Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Dalam penulisan ini, terdapat dua permasalahan utama yakni bagaimana pencemaran nama baik diatur sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan penerapan konsep ganti rugi yang terjadi dalam perkara terkait. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif.Berdasarkan hasil analisis ini, Pasal 1365 KUHPerdata merupakan pasal yang tepat untuk digunakan, karena adanya perluasan perbuatan melawan hukum. Pencemaran nama baik adalah perbuatan yang telah melanggar hak subyektif dan harus diberikan ganti rugi agar nama baik pihak yang terhina menjadi pulih. Dengan demikian, suatu pencemaran nama baik perlu penggantian kerugian dan pemulihan nama baik dan kehormatan korban.

---

Defamation is an act that is against the law. In this writing, there are two main issues: how defamation regulated as a unlawful act and the application of the concept of damages that occur in related case. This study uses normative juridical research.

Based on the results of this analysis, Article 1365 of Civil Code is the right article to use because it consist of the expansion of unlawful act. Defamation is an act that violated the rights of subjective and should be compensated so that the good name of the party who insulted be recovered. Thus, a defamation needs a compensation for loss and recovery of good name and the honor of the victim."

"Skripsi ini membahas mengenai Penetapan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum atas Pencemaran Nama Baik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridisnormatif normative legal research dengan studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut digunakan untuk menjawab suatu permasalahan yaitu teori dan pengaturan perbuatan melawan hukum, pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus pencemaran nama baik dan ganti rugi yang ditetapkan oleh hakim yang diakibatkan oleh pencemaran nama baik. Hasil dari penelitian ini menyarankan diperlukan penjelasan yang lebih lanjut dalam undang-undang mengenai ketentuan ganti rugi terhadap kasus pencemaran nama baik serta hakim dalam putusannya harus memberikan pertimbangan yang jelas dalam menetapkan suatu ganti rugi.

---

This Thesis explains about Determination of Damages in Defamation Case. The research is a normative legal research with literature study. The research methods used to answer a problem about theory and arrangement in unlawful act, consideration of the judge in deciding defamation case, compensation set by the judge caused by defamation. Result from this thesis suggest that further explanation needed in legislation regarding damages for defamation and also judges in their verdict should give a clear judgement in determining damages."

"Skripsi ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan karena pencemaran nama baik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif normative legal research dengan studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan: pertama, teori dan pengaturan perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan serta teori dan pengaturan tentang pencemaran nama baik. Perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 1365 sampai 1380 KUH Perdata, sedangkan pencemaran nama baik diatur di dalam Pasal 1372 sampai 1380 KUH Perdata dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE jo Pasal 310 sampai 320 KUH Pidana. Kedua, perlu atau tidaknya putusan pidana untuk mengajukan gugatan perdata karena pencemaran nama baik. Tidak adanya pengaturan mengenai kewajiban tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di putusan Hakim. Ketiga, analisis terhadap pertimbangan hakim di dalam Putusan No. 134/Pdt. G/2010/PN.Jkt.Ut. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa: i Definisi “penghinaan” dalam bidang Hukum Perdata perlu dibuat, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas dengan menggunakan terminologi Hukum Pidana; ii Pengaturan mengenai tidak perlunya putusan pidana dalam mengajukan gugatan pencemaran nama baik perlu diatur sehingga menimbulkan kepastian hukum dan tidak terjadi perbedaan pendapat diantara hakim; iii Penggugat seharusnya meminta kepada hakim untuk rehabilitasi nama baik dan kehormatan dengan cara penempelan putusan di muka umum dan agar Tergugat membuat pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah fitnah.

---

This thesis discusses the unlawful act in the field of civil cases for defamation. This research is a juridical-normative legal normative research with a literature study. The research methods used to answer the problems: first, the theory of unlawful act and its regulation as well as the theory and the regularion of defamation. Unlawful act is regulated in Article 1365 until 1380 Civil Code, while defamation is regulated in Article 1372 to the 1380 Civil Code and Article 27 paragraph 3 ITE Law in conjunction with Article 310 to 320 of Penal Code. Second, is criminal verdict necessary or not to file a civil lawsuit for defamation. This lack of regulation caused diifferent opinion in the Judge's decision. Third, analysis of the judges' considerations in the Verdict No. 134/Pdt. G/2010/PN.Jkt.Ut.

The result of this study suggest that: i Definition of "defamation" in the field of civil law needs to be made, because to avoid ambiguity by using the terminology of the Penal Code, ii There is need the regulation that criminal verdict is not necessary to file a civil lawsuit for defamation, in order to certainty of law and no different of opinion among the judges; iii Plaintiff's should request for rehabilitation of the reputation and honor by way of settlement decisions in public and that defendant made a statement that his act of doing is defamation."

"Manusia merupakan mahluk hidup sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lain, salah satu sarana untuk mendapatkan berita dan informasi adalah melalui pers. Masyarakat modern pada saat ini banyak mengetahui berbagai kabar yang terjadi di masyarakat di Indonesia melalui berbagai macam sumber berita. Salah satunya adalah melalui surat pembaca.Namun seringkali surat pembaca menjadi suatu perbuatan melawan hukum di karenakan mencemarkan nama baik Skripsi ini membahas mengenai Surat Pembaca yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum,serta bagaimana pengimplemaentasinya terhadap PutusanNo.178/Pdt/G/2007/PN.Jkt.Ut,PutusanNo47/PDT/2009/PT.DKI Putusan No. 483 K/Pdt/2010 tentang pencemaran nama baik melalui surat pembaca. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif (normative legal research) dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyarankan Majelis Hakim dalam memutus perkara atas pencemaran nama baik melalui surat pembaca seharusnya mempertimbangkan dari ketentuan pasal 1376 Kitab Undang- undang Perdata, permasalahan pencemaran nama baik melalui ranah media cetak, sebaiknya pihak yang merasa bahwa haknya telah di langgar maka lebih baik menerapkan hak jawab terlebih dahulu.

---

Humans are social creatures who need each other between each other, one of the means to obtain news and information is through the press. Modern society at this time knew of many news that take place in massyarakat in Indonesia through various news sources. One of them is through letters readers. But often the letters being an unlawful act in because libelous. This thesis discusses the Readers Letters that can be categorized as unlawful act and implemented Decree No 178/Pdt/g/2007.Pn Jkt. Ut.

This research is a juridical-normative (legal normative research) with a literature study. Results of this study suggest the Judges in deciding the case on defamation via letters readers should consider the provisions of article 1376 of the Code of Civil Law and defamation issues through the realm of print media, the parties should feel that their rights have been violated then it is better to implement the right of reply in advance."

"Skripsi ini disusun dan membahas masalah Perbuatan Melawan Hukum terhadap ganti kerugian sebagai akibat dari adanya Bilyet Giro kosong. Penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan melakukan studi kepustakaan. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan disini untuk menjawab pembahasan mengenai suatu Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Kerugian sesuai dengan yang diatur dalam Hukum Perdata di Indonesia. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menganalisis kasus terhadap Putusan No. 120/PDT.G/2010/PN.YK Yogyakarta Propinsi D.I.Yogyakarta yang dikemudian dikaitkan dengan teori-teori yang telah penulis jelaskan dalam setiap bab. Selain itu, penulis juga menganalisis pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut terhadap teori-teori yang telah dijelaskan. Analisis terhadap pertimbangan Hakim, oleh penulis diberikan beberapa tanggapan terhadap beberapa pertimbangan Hakim yang menurut penulis kurang tepat dalam pengaplikasiannya.

---

This thesis is prepared and addressed the issue of Unlawful Acts against compensation as a result of the Bilyet Giro is empty/blank. This study conducted a juridical-normative research to do library research. The research method that I use here to answer the discussion of, Unlawful acts, in accordance with the Compensation set forth in Civil Law in Indonesia. In conducting this study, the authors analyzed the cases against Verdict No.. 120/PDT.G/2010/PN.YK DIYogyakarta Yogyakarta province which later was associated with the theories that had been the authors explain in each chapter. In addition, the authors also analyzed the consideration of the decision of the judge in the theories that have been described. Analysis on Judge considerations, the authors administered a few responses to some consideration by the judge that the author is right in the application."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan Perbuatan Melawan Hukum danperkembangan teori ganti kerugian di Indonesia. Lebih khususnya membahasmengenai pertanggungjawaban ganti kerugian terhadap Perbuatan MelawanHukum atas tindakan kepolisian dalam melaksanakan jabatannya. Adapunpenelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif dengan metode penelitiankepustakaan. Hasil penelitian menemukan bahwa Perbuatan Melawan Hukumdalam pasal 1365 KUHPerdata merupakan rumusan yang sangat terbuka untukdikembangkan serta adanya prinsip siapapun yang menimbulkan kerugian padaorang lain mewajibkan orang tersebut untuk mengganti kerugian. Juga denganadanya pasal 1367 KUHPerdata memungkinkan untuk seseorang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menjadi tanggungannya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the regulation of Torts and the development ofcompensation theories in Indonesia, especially in regards to the accountability ofcompensation upon Torts through Police?s action in executing their occupation.The research conducted was juridical normative with literature research method.And the result of this research is that the Torts concerned in Article 1365 ofIndonesian Civil Code is on open conception to be developed and that there is aprinciple any act whatever of man which causes damage to an other obliges himby whose fault it occured to make reparation. And Article 1367 of IndonesianCivil Code also enable someone responsible for an action conducted by otherswhose support is assigned to him."

"[ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai putusan Hakim tentang ganti rugi materiil dan imateriil oleh maskapai penerbangan khususnya pembatalan jadwal penerbangan. Penelitian hukum yang dilakukan berbentuk normatif dan menggunakan metode penelitian kepustakaan terkait permasalahan yang ada. Pada permasalahan tersebut, Hakim tidak memberikan ganti rugi materiil yang sesuai karena peraturan yang digunakan tidak relevan dengan keadaan saat itu. Sementara itu tidak terdapat pengaturan khusus dalam pemberian ganti rugi imateriil, sehingga Hakim berwenang untuk memutuskan berdasarkan keyakinan dan rasa keadilan.

---

ABSTRACT

;The focus of this study is to describe the Judge?s decision regarding the material and immaterial compensation performed by airline, particularly about its flight cancellations. This study applies the normative form of study, by using literature research associated with existing problems. In this problem, the Judge did not give suitable material compensation because the rules applied was irrelevant with the current context back then. On the other hand, there are no specified rules in regulating immaterial compensation, so the Judge has the authority to decide based on assurance and equity., The focus of this study is to describe the Judge’s decision regarding the material and immaterial compensation performed by airline, particularly about its flight cancellations. This study applies the normative form of study, by using literature research associated with existing problems. In this problem, the Judge did not give suitable material compensation because the rules applied was irrelevant with the current context back then. On the other hand, there are no specified rules in regulating immaterial compensation, so the Judge has the authority to decide based on assurance and equity.]"

"[Skripsi ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum dalam suatu tindakmedis. KUHPer mengatur tentang kewajiban melakukan pertanggungjawaban atasperbuatan melawan hukum. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakanmetode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipologi bersifatdeskriptif. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bilamana suatu tindak medisdapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum serta bagaimana tanggungjawab dokter dan rumah sakit terhadap hal tersebut. Kesimpulan ataspermasalahan tersebut adalah suatu tindak medis dapat dikategorikan sebagaiperbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur dan tidak terdapat teoripembelaan yang dapat digunakan untuk menghindari gugatan. Perbuatan melawanhukum dalam tindak medis menimbulkan kewajiban bagi dokter dan rumah sakituntuk bertanggung jawab. Putusan Pengadilan Negeri Medan No.417/Pdt.G/2012/PN.Mdn kurang tepat dalam memutus dikarenakan adanyakelemahan proses pembuktian., This thesis discusses the unlawful act in medical treatment. Civil Code regulatesthe obligation to responsibility for unlawful act. In conducting this research, thewriter uses juridicial-normative library research methods and the typology isdescriptive. The problem in this thesis is when a medical treatment can becategorized as an unlawful act and how the responsibilities of doctor and hospitalon it. The conclusion to these problems is a medical treatment can be categorizedas an unlawful act if it fulfills the elements and there is no defense theory that canbe used to avoid a lawsuit. Unlawful act in medical treatment cause the obligationfor doctor and hospital to be responsible. Medan District Court Decision No.417/Pdt.G/2012/PN.Mdn less appropriate in deciding because of the weakness ofthe evidence.]"

" ABSTRAK Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian sewa menyewa dan penitipan barang sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, serta mengenai perbuatan melawan hukum yang terjadi akibat objek perjanjian yang hilang. Putusan yang diteliti adalah sengketa antara Sarwiyono melawan pimpinan PT Triguna Putra Rizal sebagai Tergugat I, General Manager Perum Perumnas Regional III Cq Deputi General Manager Perum Perumnas Regional III sebagai Tergugat II, dan Faizal A Bahalwan sebagai Tergugat III terkait dengan hilangnya kendaraan milik Penggugat yang saat itu di dalam penguasaan para tergugat yang terikat dengan perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Diawali dengan menjabarkan terlebih dahulu perjanjian khusus, dalam hal ini ditekankan pada perjanjian sewa menyewa dan penitipan, karakteristiknya, dan menguraikan hak dan kewajiban para pihak berdasarkan KUH Perdata. Kemudian penulis juga membahas mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata, dan perbedaan dengan wanprestasi. Kemudian atas sengketa hilangnya kendaraan Penggugat yang saat itu tengah menjadi objek perjanjian, penulis kurang sependapat dengan pendapat hakim yang menyatakan bahwa hilangnya kendaraan ketika dipakai Tergugat III adalah tanggung jawab Tergugat II karena Tergugat II yang mengadakan perjanjian dengan Tergugat I dan Tergugat I yang telah menerima penyerahan dari Penggugat, hal ini karena dalam kasus ini tanggung jawab seharusnya dilakukan secara tanggung renteng oleh para Tergugat.

---

ABSTRACT The focus of this study is to analyze the lease agreement and the deposit agreement as stipulated in KUH Perdata, and about the claim about unlawful act which happen because the loss of an agreement rsquo s object. The investigated case is the verdict between Sarwiyono as Plaintiff and head of PT Triguna Putra Rizal as Defendant I, General Manager Perum Perumnas Regional III Cq Deputi General Manager Perum Perumnas Regional III as Defendant II, and Faizal A Bahalwan as Defendant III about the loss of an object vehicle owned by Plaintiff which at that time, the vehicle is in the hands of the defendant which bound by the contract. This research uses the juridical normative method, firstly spell out about the special agreement, in this concern is lease and deposit agreement, the characteristics of that agreement, and the right and obligation of the parties based on KUH Perdata. Writers also discuss about the claim about unlawful act based on article 1365 KUH Perdata, and the differences between wanprestasi. Then on the case of loss of plaintiff rsquo s vehicle which becomes the object of the agreement, writers disagree with the judge rsquo s opinion that stating the loss of the vehicle when worn by Defendant III was the responsibility of Defendant II because Defendant II entered into an agreement with the Defendant I and Defendant I which has received the vehicle from the Plaintiff, this is because the losses should be all Defendant rsquo s responsibility."