Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perampokan di jalur lintas Tengah Sumatera Kabupaten Lahat yang dilakukan oleh tiga pelaku bajing loncat. Perampokan bajing loncat masih memiliki pengaruh dalam tingginya angka kejahatan perampokan atau pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keberlangsungan perampokan bajing loncat di jalur lintas tengah Sumatera Kabupaten Lahat. Penelitian ini menggunakan teoritransmisi budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi keberlangsungan perampokan bajing loncat diantaranya ialah modus operandi, budaya dan upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan kepolisian setempat.

---

This thesis discusses the robbery in Central Sumatera Highway Lahat Regency performed by three offenders (bajing loncat). Robbery still has influence in the high crime rate robbery or violent crime that occurred in the province of South Sumatra. This thesis aims to determine what factors affect the sustainability of robbery in the middle traffic lane Sumatra Lahat regency. This study uses the cultural transmission theory. This study used a qualitative approach. The results of this study indicate that there are three factors that affect the sustainability of robbery of which is the modus operandi, culture and crime prevention efforts that do the local police."

"Tesis ini tentang penanganan kejahatan jalanan oleh Tim Walet Detasemen C Pelopor di wilayah Ciputat Satuan Brimob Polda Metropolitan Jakarta Raya.Tesis ini bertujuan untuk menunjukkan penanganan kejahatan jalanan yang dilakukan oleh Tim Walet Detasemen C Pelopor Satuan Brimob Polda Metropolitan Jakarta Raya. Tim Walet merupakan tim yang dibentuk oleh pimpinan Polda Metropolitan Jakarta Raya, sebagai salah satu strategi untuk menjawab permasalahan kejahatan jalanan yang kian marak.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian tindakan dengan pendekatan kualitatif dengan menerapkan beberapa teknik pengumpulan data berupa pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman, dan kajian dokumen. Metode tersebut dipilih karena sifat dari masalah penelitian ini memerlukan pendalaman, di mana peneliti harus memusatkan perhatiannya pada konteks yang dapat membentuk pemahaman mengenai fenomena yang diteliti.Hasil penelitian menunjukan bahwa penanganan kejahatan jalanan di wilayah Ciputat, khususnya di jalan WR Supratman, jalan Ir H Juanda, dan jalan Cirendeu belum berjalan dengan optimal, karena masih adanya kejadian kriminalitas berupa pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor di lokasi tersebut. Corak penanganan yang dilakukan oleh Tim Walet Detasemen C Pelopor dalam membantu mencegah dan mengungkap kejahatan jalanan di wilayah Ciputat, dilakukan melalui tindakan penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif, serta kerja sama dan koordinasi dengan Polsek Ciputat. Tindakan penegakan hukum yang bersifat preventif dilaksanakan melalui kegiatan patroli, 3 (tiga) kali seminggu sesuai route yang telah dibuat, balk route patroli di wilayah Polres Metropolitan Jakarta Selatan maupun route patroli di wilayah Polsek Metro Ciputat.Tindakan penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan oleh Tim Walet, secara mandiri bersama-sama dengan anggota Detasemen C Pelopor Iainhya dan dilakukan secara terpadu dengan anggota Unit Reskrim Polsek Metro Ciputat. Kedua tindakan penegakan hukum tersebut terwujud karena adanya koordinasi yang dilakukan oleh tim, baik secara intern dan ekstern.Implikasi dari tesis ini adalah, bahwa dalam setiap pembentukan tim sebagai kebijakan yang diambil oleh pimpinan perlu didukung oleh perwira-perwira di bawahnya, pengawasan dan kontrol yang ketat, serta mencukupi anggaran yang dibutuhkan dalam setiap pelaksanaan tugas, sehingga dapat memacu motivasi kerja tim yang telah dibentuk."

"Penelitian ini berfokus pada pemilihan target oleh para pelaku kasus perampokan X dan Y. Kasus perampokan X merupakan kasus perampokan terhadap rumah, sementara kasus perampokan Y merupakan kasus perampokan terhadap truk komersial. Diketahui bahwa pemilihan target perampokan tidak dilakukan secara acak, melainkan dipilih berdasarkan pada kriteria tertentu. Oleh karena itu perlu dilihat bagaimana para pelaku dalam kasus perampokan X dan Y memilih target mereka.Elemen choice dalam Structural-Choice Model of Victimization digunakan untuk memahami bahwa adanya komponen target attractiveness dan lack of guardianship yang mempengaruhi pemilihan target. Rational choice theory kemudian digunakan untuk memahami bahwa pemilihan target dilakukan berdasarkan pada pertimbangan rasional terhadap kriteria-kriteria positif dan negatif suatu target.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan para pelaku dalam kasus perampokan X dan Y. Sementara data sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka berupa artikel berita, karya ilmiah, dan data lain yang relevan.Temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian adalah bahwa para pelaku kasus perampokan X dan Y tidak memilih target secara acak, melainkan berdasarkan pada lima kriteria, yakni: 1 Keuntungan yang diperoleh dari perampokan profitability ; 2 Kemudahan mendekati target accessibility ; 3 Kemudahan mengendalikan target manageability ; 4 Tingkat risiko degree of risk ; dan 5 Kemungkinan korban melaporkan perampokan ke polisi. Terdapat kecenderungan para pelaku untuk melakukan penyederhanaan simplification dalam mengevaluasi kriteria pemilihan target dalam situasi yang kompleks dengan berfokus pada kriteria tertentu dan mengabaikan kriteria lainnya. Adanya keterbatasan waktu dan hambatan lainnya membuat para pelaku cenderung membatas perhatiannya pada sejumlah kecil informasi yang dianggap relevan.Diperlukan adanya penelitian lanjutan dengan melakukan pengembangan kriteria pemilihan target dan perlunya dilakukan penelitian dalam skala besar agar dapat melakukan generalisasi terhadap populasi umum.

---

This research focuses on the target selection made by robbers on robbery case X and Y. Case X is a robbery committed against house. While Case Y is a robbery committed against commercial trucks. Target selection isn rsquo t done randomly, but chosen based on some criteria. Therefore it rsquo s necessary to study about how the robbers on robbery case X and Y chose their targets.Choice element in Structural Choice Model of Victimization is used to understand that there are target attractiveness and lack of guardianship that affect target selection. Rational choice is further used to understand that target selection is based on a rational calculation between positive and negative criteria of the targets.This study is a qualitative study. Data used in this research is primary data obtained from the interviews with the robbers of case X and Y. Meanwhile, the secondary data was obtained from the literature reviews on news articles, researches, and other relevant data.The research found that the robbers on robbery case X and Y didn rsquo t choose the targets randomly, but they were chosen based on five criteria, which are 1 profitability achieved from robbery 2 accessibility 3 manageability 4 degree of risks and 5 the likelihood of the victim reporting the robbery to police. The robbers tend to do simplification when evaluating the criteria of target selection in complex situations by focusing on certain criteria and ignored other criteria. Time and other constraints made the robbers limit their attention to lesser information that was considered relevant.It is necessary to conduct further researcher by expanding the target selection criteria. And it is necessary to do large scale research so it rsquo s possible to generalize the result to the population."

"Telah dimaklumi bahwa setiap negara berdasarkan hukum (rechtsstaat), dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Artinya, roda negara dikendalikan berdasarkan seperangkat ketentuan hukum yang sifatnya normatif dan setiap orang terikat dan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepada berbagai ketentuan formal lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Sejalan dengan itu juga berbagai perkiraan tentang masa depan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memberi petunjuk bahwa tantangan yang dihadapi oleh birokrasi negara di masa depan akan semakin besar, baik dalam bentuk dan jenisnya maupun intensitasnya. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintahan adalah apa yang disebut dengan Patologi Birokrasi, merupakan berbagai "penyakit" yang mungkin sudah "dideritanya" atau mengancam akan "menyerangnya" yang selanjutnya perlu diidentifikasikan untuk kemudian dicari terapi pengobatannya yang paling efekti£ Perbuatan Melawan hukum Oleh Birokrat (Onrechtmatigoverheidsdaad) adalah penyakit birokrasi yang belum diatur secara jelas dan pasti dalam hukum perdata Indonesia. Padahal masalah ini sangat penting, karena menyangkut hak-hak dari mereka yang merasa dirugikan Oleh Perbuatan Melawan Hukum dari Birokat pada saat menjalankan tugasnya, dan juga erat kaitannya dengan hak asasi manusia yang jelas mendapat perlindungan dalam hukum positif Indonesia dan juga yang tercantum dalam UUD RI 1945. Dewasa ini semakin banyak gugatan yang diajukan kebeberapa pengadilan yang ditujukan terhadap birokrat, karena dalam melaksanakan tugasnya telah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya yang dianggap sebagai suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum Untuk menghindari terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Oleh Birokrat terhadap masyarakat, dan juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat Indonesia, maka perlu dibentuk peraturan yang mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum Oleh Birokrat. Karena belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai perbuatan melawan Hukum Oleh Birokrat, maka gugatan dapat didasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur masalah Perbuatan Melawan Hukum. Dengan adanya pengaturan tersebut, masyarakat akan merasa haknya terlindung sehingga akan timbul perasaan tenteram dan aman sesuai dengan apa yang tercantum dalam "UUD 1945"."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang tingkat keseriusan kejahatan antar penghuniCluster Gracia Residence Bintaro dan warga Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat,dengan membandingkan tingkat ekonomi, tingkat religiusitas, tingkat keterpaparan media, usia, dan jenis kelamin. Skripsi ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengeluarkan angket ke 50 responden dari warga Klaster Gracia Residence Bintaro, Selatan Tangerang (mewakili Zona IV) dan 50 responden dari warga JoharDesa Baru, Jakarta Pusat (mewakili Zona II). Hasil penelitian ini menunjukkanperbedaan persepsi antara penduduk Zona II dan penduduk Zona IV. Sebagai tambahan, tingkat ekonomi, tingkat religiusitas, tingkat publikasi media, dan juga usia mempengaruhi tingkat keseriusan kejahatan. Berdasarkan uji chi square, tabulasi silang Uji, uji korelasi, uji jalur, dan uji perbandingan, ditemukan bahwa semakin tinggi ekonominya Level religiusitas, eksposur media, atau level usia, juga level yang lebih tinggi keseriusan kejahatan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the level of seriousness of crime among residentsCluster Gracia Residence Bintaro and residents of Johar Baru Village, Central Jakarta,by comparing the level of economy, level of religiosity, level of media exposure, age, and gender. This thesis uses a quantitative method by issuing a 50th questionnairerespondents from residents of Klaster Gracia Residence Bintaro, SouthTangerang (representing Zone IV) and 50 respondents from Johar residentsDesa Baru, Central Jakarta (representing Zone II). The results of this study indicatedifferences in perceptions between residents of Zone II and residents of Zone IV. In addition to, economic level, level of religiosity, level of media publication, and also age affect the seriousness of the crime. Based on the chi square test, cross tabulation Test, correlation test, path test, and comparison test, it was found that the higher the economy The level of religiosity, media exposure, or age level, is also a higher level the seriousness of the crime."

"This article aims at discussing 2 main problems: 1) in how far harm done by corporate crime in Indonesia; and 2) how is the criminal policy passed in overcoming corporate crime in Indonesia? The result of this discussion points: First, corporate crime is a kind of crime that makes society restless and that is risks the interests of State. The harm done is in the form of material an immaterial things for citizens, State and other corporations. Second, corporate crime should be included in the Code of Criminal Laws as a criminal act by the offender. In line with this, the subject of offence in the Code of Criminal Laws should be widened to include corporations with a threat of either grave punishment by prison or fine punishment, or both of them. However, said penal efforts should be integrated with the overcoming of non penal ones."