Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKJakarta Selatan terkenal dengan harga tanahnya yang tinggi karena adanya CBD, mal, dan perumahan elit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan spasial, dependensi spasial, dan autokorelasi spasial pada harga tanah tersebut. Menggunakan data NJOP dan harga pasar tahun 2015, penelitian ini menggunakan Spatial Auto Regressive (SAR). Berdasarkan hasil penelitian, jarak ke CBD, pintu tol, stasiun, luas gedung, jumlah bangunan, serta perbatasan dengan Jakarta Pusat berpengaruh secara spasial terhadap harga tanah. Terdapat autokorelasi spasial positif dan dependensi spasial pada harga tanah. Simulasi menunjukkan bahwa terdapat selisih yang cukup besar antara harga pasar perkiraan dan aktual sehingga memungkinkan adanya faktor subjektivitas pemilik tanah

---

ABSTRACTSouth Jakarta is well-known for its skyrocketing land price due to CBDs, malls, and residential housing. This research attempts to analyze the spatial determinants, spatial dependence, and spatial autocorrelation of the increasing land price. Using 2015 NJOP and market price data, this research uses Spatial Auto Regressive (SAR) method. Based on the results, distance to CBD, toll gate, station, bulding size, total buildings, and contiguity with Central Jakarta spatially affect land price. Positive spatial autocorrelation and spatial dependence also exist. A simulation shows that there is huge gap between predicted and actual market price, hinting a possible subjectivity of landowners;"

"Harga tanah merupakan suatu penilaian atas tanah yang diukur yang didasari oleh harga nominal dalam satuan uang untuk satuanzluas tertentu pada pasaran lahan. Dengan dibangunnya MRT Jakarta sebagai moda transportasi umum baru yang dibangun dengan tujuan meningkatkan mobilitas masyarakat DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk apakah setelah dibangunnya MRT Jakarta mempengaruhi harga tanah yang ada di Kecamatan Cilandak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan hasil analisis, didapatkan harga tanah di Kecamatan Cilandak sesudah MRT Jakarta beroperasi menunjukkan bahwa lokasi stasiun MRT Jakarta dan fasilitas memberikan pengaruh terhadap harga tanah yang ada di Kecamatan Cilandak, semakin titik lokasi tanah dekat dengan lokasi stasiun MRT dan fasilitas umum maka harga tanah juga meningkat.

---

Land price is an assessment of land measured based on the nominal price in units of money for a certain area on the land market. With the construction of the MRT Jakarta as a new mode of public transportation built with the aim of increasing the mobility of the people of DKI Jakarta. This study aims to determine whether the construction of MRT Jakarta affects the price of land in Cilandak District. The method used in this research is descriptive quantitative approach. The results showed that based on the results of the analysis, it was found that the land price in Cilandak Subdistrict after MRT Jakarta operates shows that the location of the Jakarta MRT station and facilities has an influence on land prices in Cilandak District, the more land location points are closer to the MRT station and public facilities, the price the land also increases.

"

"Tesis ini membahas mengenai perselisihan tanah wakaf yang di ruislag di daerah Petogogan, Jakarta Selatan dikaitkan dengan peraturan perwakafan dan peraturan pertanahan. Adapun hal lain yang juga akan dibahas dalam tesis ini, bagaimana ketentuan hukum yang berlaku dalam penyelesaian perselisihan perwakafan serta bagaimana peran BWI dalam tukar menukar (ruislag) tanah wakaf WAN SYARIFAH? Ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 40 Undang-Undang Wakaf, mengatur bahwa benda wakaf dilarang untuk dirubah, salah satunya di ruislag namun ketentuan larangan ini dapat dikecualikan, apabila benda wakaf digunakan untuk kepentingan umum serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan hanya boleh dilakukan setelah mendapat izin Menteri Agama (Pasal 11 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Wakaf). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan terdapat penyimpangan pada Pasal 11 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Wakaf. Dalam hal terjadi perselisihan perwakafan ditempuh melalui musyawarah mufakat namun jika tidak tercapai, salah satu cara dapat melalui gugatan ke Pengadilan Agama sedangkan peran yang lebih utama bagi BWI dalam hal tukar menukar (ruislag) tanah wakaf ialah untuk mempertahankan keberadaan aset wakaf.

---

This thesis is discuss about the dispute of ruislag wakaf land in Petogogan, South Jakarta linked with Wakaf Law and Land Law. Also emphasized in this thesis is how’s the provision of the applicable law in the settlement of wakaf dispute and how’s the role of BW1 on the exchange (ruislag) on wakaf land WAN SYARIFAH? In Article 11 paragraph (1) of the Govemment’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo Article 40 of Wakaf Law, the object of wakaf is prohibited to change, one of them is by ruislag. But the provision of this prohibition could be excluded, when the object of wakaf is used for public purpose which is not incompatible with the principle of syariah and can only be done after obtaining a permission from the Minister of Religion (Article 11 paragraph (2) of the Government’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo Article 41 paragraph (2) of Wakaf Law). This research is a normative legal research with the typology descriptive analytical research. The result on this research is indicate that there are irregularities in Article 11 paragraph (2) of the Government’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo Article 41 paragraph (2) of Wakaf Law. In case of wakaf dispute then it must be through deliberation, but if that is not achieved then one of it way is by claim through to the Court of Religion. Mean while, the most BWI’s major role in the exchange (ruislag) wakaf land assets is to maintain the existence of the charitable assets."

"Program Peningkatan Kualitas Permukiman dilaksanakan tahun 2018-2022 pada 220 RW Kumuh dari total 445 RW Kumuh di DKI Jakarta yang berupa penataan fisik melalui peningkatan jalan lingkungan, trotoar, drainase lingkungan, penerangan jalan umum, septictank komunal, IPAL komunal, penghijauan, dan persampahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak program terhadap harga tanah di DKI Jakarta serta menguji hubungan spasial dari faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah khususnya di lokasi Transit Oriented Development Dukuh Atas dan Istora Senayan. Variable dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga tanah sedangkan variable independennya merupakan dummy treatment RW kumuh yang mendapatkan program dengan memasukkan variabel kontrol yang relevan. Data yang digunakan adalah level RW Kumuh serta sub sampel RW tidak kumuh di DKI Jakarta. Dengan menggunakan metode Staggered Difference in Differences didapatkan bahwa nilai pertumbuhan harga tanah pada lokasi penataan memiliki tingkat signifikansi yang lemah dan dapat meningkatkan harga tanah rata-rata hanya sebesar Rp. 68.919,-/m2 dibandingkan dengan RW yang tidak mendapatkan program peningkatan kualitas permukiman. Sementara itu pada analisis spasial menambahkan variable penjelas antara lain tingkat kekumuhan, kepadatan penduduk, aksesibilitas, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pusat perbelanjaan, ruang publik dan daerah rawan banjir. Dengan menggunakan metode Spatial Durbin Mode diperoleh bahwa faktor-faktor yangmempunyai hubungan spasial dalam mempengaruhi harga tanah secara langsung dan tidak langsung yaitu kepadatan penduduk, tingkat kekumuhan, fasilitas pendidikan, ruang publik dan rawan banjir. Selain itu, penelitian ini juga mengukur harga tanah dalam klaster RW dengan menggunakan metode LISA (Local Indicator Spatial Asociation) serta mengkaji pengelompokan spasial yang signifikan di sekitar wilayah pengamatan.

---

The Urban Settlement Quality Improvement Program was implemented in 220 slum areas (RW) out of a total of 445 slum areas in DKI Jakarta from 2018 to 2022. The program focused on physical design through improving environmental roads, sidewalks, environmental drainage, public street lighting, communal septic tanks, communal wastewater treatment plants (IPAL), greening, and waste management. This study aims to measure the impact of the program on land prices in DKI Jakarta, particularly in the transit-oriented development locations in Dukuh Atas and Istora Senayan, as well as spatial factors affecting land prices. The dependent variable used in this study is land price, while the independent variables include a dummy treatment for slum RWs that received the program with the inclusion of relevant control variables. The data used include slum RW levels and sub-samples of non-slum RWs in DKI Jakarta. Using the Staggered Difference in Differences method, it was found that the increase in land prices in the developing areas had considerably weak statistical significance and only increased the average land price by Rp. 68,919 per square meter compared to RWs that did not receive the settlement quality improvement program. The spatial analysis added explanatory variables such as slum level, population density, accessibility, health facilities, educational institutions, shopping malls, public spaces and flood-prone areas. Using Durbin spatial model method, it was found that direct and indirect factors affecting land prices are population density, slum level, educational institutions, public spaces and flood-prone areas. In addition, this study measured land prices in RW clusters using the Local Indicator Spatial Association (LISA) method and examined the significant spatial clustering around the observation area."

"ABSTRAKDewasa ini, kota sebagai pusat penggerak kegiatan ekonomi mengalami percepatan perubahan aspek fisik dan sosial wilayah. Salah satu wilayah administrasi perkotaan di Indonesia yang mengalami perkembangan pesat tersebut adalah Kota Palembang. Tingginya aktivitas perdagangan, jasa, dan agenda olahraga di Kota Palembang mendorong pemerintah setempat untuk mengembangkan pembangunan pusat kota baru Jakabaring dan Komplek Olahraga Jakabaring untuk mengakomodir kegiatan tersebut. Pembangunan ini kemudian menyebabkan dinamika pemanfaatan tanah di wilayah sekitarnya, salah satunya adalah harga tanah. Penelitian ini mencoba menganalisis pola perubahan harga tanah beserta pengaruh faktor yang mempengaruhinya yaitu aksesibilitas dan pemanfaatan tanah sebagai aspek lokasi serta status hak atas tanah sebagai aspek legal dari tanah. Metode yang digunakan diantaranya melalui pengumpulan data sekunder, wawancara, dan validasi langsung di lapangan. Analisis dilakukan dengan melakukan penampalan overlay peta perubahan harga tanah dengan faktor-faktor penentu harga tanah serta dijelaskan berdasarkan pembagian zona serta menggunakan statistik deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa keberadaan Komplek Olahraga Jakabaring memicu perubahan harga tanah yang tinggi pada zona-zona di sekitarnya. Selain itu faktor lainnya seperti perubahan konektivitas jaringan jalan, persentase perluasan lahan terbangun, dan cakupan bidang tanah bersertifikat secara keseluruhan juga cenderung memiliki pengaruh terhadap perubahan harga tanah yang terjadi pada wilayah penelitian.

---

ABSTRACTNowadays, the city as the center of driving economic activity has accelerated changes in physical and social aspects of the region. One of the areas of urban administration in Indonesia that experienced rapid development is Palembang City. The high level of trading activities, services, and sport events in Palembang City pushed the local government to develop the development of the new city center and the Jakabaring Sports Complex to accommodate these activities. This development then causes the dynamics of land use in the surrounding area, one of which is the land price. This study tries to analyze the pattern of land price change and the factors that influence these changes such as accessibility and land use as the location aspect and also the status of land rights as legal aspect of the land. The methods used are through secondary data collection, interviews, and validation directly in the field. The analysis is done by overlaying the map of land price changes with land price determinant factors then explained by zone division and using descriptive statistics. The results show that the existence of the Jakabaring Sports Complex triggers a high change in land prices in the surrounding zones. In addition, other factors such as changes in road network connectivity, the percentage of land expansion built, and the coverage of certified land plots is also have an impact on changes in land prices that occur in the research area."

"Sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentangPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Program ini digadang-gadangkan sebagai pendaftarantanah yang gratis atau tanpa pungutan biaya. Namun, pada kenyataannya tidak seperti itu. Seperti yang terjadi di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, banyak warga yang mengeluhkan bahwa pengajuan PTSL mereka ditolak. Adapun yang menjadi alas an penolakan pengajuan penerbitan sertifikat tanah warga tersebut salah satunya adalah masalah status tanah eks-kotapraja.Dari latar belakang permasalahan tersebut didapatkan dua pokok permasalahan yakni yang pertama adalah bagaimana ketentuan yang mengatur tentang pendaftaran tanah eks-kotapraja dalam rangka PTSL di Jakarta Selatan, dan yang kedua adalah bagaimana implikasi pengaturan mengenai tanah eks-kotapraja dalam pelaksanaan PTSL. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pengaturan mengenai tanah eks-kotapraja berimplikasi dalam kegiatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Mengingat bahwa seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah untukmenjamin kepastian hukum sehingga tercipta perlindungan hukum bagi pemegang hak, hal ini tidak dapat dilaksanakan karena masyarakat yang memiliki tanah ekskotapraja kemudian mendaftarkannya melalui PTSL, maka akan terhambat prosesnya akibat diharuskan terlebih dahulu untuk membayar retribusi agar terbit rekomendasi dari Gubernur DKI Jakarta, sehingga tidak terjamin kepastian hukum atas pemilik tanah eks-kotapraja.As stated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and GovernanceRoom/Head of the National Land Agency Number 6 of 2018 concerningComplete Systematic Land Registration, Complete Systematic Land Registration, hereinafter abbreviated as PTSL, is a Land Registration activity for the first time which is carried out simultaneously for all Land Registration objects throughout the territory of the Republic of Indonesia in one village/kelurahan area or other names of the same level, which include collection of physical data and juridical data regarding one or several objects of Land Registration for the purposes of its registration. This program is predicted as registrationfree or free land. However, in reality it is not like that. As happened in Bukit Duri Village, Tebet District, South Jakarta, many residents complained that their PTSL applications were rejected. One of the reasons for the refusal to apply for the issuance of the residents' land certificates was the issue of the status of the ex-municipal land.From the background of these problems, two main problems were obtained, namely the first is how the provisions governing the registration of ex-municipal land in the context of PTSL in South Jakarta, and the second is how the implications of regulations regarding ex-municipal land in the implementation of PTSL are. The method used in this research is normative legal research. The results of the study indicate that the regulation regarding ex-municipal land has implications for the implementation of Complete Systematic Land Registration. Bearing in mind that as previously mentioned that the purpose of land registration is to guaranteeing legal certainty so as to create legal protection for rights holders, this cannot be implemented because people who own exkotapraja land then register it through PTSL, the process will be hampered due to being required to first pay a levy in order to issue a recommendation from the Governor of DKI Jakarta, so there is no guarantee of certainty law on ex-municipal land owners."

"ABSTRAKLahan bagi penduduk Indonesia adalah sumber daya yang paling penting. Seiring dengan meningkatnya kepadatan penduduk, keberadaan lahan terutama lahan pertanian menjadi semakin terancam untuk memenuhi tempat tinggal. Harga lahan akan semakin meningkat seiring dengan pemanfaatannya yang semakin meningkat dan kemudahan aksesbilitas dari lahan tersebut. Hal ini yang terjadi di Kecamatan Bogor Selatan, sebagian besar lahan yang teralihfungsikan adalah lahan sawah yang masih produktif. Penelitian ini berfokus pada analisa pengaruh fenomena konversi lahan pertanian sawah di Kecamatan Bogor Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola perubahan harga tanah sawah di Kecamatan Bogor Selatan dan menganalisis bagaimana pengaruh jarak dari Pusat Konversi Lahan serta Jalan mempengaruhi harga lahan sawah tersebut yang diperoleh dari survey lapangan dan dibantu perangkat lunak ArcGIS. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis keruangan dan statistik deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Secara keseluruhan harga tanah sawah di Kecamatan Bogor Selatan memiliki perubahan harga yang menyesuaikan jarak sawah ke Pusat Konversi. Dari semua populasi sawah yang ada di Kecamatan Bogor Selatan, terdapat 10 lahan sawah yang dipengaruhi oleh Jarak dari Pusat Konversi Perumahan, 3 lahan sawah yang dipengaruhi oleh Jarak dari Pusat Konversi Perdagangan, dan 3 lahan sawah yang dipengaruhi oleh Jarak dari Jalan.

---

ABSTRACTLand for the people of Indonesia is the most important resource. Along with the increasing of population density, the existence of land, especially agricultural land become increasingly threatened because of the more important requirement for residence. Although land function and its use may change, land can not be moved because it is permanent. Land prices will increase in line with the increased utilization and accessibility of the land. This happens in the District of South Bogor, where most of the land that is functionalized is a productive rice field. This study focuses on the analysis of the effects of the phenomenon of conversion of paddy fields in Southern Bogor District. This study aims to determine the pattern of changes of rice land prices in South Bogor District and analyze how the influence of distance from the Land Conversion Center and Road affect the price of paddy fields which obtained from the field survey and assisted by ArcGIS software. The analysis in this research uses the analysis of spatial and descriptive statistics. The result of the research shows that the overall price of paddy field in South Bogor Subdistrict has a change in price which adjust the distance to the Conversion Center. From all the rice field populations in the District of Bogor Selatan, there are 10 paddy fields affected by the Distance from the Housing Conversion Center, three paddy fields affected by the Distance from the Trade Conversion Center, three paddy fields affected by the Distance from the Road."

"In connection with the widespread occurence of the problem of land disputes that exist in Indonesia, on the basis of these facts the authors tried to examine the case of overlap (overlapping) that occured in Cilandak, South Jakarta between Fredy Gozali and Debby Yulita of land with buildings in Cilandak, South Jakarta, covering an area of 550 m2, This case stems from land state purchased by Debby Yulita of Robert Tumiwa under the Sale and Purchase Agreement Deed and Land Rights No. 56, dated on April 26, 2007 are made in the presence of R. John Sarwonom SH, Notary/PPAT in Jakarta, after that, Debby Yulita apply for rights to land to get a certificate of land rights on his behalf of Fredy Gozali. The problems are how the legal effect of the cancellation of certificate of land rights because of overlapping by the South Jakarta District Court No. 438.PDT.G/2008/PN.JKT.SEL, dated August 14, 2008 and how the responsibilities of the Land Office in South Jakarta municipality in solving problems of overlapping disputes that occured. Research used in research on the writing of this law is a legal research library that is judical normative, while the typology of research used in this study is descriptive prescriptive. This thesis are describe about the legal consequences that occured and responsibilities of the Land Office Municpality of South Jakarta after a case of overlap (overlapping) based on South Jakarta District Court that the status of the soil back into the ground state and do write-off on behalf of the Land Book Fredy Gozali and publishing rights certificate land of behalf of Debby Yulia."

"Konsolidasi tanah merupakan salah satu kebijakan peremajaan kota dan penataan kampung kota yang sedang diimplementasikan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan. Program tersebut belum dapat dilanjutkan mengingat rendahnya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program tersebut, sementara salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program tersebut adalah adanya partisipasi aktif dari masyarakat, khusunya dalam rangka penyerahan tanah untuk ditata ulang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi wilayah perencanaan, permasalahan, serta strategi pemerintah untuk mewujudkan program ini. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori yang terkait dengan perkembangan perkotaan, konflik nilai dan kepentingan, partisipasi publik, serta kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang berasal dari wawancara serta data sekunder yang terdiri dari peraturan, dokumen perencanaan serta penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program ini diantaranya adalah rendahnya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, adanya konflik nilai dan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat serta adanya beberapa ketentuan dan peraturan yang belum sinkron. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk penginformasian, pendetailan beberapa ketentuan dalam peraturan, sinkronisasi kebijakan serta penerapan konsolidasi tanah skala kecil.

---

Land consolidation is one of the policy for city renewal and urban kampung improvement that is being implemented in Cipinang Besar Selatan Sub District. That policy has not been able to continue considering the low willingness of the community to participate in the program, while community participation is the key success factor in implementation of land consolidation, especially in the context of handing over land for rearrangement. This study aims to analyze the condition of the planning area, problems, and government strategies to realize this program. The theories that used in this research are related to urban studies, conflict of values ??and interests, public participation, and public policy. This study uses a qualitative method with a case study approach. The data used consists of primary data derived from interviews and secondary data consisting of regulations, planning documents and previous research. The results show that there are several obstacles encountered in the implementation of this program including the low willingness of the community to participate, the existence of conflicts of values ??and interests between the government and the community and the existence of several provisions and regulations that were not in sync. Therefore a strategy that needed are informing, detailing several provisions in regulations, synchronizing policies and implementing small-scale land consolidation."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas perubahan fungsi lahan yang terjadi di daerah Kemang dan Cipete Raya. Kemang dan Cipete Raya seharusnya diperuntukan sebagai kawasan perumahan, namun saat ini berubah peruntukkannya menjadi kawasan bisnis. Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori ruang dan tata ruang, manajemen tata ruang, penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan dampak perubahan penggunaan lahan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma kualitatif, melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh hasil bahwa perubahan fungsi lahan di Kemang dan Cipete Raya sudah terjadi sejak lama dan disebabkan karena faktor sejarah, faktor ekonomi dan letak yang strategis, faktor aglomerasi atau lingkungan, lemahnya tata ruang dan pengawasan pemerintah yang rendah. Lalu proses perizinan juga bermasalah karena meskipun tidak memiliki izin tempat-tempat usaha di Kemang dan Cipete Raya tetap berdiri dan tidak adanya tindakan dari pemerintah. Kemudian dengan terjadinya perubahan fungsi lahan maka menimbulkan dampak positif dan negatif.

---

ABSTRACT

This research discusses change of land function which occurred in Kemang and Cipete Raya areas. Kemang and Cipete Raya should be designated as a residential area, but currently changed its designation into a business area. Researcher uses space and spatial theory, spatial management theory, land use theory, land use change theory, and impact of land use change theory. By using qualitative paradigm and in depth interview as well as literature study, researcher find that land function changing in Kemang dand Cipete Raya has been going on for a long time and caused by historical factor, economic factors and strategic location, agglomeration and neighbourhood factors, spatial weakness and low government oversight. The licensing process is also problematic because many business premises are standing even if they do not have permission and the government did not take any action. And then, The occurrence of changes in land function has an positive impact and negative impact."