Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan maraknya pembangunan minimarket, keberadaan ritel tradisional yang ada dari waktu ke waktu semakin terancam. Untuk itu, pengaturan mengenai jarak usaha antar minimarket ini perlu diatur mengacu pada salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa zonasi usaha antar minimarket tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menerapkan kebijakan persaingan yang akan memberikan keuntungan bagi rakyat, dan kondisi lokasi usaha antar minimarket saat ini belum sesuai dengan ketentuan hukum persaingan usaha dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

---

From time to time, the rampant construction of minimarket threatens the existence of traditional markets. Therefore, the establishment of zoning regulation must be in accordance with one of the objectives stipulated in Law No. 5 of 1999 Concerning The Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition; to create a conducive business atmosphere through a healthy business competition, thus ensuring equal business opportunity for large, middle, and small-scale entrepreneurs. This study is a juridical normative research, with a qualitative approach. This research shows that zoning regulation of minimarket is the government attempt to implement a competition policy that will give benefits to the people, and the conditions of current zoning regulation of minimarket are not in line with competition law and DKI Jakarta Provincial Regulation No. 1 Year 2014 on Detailed Spatial Plan and Zoning Regulations."

"Skripsi ini membahas mengenai suatu peraturan perundang-undangan apakah dikecualikan atau tidak menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan melakukan analisis Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2014 yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta upaya apa yang dapat dilakukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang menghambat persaingan usaha yang sehat. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2014 tidak dikecualikan menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan terdapat dugaan persaingan usaha yang tidak sehat pada beberapa pasal dalam Peraturan Gubernur tersebut yang mempersulit pelaku usaha impor terutama importir gula dalam melakukan distribusi produk impornya kedalam wilayah Lampung.

---

The focus of this study is to analyze whether Lampung Governor Regulation Number 59 Year 2014 is excluded from the perspective of Law Number 5 Year 1999 and to recognize any efforts can be conducted to a legislation that obstructs healthy competition. Based on the analysis, Lampung Governor Regulation Number 59 Year 2014 is not excluded from Law Number 5 Year 1999. Also, there might be some rules which lead to unhealthy competition in the regulation that interferes the impoertes, especially sugar importers in distributing their products into Lampung?s area."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keberadaan ritel modern terhadap kinerja ritel tradisional dalam kebijakan zonasi ritel Perda DKI No.2 Tahun 2002. Penelitian dilakukan terhadap 153 ritel tradisional PD Pasar Jaya yang tersebar di DKI Jakarta. Dalam studi ini dilakukan identifikasi terhadap ritel modern (minimarket, supermarket, dan hypermarket) yang melanggar ketentuan kebijakan zonasi ritel.Penelitian ini menggunakan data jumlah pedagang ritel tradisional sebagai proksi variabel kinerja ritel tradisional. Analisis kuantitatif yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi berganda guna menguji pengaruh jumlah ritel modern yang jaraknya terdekat dengan ritel tradisional, revitalisasi pasar, dan potensi pasar terhadap kinerja tradisional.Dari hasil penelitian, diperoleh gambaran deskriptif bahwa implementasi kebijakan zonasi ritel di DKI Jakarta banyak dilanggar oleh pelaku usaha ritel modern. Selain itu, diperoleh hasil bahwa variabel jumlah ritel modern yang jaraknya terdekat dengan ritel tradisional dan potensi pasar berpengaruh signifikan terhadap kinerja tradisional. Namun, hubungan antara jumlah ritel modern yang jaraknya terdekat dengan ritel tradisional dengan kinerja tradisional adalah tidak linier (non-linier). Hal tersebut berarti bahwa pada awalnya keberadaan ritel modern memiliki hubungan positif dengan kinerja ritel tradisional namun pada rentang jumlah tertentu dan jumlahnya sudah melebihi titik kritis (batas maksimum) maka hubungannya akan menjadi negatif dengan kinerja ritel tradisional. Batas maksimum jumlah ritel modern yang diperbolehkan hanya berjumlah 1 (satu) outlet yang berada di dekat ritel tradisional. Adapun jenis ritel modern yang paling berpengaruh signifikan adalah supermarket. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah mengkaji ulang Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2002, meningkatkan komitmen pemerintah dalam membatasi serbuan jaringan ritel modern terutama ritel supermarket melalui pengetatan izin, serta optimalisasi program revitalisasi pasar ritel tradisional baik segi fisik maupun non fisik.

---

This study aimed to analyze the impact of modern retail coexistence with traditional retail on traditional retail's performance in retail zoning policy of Jakarta Regional Regulation No 2 2002. The traditional retails in this study were PD Pasar Jaya traditional retail where there were 153 markets spreaded across Jakarta. This research identified the modern retails minimarkets supermarkets hypermarkets location in accordance to retail zoning policy.

This study used number of traditional retailers as a proxy of performance variable. This research used the descriptive and multiple regression analysis in order to test the impact of the the number of modern retails which violated the retail zoning policy the market revitalization and the market potential to traditional retail's performance.

Result showed that most of modern retails violated the zoning policy Furthermore the result also showed that the number of modern retails which are located at near traditional retails and market potential variable had a significant impact on traditional retail's performance Surprisingly the correlation between the number of modern retails which are located at near traditional retails with traditional retail's performance was not linear It means that the correlation between number of modern retails and traditional retail's performance is a positive within a certain amount and then becomes negative afterward The maximum number of modern retails in which the correlation is positive is 1 one Inparticular it is only supermarket that has significant impact on traditional retail's performance We recommend reviewing the Jakarta Regional Regulation No 2 2002 increasing the government 39's commitment to restrict the modern retail growth optimizing the revitalization program for the traditional retail tangible and in tangible."

"Pembangunan Kawasan Olahraga Terpadu Jakarta International Stadium di utara Jakarta tetapnya pada Taman BMW di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara mempunyai sejarah yang panjang dalam perjalanan pembangunan kawasan tersebut. Dengan terbangunnya Kawasan Olahraga Terpadu Jakarta International Stadium dengan kapasitas 82.000 penonton yang tergabung dengan area komersial, Jakarta International Stadium tentu akan menimbulkan bangkitan dan tarikan perjalanan yang cukup signifikan, yang nantinya berdampak pada jaringan jalan di sekitar lokasi stadion. Melihat fenomena inilah tidak cukup dengan hanya membangun sarana olahraga saja melainkan JIS sebagai pusat kegiatan baru dengan taraf internasional membutuhkan sarana dan prasarana transportasi untuk menghubungkan wilayah sekitar Stadion JIS maupun dengan pusat kegiatan lainnya. Atas dasar pemikiran inilah saya ingin mengetahui kebijakan, rencana, dan program-program pendukung Kawasan Olahraga Terpadu Jakarta International Stadium. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dengan analisis deskrptif untuk mengetahui kondisi struktur ruang serta kronologi pembangunan dan analisis spasial untuk mengidentifikasi kondisi aksesibilitas eksisting pada Kawasan Olahraga Terpadu Jakarta International Stadium. Hasil penelitian ini adalah bahwa pengembangan kawasan studi telah sesuai dengan peraturan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta, dan ditemukan disparitas antara kondisi eksisting dengan rencana pengembangan transportasi karena dalam rencana perencanaan transportasi pada Kecamatan Tanjung Priok dan Kelurahan Papanggo belum mengakomodir terkait pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu Jakarta International Stadium.

---

The construction of the Jakarta International Stadium Integrated Sports Area in the north of Jakarta remains at the BMW Park in Papanggo Village, Tanjung Priok District, North Jakarta has a long history during development of the area. With the construction of the Jakarta International Stadium Integrated Sports Area with a capacity of 82,000 spectators who are members of the commercial area, the Jakarta International Stadium will certainly cause a significant rise and pull in travel, which will have an impact on the road network around the stadium location. Seeing this phenomenon, it is not enough to only build sports facilities, but JIS as a new activity center with an international level requires transportation facilities and infrastructure to connect the area around JIS Stadium andwith other activity centers.  It is on this basis of this idea that I would like to know the policies, plans, and programs supporting the Jakarta International Stadium Integrated Sports Area. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis to determine the condition of the spatial structure as well as the chronology of development and spatial analysis to identify the existing accessibility conditions in the Jakarta International Stadium Integrated Sports Area. The result of this study is that the development of the study area is in accordance with the regulations of the DKI Jakarta Provincial spatial plan, and a disparity was found between the existing conditions and the transportation development plan because the transportation planning plan in Tanjung Priok District and Papanggo Village has not accommodated related to the development of the Jakarta International Stadium Integrated Sports Area."

"ABSTRAKImplementasi Perda Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta mengatur mengenai ketentuan dari seluruh penyelenggaraan usaha perpasaran swasta, termasuk usaha minimarket. Perkembangan jumlah minimarket di DKI Jakarta cukup pesat, namun banyak dari minimarket tersebut yang menyalahi aturan. Hal ini berakibat pada menurunnya omzet dari pedagang-pedagang pasar tradisional dan warung, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Salah satu wilayah yang mengalami persaingan usaha tersebut adalah wilayah Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Terjadinya persaingan usaha tidak sehat tersebut dikarenakan pelaksanaan Perda Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 yang tidak tegas. Terjadi ketidaksesuaian pengaturan minimarket di Bendungan Hilir. Hal ini dikarenakan kurangnya keinginan implementor dalam melaksanakan kebijakan, lemahnya pengawasan dan kurangnya dukungan dari pengusaha minimarket untuk mengikuti aturan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi Perda Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta, khususnya pengaturan minimarket di Bendungan Hilir. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan pengaturan minimarket tersebut masih belum terlaksana dengan baik karena belum sesuai dengan indikator-indikator implementasi kebijakan yang efektif.

---

ABSTRAKThe implementation of Jakarta’s Local Regulation No. 2 in 2002 about Private Marketing are regulating about terms and condition of private marketing providence, include minimarkets. Minimarkets at DKI Jakarta are grown rapidly, but many of that which have not suitable by regulations. It’s give an effect to reducing revenue from traditional markets and stall traders, which giving rise to unfair business competition. One of areas where experienced unfair business competition is Bendungan Hilir, Central Jakarta. It’s because the implementation of Jakarta’s Local Regulation No. 2 in 2002 are not firmly. The arrangement of minimarkets which has no suitable by regulations at Bendungan Hilir due to lack of desire implementor in implementing policies, lack of supervision, and lack of support from businessman of minimarkets to follow the rules. This research aims to describe implementation of Jakarta’s Local Regulation No. 2 in 2002 about Private Marketing, especially the arrangements of minimarkets at Bendungan Hilir. This research used post-positivist approach, and qualitative methods for data collection. The result of this research is implementation of policy to regulate the minimarkets still haven’t run well because not accordance with effectiveness of implementation indicators."

"Tesis ini meneliti Peraturan Gubernur Provinsi DKI JakartaNo 244 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame, yang berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam penerapannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian mengenai ketentuan Perletakan dan Batasan Teknis Bangunan reklame di dalam Peraturan Gubernur No. 244 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame memiliki kecenderungan untuk membatasi pelaku usaha dan memuat ketentuan tentang standar kualitas produk yang menguntungkan pelakuusaha tertentu. Selain itu peraturan gubernur ini juga tidak sesuai dengan Pasal 3 huruf b Undang-Undang Anti Monopoli karena tidak mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, serta pelaku usaha kecil. Peraturan gubernur tersebut juga dapat berpotensi menyebabkan perjanjian oligopoli antara pelaku usaha pesaing, posisi monopoli yang kemudian menyebabkan praktek monopoli, serta dapat berpotensi menyebabkan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Penelitian ini menyarankan Pemerintah untuk mengupayakan agar dampak anti persaingan usaha dapat diminimalisir dengan mengizinkan atau menyediakan dukungan sementara bagi para pelaku usaha kecil penyelenggara reklame untuk membantu mereka memenuhi persyaratan yang baru. Dan dalam penyusunan peraturan disarankan untuk tidak menetapkan standar yang berlebihan yang dapat mengurangi persaingan

---

This thesis research the governor DKI Jakarta regulation No No 244 Tahun 2015About the method of implementation of advertising, potentially breaking the law no. 5/1999 in the application. This research is the qualitative study with descriptive design. The results of the research regarding The provision of the laying and technical limits of billboard buildings in the governor regulation no. 244 2015 about the method of implementation of advertising, having a tendency to confine business operators and load the rules about standard product quality profitable certain business players.In addition the governor regulation is not in accordance with article 3 letter b the act of anti monopoly because it does not realize the conducive business climate and the certainty of equal business opportunity for large, medium and small business operators. The governor regulation could also potentially cause oligopoli agreement between entrepreneurs competitors,the monopoly position which then causes the practice of monopoly, and could potentially causing the practice of discrimination to the certain business operators. This research is suggesting to the government to seek to the impact of anti Business competition can be minimized by permitting or providing the temporary support for small business operators of advertisement organizers to help them meet the new requirements. And in the drafting of regulations it is recommended not to set excessive standards which can reduce competition."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah proses formulasi kebijakan peraturan gubernur tentang pedoman RT/RW dilalui berdasarkan 4 (empat) tahapan formulasi kebijakan, yaitu: tahap perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk menyelesaikan masalah, dan tahap terakhir penetapan kebijakan. Dilihat berdasarkan model formulasi kebijakannya, Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) di Provinsi DKI Jakarta merupakan model elit dan kelompok. Model elit tercermin dari elit Provinsi DKI Jakarta yang memiliki instrumen kekuasaan dalam formulasi kebijakan publik yang dalam hal ini mengkombinasikan preferensi nilai-nilai kelompoknya dengan kepentingan masyarakat. Model kelompok dilihat dari pengikutsertaan kelompok internal dan eksternal pemerintah.

---

This research aims to analyze the policy formulation Governor Regulation No. 168 of 2014 on Guidelines for Rukun Tetangga and Rukun Warga (RT/RW) in DKI Jakarta. This research used a qualitative approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. Results of this research is the process of policy formulation governor regulation on guidelines for RT/RW is traversed by 4 (four) stages of policy formulation, namely: problem formulation stage, the policy agenda, selection of policy alternatives to resolve the problem, and the last stage of policy determination. Viewed by the model formulation of policies, Governor Regulation No. 168 of 2014 on Guidelines for Rukun Tetangga and Rukun Warga (RT/RW) in DKI Jakarta is an elite and group model. Elite model reflected from Jakarta Provincial elite who have the instruments of power in the formulation of public policy in this case combines the preference values of the group with the public interest. The group model seen from the participation of government internal and external groups."

"Pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2011-2031 ditetapkan bahwa ruang terbuka hijau adalah 30%. Namun ruang terbuka hijau yang tersisa hanya 12%. Skripsi ini membahas tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 dan faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber.Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Kota Bekasi belum berjalan dengan maksimal dan faktor yang mempengaruhi jalannya implementasi peraturan daerah tersebut adalah komunikasi, sumber daya manusia, anggaran, struktur birokrasi dan partisipasi masyarakat.

---

At the Regional Regulation No. 13 Year 2011 Bekasi City Spatial Plan Year 2011-2031 established that green space is 30%. But now the rest of the green open land in Bekasi only 12%. This research discusses the implementation of the Regional Regulation No. 13 Year 2011 and the factors that affect the implementation of local regulations. Research is a qualitative study using in-depth interviews with several informant.

The results of this research is the implementation of the Regional Regulation No. 13 Year 2011 Kota Bekasi not run with the maximum and the factors that influence the course of the implementation of local regulations is communication, human resources, budget, bureaucratic structures and public participation."

"ABSTRAKSkripsi ini berusaha melihat relasi yang terjadi antara Pemerintah DKI Jakarta dengan PT Summarecon pada penggunaan Ruang Terbuka Hijau RTH dalam skema Rencana Umum Tata Ruang RUTR 1985 ndash; 2005. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penggunaan data primer dan sekunder. Temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa ada penyimpangan pemanfaatan lahan di kecamatan Kelapa Gading. Penyimpangan ini mengubah zona resapan air dan tadah hujan dalam RUTR 1985 ndash; 2005 menjadi kawasan pemukiman kelas menengah dan atas pada Rencana Tata ruang dan Wilayah RTRW 2010 ndash; 2030 dan kawasan sentra primer pada RTRW 2010 ndash; 2030. Penyimpangan ini terjadi atas hasil interaksi pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan PT Summarecon. Perubahan ini memicu munculnya permasalahan di kecamatan Kelapa Gading.Kata Kunci : Ruang Terbuka Hijau RTH ; PT Summarecon; Pemerintah DKI Jakarta; Relasi.

---

ABSTRACT

This thesis seeks to see the relation between DKI Jakarta government and PT Summarecon on the use of Green Open Space RTH in General Spatial Plan scheme RUTR 1985 2005. This research uses qualitative method with primary and secondary data usage. The findings in this study show that there are deviations of land use in Kelapa Gading sub district. This deviation changed the water catchment area and rainfed zones in RUTR 1985 2005 into middle and upper class residential areas in Spatial and Regional Plans RTRW 2010 2030 and primary centers in RTRW 2010 2030. These deviations occurred on the results of government interaction between the province of DKI Jakarta with PT Summarecon. This change triggered the emergence of problems in Kelapa Gading district.Keywords Green Open Space RTH PT Summarecon Government of DKI Jakarta Relation"

"Keberadaan Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan Usaha Mikro di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi DKI Jakarta. Pemberlakuan kebijakan pembatasan pada akhirnya turut memengaruhi perilaku dan daya beli masyarakat. Guna mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan kebijakan bantuan permodalan melalui Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan teori Model Rasional Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Khandaker & Khan (2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BPUM di Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagaimana yang diuraikan oleh Khandaker & Khan dalam teori Model Rasional Implementasi Kebijakan, meskipun terdapat beberapa hambatan yang ditemukan, seperti proses cleansing data yang masih dilakukan secara manual, validitas dan kualitas data yang kurang memadai, kekurangan pada petunjuk pelaksanaan yang belum mengatur mengenai mekanisme validasi data antar lembaga, serta tumpang tindih dalam pembagian tugas antar aktor pelaksana kebijakan.

---

The existence of the COVID-19 pandemic has had a negative impact on the sustainability of Micro Enterprises throughout Indonesia, including the DKI Jakarta Province. The enactment of restrictive policies ultimately affects people's behavior and purchasing power. To overcome this problem, the Ministry of Cooperatives and SMEs issued a capital assistance policy through the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Regulation Number 02 of 2021 concerning Productive Assistance for Micro Enterprises (BPUM). This study aims to analyze the factors that influence the implementation of the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 02 of 2021 concerning Productive Assistance for Micro Enterprises (BPUM) in DKI Jakarta Province using the theory of the Rational Model of Policy Implementation proposed by Khandaker & Khan (2016 ). This study uses a post-positivist approach with in-depth interviews as the primary data source and literature study as a secondary data source. The results show that the implementation of BPUM policies in DKI Jakarta Province is influenced by factors as described by Khandaker & Khan in the theory of the Rational Model of Policy Implementation, although there are some obstacles found, such as the data cleansing process which is still done manually, validity and quality. Inadequate data, lack of implementation guidelines that have not regulated the mechanism for data validation between institutions, and overlapping in the division of tasks between actors implementing policies."