Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setiap pejalan kaki memiliki right to the city untuk menggunakan trotoar, tetapi trotoar justru digunakan untuk aktivitas lain yang menyebabkan ketidakadilan bagi pejalan kaki. Oleh karena itu, skripsi ini mencoba melihat keadilan spasial bagi pejalan kaki di ruang publik. Penulis memilih studi kasus di sekitar Terminal Depok dan Bundaran Hotel Indonesia saat Car Free Day yang dianalisis dengan teori keadilan spasial (Soja), produksi ruang (Lefebvre), dan spatial practice (de Certeau). Teori keadilan spasial digunakan sebagai dasar dalam melihat dan menganalisis studi kasus. Hal ini terkait dalam melihat praktek kesetaraan pada kehidupan sehari-hari dalam mewujudkan keadilan bagi pejalan kaki dalam konteks spasial di dalam ruang tersebut. Teori produksi ruang digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana ruang tersebut diproduksi, dan teori spatial practice digunakan untuk melihat dan menganalis perilaku user. Dari kedua studi kasus tersebut, ditemukan bahwa keadilan spasial dipengaruhi oleh praktek meruang dari setiap user sebagai bagian dari proses produksi ruang tersebut.

---

Each pedestrian has the right to the city to use the sidewalk, but the sidewalk was used instead for other activities which cause injustice to the pedestrian. Therefore, this thesis tried to look spatial justice for pedestrians in public spaces. The author chose case studies around Depok Terminal and the Bundaran Hotel Indonesia at Car Free Day which analyzed with the theory of spatial justice (Soja), the production of space (Lefebvre), and spatial practices (de Certeau). The theory of spatial justice is used as a basis for seeing and analyzing case studies. It is related to look the practice of equality in everyday life to create justice for pedestrians in a spatial context in these space. The theory of production of space is used to explain how these space is produced, and the theory of spatial practice is used to look and analyze user behavior. From both the case studies, it was found that spatial justice influenced by the spatial practice of each user as part of the process of these production of space."

"Sudah 50 tahun lebih Perencanaan Penataan Ruang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Namun sampai saat ini belum dapat dinyatakan telah berhasil diterapkan secara efektif dan optimal, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Situasi ini termasuk kawasan pembangunan strategis nasional seperti Kawasan Jabodetabekjur. Masalah ini diteliti dalam perspektif kelembagaan penataan ruang. Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis penataan kelembagaan (institutional arrangment) untuk memahami kemampuan merealisasi kebijakan perencanaan penataan ruang terkait dan pilihan publik (public choice) untuk memahami dinamika pembangunan satu kawasan. Selain itu juga mekanisme perwujudan aspirasi masyarakat serta pemahaman teoritis penataan ruang menggunakan basis teori ruang dan organisasi ruang. Untuk memahami secara mendalam (eksploratif) kompleksitas dan dinamisnya permasalahan pembangunan ini maka digunakan penelitan kualitatif dengan menggunakan Kawasan Metropolis Jabodetabekjur sebagai studi kasus. Pilihan metode ini didasari oleh orientasi pemikiran penelitian pada interpretivisme atau konstruksivisme sebagai bagian kerangka pemikiran post-positivisme. Orientasi pemikiran ini mengarahkan pada proses penelitian berturut-turut melakukan konstruksi teoritis, dekonstruksi melalui kajian kondisi eksisting, dan rekonstruksi konsep alternatif sistem kelembagaan penataan ruang.Dari hasil dekonstruksi terhadap kondisi eksisting Kawasan Jabodetabekjur dan eksplorasi kondisi kapasitas kelembagaan serta mengkaji dari prinsip-prinsip Good Governance menunjukkan bahwa rencana penataan ruang tidak terrancang dengan tepat fungsi dan dapat diimplementasikan secara efektif, diantaranya ditandai dengan munculnya urban sprawl. Demikian pula dengan peran dan fungsi BKSP Jabodetabekjur yang sudah tidak lagi efektif sebagai lembaga yang berfungsi sebagai koordinator. Untuk itu dalam mengelola kawasan Metropolis Jabodetabekjur ini diperlukan peningkatan kekuatan otorita dengan membentuk lembaga semacam Dewan Metropolis yang ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat termasuk kategori Badan Ekstra Struktural. Dewan ini pada dasarnya terbagi atas dua unit yakni urusan yang mendasar yaitu unit yang mengatur terdiri dari para pemangku kepentingan dari pihak wakil pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangkukepentingan utama lainnya. Sementara itu unit kedua adalah satuan kerja pelaksana pembangunan. Dewan Metropolis Jabodetabekjur ini dikepalai oleh seorang gubernur dan memiliki otoritas mengelola wilayahnya, diantaranya yang prinsipiil adalah menetapkan dan mengangkat walikota atau bupati seperti yang diterapkan di provinsi DKI Jakarta. Ruang lingkup Dewan Metropolis memiliki ruang lingkup kerja utamanya adalah merumuskan rencana pembangunan penataan ruang dan sektor pembangunan strategis yang terkait dengan urusan lintas batas antar daerah. Dewan Metropolis ini merupakan kombinasi dari konsep lembaga otoritas Metropolis (Metropolitan) tingkat tinggi dan place bounded institution.

---

Over the last 50 years, the Government of Indonesia have applied spatial planning. Almost all spatial planning have not successful implemented effectively yet, either at, either at national or local level development. A similar situation also occurred in Strategic Regional Development, such as Kawasan Jabodetabekjur. This problem is scrutinized through policies and institutional arrangement perspectives of spatial planning implementation. Basically it use institutional, public choice, and spatial organization theory for understanding its dynamic problems of regional development. Moreover, a spatial theory and its spatial organization approach were applied to have better understanding of decision making on how the spatial planning policy being formulated and implemented in fulfilling public and development demand. In order to overcome the complexity and dynamic of regional development then this research apply a qualitative approach and Jabodetabekjur Metropolis area as its case study. As a post positivism research, it is applied on interpretivism and constructivism perspectives which has research steps as follows: constructing , deconstructing, and reconstructing. The restructuring of an alternative concept or theory of mainly spatial development institutional arrangement. By having the decontruction process it is found that spatial plan is not well constructed and implemented.It is shown by the emerging of urban sprawl phenomena within the Jabodetabekjur area. While by using good governance principles for understanding organization capabilities, it is also found that BKSP jabodetabekjur (Development Collborative Board for Jabodetabek Area) is unsuccessfully implemented its role and function as development coordinator board. Therefore, an alternative stronger powerfull institution and capacity such Metropolis (Metropolitan) Council. The Metropolis Council should be established under a higher and stronger Law. In terms of Indonesia?s institutional government system, the Metropolis Council is categorized as an Extra Structural Institution (at national level) and lead by governor similar to DKI Jakarta government structure. There are two main units under the Metropolis Council. First, unit for regulating which is consist of main stakeholders including central government, local governments as well as their legislative representation, and other major stakeholders. While the second unit is Implementing Body which is consist of a combinations of professionals and government employees. The Metropolis Council scope of works mainly on making Jabodetabekjur spatial plan and implementing Jabodetabekjur strategic development scheme which bounding with local cross border affairs. The Jabodetabek Metropolis Council is basically refer to a combination of High Level Metropolitan Authority and Place Bounded Institution concepts."

"Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi hanya berjumlah sekitar 14,46% yang belum dapat mencapai target 20% runtuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik serta dibutuhkan pendanaan untuk pembebasan lahan persil bidang tanah sebesar Rp. 2.261.748.181.458.400 untuk pembebasan lahan persil bidang tanah pada Tipe Hak Guna Bangunan, Hak Milik, dan Hak Lain guna Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dengan mengacu kepada sampel sebaran NJOP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018. Besaran Penggunaan Lahan pada tahun 2019 terdapat fungsi yang dapat diasumsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) proporsi luasan menjadi sebesar 14,33% juga masih dibawah batasan target 20 persen untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik. Dalam menentukan prioritas Ruang Terbuka Hijau (RTH) diresmikan kriteria berdasarkan variabel Suhu Permukaan, Index Kerapatan Vegetasi, Index Kerapatan Bangunan dan Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Didapatkan 101 Lokasi Prioritas Ruang Terbuka Hijau (RTH).

---

Based on the Detailed Spatial Planning and Zoning Regulations, only around 14.46% have not been able to achieve the 20% target for Public Green Open Space and funding is needed for land acquisition for parcels of land amounting to Rp. 2,261,748,181,458,400 for land acquisition for parcels of land in the Type of Building Use Rights, Ownership Rights, and Other Rights for Public Green Open Space by referring to the sample distribution of the DKI Jakarta Province NJOP in 2018. The amount of land use in 2019 is the function that can be assumed as Green Open Space the proportion of the area to 14.33% is also still below the target limit of 20 percent for Public Green Open Space. In determining the priority of Green Open Space criteria were inaugurated based on the variables of Surface Temperature, Vegetation Density Index, Building Density Index and Green Open Space Classification. Obtained 101 Priority Locations of Green Open Space.

"

"ABSTRAKSkripsi ini berusaha melihat relasi yang terjadi antara Pemerintah DKI Jakarta dengan PT Summarecon pada penggunaan Ruang Terbuka Hijau RTH dalam skema Rencana Umum Tata Ruang RUTR 1985 ndash; 2005. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penggunaan data primer dan sekunder. Temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa ada penyimpangan pemanfaatan lahan di kecamatan Kelapa Gading. Penyimpangan ini mengubah zona resapan air dan tadah hujan dalam RUTR 1985 ndash; 2005 menjadi kawasan pemukiman kelas menengah dan atas pada Rencana Tata ruang dan Wilayah RTRW 2010 ndash; 2030 dan kawasan sentra primer pada RTRW 2010 ndash; 2030. Penyimpangan ini terjadi atas hasil interaksi pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan PT Summarecon. Perubahan ini memicu munculnya permasalahan di kecamatan Kelapa Gading.Kata Kunci : Ruang Terbuka Hijau RTH ; PT Summarecon; Pemerintah DKI Jakarta; Relasi.

---

ABSTRACT

This thesis seeks to see the relation between DKI Jakarta government and PT Summarecon on the use of Green Open Space RTH in General Spatial Plan scheme RUTR 1985 2005. This research uses qualitative method with primary and secondary data usage. The findings in this study show that there are deviations of land use in Kelapa Gading sub district. This deviation changed the water catchment area and rainfed zones in RUTR 1985 2005 into middle and upper class residential areas in Spatial and Regional Plans RTRW 2010 2030 and primary centers in RTRW 2010 2030. These deviations occurred on the results of government interaction between the province of DKI Jakarta with PT Summarecon. This change triggered the emergence of problems in Kelapa Gading district.Keywords Green Open Space RTH PT Summarecon Government of DKI Jakarta Relation"

"Tingginya Land Surface Temperature (LST) di perkotaan yang mengakibatkan terjadinya fenomena Urban Heat Island (UHI). Penghijauan dianggap sebagai salah satu upaya mitigasi yang efektif dalam mencegah fenomena UHI di wilayah perkotaan karena lahan bervegetasi memiliki kemampuan untuk menurunkan suhu. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dijadikan salah satu elemen yang dimanfaatkan untuk mitigasi perubahan iklim perkotaan. Penghijauan melalui RTH efektif dalam menurunkan suhu dan memitigasi dampak UHI di perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana efektivitas RTH di Kota Depok dalam menurunkan suhu lingkungan di sekitar area perkotaan yang padat bangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui penginderaan jauh dan didapatkan 30 sampel RTH. Radius buffer RTH ditentukan menggunakan metode Equal Radius. Data dianalisis menggunakan analisis statistik untuk mengetahui korelasi antara karakteristik RTH, komposisi tutupan lahan, kerapatan vegetasi, dan kerapatan bangunan terhadap nilai Greenspaces Cool Island Intensity (GCII) dan analisis spasial untuk menjelaskan keadaan di dalam dan di sekitar RTH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik RTH, komposisi tutupan lahan, kerapatan vegetasi, dan kerapatan bangunan memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap nilai GCII. Kesimpulan dari penelitian ini adalah RTH dapat mempengaruhi penurunan suhu permukaan untuk lingkungan di sekitarnya.

---

The high Land Surface Temperature (LST) in urban areas has resulted in the Urban Heat Island (UHI) phenomenon. Greening is considered as one of the effective mitigation efforts in preventing the UHI phenomenon in urban areas because vegetated land has the ability to reduce temperature. Green Open Space (RTH) can be used as one of the elements utilized to mitigate urban climate change. Greening through Greenspaces is effective in reducing temperature and mitigating the impact of UHI in urban areas. The purpose of this study is to understand the extent to which the effectiveness of Greenspaces in Depok City in reducing environmental temperatures around urban areas that are densely built. The method used in this study is a quantitative approach. Data were collected through remote sensing and 30 green space samples were obtained. The RTH buffer radius was determined using the Equal Radius method. Data were analyzed using statistical analysis to determine the correlation between RTH characteristics, land cover composition, vegetation density, and building density to the value of Greenspaces Cool Island Intensity (GCII) and spatial analysis to explain the situation in and around RTH. The results showed that the characteristics of RTH, land cover composition, vegetation density, and building density have a significant positive relationship to the value of GCII. The conclusion of this study is that Greenspaces can influence the reduction of surface temperature for the surrounding environment."

"Secara yuridis, terdapat permasalahan hukum dimana Situ Kayu Antap yangberlokasi di kota Tangerang Selatan memiliki ketidaksesuaian pada pemanfaatanruangnya yaitu terjadi penerbitan hak atas tanah tanpa disertai hasil analisis ataukajian atas data fisik dan data yuridis yang relevan, sehingga perlu dilakukanpengendalian terhadap pemanfaatan ruang pada kawasan situ di wilayah kotaTangerang Selatan tersebut dalam perspektif hukum tanah nasional. Jenis penelitiandalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadapasas hukum, teori hukum, konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yangberhubungan dengan penelitian ini. Teori, asas dan konsep hukum tersebutdigunakan untuk menentukan bahwa lokasi Situ Kayu Antap merupakan sumber airpedalaman di wilayah kota Tangerang Selatan yang ditetapkan sebagai salah satuKawasan Strategis Nasional dan merupakan kawasan lindung yang harusdilestarikan keberadaannya demi kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu penataanruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terhadap Situ Kayu Antap harusdiperhatikan agar mampu dikembalikan pada fungsi yang sebenarnya. Adapunsalah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan ketentuanpenataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lindung situ sesuaiketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian penulis, PT.Hana Kreasi Persada yang saat ini memiliki Hak Guna Bangunan atas kawasan SituKayu Antap dapat dicabut hak atas tanahnya atas dasar kepentingan umum dandapat diberikan ganti rugi oleh pemerintah kota Tangerang Selatan berdasarkanketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

---

Juridically, there is a legal problem in the Situ Kayu Antap, located in the South

Tangerang City, that has a mismatch within the use of its space. These kind of

mismatch has supported by the establishment of the land right without the result of

analysis or review of relevant physical and juridical data. So it is necessary to

controlling the use of the Situ Area in the South Tangerang City and to examining

its method by using the perspective of national land law. The type of the juridical

research method used by the author is normative legal research. This juridical

research uses the legal principle, legal theory, legal concept and statutory

regulations related to this research. These legal theories, principle and concept are

used to determine that the Situ Kayu Antap’s location is the one of water resources

in the interior of South Tangerang City which is designated as one of the National

Strategic Areas wherein its existence must be preserved for the people welfare.

Therefore, spatial planning and the control of spatial utilization of Situ Kayu Antap

must be enforced and considered so that it can be returned to its actual function and

its normal condition. The one of the ways to do such action is to implements the

spatial planning provisions and controls the utilization of Situ Area in accordance

with the applicable laws and regulations. Based on the author’s research, PT. Hana

Kreasi Persada that currently has a Building Rights Title over the Situ Kayu Antap

area, can have its land rights revoked by the government based on the public interest

and can be compensated by the South Tangerang City government if its meets the

requirements based on the applicable laws and regulations"

"Grafiti merupakan seni urban yang sangat terkait dengan dimensi spasial, dengan para penulisnya terlibat dalam pengambilan dan pembuatan ruang kota dengan menggunakan dinding-dinding kota sebagai kanvasnya. Melalui penggunaan konsep perilaku spasial dalam geografi, penelitian ini mencakup dua aspek utama: bagaimana persepsi penulis grafiti memengaruhi pemilihan lokasi, dan bagaimana pemilihan lokasi berkaitan dengan gaya penulisan para penulis grafiti di Jakarta Selatan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, temuan menunjukkan bahwa, di Jakarta Selatan, penulis grafiti memiliki persepsi terhadap lokasi yang akan mereka pilih untuk melancarkan aksinya, yang dapat dibagi menjadi dua kategori: lokasi santai dan lokasi menantang. Lokasi santai dipilih untuk gaya penulisan yang rumit dan kompleks karena kondisi yang minim gangguan dan risiko penghapusan oleh pihak berwenang. Sebaliknya, lokasi menantang dipilih untuk gaya penulisan tanda tangan dasar, penulisan cepat bergaya gelembung, dan gaya blok besar. Persepsi terhadap lokasi yang menantang ini didorong oleh motivasi berupa pencapaian adrenalin, dengan pertimbangan pada lokasi yang menawarkan tantangan dan visibilitas tinggi. Namun, tidak semua penulis grafiti memenuhi kriteria spesifik ini, melainkan memiliki preferensi yang berbeda dan penyesuaian dengan lokasi yang tersedia.

---

Graffiti is an urban art form intrinsically linked to spatial dimensions, with its writers engaging in the appropriation and creation of urban spaces using city walls as their canvas. By applying the concept of spatial behavior in geography, this research addresses two main aspects: how graffiti writers' perceptions influence location selection, and how location choice is related to their writing styles in South Jakarta. Employing a qualitative approach through in-depth interviews and participatory observation, the findings reveal that, in South Jakarta, graffiti writers have specific perceptions of the locations they select for their activities, which can be categorized into two types: relaxed locations and challenging locations. Relaxed locations are chosen for intricate and complex writing styles due to the minimal disturbances and low risk of removal by authorities. Conversely, challenging locations are selected for basic tag writing, quick bubble-style writing, and large block styles. The perception of these challenging locations is driven by motivations such as achieving an adrenaline rush, considering locations that offer both challenges and high visibility. However, not all graffiti writers meet these specific criteria; instead, they have different preferences and adaptations to the available locations."

"ABSTRAKGenerasi Y atau yang lebih sering dikenal sebagai millennials, memasuki tingkatan usia adulthood sejak awal abad ke-21. Mereka adalah golongan masyarakat yang saat ini kehadirannya sangat signifikan di dunia kerja. Globalisasi dan berkembangnya industri 4.0 menjadi pengaruh utama dalam pembentukan karakter generasi tersebut. Keduanya telah mengubah bagaimana mereka bermasyarakat. Karakter ini pun tercerminkan pada kehidupan kerja mereka dalam bentuk collaboration dan cooperation. Hal inilah yang kemudian menyebabkan coworking space hadir menjadi sebuah tren global. Coworking space mulai muncul sebagai manifestasi dari adaptasi generasi milenial dalam dunia kerja. Berjalan dengan prinsip shared knowledge, keberadaan coworking space membutuhkan kedekatan (proximity) dengan satu sama lain. Hal ini berdampak pada organisasi spasial coworking space di kota yang memiliki kecenderungan untuk berkonsentrasi pada suatu wilayah tertentu, terutama pada wilayah klaster industri eksisting. Fenomena ini disebut juga aglomerasi ekonomi atau spatial clustering.Di Indonesia, kemunculan coworking space pada klaster industri masih menjadi hal yang baru. Jika dibandingkan dengan klaster industri maju seperti Silicon Valley atau Boston Innovation District, Indonesia masih berada pada tahap awal perkembangannya. Dengan berefleksi pada kedua klaster tersebut dan dengan teori pendukung seperti teori aglomerasi, proximity, dan klaster dan innovation district penelitian ini akan membahas bagaimana klaster yang terdiri dari coworking space tersebar di Jakarta, posibilitasnya untuk berkembang menjadi sebuah innovation district dan pengaruh keduanya terhadap struktur ruang kota.

---

ABSTRACTY generations, or better known as the millennials, reach their adulthood in the early 21st century. They are currently the most significant addition in work place. Globalization and industry 4.0 development are the biggest external factors that shaped their character. Both of them has changed the way millennials live as a part of the society. This characters are reflected in work place in a form of collaboration and cooperation. It is further become the main reason why coworking spaces are now a global trend. Coworking spaces exist as a manifestation of millenials adaptation in work force. With its shared-knowledge based system as the main concept, coworking spaces need a certain proximity with one another. It is have an impact on coworking spaces spatial organization that has the tendency to concentrated in a certain area, particularly in existing industrial cluster. This phenomenon is often called economic agglomeration or spatial clustering. The emergence of coworking spaces and the phenomenon of agglomeration economies are most likely occured simultaneously in urban environment. It is also occurred in Indonesia. However, it is still in its early development compared to Silicon Valley or Boston Innovation District. Reflecting on those two successful clusters and based on current development studies on agglomeration economies, proximity, and cluster, this paper will further discuss about coworking space and existing industrial cluster spatial relation and its impact on city spatial structure."

"RTH seringkali masih dikalahkan oleh berbagai kepentingan lain dan berorientasi pada pembangunan fisik untuk kepentingan ekonomi. Konsep RTH Jakarta sesuai dengan peraturan sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 adalah sekitar 30% dari luas wilayah, namun sampai saat ini DKI Jakarta hanya mampu memenuhhi 9%. Disebutkan juga dalam Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan selanjutnya disebut RTHKP bahwa luas ideal RTHKP adalah 20% dari luas wilayah perkotaan, yang mencakup RTHKP publik dan privat. Keberhasilan penyediaan RTH di wilayah Jakarta Khususnya Jakarta Selatan juga harus didukung dengan kebijakankebijakan pemerintah daerah yang berbatasan dengan wilayah selatan Jakarta. Tanpa adanya koordinasi yang seimbang atar pemerintah daerah tentu saja tujuan dari penyediaan RTH ini tidak dapat terlaksana dengan sempurna. Bentuk Penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Normatif. Tipe Penelitian dapat dilihat dari berbagai sudut, namun dalam penelitian ini dilihat dari pemaparan yang dilakukan secara mendalam, yaitu penelitian ekplanatoris. Penyediaan RTH di setiap kota dilakukan melalui tahap-tahap pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di setiap kota mempunyai kendala tersendiri sesuai dengan perkembangan di setiap kota. Kendala tersebut berdampak pada penyediaan RTH di wilayah Jakarta Selatan. Pentingnya sinkronisasi kebijakan pemerintah satu dengan yang lainnya diharapkan meminimalisasi terjadinya tumpang tindih perizinan pembangunan yang dilakukan disetiap kota. Upaya pemerintah untuk meminimalisasikan dampak yang timbul salah satunya adalah dengan membuat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai RTH itu sendiri. Namun, ini dirasa belum cukup. Masyarakat dan pihak swasta pun harus turut serta dalam mendukung penyediaan RTH.

---

RTH often still defeated by various other interests and physical development oriented to economic interests. RTH concept Jakarta accordance with appropriate regulations Bylaw No. 1 of 2012 on Spatial Planning 2030 is approximately 30% of the area, but to date only able Jakarta memenuhhi 9%.Also mentioned in the material in the State Regulation No. 1 of 2007 on Spatial Planning of Urban Green Open Areas hereinafter RTHKP that RTHKP ideal area is 20% of the urban area, which includes public and private RTHKP. The success of the provision of green space in South Jakarta Jakarta particular must also be supported by local government policies that borders the south of Jakarta. Without the coordination of local government that balanced Atar course the purpose of the provision of green space can not be done perfectly. The study used the form Normative Research. Type of research can be seen from various angles, but in this study was seen from the in-depth exposure, ie ekplanatoris research.

Provision of green space in each city through the stages of land acquisition as stipulated in Government Regulation No. 71 Year 2012 on Implementation of Land for Public Interest. Implementation of land acquisition for public interest in every city has its own constraints in accordance with the developments in each city. Such constraints have an impact on the provision of green space in South Jakarta. The importance of government policy synchronization with each other are expected to minimize the overlap permitting the construction is done in every city. Government's efforts to minimize the effects one is to make regulations governing the green space itself. However, this is still not enough. Society and the private sector must take part in supporting the provision of green space."