Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Semenjak tahun 2010, DJP menggiatkan ekstensifikasi pajak dengan UMKM sebagai salah satu sasarannya. Kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah, sehingga pada pertengahan tahun 2013, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua menggagas gerai layanan yang ditujukan untuk menghadirkan layanan kepada Wajib Pajak dan juga sebagai media jemput bola. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data survey. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis evaluasi gerai layanan pajak di pusat perbelanjaan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi gerai telah menunjukkan hasil yang positif namun gerai layanan pajak tidak dapat dijadikan solusi satu-satunya dan masih membutuhkan alternatif kebijakan lain, misalnya Surat Himbauan Pajak

---

Directorate General of Taxation (DGT) has invigorated tax extensification program since 2010. SMEs became one of the program target due to the low level of their tax compliance. Thus, in 2013 Jakarta Tanah Abang Dua Tax Office initiated Tax Service Outlet Program at shopping centre to present services to tax payers closer. The research was conducted by using quantitative approach with survei as data collection technique. This research is aimed to evaluate the Tax Service Outlet program. As the result, this program was measured as positive. However, the program may not be the sole solution. Appeal Letter can be the other alternative to increase tax payer's compliance."

"Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara. Untuk itu harus dibuat suatu sistem pembayaran pajak terutama pajak penghasilan yang dapat menjamin kelancaran dana ke kas negara Cara pembayaran tersebut disebut current payment yang terdiri dari estimated tax dan withholding tax.Estimated Tax merupakan angsuran pajak penghasilan tiap bulan yang dapat diperhitungkan dengan pajak terutang diakhir tahun, dimana pembayaran pajak tersebut diiakukan oleh Wajib Pajak itu sendiri.Withholding Tax adalah sistem yang menggunakan pihak ketiga untuk memotong dan memungut pajak terutang. Beberapa tujuan dari sistem ini antara lain; meningkatkan penerimaan pajak, mempercepat penerimaan pajak ke kas negara, mempermudah Wajib Pajak dalam membayar pajak, dan mencegah penyelundupan pajak.Dengan melihat beberapa tujuan sistem withholding tax diatas, penulis ingin menguji seberapa besar pengaruh sistem tersebut terhadap percepatan penerimaan pajak. Adapun tujuan penelitian ini adalah :a. menganalisis pelaksanaan withholding tax system di KPP Pratama Tanah Abang I dari segi kebaikan dan kelemahan sistem tersebut.b. mengetahui pengaruh withholding tax system terhadap percepatan penerimaan negara khususnya di sektor perpajakan.Lokasi penelitian ini di KPP Pratama, Tanah, Abang I, dan metodologi menggunakan metode survey dengan beberapa sumber yaitu kuesioner, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Sample diambil secara random/acak yang terdiri dari 119 responden.Pembahasan dalam penelitian ini diutamakan pada analisis sistem withholding tax sebagai variabel bebas, dengan beberapa indikator yaitu ; Pengisian SPT, pembayaran pajak, dan pelaporan SPT. Setelah sistem tersebut dianalisis, lalu dicari pengaruhnya terhadap variabel terikat yaitu percepatan penerimaan pajak, yang dilihat dari 2 indikator yaitu; sebagai pemotong/pemungut pajak telah memotong/memungut pajak dengan benar, dan sebagai pemotong/pemungut pajak telah menyetorkan pajak yang dipotong/dipungut secara tepat waktu.Alat analisis yang digunakan adalah program Software Statistical Package For Social Scientist (SPSS) melalui model Regresi Linier Sederhana. Dari pembahasan dan analisis diperoleh kesimpulan bahwa:1. Pelaksanaan sistem withholding tax di KPP Pratama Tanah Abang I adalah balk, karena nilai mean sebesar 3,28 diatas nilai rata-rata untuk indikator cukup baik yaitu 2,5.2. Hubungan sistem withholding tax dengan percepatan penerimaan pajak berkorelasi positif 0,442 tetapi tidak terlalu kuat karena nilainya masih dibawah 0,5. Sedangkan pengaruh sistem tersebut terhadap percepatan penerimaan pajak sebesar 19,5 %, dan koefisien regresi menunjukkan angka 0,063 yang artinya setiap peningkatan kinerja dari sistem withholding tax sebesar 1% akan mempercepat penerimaan pajak sebesar 0,063%. Namum sebaliknya, jika pelaksanaan sistem withholding tax turun/ tidak baik sebesar 1% maka penerimaan negara akan terhambat sebesar 0,063%.

---

Fiscal is main resource of state revenue. However, it should be made any tax payment system, income tax which may ensure fund flow to state treasury specially. Such tax payment so called current payment comprising both estimated and withholding taxes. Estimated tax is monthly income tax installment calculated from outstanding tax in the end of year conducted by such tax payer.

Withholding tax is any fiscal system involving third party for cutting and collecting outstanding tax. Some of those objectives among them: to increase tax revenue, accelerate tax revenue to state's treasury, to make easier Tax Payer in paying tax and preventing fiscal's corruption.

Hence, the author would like to test how large such System influence against acceleration of tax revenue. The following are objectives of the research:

a. To analyze the realization of withholding tax system at KPP Pratama Tanah Abang I based on its advantage and disadvantage.

b. To know influence of withholding tax system with state revenue acceleration at fiscal sector specially.

The research location is at KPP Pratarna Tanah Abang I using survey method following some sources those are questioner. documentation study and library study. Sampling is conducted randomly, it is consist of 119 respondents.

The discussion herein is prioritized for analysis of withholding tax system as independent variables with some indicators such as SPT completion, tax payment and SPT reporting. Then, to find out its influence against dependent variable, i.e, tax payment acceleration by two indicators : as fiscal cutter/collector both had conducted such duties correctly and distributed it on time.

The used analysis system is software program of SPSS (Statistical Package for Social Science) by model of Simple Linier Regression. And from them may be drawn conclusion as follows :

1. Realization of withholding tax system at KPP Pratama Tanah Abang I is good, because its mean value is 3.28 above indicator value (2.5) is good significantly.

2. Correlation among withholding tax system and fiscal revenue acceleration is 0.442 (positive) but it is not too strong because its value still below 0.5. Whereas such system influence against tax revenue acceleration is 19.5 % and regression coefficient indicating point 0.063 it means that any increasing of performance from withholding tax system of 1% will accelerate tax revenue of 0.063%. Conversely, if realization of withholding tax system is not good or decline 1%., it will hinder statc?s revenue of 0.063%."

"Rendahnya realisasi pemanfaatan atas kebijakan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi Wajib Pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19 membutuhkan suatu evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut berdasarkan asas pemungutan pajak The Four Maxims (Smith, 1776). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kombinasi (mixed methods) yang memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan melakukan studi kasus di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, kuesioner terhadap Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, serta wawancara kepada petugas pajak di KPP tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak UMKM menyatakan bahwa kebijakan insentif PPh Final UMKM DTP telah memenuhi asas pemungutan pajak The Four Maxims (Smith, 1776) dengan tingkat persetujuan lebih dari 50% terhadap masing-masing asas. Tetapi, di sisi lain, tingkat pemanfaatan insentif tersebut di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu masih cukup rendah yaitu sebesar 27,95% pada tahun 2020 dan 10,63% pada tahun 2021. Alasan yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak UMKM untuk memanfaatkan insentif adalah kemampuan dalam pemenuhan persyaratan administratif dan manfaat insentif bagi cashflow UMKM. Selain itu, tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban penyampaian laporan realisasi belum optimal. Masih terdapat adanya kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dari sisi Wajib Pajak, pengetahuan dan kemampuan teknologi, serta fasilitas yang dimiliki belum memadai untuk memenuhi persyaratan administratif yang dibutuhkan. Sedangkan dari sisi petugas pajak masih mengalami kendala berupa penyampaian informasi dan tingkat kehadiran dalam kegiatan penyuluhan serta keterbatasan data dalam melakukan pengawasan atas insentif. Namun, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu senantiasa melakukan upaya untuk optimalisasi pemanfaatan insentif tersebut, diantaranya penyebaran informasi melalui berbagai kanal, menyediakan layanan konsultasi kepada Wajib Pajak, dan pengawasan terhadap data insentif. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan pemberian insentif pajak yang mempertimbangkan kondisi UMKM di Indonesia dengan mengutamakan unsur kemudahan dan kenyamanan. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga perlu menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak serta memaksimalkan data untuk pengawasan insentif tersebut.

---

The low realization of the utilization of the government-borne final income tax incentive policy for MSME taxpayers during the Covid-19 pandemic requires an evaluation of the implementation of this policy. This research aims to evaluate the policy based on the principle of tax collection, The Four Maxims (Smith, 1776). The method used in this research is a mixed method that combines quantitative and qualitative approaches by conducting a case study at Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office. Data collection through documentation, questionnaires on MSME taxpayers registered at Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office, and interviews with tax officers. The results showed that the perceptions of MSME taxpayers stated that the government-borne final income tax incentive policy complied with the principles of tax collection, The Four Maxims (Smith, 1776), with an approval level of more than 50% for each principle. However, on the other hand, the utilization rate of this incentive at Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office is still relatively low, namely 27,95% in 2020 and 10,63% in 2021. The reason MSME taxpayers consider taking advantage of the incentives is the ability to fulfill administrative requirements and incentive benefits for MSME cash flow. In addition, the level of compliance of MSME taxpayers to fulfill the obligation to submit realization reports could be more optimal. There are still obstacles to the implementation of this policy. From the taxpayer's point of view, more than knowledge and skills regarding technology, as well as the facilities they have, is required to meet the administrative requirements. Meanwhile, tax officers still need help delivering information, attendance rates in counseling activities, and limited data in supervising incentives. However, Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office always makes efforts to optimize the use of this incentive, including disseminating information through various channels, providing consulting services to taxpayers, and monitoring incentive data. Therefore, the government needs to formulate a tax incentive policy that considers the condition of MSMEs in Indonesia by prioritizing elements of convenience and comfort. In addition, the Directorate General of Taxes also needs to disseminate information regarding counseling activities to taxpayers and maximize data for monitoring this incentive."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi program Fiscal Cadaster pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di DKI Jakarta, studi kasus pada UPPRD Tanah Abang. Disamping itu penelitian ini juga membahas mengenai alasan mengapa proses pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di DKI Jakarta belum berjalan dengan baik sejak dialihkan menjadi pajak daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap pihak-pihak pelaksana program dan juga studi kepustakaan. Hasil dari penelitian 1 Alasan proses updating tersebut belum dapat berjalan dengan baik karena tingkat mutasi properti untuk daerah perkotaan sangat tinggi tetapi tidak diimbangi dengan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan fasilitas pendukung pendataan kurang memadai; 2 Implementasi Program Fiscal Cadaster yang dilakukan oleh UPPRD Tanah Abang secara umum sudah memenuhi kriteria implementasi yang dikemukakan oleh Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi tetapi memiliki kekurangan pada kriteria Sumber Daya.

---

This thesis discusses the implementation of Fiscal Cadaster program on Land and Rural and Urban Plants in DKI Jakarta, a case study at UPPRD Tanah Abang. Besides, this research also discusses the reason why the process of updating the data of Land and Rural Tax on Urban and Rural Areas in DKI Jakarta has not run well since transferred to local taxes. This research was conducted by using post positivist approach with data collection technique through in depth interviews to the implementing parties and also library research.

The results of the research 1 The reason of the updating process has not been able to run well because the property mutation rate for urban areas is very high but not balanced with the competence of human resources owned by the local government and supporting facilities insufficient data 2 Implementation of the Fiscal Cadaster Program conducted by UPPRD Tanah Abang generally meets the implementation criteria proposed by Edward III ie Communication, Resources, Disposition and Bureaucracy Structure but has deficiencies in Resource criteria. "

"ABSTRAKPengetahuan perpajakan merupakan salah satu indikator dalam kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk analisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pedagang Pasar Tanah Abang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik penarikan sampel menggunakan jenis nonprobability sampling dengan teknik accidental dengan 100 responden sebagai sampelnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara survey dengan menyebarkan kuesioner kepada pedagang Pasar Tanah Abang Blok A. Pengujian dilakukan dengan metode analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pedagang Pasar Tanah Abang. Pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sebesar 28,5%, sedangkan sisanya sebesar 71,5% dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.

---

ABSTRACT

Tax knowledge is one of the indicators in tax compliance. This study aims to analyze the effect of tax knowledge to tax compliance on seller of Pasar Tanah Abang Block A. This study used a quantitative approach. The technique sampling using a type of nonprobability sampling with accidental technique with 100 respondents as sample. The data was collected of survey by distributing questionnaires to seller of Pasar Tanah Abang Block A. The testing performed by the method of simple regression analysis. The results of this study describe that there is significant effect of tax knowledge to tax compliance on seller of Pasar Tanah Abang Block A. Tax knowledge affects the tax compliance of 28.5%, while the remaining 71.5% can be affected by other factors."

"Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan aktivitas pemeriksaan pajak sebagai salah satu akivitas kunci dalam menunjang penerimaan negara dari sektor perpajakan tidak dapat dilaksanakan seperti dalam kondisi normal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 dengan aturan perpajakan dan mengevaluasi capaian kebijakan terkait pelaksanaan pemeriksaan yang berlaku di masa pandemi Covid-19 dengan kriteria evaluasi kebijakan publik Dunn (2018) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan kelayakan. Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode kualitatif melalui wawancara dan reviu dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 pada KPP Pratama Jakarta Cilandak telah dilaksanakan berdasarkan aturan perpajakan dan kebijakan pemeriksaan yang berlaku di masa pandemi Covid-19. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan terkait pelaksanaan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Jakarta Cilandak telah mengakomodir tercapainya tujuan pemeriksaan secara efektif, efisien, cukup, sama/merata, dan layak. Kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Jakarta Cilandak juga mendapatkan respon yang baik dari para pemangku kepentingan.

---

The condition of the Covid-19 pandemi has caused tax audit activities as one of the key activities in supporting government revenues from the taxation sector to be unable to be carried out as under normal conditions. This study evaluates the implementation of tax audits during the Covid-19 pandemi with tax regulations and evaluate policies related to the implementation of audits that were in effect during the Covid-19 pandemi with Dunn's (2018) public policy evaluation criteria, that is effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. This study uses primary data with qualitative methods through interviews and document reviews. The results showed that the implementation of tax audits during the Covid-19 pandemi at the Jakarta Cilandak Tax Office had been carried out based on the tax regulations and audit policies that were in effect during the Covid-19 pandemi. In addition, the results of the study show that policies related to the implementation of tax audits during the Covid-19 pandemi at the Jakarta Cilandak Tax Office have accommodated the achievement of audit objectives in an effective, efficient, sufficient, equal, and appropriate. The policy of implementing tax audits during the Covid-19 pandemi at the Jakarta Cilandak Tax Office also received a positive response from stakeholders."

"Pengelolaan Pasar Tanah Abang selalu menjadi permasalahan krusial sejak masa kepemimpinan Gubernur Sutiyoso (1997) hingga Gubernur Anies (2018), yaitu mengenai kehadiran pedagang kaki lima (PKL) dan kemacetan. Dalam 100 hari kepemimpinannya Gubernur Anies mengeluarkan kebijakan penutupan salah satu ruas jalan untuk area berjualan PKL sehingga menimbulkan pro dan kontra. Permasalahan tersebut dalam penelitian ini dikaji menggunakan model inkremental dari teori kebijakan publik dan model eksternalitas dari teori ekonomi neo-klasik. Model inkremental merupakan suatu model yang memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya, dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seharusnya. Sedangkan, model eksternalitas adalah model yang memandang dampak (dari transaksi) terhadap pihak ketiga (yang tidak ikut transaksi) dalam suatu kesepakatan yang dibuat antara pihak pertama dan pihak kedua. Penelitian ini hendak menjawab mengenai alasan mengapa Gubernur Anies mengeluarkan kebijakan pengelolaan Blok G Pasar Tanah Abang dengan menutup salah satu ruas Jalan Jatibaru Raya serta siapa yang menerima manfaat dari kebijakan pengelolaan Blok G Pasar Tanah Abang dan pihak-pihak mana saja yang dirugikan atas diterapkannya kebijakan tersebut. Dalam menetapkan kebijakan tersebut Gubernur Anies beralasan untuk mengakomodasi para PKL. Penelitian ini menemukan dugaan bahwa kebijakan penutupan jalan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi janji politik Gubernur Anies saat Pilkada DKI 2017 terhadap masyarakat Tanah Abang, sehingga sangat diduga beberapa pihak yang menerima manfaat dari diberlakukannya kebijakan tersebut adalah para PKL, Haji Lulung, dan Anak Wilayah (Komunitas Pemuda Tanah Abang di bawah binaan Haji Lulung). Selain itu, pihak-pihak yang dirugikan dari kebijakan tersebut adalah Pedagang Blok G, pejalan kaki, dan supir Angkot. Penerapan kebijakan tersebut pada akhirnya membuat Gubernur Anies dinilai melakukan maladministrasi oleh Ombudsman, salah satunya dengan melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga Ombudsman memunculkan rekomendasi penon-aktifan jabatan Anies sebagai gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri.

---

The management of the Tanah Abang Market has always been a crucial problem since the leadership of Governor Sutiyoso (1997) to Governor Anies (2018), namely regarding the presence of street vendors (PKL) and congestion. In his 100 days of leadership, Governor Anies issued a policy of closing one of the road segments for selling street vendors, which gave rise to pros and cons. These problems in this study were examined using incremental models of public policy theory and externality models of neo-classical economic theory.

The incremental model is a model that views public policy as a continuation of activities that have been carried out by the previous government, only by making changes it should. Whereas, the externality model is a model that views the impact (of transactions) on a third party (who does not participate in a transaction) in an agreement made between the first party and the second party.

This research is about to answer the reasons why Governor Anies issued a policy on managing the Blok G Tanah Abang Market by closing one of the Jatibaru Raya Road segments and who benefited from the management policy of the Blok G Tanah Abang Market and which parties were disadvantaged for the implementation of the policy. In establishing the policy, Governor Anies reasoned to accommodate the street vendors.

This study found the allegation that the road closure policy was carried out to accommodate Governor Anies political promises during the 2017 DKI Pilkada to the people of Tanah Abang, so it was highly suspected that some parties who benefited from the enactment of these policies were street vendors, Haji Lulung and Regional Children (Youth Community Tanah Abang under the guidance of Haji Lulung). In addition, the aggrieved parties of the policy are Block G Traders, pedestrians, and public transportation drivers.

The implementation of this policy ultimately made Governor Anies considered maladministration by the Ombudsman, one of which was by violating Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation so that the Ombudsman raises recommendations for the deactivation of Anies position as governor to the Ministry of Home Affairs."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pajak restoran atas restoran mewah dari sisi UPPRD Tanah Abang dan penyebab terjadinya penunggakan pajak restoran atas restoran mewah di wilayah Tanah Abang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi literatur/dokumen, dan survei lapangan. Latar belakang dalam penelitian ini adalah terjadinya isu penunggakan pajak restoran atas restoran mewah pada 5 (lima) mall besar di wilayah Tanah Abang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak restoran dari sisi UPPRD Tanah Abang nyatanya masih terdapat beberapa kekurangan yang terlihat berdasarkan strategi terkait regulasi, komunikasi dan sosialisasi pajak restoran, sarana dan prasarana penunjang, serta program jangka menengah yang tersedia. Selanjutnya, penyebab utama terjadinya penunggakan pajak restoran mewah di wilayah Tanah Abang adalah kurangnya kepatuhan wajib pajak pada restoran mewah dan kurangnya sumber daya manusia sebagai fiskus di UPPRD Tanah Abang."

"Penelitian ini mencari tahu persepsi pedagang Tanah Abang mengenai kewajiban perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik penarikan sampel menggunakan jenis nonprobability sampling dengan teknik accidental 100 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara survey dengan menyebarkan kuesioner kepada pedagang Tanah Abang. Hasil penelitian ini menunjukkan pimpinan pesantren di Kota Depok memiliki persepsi positif atau setuju dengan kewajiban perpajakan yang berlaku

---

This study aims to analyze th perception among Tanah Abang seller about the obligations of taxation. This study used a quantitative approach. The technique sampling using a type of nonprobability sampling with accidental technique 100 respondents. The data was collected of survey by distributing questionnaires to Tanah Abang seller. The result of this study tindicate that Tanah Abang seller has a negative perception or disagree with the existing tax obligations. "

"ABSTRAKTesis ini membahas Analisis Implementasi Kebijakan Pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Berdasarkan pendapat para ahli khususnya Edwards III, faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan antara lain faktor komunikasi, sumber daya, Disposisi/sikap dan struktur organisasi. Penelitian ini menggunakan kerangka tersebut.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan antar faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi terhadap implementasi pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana tersebut dalam Bab I. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Pengumpulan data penelitian dilaksanakan dengan cara penelitian survey, penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research).Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikans dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Implementasi kebijakan pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri masih menemui kendala pada variable komunikasi dan sumber daya yang meliputi adanya beberapa kali perubahan batasan luas yang dikenakan PPN kegiatan membangun sendiri yang membuat implementor atau pelaksana menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, kurangnya dana dan jumlah sumber daya manusia yang dipersiapkan untuk pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri.

---

ABSTRACTThis thesis is about policy analysis implementation on VAT on self-supply of construction services in Jakarta Pasar Rebo Tax Service Office. Based on expert opinion especially Edwards III, factors that influence the implementation of policies such as the communication factor, resources, disposition/attitude and organizational structure. This study uses the framework.The purpose of this study was to analyze the relationship between factors of communication, resources, disposition or attitude and bureaucratic structure towards the implementation of VAT on self-supply of construction services.The approach used in this study is a quantitative approach, to answer the research questions mentioned in Chapter I. The method used in this research is a case study. Data collection was carried out by a research study survey, library research, field research.The results showed that there is a significance influence of communication resources, disposition, and the bureaucratic structure on policy implementation VAT on self-supply of construction services. Policy implementation VAT on self-supply of construction services is still encountering many obstacles in the communication variables and resources covering a wide limits from time to time subject to VAT on self construction making or executing implementor adjust to these changes, the lack of funding and the amount of human resources prepared for the imposition of VAT on self-supply of construction services."