Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertanian kontrak telah lama diterapkan di Indonesia namun baru menunjukkan tren kenaikan dalam beberapa waktu terakhir melalui inisiatif sektor swasta. Jaminan pembelian dan kepastian harga telah mendorong petani untuk bergabung, namun, pelanggaran masih terjadi dalam proses berjalannya kontrak pertanian yang sedang berkembang. Dalam tulisan ini, upaya telah dilakukan untuk menjelaskan pada stabilitas kontrak dilakukan oleh petani dan swasta agro-industri di daerah pertanian cabai Jember ini. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor penentu keputusan penyimpangan petani terhadap kontrak atas dasar survei yang melibatkan metode daftar beberapa harga untuk memperoleh karakteristik individu yang diambil dari perspektif ekonomi perilaku. Menggunakan regresi probit dikendalikan oleh karakteristik demografi, studi ini menemukan bahwa preferensi present bias dan individual discount factor berpengaruh secara signifikan kemungkinan penyimpangan tindakan. Hasilnya juga menunjukkan bahwa keputusan petani secara signifikan dipengaruhi oleh beberapa karakteristik pertanian, termasuk keputusan koordinator, ukuran tanah, harga yang diharapkan, dan pengalaman bertani cabai.

---

Contract farming has been long applied in Indonesia but has just revealed its ascending trend in the recent time through private sector initiatives. The purchase guarantee and price certainty have induced farmers to join. However, deviation still exists among them, shadowing the stability in its developing process. In this paper, an effort has been made to shed a light on the stability of contract practiced by farmers and private agro-industry in Jember?s chili farming areas. Specifically, this study attempts to find the determinants of farmer?s deviation decision towards contract on the basis of survey involving multiple-price list method to elicit individual characteristics drawn from perspective of behavioral economics. Using probit regression controlled by demographic characteristics, this study finds that present-bias preference and individual discount factor affect significantly the likelihood of deviation act. The result also suggests that farmers? decision is significantly affected by several farming characteristics, including coordinator?s decision, land size, expected price, and chili farming experience."

"Peningkatan Produksi pertanian di Jember Lebih banyak terjadi setelah dikenalkannya teknologi Pancausaha Tani oleh Pemerintah. Walaupun teknologi itu baru dikenal dan dilaksanakan oleh petani di Jember pada tahun 1969, tetapi kualitas dan pengetahuan petani dengan cepat menunjukkan adanya peningkatan.Meningkatnya kualitas dan pengetahuan membawa pengaruh terhadap kinerja petani, yang nantinya dapat meningkatkan produksi pertanian sebagai akibat dari penguasaan teknologi.Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah Bagaimanakah produksi pertanian di Jember dengan diterapkannya Pancausaha Tani?Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peningkatan Produksi pertanian di Jember sampai dengan akhir tahun 1984, serta ingin meneliti dan menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh teknologi Pancausaha Tani, terhadap kualitas dan kinerja petani selama tahun 1963 -1984_ Manfaat yang diharapkan ialah dapat memberi sumbangan, guna memperkaya khasanah ilmu pengetahuan sejarah nasional.Penelitian ini dilakukan bulan September 1998 sampai dengan bulan Juni 1999, dengan studi lapangan. Tempat penelitian ini ialah di Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur. Langkah yang ditempuh ialah mengumpulkan data dengan menggunakan metode dokumenter, disertai wawancara dengan nara sumber terpilih, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik logika komparatif induktif.Kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan pembahasan ialah dengan diperkenalkannya teknologi Pancausaha Tani dan berbagai perangkatnya, menjadikan meningkatnya produksi pertanian, meningkatnya pendapatan petani, dan membaiknya perekonomian di Jember pada umumnya.

---

the Technology of Agriculture and the Development of the Peasant's Economy in JemberThe enhancement of agricultural production in Jember increases more rapidly after the technology of the peasants- five efforts, the so called `Pancaussaha Tani' is introduced by the government. Although the technology was recognized and brought into action by the peasants in jember 1969, their knowledge and quality show rapid progress.

The enhancement of quality and knowledge may influence the intensity of the peasants work that will increase the agricultural production as the effect of their mastery of technology.

The problem to discuss in the research deal with how the agricultural production in Jember is as the `Pancaussaha Tani' has been applied.

The research purpose is to know The enhancement of the agricultural production in Jember up to the end of 1984, and to investigate and analyse the effect of the `Pancaussaha Tani' on the quality and intensity of the peasants' work during period of 1963-1984. The expected use is to contribute the enrichment of the scientific knowledge about the national history.

The research fieldwork was conducted in September 1998 - June 1999. The research lacotion was in the regency of Jember, east Java. The researh procedures are to collect the data by the documentary method and the interview with some selected expert, and then analyse the data by using the method of inductive - comparative logic.

The obtained conclusion is based on the on the discussion of the technological inovation of the `Pancaussaha Tani' and all its instruments that result in The enhancement of agricultural production and increase of the peasants' income, and in general the economical improvement in Jember."

"Aktivitas pemasaran tidak hanya dilakukan oleh perusahaan dalam memasarkan produk yang mereka tawarkan. Saat ini pemerintah kota juga melakukan aktivitas pemasaran dengan melakukan city branding untuk mempromosikan kota mereka. Salah satu upaya yang dilakukan dalam strategi city branding adalah dengan mengangkat event sebagai city brand. Penelitian ini membahas bagaimana sebuah event mampu membangun awareness terhadap city brand serta minat berkunjung. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, pendekatan kualitatif dan strategi penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan pengamatan lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa awareness terhadap city brand yang dibangun oleh event pada kota tersebut diperoleh dari adanya peran media yang kerap meliput pelaksanaan event tersebut. Namun di sisi lain kedekatan juga memiliki peran terhadap awareness. Individu yang memiliki kedekatan lebih dengan kota, dengan kata lain memiliki informasi yang lebih banyak, memiliki pandangan yang berbeda tentang city brand kota yang dimaksud. Selanjutnya event yang diselenggarakan mampu membangun minat berkunjung calon wisatawan karena karakteristiknya yang mampu menarik perhatian. Tapi di sisi lain event tersebut kurang mampu membangun minat berkunjung karena dianggap kurang merepresentasikan identitas kota.

---

Marketing activities are not only for companies to promote their products. Nowadays city government is also doing marketing activities, such as city branding to promote their city. One of efforts made in city branding strategy is to lift the event as a city brand. This study focuses on how an event is able to build awareness of the city brand and visit intention. This research uses constructivism paradigm, qualitative research approach and case study research strategy. Data collection was done through in depth interviews and field observations. The results of this study indicate that the awareness of the city brand that raised by the event was obtained by the role of media that often cover the event. But on the other hand proximity also has a role to awareness. Individuals who have more closeness to the city, in other words have more information, have different views about the city brand city in question. Furthermore, event is able to build interest in visiting potential tourists because of its characteristics that are able to attract attention. But on the other side events are less able to build interest in visiting because it is considered less represent the identity of the city."

"Kontrak Konstruksi adalah suatu perjanjian dalam bentuk tertulis antara pemilik dan pemborong, merupakan suatu alat kontrol yang dapat melindungi kedua belah pihak dalam berbagai hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari kepentingan dari kedua belah pihak. Timbulnya aspek hukum adalah konsekwensi yang logis dari kontrak konstruksi, akan tetapi hal ini lebih sering diabaikan karena banyaknya kontrak konstruksi yang lebih mengakomodasi kepentingan pihak pertama sebagai 'Pengguna Jasa', dibandingkan dengan pihak kedua sebagai 'Penyedia Jasa'. Hal ini sangat bertolak belakang dengan asas dalam kontrak bisnis atau konstruksi menurut UUJK pasal 2, yang sangat mengedepankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam kontrak konstruksi. Bentuk kontrak berbasis FIDIC yang sangat mengedepankan asas keseteraan dan keadilan terkenal dengan slogan Balanced Risk Sharing dipergunakan dalam Kontrak Konstruksi antara 'Pengguna Jasa' dan 'Penyedia Jasa'. Dengan kemajuan ilmu Manajemen saat ini dimana Manajemen Kontrak dan Manajemen Risiko sudah menjadi perangkat utama sebagai bagian dari keberhasilan suatu proyek dalam pelaksanaannya. Untuk kajian lebih lanjut dalam studi permasalahan dengan adanya perubahan mendasar pada klausul kontrak antara Pemilik dan Kontraktor Utama pada proyek The Capital Residence, dicoba untuk menganalisa klausul kontrak yang paling berdampak signifikan pada kinerja sasaran biaya proyek dan mencari rekomendasi penanganannya guna memberikan perbaikan bagi 'Penyedia Jasa' atau Kontraktor. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa ada 5 klausul-klausul kontrak yang paling berisiko terbesar pada sasaran biaya proyek yaitu, klausul 13.8 tentang 'Adjustment for Change in Cost' dimana hak klaim eskalasi dihaspus, klausul 1.5 tentang 'Priority of Document' hirarki dokumen teknis tidak jelas urutannya,klausul 8.4 tentang 'Extension of Time for Completion' hak EoT untuk 2 alasan penting dihapus, klausul 1.2 tentang 'Interpretation' definisi baru ditambahkan bahwa klaim biaya plus keuntungan wajar dihapus, klausul 5 'Nominated Subcontractor' keterlambatan akibat perform jelek Direct Contractor akan menjadi tanggung jawab Kontraktor.

---

Contract construction is an agreement in the form of written between the Owner and the Contractor, representing a control appliance who able to protect both parties in various matters which possible arise as consequence of importance of them. Incidence of law aspects is a logical consequence of contract construction, however this matter more often disregarded because to the number of contract construction more accommodating to importance of first party as 'Service User (Employer), compared to second party as 'Service Provider (Contractor)'. This matter is very leaving for behind with principle in business contract or construction according to UUJK clause 2, that is very important to placing forward of equality and justice in contract construction.

Contract form base on FIDIC which is very placing forward with principle of equality and justice and famous with slogan of Balanced Risk Sharing utilized in contract construction between 'Service User (Employer)' and 'Service Provider (Contractor)'. With progress of management science in this time where management of contract and management of risk have become primary forces as part of success a project of in its execution.

For furthermore research in problems study with existence of elementary change at clause of contract among The Owner and Main Contractor at The Capital Residence project, tried to analyses the contract clause that is most affecting extreme of the performance target of the project to its expense and searching for its handling recommendation utilize to give repair to "Service Provider" or Contractor.

From result of this research found that there are five clauses of contract which is most risk to target of the project cost that are, clause 13.8 about " Adjustment For Change in Cost" where the rights claim of price adjustment was deleted, clause 1.5 about "Priority of Document" Technical document hierarchy not defined its sequence, clause 8.4 about "Extension Of Time for Completion" the rights of Extension of Time for two important reason was deleted, clause 1.2 about "Interpretation" new definition added that claims of cost plus reasonable profit was deleted, clause 5 "Nominated Subcontractor" delay caused by bad performance of Direct Contractor will be responsible by Contractor."

"Indonesia yang menganut sistem hukum Civil Law mengatur ketentuan tentang perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dalam Buku Ketiga KUHPerdata tentang Perikatan dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah satu penyebab hapusnya perjanjian adalah pelanggaran kontrak atau wanprestasi, yaitu kegagalan pihak dalam kontrak memenuhi prestasi kontraktual. Hukum perjanjian di Indonesia mengatur bentuk-bentuk penyelesaian wanprestasi berupa pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian disertai ganti rugi, pemenuhan perjanjian, dan pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi. Berbeda dengan Indonesia, negara Singapura menganut sistem hukum Common Law. Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian di Singapura dikenal dengan istilah breach of contract. Adapun, penyelesaian wanprestasi atau remedies for breach of contract terbagi menjadi dua, yaitu common law remedies berupa ganti rugi (damages) dan equitable remedies berupa specific performance dan injunction. Penelitian skripsi ini bertujuan memperoleh informasi terkait perbandingan antara paham dan ajaran penyelesaian pelanggaran kontrak dalam Hukum Perjanjian di Indonesia dan Singapura serta implementasinya dalam putusan pengadilan di kedua negara.

---

Indonesia, which adheres to the Civil Law system, regulates the provisions regarding contract in the Burgerlijk Wetboek, namely in the Third Book, concerning contract in Article 1233. One of the causes of the termination of the contract is a breach of contract, namely the failure of the parties to the contract to fulfill the contractual performance. Contract Law in Indonesia regulates forms of remedies in the form of termination of contract, termination of contract with compensation or damages, fulfillment of contract, and fulfillment of contract with compensation or damages. Unlike Indonesia, Singapore adheres to the Common Law system. Breach in the Contract Law in Singapore is known as a breach of contract. Meanwhile, remedies for breach of contract are divided into two, namely common law remedies in the form of damages and equitable remedies in the form of specific performance and injunctions. This research aims to obtain information related to the comparison between the understanding and teachings of the remedies for breach of contract under Contract Law in Indonesia and Singapore and the implementation in court cases in both countries."

"Meskipun pertanian kontrak telah banyak dimanfaatkan sebagai strategi untuk mengatasi masalah kendala pemasaran dan meningkatkan kesejahteraan petani, dampaknya terhadap ketahanan pangan masih kurang diteliti dan ambigu. Selain itu, penelitian empiris mengenai dampak pertanian kontrak terhadap ketahanan pangan di Indonesia belum ada hingga saat ini. Untuk mengisi kekosongan dalam literatur ini, penelitian ini menggunakan propensity score matching (PSM) untuk menganalisis dampak pertanian kontrak terhadap ketahanan pangan dari rumah tangga pertani skala kecil di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data Survei Pertanian Terintegrasi tahun 2021 yang dirancang untuk memantau indikator sustainable development goals (SDGs). Food insecurity experience scale (FIES) digunakan untuk mengukur ketahanan pangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertanian kontrak dapat meningkat ketahanan pangan rumah tangga petani skala kecil di Indonesia. Namun, perlu diperhatikan bahwa pertanian kontrak hanya memberikan dampak positif untuk kelompok petani tertentu. Pertanian kontrak dapat meningkatkan ketahanan pangan petani tanaman perkebunan tetapi tidak memiliki efek yang sama terhadap ketahanan pangan petani komoditas lainnya. Menurut wilayah, dampak positif dari pertanian kontrak paling besar ada di Maluku Utara. Pertanian kontrak juga hanya berdampak positif untuk petani skala kecil yang paling rawan pangan. Dampak positifnya paling besar untuk petani yang tinggal di pedesaan, petani perempuan, dan petani yang tidak memiliki tanah ataupun ternak. Hasil ini menegaskan peranan pertanian kontrak dalam pembangunan pedesaan, pemberdayaan perempuan, dan pemberatasan kemiskinan untuk petani yang tidak memiliki aset.

---

Despite contract farming’s widespread implementation to overcome market constraints and enhance farmers’ livelihoods, its impact on food security remains inadequately investigated and questionable. Moreover, there is a lack of empirical evidence regarding the impact of contract farming on food security in Indonesia. To address this research gap, this study employs propensity score matching (PSM) to mitigate selection bias in examining the impact of contract farming on the food security of smallholder farm households in Indonesia. It utilizes the 2021 Indonesia Agricultural Integrated Survey (SITASI) data, designed to monitor the indicators of sustainable development goals (SDGs) in the agriculture sector. The food insecurity experience scale (FIES) is used to measure food security. This study shows that contract farming can potentially improve the food security of smallholder farm households in Indonesia. However, it is noteworthy to note that it only benefits certain groups of farmers. Contract farming significantly improves food security of estate crop farmers but does not have a similar effect on the food security of farmers of other commodities. Regionally, the positive impact is most pronounced in North Maluku. Contract farming is also found to benefit only smaller farms, which are the most vulnerable to food insecurity. Positive outcomes are more pronounced for rural farmers, women, and those without land or livestock. These results underscore the role of contract farming in promoting rural development, women empowerment, and poverty alleviation among asset-poor farmers."

"Laporan magang ini menganalisis Siklus Pengeluaran MP Indonesia menggunakan 5 Komponen Pengendalian Internal dari Kerangka Pengendalian Internal yang dikeluarkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) pada Mei 2013. MP Indonesia memiliki 4 aktivitas didalam siklus pengeluarannya antara lain proses pemesanan material, barang dan jasa, aktivitas penerimaan barang dan jasa serta penyimpanan barang, aktivitas penerimaan tagihan vendor dan aktivitas pembayaran tagihan vendor. Analisis yang dilakukan mencakup lima komponen pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan, dari tiap aktivitas siklus pengeluaran yang ada di MP Indonesia. Secara umum pengendalian internal yang ada MP Indonesia telah cukup memadai. Namun diberikan rekomendasi berupa peningkatan keefektifan karyawan baik melalui pelatihan atau penambahan jumlah, perningkatan komunikasi antar fungsi terkait pengadaan barang dan jasa, serta pemutakhiran sistem yang mengintegrasikan Oracle E ? Business Suite R ? 12 dengan barcode system guna menunjang efektifitas dan efisiensi aktivitas yang dilakukan dalam mendukung peningkatkan keefektifan pengendalian internal dari siklus pengeluaran MP Indonesia.

---

This internship report analyzes expenditure cycle in MP Indonesia using 5 Components of Internal Control Internal Control Framework issued by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) that issued on May 2013. MP Indonesia has 4 activities in the expenditure cycle, such as process of ordering materials, goods and services, the activity of receiving of goods and services and storing goods, the approving suppliers invoice activity and the cash disbursement activity. That analysis done by using five components of internal control, namely the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring of each activity in expenditure cycles in MP Indonesia. In conclusion, MP Indonesia internal control in expenditure cycle has been quite adequate. Given also some suggestions and recommendations such as, improving capability of employee, improving communication between associated function in supply chain management, and also updating a system that can integrate Oracle E ? Business Suite R ? 12 with barcode system to support effectivity and efficiency of activity in supporting improvement of internal control effectiveness of the MP Indonesia expenditure cycle. "