Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenyelenggaraan pasar temporer sebagai ruang temporer mendapat responpro dan kontra dari masyarakat kota Jakarta. Dengan karakternya yang mengubahsuatu sistem ruang kota dalam waktu tertentu, kehadiran pasar temporermengganggu penggunaan ruang regulernya. Adanya gangguan ini membuatrespon yang diberikan oleh Pemerintah Kota Jakarta terhadap penyelenggaraanpasar temporer seringkali berupa penertiban paksa yang berujung padadihilangkannya penyelenggaraan pasar. Meskipun begitu, Pasar TemporerKemang Utara mampu mempertahankan penyelenggaraannya hingga lebih darisepuluh tahun. Hal tersebut dikarenakan adanya negosiasi ruang sebagaipenyesuaian akan konflik-konflik yang muncul dari penyelenggaraan pasar.Praktik negosiasi ini menerapkan karakter kota yang baik, yakni partisipasi dankontrol, yang merespon keragaman dengan menerapkan hak terhadap ruang kota.Namun dalam kasus Pasar Temporer Kemang Utara yang terjadi di kawasanhunian di mana penghuni memiliki rasa kepekaan terhadap teritori yang tinggi,kontrol yang diterapkan merupakan kontrol terhadap teritori. Pemerintahkemudian menerapkan aturan yang sesuai dengan karakter ini dan membuatlegalitas yang dimunculkan terhadap penyelenggaraan pasar merespon kontrolteritori yang dimiliki oleh penghuni di kawasan. Dengan demikianpenyelenggaraan pasar temporer menjadi penerapan hak setiap pihak yangberpartisipasi dalam proses negosiasi ruangnya

---

ABSTRACTTemporary market as an implementation of temporary space has variety ofresponses given by Jakarta Citizens. With its characteristic that change the city‟sspatial system in some range of time, temporary market disturbs the regular use ofits location. This disturbance often leads the government to end up giving a forceto stop. However, Kemang Utara Temporary Market was able to maintain holdingthe event for more than ten years. This happened because there was spatialnegotiation as an adjustment of conflicts appeared. The practice of spatialnegotiation implemented characters of a good city which is participation andcontrol. These characteristics responded to the city‟s diversity character byimplementing the citizen‟s right to their city. In the case of Kemang Utaratemporary market which happened in a residential area, the control itself is animplementation of territory‟s control. As a matter of fact, Jakarta‟s governmentmade the rules as a response to this characteristic which led the legality of thetemporary market respond well to the high need of territory control of theresidents. To conclude, temporary market is seen as an implementation of rights tothe city space, implemented by the people who took participate in its spatialnegotiation process.;"

"Dengan intensitas perkembangan yang tinggi, salah satu masalah yang dihadapi DKI Jakarta saat ini adalah perubahan pemanfaatan ruang yang tidak terkendali. Kawasan Kemang di Jakarta Selatan adalah kawasan yang diarahkan sebagai kawasan perumahan pada dokumen Rencana Tata Ruang. Namun pada kenyataannya, kini pola kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan tersebut semakin bergeser menuju ke arah yang lebih komersial.Perubahan pemanfaatan ruang ini meningkatkan intensitas kegiatan dan berdampak pada menurunnya tingkat pelayanan prasarana pendukung yang pada awalnya ditujukan untuk pelayanan perumahan. Berbagai kegiatan yang berlangsung di wilayah penelitian berlangsung di luar asumsi perencanaan sehingga dampak Lingkungan akibat berubahnya pemanfaatan ruang ditelusuri berdasarkan fenomena yang terjadi dengan adanya perubahan tersebut. Dampak pada Lingkungan fisik yaitu kemacetan lalu lintas, meningkatnya limbah padat dan cair, dan kebisingan. Selain itu, secara sadar pelaku usaha juga menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan usahanya (free riders). Dampak pada Lingkungan sosial ekonomi adalah terjadinya konflik sosial, meningkatnya kesempatan kerja masyarakat dan penerimaan pemerintah dan pajak dan retribusi.Untuk mengakomodasi munculnya kegiatan-kegiatan usaha di kawasan ini, dengan tetap mempertahankan peruntukan utama Kawasan Kemang sebagai kawasan perumahan, Pemerintah DKI memberlakukan Kawasan Kemang sebagai Kampung Modern, yaitu kawasan permukiman yang terintegrasi dengan kegiatan usaha yang ada, agar kawasan permukiman tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan penghuninya sendiri. Akan tetapi, sampai saat ini masih banyak kegiatan usaha yang kelengkapan izinnya belum memenuhi syarat, masih bermunculannya tempat-tempat usaha Baru, dan masih adanya kegiatan usaha yang berlokasi di Luar kawasan yang diperbolehkan. Hal ini secara langsung melanggar peraturan hasil penyesuaian tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut sangat dibutuhkan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dan dapat diandalkan. Mengingat sudah banyaknya dokumen yang mengatur pemanfaatan ruang di Kawasan Kemang, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini menyangkut keefektifan institusi yang terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Kemang.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan evaluasi formatif pada keefektifan produk dan proses pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Kemang. Kriteria utama yang digunakan dalam evaluasi adalah kriteria keefektifan yang berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Penelitian dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan by product dan pendekatan by process. Pendekatan by product menilai keefektifan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui evaluasi keefektifan produk yang mengatur pemanfaatan ruang, dan pendekatan by process, menilai keefektifan institusi yang terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang dengan menganalisis proses dan prosedur pengendalian pemanfaatan ruang yang dijalankan oleh institusi tersebut.Dari sisi produk, pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Kemang dikatakan efektif, jika ketiga indikator yaitu pemanfaatan lahan, kegiatan penunjang perumahan, dan pemanfaatan ruang di lokasi yang diizinkan dapat dipenuhi. Dari sisi proses, pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Kemang dikatakan efektif, jika keenam indikator yaitu proses pelayanan IMB, proses pelayanan IPB, proses pelayanan izin UUG, proses pelayanan SKM, pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan, serta pelaksanaan tugas dan wewenang penertiban dapat dipenuhi.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa institusi yang terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang di Kemang belum efektif. Untuk penyempurnaan kinerja institusi terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Kemang, maka perlu dilakukan upaya untuk: 1) Melaksanakan up-grading atau peningkatan kualitas (capacity building) aparat institusi, terutama dalam hal pengaktifan monitoring dan pencegahan dampak; 2) Melakukan pemantauan, pendataan, dan pelaporan atas kegiatan pemanfaatan ruang secara menyeluruh dan periodik/rutin untuk mendapatkan basis data dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang; 3) Melakukan penajaman tugas pokok dan fungsi institusi yang terkait atau mengupayakan dibentuknya tim khusus yang secara formal berada dalam struktur kepemerintahan daerah dan resmi berwenang.

---

With its high intensity development, Jakarta is currently faced with the problem of uncontrolled change of spatial use. South Jakarta's Kemang is an area determined by the city Spatial Planning document for housing. However, facts show that the area had gradually been used for more commercial purposes.

The change in spatial use has resulted in higher level of activities and consequently lower level of service of the supporting facilities initially planned for residences. Various activities in the research area took place beyond what had been settled. Therefore, the environmental impacts due to the change of spatial use in Kemang were measured based on the phenomena resulting from such change. Impacts on the physical environment included traffic jams, increased volume of solid and liquid waste and higher level of noise disturbance. Business owners consciously acted as free riders by intentionally making use of public facilities. Impacts on socio-economic conditions were social conflicts, more employment opportunities for residents in the area and increased government revenues from taxes and levies.

In order to make room for new businesses in Kemang while maintaining its status as a residential area, Jakarta city administration has determined the area as a Kampung Modern (Modem Village), i.e. an area integrated with existing business activities to enable it to meet the needs of its residents. However, there are still many businesses with no proper business licenses, and new ones keep springing up despite the fact that these violate the revised city regulation. People have even set up their businesses outside permitted zones. To solve this problem, it is crucial to have effective and reliable control measures regarding the area spatial use. Since there are already many documents concerning spatial use in Kemang, this research focused on the effectiveness of institutions related to spatial use control in the area.

Using formative evaluation approach, the research assessed the effectiveness of the products and spatial use control in Kemang. The key criterion used was effectiveness. It had to do with whether an alternative had achieved the expected result or had reached the target of the action. By product and by process approaches were used. The by product approach measured the effectiveness of spatial use control by evaluating the product controlling spatial use in Kemang while the by process approach reviewed the effectiveness of institutions dealing with spatial use by analyzing the process and procedure of spatial use control implemented by these institutions.

In terms of product, spatial use control in Kemang would be considered to have been effective when the following three indicators, i.e. land use, housing supporting activities and spatial use in permitted locations had been in place. In terms of process, such control would be effective when six indicators such as building construction permit, building use permit, nuisance law permit and construction certificate applications as well as monitoring and control duties and responsibilities had been properly in place.

It can be concluded from the research results that the institutions dealing with spatial use control in Kemang had not been performing effectively. Improving the performance of institutions concerned with spatial use control in Kemang calls for: 1) Upgrading or building the capacity of the institutions' officers, particularly in monitoring implementation and impact prevention; 2) Monitoring, collecting data and preparing comprehensive and periodic/routine reports of spatial use activities to develop a database to support spatial use monitoring and controlling; 3) Enhancing related institutions' key responsibilities and functions with one institution authorized to monitor the implementation, or establishing a special team which will be within the formal regional government structure and given the official authority to perform spatial use control."

"Konsep permanence di dalam temporality sudah semakin relevan. Fokus skripsi ini adalah untuk mempelajari pemahaman akan temporary use di dalam urban space berdasarkan fenomena pengaplikasian temporary use di dalam kegiatan yang bersifat permanen. Skripsi ini bertujuan untuk merefleksikan pemahaman teoru dengan menghubungan kasus Pasar Kue Subuh Blok M. Data untuk studi kasus diperoleh dengan melakukan observasi dari cara pengguna bermanuver dalam pasar yang mengindikasikan adanya penggunaan temporary use. Hasil studi menunjukkan bahwa di dalam temporary use ada temporality dan permanence yang di indikasikan oleh adanya sifat portability, actions, dan time.

---

The concept of permanence within temporality has become more relevant in recent days. The focus of this thesis is to study the understanding of temporary use in urban space from the phenomena of having a temporary use within a permanent action of an event. The purpose of the study is to reflect the understanding of the theory by relating to the case in Pasar Kue Subuh Blok M. The data collected were gain by doing observation of the way people maneuver in the market indicating the appliances of temporary use and how the market took place in a temporary vacant space within a permanent environment. This phenomenon is seen mostly in Asian country where messy urbanism becomes a tactic of survival in the everyday flux. The study shows that in the temporary use there are temporality and permanence where the aspect of portability, actions, and time become important."

"Kebijakan pengembangan daerah reklamasi adalah bagian penting dari tata ruang kota Jakarta. Kebijakan reklamasi pantai utara Jakarta dalam rezim perkotaan hampir tidak ada yang diteliti oleh para scholar, termasuk dinamika rezim perkotaan dalam tata ruang kota pada kebijakan pembangunan reklamasi pantura Jakarta. Dalam teori urban rezim, ada tiga tipologi rezim kota. Pertama, rezim instrumental. Tujuannya adalah mewujudkan program dan motifnya ialah hasil. Kedua, rezim simbolik. Tipologi rezim yang memiliki motivasi untuk mengekspresikan politik rezim. Ketiga, rezim organik. Tujuannya yaitu mengabadikan status quo. Dalam rezim perkotaan, efektivitas kebijakan rezim dipengaruhi oleh tindakan kekuasaan aktor pada rezim perkotaan. Agar efektif, pemerintah harus memadukan kapasitas mereka dengan berbagai aktor non-pemerintah. Akan tetapi dalam kebijakan reklamasi pantura Jakarta, aktor non-pemerintah lebih khusus pengembang sangat dominan dalam mengambil kebijakan politik penyelenggaraan pembangunan kawasan reklamasi. Dominasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan reklamasi oleh pengembang menciptakan konflik politik dan ekonomi yang luas, antara masyarakat, aktor, dan negara. Dampak dari dinamika tersebut menyebabkan kebijakan tata ruang kota di Jakarta tidak efektif. Kesimpulan dalam penelitian ini menguatkan teori urban regime Clerence Stone. Bahwa dominasi politik merupakan bagian masalah yang utama setelah menyatukan kapasitas kekuasaan antar aktor pada rezim perkotaan.

---

The policy of developing reclamation areas is an important part of the spatial layout of Jakarta. The policy of reclamation of Jakarta in urban regimes is almost nothing that is researched by scholars, including the dynamics of urban regimes in urban spatial city on the development of reclamation in Jakarta. In the urban regime theory, there are three typologies of the city regime. First, the instrumental regime. The aim is to realize the program and the motive is the result. Second, symbolic regime. The typology of the regime which has the motivation to express the regime's politics. Third, the organic regime. The goal is to perpetuate the status quo. In urban regimes, the effectiveness of regime policies is influenced by acts of actor power in urban regimes. To be effective, the government must integrate their capacity with various non-government actors. However, in the Jakarta reclamation policy, non-government actors, especially developers, are very dominant in taking political policies in the implementation of the construction of reclamation areas. Domination in the planning and implementation of the construction of reclamation by the developer creates a broad political and economic conflict between the community, actors and the state. The impact of these dynamics has led to ineffective urban spatial planning policies in Jakarta. The conclusions in this study reinforce the urban theory of the Clerence Stone. That political domination is a major part of the problem after uniting power capacity between actors in urban regimes."

"Ruang publik dapat berfungsi sebagai latar tempat, ketika interaksi sosial terjadi sebagai ruang dialog di dalam ruang kota. Kota disuguhkan oleh kehadiran pedagang kaki lima, memperlihatkan koneksi antara aspek utama dan pendukung. Koneksi ini berupa mekanisme spasial antara formal-informal dan presence-absence di dalam ruang publik. Mekanisme spasial ini mengakibatkan adanya trasnformasi ruang, khususnya pada trotoar melalui proses negosiasi maupun translasi pedagang kaki lima (PKL). Mekanisme spasial ini menjadi ruang hibrid atau persilangan, yaitu ruang penghubung dari dua bagian atau binary opposition. Dalam studi ini, pedagang kaki lima (PKL) menggunakan trotoar di ruang kota, khususnya kawasan Haji Nawi, dekat stasiun MRT Haji Nawi yang merupakan kawasan perkantoran dan perdagangan. Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap mekanisme ruang dalam mengubah sebuah ruang menjadi thirdspace oleh pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima menggunakan elemen-elemen horizontal maupun vertikal di dalam ruang kota sebagai pembentuk ruangnya.

---

Public space is a setting than a backdrop, where social interaction occurs as a dialog communication in a city. The city is entertained by the presence of the street hawkers, which shows a connection between the primary and the supporter. This connection is a spatial mechanism between formal-informal and presence-absence in public space. Spatial mechanism occurs space transformation, specifically in a sidewalk through negotiation and translation by street hawkers, to be a hybrid space as a connective line between binary opposition. This study is about street hawkers takes place in the sidewalk next to the Haji Nawi MRTs station, which functionalized as office and commercial area. This study proposes an idea of space mechanism by the street hawkers to transform a space into thirdspace. The street hawkers use horizontal and vertical elements to as primary elements to their space."

"ABSTRAKElemen desain dan visual, sebagai stimulan, memegang peran penting dalam memengaruhi perilaku membeli konsumen. Namun, bukan hanya area ritel fesyen keseluruhan yang dapat bertindak sebagai penunjang aktivitas berbelanja, area kasir juga memegang peranan penting dalam menstimulasi perilaku membeli. Di dalam skripsi ini guna untuk mengetahui hubungan antara elemen desain visual, perilaku konsumen dan indera konsumen dalam kegiatan membeli di area kasir The Goods Dept Lippo Kemang Mall. Elemen desain dan visual yang berpengaruh dalam menstimulasi konsumen adalah visual merchandise, display, warna dan pencahayaan yang terbentuk dalam zonasi ruang ritel yang diaplikasikan ke area kasir untuk memunculkan persepsi dan kesan visual yang akan memberikan respons ke indera lainnya.

---

ABSTRACTDesign and visual elements, as stimulants, play an important role in influencing consumer buying activities. However, not just the whole fashion retail area that can act as a supporter of shopping activities, the cashier area also plays an important role in stimulating consumer buying activities. In order to acknowledge the consumer senses in buying activities in the cashier area of The Goods Dept Lippo Kemang Mall. The influence of visual and design elements in stimulating consumers are the visual merchandise, display, colors, and lighting formed in the zoning of retail space applied to the cashier area to elicit perceptions and visual impressions that will respond to other senses."

"Wanita sebagai kaum marjinal dianggap memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan pria sehingga ruang yang disediakan kota bagi mereka sangat sedikit jika dibandingkan dengan ruang yang disediakan kota bagi para pria. Dengan kata lain, ruang di dalam kota telah ter-gender dengan memihak kepada kaum pria. Padahal kota sebagai ruang berkegiatan seluruh masyarakat seharusnya tidak mengecualikan kaum marjinal seperti wanita dan tanggap terhadap kebutuhan wanita untuk bersosialisasi dan memperluas ruang kegiatannya yang sempit, yaitu hanya di dalam rumah. Permasalahan kurangnya ruang bagi para wanita berkegiatan di dalam kota akan penulis kaji dengan metode etnografi (observasi dan wawancara). Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah kota mampu memfasilitasi kebutuhan perluasan ruang kegiatan berdasarkan stratifikasi gender tanpa menghilangkan peran wanita dalam golongan masyarakat menengah ke atas. Studi kasus yang dipilih penulis adalah The Playground yang berhasil menyediakan ruang ter-gender yang memihak kepada wanita dengan fungsi sebagai ruang bermain anak sehingga ruang ini bukan memfasilitasi wanita untuk melepaskan perannya atau memaskulinkan diri, namun memfasilitasi wanita menjalankan peran sebagai ibu di ruang luar. Ruang ini juga berhasil karena penyediaan ruang-ruang berkumpul yang dinamis, bebas, namun private sehingga para ibu merasa aman dan nyaman selama menggunakan ruang tersebut.

---

Women as marginilized citizen are consider powerless compare to men, therefore public spaces that intentionally built for them are so rare. In other words, public spaces which always associated with men are also constructed (and re- constructed) by patriarchal society. But, city is a place where all people can gather and socialized, including secondary citizen ' such as women ' and facilitates them to fulfill their needs in socializing, mobilizing, and widening their closed (private) space at home. The lack of space for women is the focus of this study that will be identified with ethnographic methods (observation and interview). The purpose of this study is to find out the capability of the city to facilitate space for women based on gender stratification without ignoring women role specifically in high-end community. The case study that I choose is The Playground, which has successfully produces space for women because of the function can facilitates women to do their role as mothers but outside the house ' they are outside, but not changing their feminine role into masculine role like working, etc. Beside the function, The Playground also provides gathering spots with dynamic pattern, boundaries in between to create territory for the user, and no sirculation path that makes the user have the power to choose a path of her own."

"Penelitian dilakukan untuk mencari tahu kriteria ruang-ruang publik di kota Gorontalo yang dijadikan sebagai tempat rekreasi masyarakat. Penelitan ini dilakukan berdasarkan fenomena dari kegiatan masyarakat yang menjadikan beberapa ruang publik bukan dengan peruntukan kegiatan rekreasi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan rekreasi. Penelitan juga dikembangkan pada kondisi ruang terbuka dengan peruntukan rekreasi yang ada, untuk menunjukan kriteria-kriteria ruang terbuka yang berhasil. Peneletian ini dilakukan dengan metode deskriptif. Data penelitian dikumpulkan dari wawancara terhadap pengguna ruang terbuka, kuesioner, observasi serta dokumentasi yang dianalisis berdasarkan teori dari studi literatur. Hasil dari peneltian menunjukan adanya kriteria-kriteria khusus yang membuat masyarakat Kota Gorontalo tertarik untuk berekreasi di suatu ruang terbuka. Kriteria yang dimaksud adalah potensi kualitas ruang lingkungan sekitar berupa lingkungan alami, keadaan eksisting dan fasilitas yang ada di suatu ruang terbuka yang berdampak pada keberhasilan suatu ruang publik kota.

---

This research is conducted to reveal the criteria of public places in Gorontalo which are potential for the citizens’ recreational spot. This research is done based on the the citizens’ tendency to turn a public space, not meant to be a recreational spot, into one. To show the criteria of a successful open space, this research focuses on the open space with recreational utility. Research data are gathered by interview with open space users, questionnaires, observation and analised documentation based on theories and text studies.

Results shows specific criteria of an open space that attracts citizens of Gorontalo to recreate there. These criteria are the potential environment’s spatial quality which are natural environment, existing site, and facilities in open spaces that contribute to the success of an open city space."

"Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta dibangun sebagai infrastruktur pendukung Kota Ramah Anak, yang membutuhkan tempat bermain dan berekreasi, tempat kegiatan kreatif anak, ruang terbuka hijau, dan ruang kegiatan bersama anak dengan orang dewasa. Diperlukan sebuah kriteria RPTRA yang ideal untuk dapat mengoptimalkan peran RPTRA, khususnya di kawasan permukiman.Penelitian ini menggunakan mix method dengan lokasi penelitian pada 3 RPTRA di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Evaluasi dilakukan terhadap 3 faktor yaitu legalitas, kebutuhan dasar anak dan kebutuhan ruang publik. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa setiap kawasan permukiman memiliki karakteristik yang berbeda yang berpengaruh terhadap kriteria ideal sebuah RPTRA.

---

Child-Friendly Integrated Public Space (RPTRA) in Jakarta was initiated as a supporting infrastructure for Child Friendly City, which requires recreation area; place for creative activity, green open spaces, and space for children and adults activities. An ideal RPTRA criteria is required in order to optimize the role of RPTRA, particularly in settlement areas.

This study uses a mix-method at 3 study site in Kembangan Sub-district, West Jakarta. An evaluation conducted on 3 factors: legal; children basic needs; and needs of a public space. The results showed that each location has different characteristics that influence the ideal criteria for a RPTRA."

"Keramaian yang diakibatkan acara kota yaitu CFD (car-free day) yang berlangsung sementara pada Minggu pagi membuka kesempatan ekonomi untuk pedagang-kaki lima untuk melakukan apropriasi fungsi ruang dengan mengubah fungsi utama trotoar dan jalan di Sumenep. Fenomena ini adalah hasil campur tangan pedagang kaki-lima dalam membentuk ulang batas-batas pada Jalan Sumenep melalui produksi territory yang mereka lakukan yaitu, dengan menegosiasikan kehadiran mereka dengan kondisi eksisting Jalan Sumenep. Strategi dan Taktik yang mereka gunakan berperan dalam mengubah Jalan Sumenep menjadi zona yang flexible. Analisa pada produksi territorial oleh pedagang-kaki lima di Jalan Sumenep mengindikasi apropriasi sementara yang dilakukan pedagang kaki lima merupakan hasil dari praktik individual dan kolektif dengan menegosiasikan kebutuhan spasial diantara mereka sebagai sebuah komunitas dan menegosiasikan aturan-aturan yang berlaku. Penelitian ini akan menganalisa kontribusi dan respon pedangan kaki lima pada acara kota yang berlangsung sementara dalam produksi ruang, secara khusus pada produksi batas territorial.

---

The crowds from temporary city events of CFD (car-free day) on Sunday Morning open an economic opportunity for street vendors to temporarily appropriate the sidewalks and streets and shift the utilization of sidewalks and streets in Sumenep outside the primary usage. This occurs as a result of street vendor involvement in reshaping the boundaries through the production of territory to accommodate their activities by negotiating their presence with the existing condition. The strategy and tactics they used, transform Sumenep Street into a flexible and adaptable zone. An analysis of the territorial production of street vendors in Sumenep Street indicates the temporary appropriation of street vendors is a collective and individual practice through the negotiation of spatial needs among them as a community and the negotiation of rules. This paper will analyze the contribution and responses of street vendors to the temporary city events in the production of space through territorial production."