Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSkripsi ini membahas tentang penyangkalan akses terhadap keadilan yang dialami oleh anak perempuan difabel. Penelitian dilakukan dengan melihat stigma ganda sebagai penyebab terjadinya eksklusi sosial yang membuat mereka mengalami hambatan dalam mengakses hak-haknya dan rentan terhadap kekerasan seksual. Hal ini akan dikaji berdasarkan teori feminis radikal dan feminis multikultural karena status subyek penelitian sebagai anak, perempuan, dan difabel yang membuat kerentanan serta penderitaan mereka lebih besar. Tiga orang anak perempuan difabel dengan pengalaman kekerasan seksual dan berhadapan dengan hukum menjadi subyek dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus feminis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan relasi kuasa tidak hanya membuat mereka menjadi korban kekerasan seksual, melainkan membuat akses terhadap keadilan mereka ditolak sehingga mereka mengalami viktimisasi berlapis sepanjang hidupnya.

---

ABSTRACT

The concern of this mini-thesis is to examine denial of access to justice experienced by girls with disability. This research was done to see double stigma as reason of social exclusion which make them face the barrier to access their rights and also make them vulnerable toward sexual abuse. This study was authored by using radical and multicultural feminism because their status as children, girl, and disability which make them more vulnerable and disadvantage. Three girls with disabilities who experienced sexual abuse and facing criminal justice system have been involved in this research as subjects. This research used qualitative approach and feminist case study. The result of this research shows that unequal power not only make girls with disability become victim of sexual abuse, but also makes their access to justice denied that make them experiences multiple victimization in their lifetime."

"Penelitian ini berfokus kepada seseorang yang memiliki pengalaman sebagai korban kekerasan seksual yang berproses menjadi pelaku kekerasan seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana seseorang dapat melakukan kekerasan seksual dengan melihat pengalaman-pengalaman yang dialami pelaku sebagai faktor pendorong. Penelitian ini menggunakan dua informan yang memiliki pengalaman kekerasan seksual, sebagai korban dan pelaku, dan sedang menjalani proses hukum di Kota Sukabumi. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah life course theory. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada dua informan yang memiliki pengalaman kekerasan seksual dan narasumber lain yang berinteraksi langsung dengan informan, yaitu PPA Polres Sukabumi, guru-guru, orangtua, keluarga dan psikolog. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa korban kekerasan seksual tidak hanya menjadi pelaku karena pengalamannya sebagai korban, melainkan terdapat faktor utama berdasarkan pengalaman pelaku, yakni kekerasan rumah tangga sebagai pendorong perilakunya. Selain itu, kondisi sosial juga merupakan faktor lainnya. Intervensi dan penanganan sangat penting dilakukan bagi korban kekerasan seksual dengan tujuan untuk mencegah agar korban kekerasan seksual tidak berproses menjadi pelaku. Intervensi dapat dilakukan lewat dukungan pemerintah dengan menyiapkan sistem perlindungan bagi anak yang mengalami kekerasan seksual.Kata kunci: kekerasan seksual terhadap anak, korban kekerasan seksual, pelaku kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga.

---

This study focuses on someone who has the experience as a victim of sexual violence and turned to be the perpetrator of sexual violence. The objective of this research is to answer how someone could become the perpetrator of sexual violence by looking at the experiences as a driver. This study uses two informants who have experienced sexual violance, both as the victims and the perpetrators, and are now undergoing legal process in Sukabumi City. The main theory used in this study is the life course theory. Qualitative approach is used in this study by conducting in depth interviews with two informants with sexual violence experiences and other interviewees who have interacted directly with the two informants, namely PPA Sukabumi Police Officers, teachers, parents, family, and psychologist.

The result of this study indicates that victims of sexual violance can be the perpetrators, not only because of their experiences as the victims, but the major factor here is based on their experiences with domestic violence as a driver of their behaviour. In addition, their social condition could be another factor. Intervention and treatment are very important for the victims of sexual violence with the aim to prevent the victims to become the perpetrators. This intervention can be conducted with support from the government by preparing a system of protection for children who have sexual violence experiences.Keywords sexual violance towards children, victims of sexual violance, sexual violence abusers, domestic violance."

"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan menjelaskan bagaimana peraturan hukum hak atas pemulihan bagi perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui skema Dana Bantuan Korban. Dana BantuanKorban merupakan sebuah bentuk kompensasi dari negara bagi korban tindak pidana kekerasan seksual apabila pelaku tidak dapat memberikan ganti rugi dalam bentuk restitusi. Restitusi atau ganti rugi dalam bentuk uang yang diberikan oleh pelaku kepadakorban merupakan sebuah upaya untuk memulihkan hak korban tetapi tak serta merta korban bisa dapatkan. Dengan menggunakan Feminist Legal Method yang melihat pada pengalaman perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, maka penelitianini akan memakai empat putusan tindak pidana kekerasan seksual terkait restitusi. Penelitian ini juga memperlihatkan bagaimana korban perempuan sebagai korban seringkali semata-mata hanya dianggap sebagai saksi untuk mendakwa korban bukan sebagai korban dari perlakuan pelaku. Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana peran hukum di Indonesia terhadap pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual dan implikasi dari adanya Dana Bantuan Korban di Indonesia. Lebih lanjut,penelitian juga dilakukan dengan menelaah serangkaian peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan para narasumber terkait Dana Bantuan Korban untuk memperoleh data-data. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan skema Dana Bantuan Korban yang sejalan dengan Feminist Legal Theory sebagai hasil perjuangan hak perempuan danreformasi hukum bagi perempuan. Oleh sebab itu, dengan adanya Dana Bantuan Korban diharapkan dapat membantu para korban perempuan yang seringkali tidak bisa mendapatkan hak atas pemulihan.

---

This research was conducted with the aim of providing an understanding of and explaining how the law regulates the right to recovery for women who are victims of crimes of sexual violence through the Victim Trust Fund scheme. The Victim Trust Fund

is a form of compensation from the state for victims of crimes of sexual violence if the perpetrators are unable to provide compensation in the form of restitution. Restitution or compensation in the form of money given by the perpetrator to the victim is an attempt to restore the victim's rights, but the victim does not necessarily get it. By using the feminist legal method, which looks at the experiences of women as victims of sexual violence, this research will use four decisions for sexual violence crimes related to restitution. This research also shows how female victims are often only seen as witnesses to indict victims, not as victims of the perpetrator's treatment. This research will also analyze the role of the law in Indonesia in fulfilling the rights of victims of sexual violence and the implications of the existence of a Victim Trust Fund in Indonesia. Furthermore, research was also carried out by examining a series of laws and regulations and conducting interviews with sources related to The Victim Trust Fund to obtain data. In addition, this

research also shows that The Victim Trust Fund scheme is in line with feminist legal theory as a result of the struggle for women's rights and legal reforms for women. Therefore, with the existence of The Victim Trust Fund, it is hoped that it can help female victims, who often unable get their right to recovery."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui: karakteristik sosial ekonomi keluarga, pelaku, dan korban kekerasan seksual anak terhadap anak; faktor-faktor determinan yang mempengaruhi anak melakukan kekerasan seksual terhadap anak, upaya yang sudah ditempuh Panti Sosial Mardi Putra (PSMP) dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam penanganan kasus kekerasan seksual oleh anak terhadap anak; dan merumuskan model perlindungan sosial bagi anak pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Subyek penelitian sebanyak 49 anak pelaku kekerasan seksual anak yang ditangani oleh PSMP Handayani Jakarta, PSMP ANtasena Magelang, PSMP Paramita Mataram, PSMP Todupoli Makassar dan LPA Yogyakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, panduan wawancara, telaah dokumen dan focus group discussion. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan data kualitatif dianalisis secara deskriptif interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa mayoritas responden (55%) berasal dari keluarga utuh, orang tua berpendidikan rendah, bekerja sebagai buruh dan berpenghasilan rendah.. Semua pelaku kekerasan seksual anak berjenis kelamin laki-laki, berusia antara 11-18 tahun tinggal bersama keluarga dan kekerasan terjadi di rumah teman dan rumah korban. Bentuk kekerasan yang dilakukan adalah menyentuh/meraba organ vital dan melakukan hubungan seksual. korban kekerasan semua berjenis kelamin laki-laki, mengenal pelaku (87%) berusia 5-17 tahun dan berkepribadian pendiam/pemalu, hiperaktif dan suka menggunakan pakaian seksi. Kekerasan yang terjadi 67% mengandung unsur paksaan. faktor utama yang memengaruhi anak menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah paparan Pornografi (43%), pengaruh teman sebaya (33%) dan histori sebagai korban (11%). Belum ada intervensi khusus yang dilakukan oleh PSMP dan LPA dalam menangani anak-anak pelaku kekerasan seksual. Pelayanan yang dilakukan sebatas mengikuti standar umum pelayanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan kreasi sosial/inisiasi dari pengelola PSMP/LPA yang dikemas sesuai dengan realita masing-masing kasus. Sinergitas yang sistemik dari berbagai pihak terkait dalam penanganan kasus kekerasan seksual di antara anak belum terbangun. Model perlindungan khusus yang ditawarkan adalah: (1) mengurang pelesiran internet pada anak, (2) mengembagkan therapi multi sistem pada pelaku kekerasan seksual anak, (3) meningkatkan kapasitas pekerja sosial, (4) memperkuat pembinaan anak pelaku kekerasan seksual berbasiskan komunitas (5) menciptakan sinergitas antara penegeak hukum dan institusi perlindungan sosial anak, dan (6) melakukan perubahan legislasi dalam penanganan pelaku kekerasan seksual anak."

"Eksepsi selain tidak berkuasanya hakim dalam hukum acara perdata tidak diatur dalam HIR. HIR hanya menyebutkan mengenai eksepsi mengenai berkuasanya hakim atau eksespsi mengenai kompetensi yang diatur dalam Pasal 125 ayat (2), 133, 134, 135, dan 136 HIR. Jenis-jenis eksepsi selain mengenai kompetensi absolut dan relatif yaitu eksepsi disqualificatoir, eksepsi van gewijsde zaak, eksepsi dilatoir, eksepsi peremtoir, eksepsi tentang surat kuasa yang tidak sah, eksepsi obscuur libel dan lainnya yang diakui dalam hukum acara perdata di Indonesia. Untuk mengajukan eksepsi selain mengenai kompetensi absolut atau relatif harus memiliki alasan hukum. Alasan hukum dibutuhkan agar eksepsi yang diajukan menjadi jelas dan memiliki kepastian hukum. Dalam prakteknya, eksepsi selain mengenai kompetensi harus diajukan bersamaan dengan jawaban atas pokok perkara. Skripsi ini akan membahas mengenai eksepsi terhadap gugatan yang bersifat prematur, alasan hukum pengajuan eksepsi tersebut dan proses pengajuan eksepsi terhadap gugatan yang bersifat prematur dalam gugatan citizen lawsuit Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu. Metode penelitian menggunakan penelitian kepustakaan, dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen.

---

Exception other than the weak judge in civil case is not regulated in HIR. HIR mentioned an exception only, namely exception other than the weak judge as regulated in article 125 item (2), 133, 134, 135, and 136 HIR. To submit an exception other than the weak judge can only be submitted if there is a legal reason, namely disqualificatoir, van gewijsde zaak, dilatoir, peremtoir, a lawsuit through a lawyer without a special letter of support and unclear object of prosecution. The legal reason is needed in order to the exception being clear and the law is being certain. In practice, this exception should be submitted together with the answer of the main case and put in the first layer before the answer of the main case. The minithesis explains about exception to the claims that a premature in civil law procedure, the legal reason to submit an exception, and process submission an exception in case study citizen lawsuit claims by Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu. Research using the research methods of literature, by means of data collection form of studies document."

"Pasca 8 tahun UU no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disahkan, paradigma tentang pemidanaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berubah menjadi pemidanaan yang lebih mengedepankanpelaksanaan akses keadilan dan berprinsip pemulihan melalui konsep keadilan restoratif. Baik secara substansi maupun prosedural, anak berhak atas peradilan yang objektif and non diskriminatif, khususnya jika anak merupakan bagian dari kelompok rentan. Menggunakan metode studi putusan dan studi empiris di kota Surakarta, penulis menemukan bahwa masih terdapat fenomena kontras yangmenunjukan adanya diskriminasi akses keadilan bagi Anak Perempuan Berhadapan dengan Hukum, khususnya anak perempuan. Praktek dan koordinasi yang apik di antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah dan pelaksana kesejahteraan sosial tidak diimbangi secara substansial oleh putusan Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta yang memberikan pertimbangan hukum menggunakan riwayatseksualitas, termasuk status sebagai Anak dengan HIV/AIDS (ADHA). Selain itu, Anak juga tidak didampingi oleh bantuan hukum yang efektif sejak tahap awal penyidikan. Temuan implementasi akses keadilan yang belum optimal tersebut adalah evaluasi terhadap pelaksanaan akses keadilan bagi anak berhadapan dengan hukum.

---

After 8 years of Law no. 11 of 2012 regarding SPPA was passed, punitive paradigm for children in conflict with law has changed to the priority for the implementation of access to justice and principles of recovery through the concept of restorative justice. Both substantially and procedurally, children have the right to an objective and non-discriminatory trial, especially if the child is part of a vulnerable group.

Using both court decision study and empirical data within the city of Surakarta, this research found that there is a contrast phenomenon that shows about discrimination to access to justice for girls in conflict with the law. The judge in the Surakarta regional court provided legal considerations with a tendency to blame the girl's sexuality history, including the her status as a girl with HIV/AIDS (ADHA).

She was also not accompanied and provided by proper legal aid since the initial stage of the investigation. These findings of ineffective of access to justice is an evaluation for Law no. 11 of 2012 as the main legal framework in pursuing access to justice for child in conflict with law."

"ABSTRAKMeskipun pemerintah telah mengatur perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum ABH melalui Sistem Peradilan Pidana Anak SPPA , literatur sebelumnya menunjukkan pelaku kekerasan seksual rentan mengalami kekerasan saat proses peradilan pidana. Peneliti ingin mengetahui gambaran stress dan coping saat menjalani proses peradilan pidana pada remaja yang melakukan kekerasan seksual. Untuk memperoleh data mendalam, digunakan pendekatan kualitatif dengan analisis tematik. Tiga partisipan laki-laki berusia 14 dan 18 tahun menunjukkan bahwa saat menjalani proses peradilan pidana, remaja yang melakukan kekerasan seksual mengalami stress jangka pendek dan panjang, memunculkan respon emosional dan peningkatan detak jantung, yang diatasi dengan berupaya aktif menghilangkan stress, dan penerimaan pengalaman.Meskipun pemerintah telah mengatur perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum ABH melalui Sistem Peradilan Pidana Anak SPPA , literatur sebelumnya menunjukkan pelaku kekerasan seksual rentan mengalami kekerasan saat proses peradilan pidana. Peneliti ingin mengetahui gambaran stress dan coping saat menjalani proses peradilan pidana pada remaja yang melakukan kekerasan seksual. Untuk memperoleh data mendalam, digunakan pendekatan kualitatif dengan analisis tematik. Tiga partisipan laki-laki berusia 14 dan 18 tahun menunjukkan bahwa saat menjalani proses peradilan pidana, remaja yang melakukan kekerasan seksual mengalami stress jangka pendek dan panjang, memunculkan respon emosional dan peningkatan detak jantung, yang diatasi dengan berupaya aktif menghilangkan stress, dan penerimaan pengalaman.

---

ABSTRACTNevertheless the government has regulated the protection of Children who did criminal acts through Children Criminal Justice System, previous research found that sexual abuse perpetrators have a tendency experiencing violence while experiencing criminal justice. This study is conducted to describing stress and coping of experiencing criminal justice among adolescents who did sexual abuse. For acquiring depth data, this study used qualitative method and thematic analysis. Three male participants age 14 and 18 explained they had short term distress and long term distress with emotional and increased heart rate, which coped by active coping and acceptance coping strategies while experiencing criminal justice."

"Kasus pelecehan seksual pada anak semakin banyak ditemukan terutama pada anak usia sekolah. Terkait hal tersebut, penting untuk mengetahui tingkat pengetahuan anak usia sekolah tentang pelecehan agar dapat dilakukan pencegahan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan pengalaman anak usia sekolah terkait pelecehan seksual. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif analitik dengan jumlah sampel sebanyak 112 siswa yang diambil melalui teknik cluster sampling. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan dan pengalaman pelecehan seksual anak usia sekolah di kota Depok Jawa Barat (p value = 0.001).

---

Cases of child sexual abuse are increasingly found, especially in school-age children. It is important to recognize the level of knowledge of school-aged children about sexual harassment so that prevention can be carried out. The research aims to determine the relationship between school-age children's knowledge and experiences regarding sexual harassment. This research is a quantitative research with a descriptive analytical design with a sample size of 112 students taken using a cluster sampling technique. The results of this study found that there was a significant relationship between the level of knowledge and experience of sexual abuse of school-age children in the city of Depok, West Java (p value = 0.001)."

"Putusan Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl adalah mengenaikasus perkosaan yang melibatkan korban seorangperempuan tuna rungu berinisial SW. Berdasarkansalinan putusan, SW tidak mendapatkan penerjemahselama proses persidangan. Dari beberapa permasalahanyang ditemui, penelitian ini mengulas tiga rumusanmasalah. Pertama, apakah kerugian dari hasil peradilanyang diterima SW terkait akses atas keadilan? Kedua,bagaimanakah perlakuan yang seharusnya diterapkanbagi korban difabel seperti SW? Ketiga, apa yangharus dilakukan negara untuk menjamin prosesperadilan affirmative bagi kaum difabel? Penelitianini menggunakan metode penelitian kualitatif dengandata sekunder dan analisis kualitatif. Hasil penelitianmemberikan beberapa kesimpulan. Pertama, tanpaadanya penerjemah atau bahkan pendamping, kerugianberkaitan hak akses atas keadilan yang dialami SWmenyebabkan korban tidak bisa memanfaatkan jaminankeuntungan formil dari ketentuan Pasal 98 ayat (1)KUHAP. Kedua, perlakuan khusus dalam proses peradilanyang dibutuhkan difabel adalah proses affirmative.Proses ini bertujuan menghilangkan diskriminasi bagikaum difabel. Ketiga, dalam merealisasikan jaminanperlakuan affirmative bagi kaum difabel, harus terdapatrevisi terhadap peraturan hukum terkait dan penajamanwawasan penegak hukum mengenai isu difabilitas."