Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai kepailitan yang permohonannya diajukan oleh debitor sendiri (voluntary petition) berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penulis melakukan tinjauan yuridis terhadap kasus kepailitan PT. Mandala Airlines yang permohonannya diajukan oleh perseroan itu sendiri sebagai debitor pailit. Untuk mengetahui bagaimana pengajuan permohonan pailit yang diajukan oleh debitor sendiri, maka dibahas juga mengenai perbandingan voluntary petition di Indonesia dengan negara Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah apakah penerapan kepailitan yang diajukan debitor sendiri telah sesuai pelaksanaannya berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 dan apakah telah menerapkan prinsip commercial exit from financial distress bagi debitor yang berupa perseroan. Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban mengenai aspek hukum terhadap pengajuan pailit oleh debitor sendiri (voluntary petition) berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004.

---

This thesis discusses about bankruptcy which is filed by the debtor (voluntary petition) based on Bankruptcy and Suspension of Payment Law No. 37 Year 2004 and Company Law No. 40 Year 2007. The author also did a juridical analysis towards the bankruptcy case of PT. Mandala Airlines, whereas the request for bankruptcy was initiated by the company as a debtor. Commenting on the above aspects, will be discusses about the comparison of voluntary petition between Indonesia and other countries that is United States, Japan, and Australia. The method of this research is qualitative normative interpretive to generate a descriptive analytical data. The primary issue for this thesis is the implementation of voluntary petition from the case study whether it was in accordance based on Bankruptcy and Suspension of Payment Law No. 37 Year 2004. And then the applicability of the bankruptcy principle "commercial exit from financial distress" especially for the corporate debtor. Therefore, with the research can solve this problem about voluntary petition based on Bankruptcy and Suspension of Payment Law No. 37 Year No. 2004."

"Perseroan Terbatas adalah salah satu subjek hukum yang dapat dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004. Selain dapat dimohonkan pailit oleh minimal 2 (dua) atau lebih kreditornya, debitor juga dapat memohonkan pailit untuk dirinya sendiri. Direksi Mandala Airlines mengundurkan diri dari jabatannya sesaaat setelah mengajukan permohonan pailit atas perseroannya, sehingga terjadi kekosongan jabatan Direksi pada saat proses kepailitan. Pokok permasalahan dalam Tesis ini adalah bagaimana tanggung jawab hukum Direksi PT. Mandala Airlines yang mengundurkan diri dari jabatannya sesaat setelah mengajukan voluntary of petition of self bankruptcy atas perseroannya dan bagaimanakah akibat hukum terhadap tindakan Direksi tersebut. Untuk menjawab permasalahan itu, penelitian dilakukan secara normatif, dengan sifat penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengolahan data secara kualitatif dan pengambilan kesimpulan dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini adalah tanggung jawab Direksi PT. Mandala Airlines terhadap tindakan atas nama perseroan berupa voluntary petition of self bankruptcy adalah terbatas. Namun tanggung jawab tersebut menjadi tidak terbatas apabila Direksi tersebut tidak melaksanakan tugas pengurusannya dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik untuk kepentingan serta maksud dan tujuan perseroan.

---

Limited Liability Company is one of the subjects which can be declared bankrupt as regulated in Law Number 37 of 2004. Besides can be petitioned for bankruptcy by at least 2 (two) or more creditors, debtor can also petitioned their own bankruptcy. Mandala Airlines’ Director resigned from his position shortly after he filed for the company bankruptcy. In connection with that, subject matters in this thesis are how does the legal responsibility of PT. Mandala Airlines’ Director who is resigned shortly after filed a voluntary petition of self bankruptcy and how the legal consequences of his action. This is a normative research, the characteristic of this research is explanatorist. The data used is secondary data. Data processing is done qualitively and conclusions made by deductive pattern. Result of this research are the legal responsibility of PT. Mandala Airlines’ Director is limited liability. However, this responsibility can be unlimited if the Director does not carry out his tasks with full responsibility and with the good faith for the benefit of the company."

"Tesis ini membahas studi kasus permohonan kepailitan PT. Mandala Airlines yang diajukan secara sukarela. Pembahasan terhadap PUTUSAN NOMOR 48/PDT.SUS.PAILIT /2014/PN.NIAGA.JKT.PST) meliputi beberapa aspek hukum terkait perlindungan terhadap para pemegang saham PT. Mandala Airlines diantaranya aspek hukum kepailitan dan aspek hukum perusahaan. Pada kasus perkara kepailitan P.T Mandala Airlines menjadi menarik untuk dibahas mengingat justru pada saat proses kepailitan berlangsung, para pemegang saham yang notabenenya justru mayoritas malah tampil menjadi pemohon keberatan dalam proses tersebut. Pada akhirnya, putusan kepailitan tetap dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, sekalipun asas kelangsungan usaha yang dikedepankan oleh pemohon keberatan telah dikedepankan. Namun karena semua persyaratan untuk dijatuhkannya pailit bagi pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailtan, maka sesederhana pembuktiannya pula, PT Mandala Airlines akhirnya memperoleh putusan pailit tersebut. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mencari informasi dan menganalisa bagaimana proses pengajuan pailit atas permohonan sendiri oleh suatu badan hukum perseroan terbatas serta bagaimana pula hukum positif Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham badan hukum perseroan dalam proses kepailitan. Dan tesis ini menjawab dua pokok permasalahan tersebut dimana proses pengajuan pailit atas permohonan sendiri memiliki mekanisme/tata cara yang sama dengan proses pengajuan pailit oleh kreditor dan Undang-Undang Kepailitan Indonesia tidak mengatur tentang perlindungan hukum bagi pemegang saham (shareholder) perseroan terbatas dalam proses pailit, tetapi tetap membuka pintu bagi pihak berkepentingan untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan pailit.

---

This thesis discusses case studies of insolvency petition PT. Mandala Airlines submitted voluntarily. Discussion on verdict number 48/PDT.SUS.PAILIT.2014/ PN.NIAGA.JKT.PST consisting some aspects of the law regarding the protection of shareholders PT. Mandala Airlines including aspects of bankruptcy/insolvency law and legal aspects of the company. The case of PT Mandala Airlines bankruptcy case will be rather interesting to be reviewed considering the fact that, just when bankruptcy proceedings take place, the shareholders who appears to be the majority is actually the applicants who objects in that process. At the end, the decision of bankruptcy still being uphold by the Judges in this case, even if the principle of continuity of effort being put forward by the applicant, objections has been put onward. However, since all the qualifications to have the bankruptcy case being filed towards the applicants has been fulfilled, as stated in Section 2 Verse (1) juncto Section 8 Verse (4) Indonesian Law of Insolvency/Bankruptcy, it will as easily be proven PT. Mandala Airlines will eventually receive the verdict for that insolvment. Literature research, secondary data and verbal interviews as primary resource with all parties involve such as notary, and curator will be uphold for information gathered in PT. Mandala Airlines bankruptcy case as writing methods throughout this thesis. This thesis discuss two major problem, first, how the process of filing for bankruptcy voluntarily (company) and how the Indonesian positive law provides a legal protection for shareholder in bankruptcy proceedings. And this thesis also provides answer for the two main issues where the process of filing for bankruptcy voluntarily has the same mechanism/ procedure the process of filing for bankruptcy by creditors; and Indonesia Bankruptcy Act does not regulate a specific legal protection for shareholders (company) in the process of bankruptcy, but there’s a chance for interested parties to take legal actions against the bankruptcy decision."

"Perjanjian penanggungan utang diatur di dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Dalam perjanjian penangungan utang terdapat tiga definisi, yaitu kreditor, debitor, dan pihak ketiga. Pihak ketiga adalah orang yang akan menjadi penanggung utang debitor kepada kreditor, pada saat debitor tidak memenuhi prestasinya. Perjanjian penanggungan tidak dapat melebihi perikatanperikatan dalam perjanjian pokok. Pelepasan hak-hak istimewa yang ada dalam perjanjian penanggungan kerap menjadi dasar kreditor untuk mengajukan permohonan pailit terhadap guarantor. Seorang personal guarantor yang telah melepaskan hak-hak isitimewanya secara tegas dan syarat kepailitan telah terpenuhi, maka kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap guarantor, baik secara bersama-sama dengan debitor maupun tanpa menyertakan debitor di pengadilan niaga. Pelepasan hak istimewa inilah yang merugikan personal guarantor.

---

Guaranty statements are regulated in Article no. 1820 ? 1850 of Indonesian Civil Code. There are three parties involved in a guaranty statement: the creditor, the debtor, and the third party. The third Party has a role of being the personal guarantor in case that the debtor failed to fulfill its obligation (breach of contract). The guarantor has the privileges. If the priviliges has been released by the guarantor and the requirements for bankruptcy petition have been fulfilled, the creditor can sue the guarantor simultaneously with, or exclude the debtor to be declared bankrupt in the commercial court. Personal guarantor can have an inflicted loss because his privilege relinquishment."

"Debitor yang dinyatakan pailit haruslah memenuhi seluruh syarat yuridis kepailitan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Namun dalam kasus PT. Hendratna Plywood, salah satu syarat yuridis kepailitan tidak terpenuhi, namun majelis hakim tetap menyatakan PT. Hendratna Plywood pailit dengan segala pertimbangan hukumnya. Penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif ini memperoleh kesimpulan bahwa majelis hakim kurang tepat dalam menerapkan norma-norma hukum dalam putusan serta beberapa pertimbangan hukumnya. Sehingga hendaknya majelis hakim dalam memutus suatu perkara lebih cermat dalam menerapkan norma-norma hukum yang berlaku agar dapat tercipta suatu kepastian hukum dan tidak terjadi penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor.

---

The debtor declared bankrupt must fulfill all the bankruptcy jurisdiction requirements as stated in Law No. 37 of 2004. However, in the case of PT. Hendratna Plywood, one of the the bankruptcy jurisdiction requirements is unfulfilled, but the judges still declared PT. Hendratna Plywood bankrupt with all the legal considerations. This research, which was conducted using normative juridical method concludes that the judges were less precise in applying legal norms in the decision as well as some legal considerations. Thus, in deciding the case, the judges should be more careful in applying the legal norms applicable in order to create legal certainty a..."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai permohonan kepailitan terhadap Badan Usaha Milik Negara yakni PT Merpati Nusantara Airlines berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, terdapat pembahasan mengenai beberapa kasus permohonan kepailitan terhadap beberapa Badan Usaha Milik Negara sebagai perbandingan, serta perdebatan mengenai lingkup keuangan negara dalam keuangan Badan Usaha Milik Negara. Metode yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan bentuk penelitiaan yuridis normatif yang berfokus kepada pengolahan data sekunder. Di akhir bagian, penelitian ini berkesimpulan bahwa PT Merpati Nusantara Airlines dapat diajukan permohonan pailit tanpa melalui Menteri Keuangan karena PT Merpati Nusantara Airlines merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero bukan berbentuk Perum yang melaksanakan kepentingan publik dan modalnya tidak terbagi atas saham berdasarkan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

---

ABSTRACTThis thesis mainly discusses about the bankruptcy petition against a State-Owned Enterprise PT Merpati Nusantara Airlines based on The Act No. 37 Year of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment. Furthermore, this thesis will compare cases on bankruptcy petition of State-Owned Enterprises, and also presenting arguments about State-Owned Enterprises assets in correlation with States Assets. The method used in writing this thesis is literary research with the thesis being a juridical-normative report that focuses towards secondary-data processing. This thesis concludes that PT Merpati Nusantara Airlines is legible to be filed a bankruptcy petition without a prior notice from the Ministry of Finance due to PT Merpati Nusantara Airlines being a Persero-type of State-Owned Enterprise unlike the Perum type which serves public needs and its capital is."

"Ketiadaan pengaturan insolvency test dalam UU No. 37 Tahun 2004 menyebabkan beberapa permasalahan, misalnya debitor yang melakukan permohonan PKPU secara voluntary petition untuk restrukturisasi utang, nyatanya berakhir pada pernyataan pailit terhadap dirinya, sebagaimana yang terjadi pada PT Alamsari Lestari (PT AL). Oleh sebab itu penelitian ini memiliki fokus terhadap dampak yang ditimbulkan akibat ketiadaan insolvency test sebagai persyaratan pailit, baik itu yang dimulai dari PKPU maupun pailit itu sendiri. Selain daripada itu, fokus lanjutan dari penelitian ini adalah analisis model insolvency test yang sesuai terutama ketika terjadi voluntary petition. Penelitian dilakukan dengan metode hukum doktrinal, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, putusan, maupun perbandingan dengan US Bankruptcy Code dan UK Insolvency Act 1986. Hasil daripada penelitian ini adalah PT AL yang memiliki nilai kontinjensi dan prospektif tidak menjadi pertimbangan oleh majelis hakim sebab proposal perdamaian ditolak oleh kreditor berdasarkan Pasal 281 dan 289 UU No. 37 Tahun 2004. Selanjutnya, untuk model insolvency test untuk penilaian solvabilitas yang sesuai dengan karakteristik UU No. 37 Tahun 2004 adalah kolaborasi antara balance-sheet test dengan altman z-score test.

---

The absence of insolvency test regulation in Law No. 37 Year 2004 has caused several problems, for example, debtors who apply for PKPU voluntarily petition for debt restructuring, in fact end up declaring themselves bankrupt, as happened to PT Alamsari Lestari (PT AL). Therefore, this research focuses on the impact caused by the absence of the insolvency test as a requirement for bankruptcy, both starting from PKPU and bankruptcy itself. Apart from that, the further focus of this research is the analysis of the appropriate insolvency test model, especially when voluntary petition occurs. The research was conducted using doctrinal legal methods, with an approach of regulations, decisions, and comparisons with the US Bankruptcy Code and the UK Insolvency Act 1986. The result of this research is PT AL which has contingent and prospective value is not taken into consideration by the panel of judges because the peace proposal is rejected by creditors based on Articles 281 and 289 of Law No. 37 Year 2004. Furthermore, the insolvency test model for solvency assessment that is in accordance with the characteristics of Law No. 37 Year 2004 is a collaboration between the balance-sheet test and the altman z-score test."

"Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU. Pada kasus kepailitan PT. Adam Skyconnection Airlines, pemohon dan termohon melakukan perjanjian keijasama “Antar Jemput Crew” dan menyetujui jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak. Akan tetapi kerjasama ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan pemohon, dimana armada pesawat terbang yang dioperasikan oleh termohon beberapa kali telah mengalami kecelakaan. Hal ini menunjukan bahwa termohon telah lalai dalam menjalankan usahanya. Selain itu ijin usaha penerbangan termohon dicabut oleh pemerintah. Berkaitan dengan hal ini timbul permasalahan apakah memungkinan untuk mengajukan permohonan pailit setelah izin usaha dicabut, dan bagaimana perjanjian keijasama antara pemohon dan termohon dalam proses kepailitan? Tesis ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa masih dimungkinkan untuk mengajukan kepailitan setelah izin usaha dicabut, karena pada saat izin usaha dicabut, badan usaha termohon masih ada. Dengan demikian pencabutan izin usaha Adam Air tidak mempengaruhi permohonan pailit. Mengenai perjanjian kerjasama antara pemohon dan termohon, termohon harus tetap memenuhi kewajibannya walaupun ijin usahanya telah dicabut.

---

Bankruptcy means general seizure over all wealth of bankrupt debtor with management and settlement there of conducted by curator under supervision of supervising judge (Art. 1 (1) of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations). In this bankruptcy case, the petitioner and the debtor binding in partnership agreement, well known as “Antar Jemput Crew” and has agreed the effective date of this agreement which regulate for one year partnership and possible to get extend the agreement with approval by The Parties. However, this partnership was not going well as expected by the petitioner, whereas the aircraft which operated by debtor has been through several accident. It shows the debtor has been neglect to perform their business. On the other hand, debtor’s business license revoked by the government. Relating to this case, problem has arise, is it possible to request petition for declaration of bankruptcy after revocation of Business License; and How about the partnership agreement between the petitioner and the debtor in a process of bankruptcy. This thesis is using descriptive analytic research methods and analyzing data using qualitative method. In summary, this case is possible to have petition for the declaration of bankruptcy after revocation of business license, it because when revocation has been done, debtor’s business entity is still exist, by this reason the revocation of Adam Air’s business license does not impact the petition for declaration of bankruptcy. Concerning the partnership agreement between the petitioner and debtor, the debtor still oblige to fulfillment payment order, but the petitioner does not have to fulfill their obligation because the debtor’s business license already revoke by the government."

"Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU. Pada kasus kepailitan PT. Adam Skyconnection Airlines, pemohon dan termohon melakukan perjanjian keijasama “Antar Jemput Crew” dan menyetujui jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak. Akan tetapi kerjasama ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan pemohon, dimana armada pesawat terbang yang dioperasikan oleh termohon beberapa kali telah mengalami kecelakaan. Hal ini menunjukan bahwa termohon telah lalai dalam menjalankan usahanya. Selain itu ijin usaha penerbangan termohon dicabut oleh pemerintah. Berkaitan dengan hal ini timbul permasalahan apakah memungkinan untuk mengajukan permohonan pailit setelah izin usaha dicabut, dan bagaimana perjanjian keijasama antara pemohon dan termohon dalam proses kepailitan? Tesis ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa masih dimungkinkan untuk mengajukan kepailitan setelah izin usaha dicabut, karena pada saat izin usaha dicabut, badan usaha termohon masih ada. Dengan demikian pencabutan izin usaha Adam Air tidak mempengaruhi permohonan pailit. Mengenai perjanjian kerjasama antara pemohon dan termohon, termohon harus tetap memenuhi kewajibannya walaupun ijin usahanya telah dicabut.

---

Bankruptcy means general seizure over all wealth of bankrupt debtor with management and settlement there of conducted by curator under supervision of supervising judge (Art. 1 (1) of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations). In this bankruptcy case, the petitioner and the debtor binding in partnership agreement, well known as “Antar Jemput Crew” and has agreed the effective date of this agreement which regulate for one year partnership and possible to get extend the agreement with approval by The Parties. However, this partnership was not going well as expected by the petitioner, whereas the aircraft which operated by debtor has been through several accident. It shows the debtor has been neglect to perform their business. On the other hand, debtor’s business license revoked by the government. Relating to this case, problem has arise, is it possible to request petition for declaration of bankruptcy after revocation of Business License; and How about the partnership agreement between the petitioner and the debtor in a process of bankruptcy. This thesis is using descriptive analytic research methods and analyzing data using qualitative method. In summary, this case is possible to have petition for the declaration of bankruptcy after revocation of business license, it because when revocation has been done, debtor’s business entity is still exist, by this reason the revocation of Adam Air’s business license does not impact the petition for declaration of bankruptcy. Concerning the partnership agreement between the petitioner and debtor, the debtor still oblige to fulfillment payment order, but the petitioner does not have to fulfill their obligation because the debtor’s business license already revoke by the government."

"Dalam kondisi keuangan yang berdampak pada ketidakmampuan seseorang atau suatu badan hukum dalam memenuhi kewajiban berupa pembayaran utang, maka Debitor dapat mengajukan suatu upaya berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara sukarela (voluntary petition). Pengajuan permohonan PKPU secara sukarela ini merupakan suatu bentuk itikad baik Debitor dalam melunasi utang-utangnya kepada Para Kreditor. Terlebih apabila dalam permohonan PKPU tersebut juga dilampirkan suatu rencana perdamaian berupa penawaran jadwal pembayaran dan nominal utang yang akan dibayarkan, maka sudah seharusnya dikabulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lain halnya dengan pengajuan permohonan PKPU yang diajukan secara sukarela oleh PT Duta Adhikarya Negeri, putusan ini ditolak karena pembuktian yang tidak sederhana. Hal ini disebabkan oleh bukti surat yang memperlihatkan keberadaan utangnya berupa copy dari fotocopy. Namun pada faktanya, bukti-bukti tersebut telah diakui dan tidak dibantah oleh pihak Kreditor. Pada penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian yaitu yuridis normatif yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Penulis akan meneliti pertimbangan Majelis Hakim yang kurang cermat dalam memperhatikan substansi dari permohonan PKPU. Dalam UUK-PKPU tidak secara rinci diatur mengenai pembuktian sederhana dalam perkara PKPU, melainkan diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Mengingat bahwa dikabulkannya suatu PKPU dapat memberikan kepastian hukum berupa kesempatan pada Debitor untuk melaksanakan kewajibannya dalam PKPU serta rencana perdamaian, maka sudah seharusnya pengadilan berfokus pada keberadaan utang yang ada pada bukti-bukti yang telah diakui oleh Para Kreditornya sehingga tidak terbantahkan dan menjadi sah di persidangan serta dikabulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) UUK-PKPU.

---

In a financial condition that affects the inability of a person or a legal entity to fulfill obligations in the form of debt payments, the Debtor may submit a legal remedy in the form of a voluntary petition. Submitting a PKPU application voluntarily is a form of the Debtor's good faith in paying off his debts to Creditors. Especially if the PKPU request is also attached with a reconciliation plan in the form of offering a payment schedule and the amount of the debt to be calculated, then it should have been granted as stipulated in Article 225 paragraph (2) Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment obligations. Unlike the case with PT Duta Adhikarya Negeri submitting a PKPU application voluntarily, this decision was rejected because the evidence was not simple. This is caused by documentary evidence that reveals the existence of the debt in the form of a copy of the photocopy. However, in fact, this evidence has been acknowledged and not disputed by the creditors. In this study, the author uses research methods which is normative juridical which produces descriptive analytical data. The author will analyze the considerations of the Panel of Judges which are incomprehensive in paying attention to the substance of the PKPU petition. The UUK-PKPU does not stipulate in detail regarding simple proof in PKPU cases, instead it is regulated in the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 109/KMA/SK/IV/2020 concerning Enforcement of the Handbook for Settlement of Bankruptcy Cases and Suspension of Obligations for Payment of Debt. Given that the granting of a PKPU can provide legal certainty in the form of an opportunity for the Debtor to carry out debt payment obligations in the PKPU as well as a composition plan, then it should be more focusing on the existence of the debts on evidence that has been acknowledged by the Creditors so that they cannot be disputed and become valid in court and granted as regulated in Article 225 paragraph (2) UUK-PKPU."