis and all the corresponding instruments to ensure successful implementation of the program."

"Skripsi ini membahas mengenai program pengampunan pajak yang berlangsung di Indonesia. Pengampunan Pajak merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mendapatkan pendapatan dalam waktu yang relatif singkat. Program Pengampunan Pajak seringkali langsung dianggap berhasil selama negara mendapatkan penerimaan yang cukup besar atau sesuai dengan target. Namun, pendapatan yang mencapai target tidak dapat dijadikan satu satunya indikator untuk menentukan keberhasilan program Pengampunan Pajak.Dalam skripsi ini, permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak setelah dilakukannya Pengampunan Pajak dan bagaimana penerapan Pengampunan Pajak di Indonesia. Penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif dengan meneliti norma hukum tertulis dan bahan pustaka digunakan sebagai bahan utama penelitian, dengan metode penelitian untuk menganalisa data adalah secara kualitatif. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak meningkat, tetapi tidak signifikan meski telah dilaksanakan program Pengampunan Pajak di Indonesia, dan pengaturan Pengampunan Pajak di Indonesia masih kurang ideal.

---

This thesis discusses about the comparison of several tax amnesty programs in Indonesia. Tax Amnesty is one of the policies made by Indonesia rsquo s governement to earn income in a relatively short period of time. Tax Amnesty programs are often deemed as successful when one rsquo s country receive a large sum of money or when they reach the nominal targeted from the programs. Although considered very successful in terms of increasing national income but income is not the only indicator that makes taxation program successful.

This thesis will further discusses about several programs that have been implemented in Indonesia and Indonesia rsquo s tax compliance rate after these programs were implemented, as well as the ideal arrangement for such programs. Research conducted for this thesis is juridical normative by examining norms of written law and using written material for research with qualitative research method to analyze the data. In conclusion, Indonesia rsquo s Tax Compliance Rate has not increased much or significantly after the Tax Amnesty programs, and that the programs implemented are still far from ideal."

"Penelitian ini membahas bagaimana penerapan dari program Pengampunan Pajak pada Kanwil DJP Jakarta Selatan II apakah penerapan tersebut sudah sesuai dengna peraturan yang berlaku. Selain itu juga bertujuan untuk meneliti bagaimana hasil dari penerapan program Pengampunan Pajak apakah hasil yang diperoleh telah sesuai dengan usaha yang dikerjakan serta target penerapan tersebut. Program Pengampunan Pajak dilaksanakan mulai 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan telah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, akan tetapi target program tersebut belum tercapai pada Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Hambatan dalam penerapan berasal dari faktor internal dan faktor eksternal menjadi salah satu hal yang mempengaruhi pencapaian target.

---

This research discusses how the application of the Tax Amnesty program in Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II whether the application is in accordance with the applicable regulations. It also aims to examine how the results of the application of the Tax Amnsety program whether the results obtained have been in accordance with the work undertaken as well as the target of the implementation. Tax Amnesty Program was implemented from 1 July 2016 to 31 March 2017. The results show that the implementation has been done in accordance with existing rules, but the program target has not been achieved at the Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Barriers to implementation comes from internal factors and external factors, became one of the things that affect the achievement of the targets."

" ABSTRAK Skripsi ini bertujuan menganalisis proses dan faktor penghambat implementasi pengampunan pajak pada sektor UMKM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengampunan pajak bertujuan mengintegrasi sektor informal masuk ke sistem administrasi pajak tanpa dikenakan sanksi. Tidak semua asosiasi dilibatkan secara aktif dalam melaksanakan sosialisasi. Partisipasi periode I rendah dipengaruhi oleh kekeliruan persepsi, desain kebijakan memicu partisipasi di penghujung batas waktu, kesenjangan pemahaman petugas pajak, ketidakpahaman pelaku UMKM mengenai teknis pelaksanaan, dan kekeliruan strategi sosialisasi. DJP telah menerapkan strategi komunikasi, proyeksi target uang tebusan, dan inklusi sehingga partisipasi periode II meningkat. DJP sebaiknya berkoordinasi dengan pihak asosiasi sebelum melaksanakan sosialisasi, dan memverifikasi kebenaran, memetakan data, memperbaiki sistem perpajakan UMKM, salah satunya dengan merevisi PP Nomor 46 Tahun 2013.

---

ABSTRACT This thesis aims to analyze the processes and factors inhibiting the implementation of tax amnesty in the MSME sector in Indonesia. This study used a qualitative approach with field studies and documents. The results showed that the implementation of tax amnesty aimed to provide benefits, integrating the informal sector into the tax administration system entered no penalty. Not all associations are actively involved in the socialization. Low participation first period affected by errors of perception, participation in policy design triggers the end of the time limit, the tax officials 39 understanding gap, ignorance of MSMEs regarding the technical implementation, and oversight strategy socialization. DGT has implemented a communication strategy, the projected target of redemption, and inclusion so that the participation of the second period increases. DGT should coordinate with the association before the socialization, and verified the truth, map data, improve the taxation system of MSMEs, one of them by revising Regulation No. 46 Year 2013."