Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang pengaruh ketentuan baru yaitu Pedoman Tata Kerja BP Migas No. 40 Tahun 2010 tentang Abandonment and Site Restoration yang dikeluarkan setelah suatu Kontrak Bagi Hasil di tanda tangani dalam hal ini adalah Kontrak Bagi Hasil Blok C. Ketentuan baru ini dikeluarkan oleh badan pelaksana selaku pembuat peraturan dan juga pihak dalam kontrak. Ketentuan tersebut mengatur hal yang baru yaitu mengenai Penempatan Dana ASR dalam rekening bersama di bank dalam bentuk persero. Kontraktor dalam Blok C tidak mematuhi ketentuan tersebut, karena menganggap ketentuan tersebut tidak ada dalam kontrak yang mereka tanda tangani. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipologi deskriptif serta dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pedoman Tata Kerja BP Migas No. 40 Tahun 2010 harus tetap berlaku di Kontrak Bagi Hasil Blok C.

---

This thesis discusses the impacts of new regulation, BP Migas Work Procedure Guidelines No. 40/2010 concerning The Abandonment and Site Restoration, which has been issued after Production Sharing Contract of Block C was ratified. This regulation is issued by the implementing agency as a regulator and a party of the pertinent contract. This regulation stipulates a new provision that the contractor shall transfer abandonment and the site restoration fund to an escrow account in government bank. The Contractors in Block C do not comply with the regulation, because they consider that such regulation is not postulated in The Production Sharing Contract of Blok C. This study uses normative juridical approach with a descriptive typology and a qualitative method. The result thereof is to suggest that BP Migas Work Procedures Guidelines No.40/2010 shall be applied to The Production Sharing Contract of Block C."

"Tesis ini berisi analisis tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terhadap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia yang ditinjau dari Pedoman Tata Kerja BP MIGAS Nomor 027/PTK/XII/2007 Tentang Pengadaan Tanah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang sifatnya eksploratoris dan juga metode analisis data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa prosedur pengadaan tanah untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang kini mengacu pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengakibatkan jangka waktu pengadaan tanah menjadi semakin lama sehingga dapat menghambat program percepatan penambahan cadangan produksi minyak dan gas negara, yang akan membuat kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia mengalami stagnasi. Peneliti menyarankan agar pemerintah segera mengembalikan prosedur pengadaan tanah untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada Pedoman Tata Kerja BP MIGAS Nomor 027/PTK/XII/2007 Tentang Pengadaan Tanah.

---

The thesis contains an analysis about the acquisition of land for development in the public interest to the oil and gas upstream business activities in Indonesia, a review of the BP MIGAS Work Procedures Guidelines Number 027/PTK/XII/2007 Concerning Acquisition of Land and Law Number 2 of 2012 Concerning Acquisition of Land for Development in the Public Interest. The research is using juridical normative methods with an exploratorical research typology and qualitative data analysis method.

The results stated that the current procedures to acquire land for the oil and gas upstream business activities refers to the Law Number 2 of 2012 Concerning Acquisition of Land for Development in the Public Interest causes a much longer period that could inhibits the acceleration of additional reserves program of the state’s oil and gas, which could cause a stagnation in the oil and gas upstream business activities in Indonesia.

The researcher suggests the government to immediately returned the acquisition of land procedures to the BP MIGAS Work Procedures Guidelines Number 027/PTK/XII/2007 Concerning Acquisition of Land."

"Cost recovery merupakan hak Kontraktor Kontrak Kerja Sama ldquo;KKKS rdquo; dan merupakan biaya operasi yang tercantum di dalam work plan and budget WP B yang diajukan tiap tahunnya kepada badan pelaksana sekarang SKK Migas . Cost recovery dalam WP B merupakan bagian dari Kontrak Bagi Hasil ldquo;KBH rdquo; . Pemerintah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh SKK Migas, merupakan pihak dalam KBH tersebut. Di dalam KBH, terdapat ketentuan bahwa KBH tidak dapat diubah dalam segala hal kecuali dengan persetujuan tertulis dari masing-masing pihak. Namun, berdasarkan PP No.79/2010, pemerintah Indonesia mewajibkan KKKS untuk melakukan penyesuaian biaya-biaya operasional yang tecantum di dalam KBH ketentuan terkait WP B. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan bahwa terlihat adanya ketidaktaatan terhadap azas pacta sunt servanda di dalam KBH yang telah dibuat. Dalam meneliti permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan historis. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis mengetahui bahwa i pengaturan terkait cost recovery terdapat di dalam KBH. Untuk mengatur biaya yang dimasukan sebagai cost recovery, Pemerintah Indonesia menerbitkan Permen ESDM No.22/2008 dan PP No.79/2010; ii penerapan azas pacta sunt servanda dalam KBH tidak terlaksana dengan baik karena ada kewajiban secara sepihak oleh Pemerintah Indonesia kepada KKKS untuk menyesuaikan KBH berdasarkan PP No. 79/2010; dan iii kebijakan mengenai cost recovery yang ada di dalam KBH dan peraturan perundang-undangan merupakan kebijakan yang ideal di industri migas saat ini.

---

Cost recovery is the right of the Contractor of Cooperation Contract KKKS and represents the operating costs listed in the work plan and budget WP B which is submitted annually to the implementing body currently called as SKK Migas . Cost recovery in WP B is part of Production Sharing Contract KBH . The Government of Indonesia, in this event represented by SKK Migas, is a party in KBH. In KBH, there is a provision that KBH can not be changed in any way except with the written consent of each party. However, pursuant to PP No.79 2010, the Government of Indonesia required KKKS to adjust the operational costs listed in KBH WP B provision. This matter arose the problem that it seems like there was the disobedience to the principle of pacta sunt servanda in the KBH which has been made.

The author used normative legal research methods with legislation and historical approaches for examining these problem. Based on the research, the author knew that i the arrangement of cost recovery is contained in KBH. The Government of Indonesia issued Permen ESDM No.22 2008 and PP No.79 2010 to manage the expenditure included as cost recovery ii the application of the principle of pacta sunt servanda in KBH is not well implemented due to there is an unilateral obligation by the Government of Indonesia to KKKS to adjust KBH based on PP No. 79 2010 and iii the policy on cost recovery which was in the KBH and law and regulation is currently an ideal policy in oil and gas industry. "

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan dari perspektif hukum keuangan publik atas klausul-klausul yang berkaitan dengan keuangan negara dalam Kontrak Kerja Sama Layanan Jasa Litbang antara Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ?LEMIGAS? dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Berdasarkan Pedoman Tata Kerja BP Migas (SKK MIGAS) Nomor 007 Revisi-II/PTK/I/2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Metode penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tipologi penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Hasil penelitian ini menyimpulkan kedudukan PPPTMGB ?LEMIGAS? sebagai penyedia jasa dan KKKS sebagai pengguna jasa dalam kontrak kerja sama layanan jasa teknologi berdasarkan Pedoman Tata Kerja BP Migas Nomor 007 Revisi-II/PTK/I/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam kedudukan yang tidak sejajar dan terdapat kendala dalam pemenuhan klausul-klausul yang berkaitan dengan keuangan negara. Penelitian ini menyarankan perlu diberikan pemahaman kepada KKKS selaku pengguna jasa dalam pelayanan jasa litbang terkait status keuangan BLU PPPTMGB ?LEMIGAS? yang merupakan keuangan negara karena dari segi regulasi, tata kelola, dan resiko masih berada pada lingkungan kuasa hukum keuangan negara. Oleh karena itu, terdapat klausul-klausul dalam kontrak yang tidak dapat dipenuhi atau perlu penyesuaian yang terkait dengan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara.

---

This thesis discusses review of perspective of the public finances law on clauses relating to the state finances in Research and Development Service Cooperation Contract between Public Service Agency of Research and Development Centre for Oil and Gas Technology ?LEMIGAS? and Contractor of Cooperation Contract (KKKS) based on BP Migas Administrative Guidelines No. 007 Revisi-II/PTK/I/2011 on Supply Chain Management of Contractor of Cooperation Contract. Research methods in this thesis is a normative legal research methods refer to legal norms which is contained in the legislation using typology of prescriptive research that is a research aimed to get the solutions about what must be done to overcome certain issues. The results of this study concluded that the position of Research and Development Centre for Oil and Gas Technology ?LEMIGAS? as service provider and Contractor of Cooperation Contract (KKKS) as service user in Research and Development Service Cooperation Contract is not equal and has the obstacle in fulfilling the clauses related to state finances. The study suggest that Contractor of Cooperation Contract (KKKS) as service user in research and development service needs to be given understanding related to financial status of Public Service Agency of Research and Development Centre for Oil and Gas Technology ?LEMIGAS? which is state finances because in terms of regulations, governance, and the risk is still in environment of state finances law. Therefore, there are clauses in contract cannot be met or need adjustment related to state finances legislation."

"Pengalihan tugas dan fungsi dari BP Migas diikuti oleh Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai peralihan tugas, fungsi dan struktur organisasi BP Migas. Presiden kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden No. 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Satuan Kerja Khusus Migas). Pembentukan SKK Migas ini kemudian mengambil alih semua asset dan karyawan dari BP Migas. Dalam pelaksanaannya SKK Migas melakukan ikatan kerjasama dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap ("Kontraktor") dalam suatu kontrak yang disebut Kontrak Bagi Hasil. Skripsi ini akan membahas seputar perubahan pengaturan peran dan fungsi Badan Pelaksana kegiatan hulu minyak, perbandingan hak dan kewajiban Kontraktor dibawah kepengurusan SKK Migas dan BP Migas, dan bagaimana akibat hukum pengaturan perubahan peran dan fungsi Badan Pelaksana.

---

The transfer of duties and functions of BP Migas followed by the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the transitional tasks, functions and organizational structure of BP Migas. President then issued Presidential Regulation No. 9 of 2013 on the Implementation of Management Upstream Oil and Gas (Oil and Gas Special Unit). Formation of SKK Migas then take over all the assets and employees of BP Migas. In the execution of SKK Migas conduct cooperative ties with business entities or permanent establishment ("Contractor") in a contract called Production Sharing Contract. This paper will discuss about the role and function setting changes in BP Migas, the comparison of rights and obligations of the Contractor under the stewardship of SKK Migas and BP Migas, and how the legal effect of changes the role and functions BP Migas."

"Semenjak berlakunya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, fungsi regulator Pertamina diserahkan kepada BP Migas dan status Pertamina diubah menjadi PT (Persero). Hal ini menyebabkan kedudukan PT Pertamina (Persero) sejajar dengan kontraktor migas lainnya. PT Pertamina (Persero) kemudian membentuk PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) yang kemudian mengadakan kontrak kerjasama dengan BP Migas. Kontrak ini disebut Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina. Berdasarkan uraian tersebut, kemudian timbul pertanyaan mengenai kewenangan para pihak dalam kontrak, mengapa kontrak disebut Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina dan bukan kontrak production sharing saja, apa perbedaan dan persamaan kontrak dengan kontrak production sharing pada umumnya dan bagaimana analisa berbagai kemudahan yang diberikan kepada PT Pertamina EP dalam peraturan perundangan tentang migas dan kontrak. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau buku sebagai bahan penelitian. Kewenangan BP Migas pada dasarnya bersumber dari amanat pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang kemudian ditegaskan dan dijabarkan lagi dalam UU No. 22 Tahun 2001. Kewenangan PT Pertamina EP juga bersumber dari UU No. 22 Tahun 2001 yang mengubah status Pertamina dan PP No. 35 Tahun 2004 yang mengamanatkan pembentukan anak perusahaan untuk setiap wilayah kerja PT Pertamina (Persero). Kontrak antara BP Migas dan PT Pertamina EP ini sebenarnya adalah kontrak production sharing karena ketentuannya sama dengan kontrak production sharing pada umumnya kecuali ketentuan mengenai wilayah kerja kontrak yang luas bekas Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) Pertamina, besaran pembagian hasil yang sama dengan ketentuan yang berlaku pada WKP Pertamina, jangka waktu kontrak yang tidak ditemukan pengaturan masa eksplorasi dan eksploitasi, larangan pengalihan keseluruhan hak dan interest kepada pihak bukan afiliasi dan penyisihan wilayah kerja yang termasuk kecil yaitu minimum 10% pada atau sebelum akhir tahun kontrak kesepuluh. Berdasarkan peraturan perundang-undangan migas dan kontrak tersebut, PT Pertamina EP diberikan beberapa kemudahan yang mengindikasikan bahwa hanya perannya sebagai regulator yang dicabut, sedangkan sebagai player tetap sama seperti dulu."

"Berdasarkan pasal 33 UUD 1945, pemerintah Indonesia menguasai dan mengelola sumber daya alam semata-mata untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Khusus dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi, kedudukan Pemerintah adalah sebagai kuasa pertambangan negara. Kuasa pertambangan ini diselenggarakan oleh Pemerintah kepada para pelaku bisnis melalui suatu Badan Pelaksana sebagai pihak yang mewakili pemerintah dalam kegiatan usaha dalam bidang minyak dan gas bumi tersebut. Kontrak Production Sharing adalah salah satu bentuk perjanjian baku dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Kontrak Production Sharing ini, pemerintah diwakili oleh sebuah badan pelaksana kegiatan usaha hulu selaku penawar kontrak yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah. Pada saat ini badan pelaksana yang ditunjuk adalah Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Bidang Minyak dan Gas (BP Migas). Sedangkan di lain pihak, penerima kontrak adalah para pelaku bisnis dari dalam dan luar negeri yang merupakan pihak swasta. Oleh karena itu, perlu diketahui peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kontrak Production Sharing di Indonesia dan kedudukan serta kewenangan BP MIGAS dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrak Production Sharing beserta kepastian hukum dan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Skripsi ini akan membahas seputar hak dan kewajiban para pihak (kontraktor dan Pemerintah) dalam kontrak Production Sharing, dan berbagai landasan hukum bagi pelaksanaan kontrak Production Sharing. Berdasarkan analisa Penulis, padaa khirnya dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai hak-hak dan kewajiban pihak PT. X sebagai kontraktor dalam kontrak Production Sharing lebih dominan jika dibandingkan dengan hak-hak dan kewajiban BP Migas. Hal ini antara lain terlihat pada ketidakjelasan batasan-batasan pada beberapa pasal yang menyangkut penggantian biaya operasional dari pihak kontraktor. Oleh karena itu, secara umum perjanjian ini tidak memenuhi asas keseimbangan sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan dalam KUH Perdata. Di masa yang akan datang, sebaiknya klausul-klausul dalam kontrak Production Sharing ini lebih disempurnakan lagi, dalam rangka untuk lebih menyeimbangkan kedudukan antara kedua belah pihak."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan Negara dari kegiatan usaha hulu migas di Indonesia. Dalam penelitian ini akan dijabarkan perhitungan kontrak PSC secara matematis dan penerapannya secara aktual di lapangan. Penelitian menunjukkan bahwa dalam periode 2010-2014 terjadi peningkatan realisasi penerimaan migas secara nasional akan tetapi terdapat penurunan kontribusi penerimaan migas per Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang menggunakan perjanjian Production Sharing Contract. Penemuan lainnya adalah persentase penerimaan Negara terhadap penjualan yang diterima oleh Indonesia semakin mengalami penurunan dari tahun 2010-2014, dikarenakan penjualan yang tidak bertumbuh dengan konstan, tingkat cost recovery sebagai biaya pengurang pendapatan yang terus mengalami peningkatan, dan penurunan produksi lifting pada periode yang sama.

---

ABSTRACT

This study analyzes the factors that affect state revenue from oil and gas upstream activities in Indonesia. In this research, we will mathematically describe the calculation of PSC and the actual implementation in the field. Research shows that in the 2010-2014 period there was an increase realization of national oil and gas revenues but there is a decrease in the contribution of oil and gas revenues per Sharing Contractor who use agreements Production Sharing Contract. Another discovery is the percentage of state revenue to sales received by Indonesia increasingly decreased from 2010-2014, due to the sales not significantly growing, the level of cost recovery as a cost-reducing revenues continued to increase, and decrease of lifting production in the same period."

"Pada tahun 2017 Pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap sistem Kontrak Bagi Hasil Migas (KBH), dari KBH cost recovery menjadi KBH gross split. Perubahan KBH dengan skema gross split diharapkan menjadi solusi atas menurunnya tingkat investasi hulu migas serta meningkatkan pendapatan negara. Melalui Permen ESDM No. 8/2017 gross split diberlakukan. Perubahan mendasar pada KBH gross split adalah tidak adanya cost recovery, adanya base split dan komponen variable dan komponen progresif sebagai penyesuaian bagi hasil, pengadaan barang dan jasa dilakukan sendiri oleh Kontraktor tanpa persetujuan SKK Migas, serta persetujuan Plan Of Development (POD) yang tidak lebih dari 1 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum dalam pemberlakuan KBH gross split yang bersifat lintas sektor dan implementasinya terhadap investasi, dengan menggunakan metode penelitian normatif melalui library research dan wawancara kepada pelaku usaha. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kepastian hukum dalam KBH gross split sudah ada namun masih terdapat kendala-kendala, dan terhadap investasi KBH gross split terbukti dapat menaikan investasi hulu migas namun belum dapat memperbaiki iklim investasi hulu migas secara keseluruhan.

---

In early 2017, Indonesia establish a new form of Production Sharing Contract (PSC), from PSC cost recovery to PSC gross split. PSC gross split is expected to be a solution to the decline upstream oil and gas investment level, and to increase state revenues. Through ESDM Regulation No. 8/2017 PSC gross split was applied. The basic term by PSC gross split are there’s no cost recovery, base split, component variable and component progresif as a compliance of profit sharing adjustments, self procurement by the contractor without SKK Migas approval, and Plan Of Development (POD) approval less than one month.

This study aims to determine the legal certainty in the implementation of KBH gross split which is cross-sectoral and its implementation of investment, using normative research methods through library research and interviews with business actors.

From the research results it is known that legal certainty in the KBH gross split already exists but there are still constraints, and the KBH gross split investment is proven to be able to increase the upstream oil and gas investment but has not been able to improve the overall upstream oil and gas investment climate."

"Industri minyak dan gas bumi merupakan industri khusus karena perannya sangat vital bagi Indonesia. Demi menjaga amanat UUD 1945 pemerintah perlu mengatur secara khusus seluruh indikator, terutama terkait perpajakan. Pada akhir tahun 2010 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010. Pada Pasal 13 huruf (u) peraturan tersebut menjelaskan bahwa pembayaran biaya bonus kepada pemerintah tidak dapat diperhitungan dalam pajak kontraktor apabila tidak diatur secara detail dalam kontraknya yang mengacu kepada Pasal 38 huruf (b). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan tersebut pada dasar tujuan dan maksud pembuatannya baik, namun sifatnya yang berlaku retroaktif menunjukan bahwa peraturan tersebut tidak sesuai dengan azas dan prinsip hukum perpajakan. Hal tersebut membuat iklim industri migas menjadi tidak kondusif.

---

Upstream Oil and Gas Industri is a special industri for Indonesia because it’s vital role. In order to follow the constitution, government must specially regulate all every indicators, particularly related to taxation. In the end of year 2010 government published Government Regulation No. 79 year 2010. On article 13 letter (u), the regulation explained that bonus which paid to the government cannot be deducted in calculating the contractor’s income tax if the contract not provided in details. This research use descriptive qualitative method. The research shows that the objective and the purpose of the regulations is absolutely veritable, but because of its retroactive character shown that the regulation is wrong according to the principle of taxation law. That makes the environment of oil and gas industri not conduicive."