Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian prosedur pengadaan barang/jasa pada Kementerian Sekretariat Negara dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Selanjutnya Penulis mencoba menganalisis sistem pengendalian internal pengadaan barang/jasa berdasarkan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan analisis deskriptif metode kualitatif. Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan semua prosedur dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kementerian Sekretariat Negara juga telah menjalankan seluruh komponen pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dalam hal pengadaan barang/jasa dengan baik. Namun masih terdapat kelemahan sistem pengendalian internal pada unsur pemantauan

---

ABSTRACTThis study aimed to analyze the suitability of the procurement of goods / services at the Secretariat of State with the Ministry of Presidential Decree Number 54 Year 2010. Further author tries to analyze the internal control system of procurement of goods / services based on the elements of Government Internal Control System as stipulated in Government Regulation No. 60 of 2008. this research is a case study using qualitative descriptive analysis method. Ministry State Secretary has done all the procedures in the procurement of government goods / services in accordance with Presidential Decree Number 54 of 2010 on the Procurement of Government Goods / Services. The Ministry of State Secretariat has also been running all components of internal control in accordance with Government Regulation No. 60 of 2008 in terms of procurement of goods / services to the well. However, there are still weaknesses in the internal control system monitoring element."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi desain pengendalian internal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada Kementerian HNY. Evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan kerangka pengendalian internal COSO 2013. Penelitian dilatarbelakangi oleh hasil pemeriksaan BPK tahun 2021 yang mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan pengendalian internal salah satunya pada kegiatan pengadaan barang/jasa. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan 5 komponen yang dijabarkan ke dalam 17 prinsip pengendalian internal COSO 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan yang teridentifikasi pada seluruh komponen pengendalian internal dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Kementerian HNY. Hal ini membuktikan bahwa komponen pengendalian internal yang saat ini berjalan belum efektif mengatasi permasalahan yang ada.

---

The objective of this study is to evaluate the internal control design in the government procurement of goods/services at the Ministry of HNY. The evaluation is conducted based on the internal control – integrated framework COSO 2013. The research is motivated by the findings of the BPK examination in 2021, which revealed various issues pertaining to weaknesses in internal controls, specifically in the procurement of goods and services. This study adopts a case study design and utilizes a descriptive research method. Data collection is carried out through an extensive literature review, interviews, documentary analysis, and observations. The collected data is subsequently analyzed in accordance with the 17 principles derived from the underlying 5 components of internal controls outlined in the COSO 2013 framework. The research findings indicate the identification of weaknesses across all components of the internal control system in the procurement of goods and services at the Ministry of HNY. This substantiates the contention that the existing internal control components have yet to effectively address the prevailing issues."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dijalankan di Kementerian XYZ dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk mengoptimalkan pengendalian internal pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah diterapkan. Penelitian ini dilatarbelakangi karena rendahnya indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa serta temuan hasil audit berupa kelebihan pembayaran dan keterlambatan pekerjaan di tahun 2020 pada Kementerian XYZ. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari melalui studi kepustakaan dan wawancara kepada Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen dan auditor internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan pengendalian internal pada komponen penilaian risiko dan kegiatan pengendalian dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada komponen penilaian risiko, kelemahan disebabkan Kementerian XYZ belum menjalankan identifikasi dan analisis risiko. Pada komponen kegiatan pengendalian, kelemahan disebabkan kegiatan pengendalian yang ada belum berbasis risiko sehingga reviu kinerja atas instansi, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian fisik atas aset, pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, dan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya masih belum efektif mengatasi risiko yang ada.

---

The purpose of this research is to evaluate the implementation of internal control system in government procurement of goods and services at XYZ Ministry and give recommendations in ways to optimize its internal control. This research is based on the fact that low of goods and services procurement governance index and audit findings in the form of overpayments and work delays in 2020. The method of this research is descriptive analysis in the form of case study. The data were obtained from library research and interviews with respondents such as Procurement Officer, Commitment-Making Officer and internal auditor. The results showed that still found the weaknesses in risk assessment and control activity component. In risk assessment component, the weaknesses come from XYZ Ministry has not carried out risk identification and risk analysis. In control activity component, the weaknesses are caused by existing control activities are not yet based on risk, so performance review of agencies, development of human resources, physical control over assets, segregation of duties, authorization of important transactions and events, accurate and timely recording of transactions and events, and accountability for resources and records have not been effective in overcoming the existing risk."

"Tesis ini membahas implementasi sistem pengendalian intern pemerintah di Sekretariat Wakil Presiden. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi sistem pengendalian intern pemerintah pada Sekretariat Wakil Presiden berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil analisis kualitatif deskriptif yang diperkuat dengan kuesioner diperoleh kesimpulan bahwa secara umum Sekretariat Wakil Presiden telah melaksanakan seluruh unsur-unsur SPIP, serta strategi yang dipilih dan diterapkan Sekretariat Wakil Presiden dalam implementasi SPIP telah membawakan pencapaian yang secara umum baik namun belum mencapai hasil yang efektif. Hasil penelitian merekomendasikan perlu dilakukan perbaikan unsur penilaian risiko dengan pemetaan risiko yang komprehensif, dengan melibatkan BPKP sebagai pembina implementasi SPIP di Setwapres; perlu dilakukan komunikasi terhadap area-area kristis, yang kritis terhadap perubahan peta risiko; perlu dilakukan kegiatan penyerapan pandangan atas permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan koordinasi antar unit di Setwapres, khususnya berkaitan dengan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi; perlu assesment dalam struktur organisasi; perlu penyusunan pola mutasi dan promosi serta pola karir pejabat dan pegawai di Setwapres yang dilakukan secara transparan; perlu diciptakan suatu metode untuk mengetahui kepuasan stakeholder Setwapres; menciptakan sistem kerja reward tinggi yang linier dengan output kinerja; serta perlu adanya peningkatan kapasitas APIP secara reguler untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas APIP dalam mengawal implementasi SPIP di Setwapres.

---

This thesis is focused on evaluating the implementation of the internal control system within the Secretariat of the Vice President based on Government Regulation No. 60 of 2008 regarding internal control systems of government. The method applied in this research is qualitative descriptive. Based on the results of qualitative descriptive analysis reinforced with questionnaires, it is concluded that generally the Secretariat of the Vice President has been implementing all elements of internal control system (SPIP). Strategies developed and applied by the secretariat in implementing SPIP have resulted in generally good performance, but not effective one yet.

The results of this study leave with some recommendations. First, the secretariat needs to improve its elements of risk assessment with comprehensive risk mapping by involving Development Finance Comptroller (BPKP) serving as umbrella organization for SPIP implementation. Second, it needs comprehensive communication within critical areas, particularly on risk mapping. Third, brainstorming on issues involved in the coordination among units in the secretariat is essential, particularly with respect to overlapping duties and functions. Fourth, the secretariat needs to evaluate its organizational structure. Fifth, it is vital for the secretariat to develop a transparent internal civil service's career development, especially on promotion and transfer. Sixth, a method to identify the secretariat?s stakeholders should be developed. Seventh, a working system with high rewards for best performance should be developed. Eighth, there should be capacity building for Government Internal Oversight Body (APIP) officials held regularly to improve their understanding and performance in enforcing the implementation of SPIP in the secretariat"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengendalian internal atas pengelolaan perjalanan dinas pada Sekretariat Jenderal Kementerian ABC. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum memadainya pengendalian internal atas pengelolaan perjalanan dinas di Sekretariat Jenderal Kementerian ABC karena terdapat temuan perjalanan dinas dari Badan Pemeriksa Keuangan. Pengendalian Internal atas Pengelolaan Perjalanan Dinas yang dilakukan Manajemen, Tim Penilai dan Tim Reviu menilai bahwa pengendalian internal atas pengelolaan perjalanan dinas telah memadai untuk dapat meminimalisasi terjadinya penyimpangan, namun di sisi lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan terjadinya penyimpangan. Penelitian ini menggunakan kriteria pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagai alat evaluasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan penelitian kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui reviu dokumen dan wawancara dengan beberapa pegawai di Sekretariat Jenderal Kementerian ABC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal atas pengelolaan perjalanan dinas di Sekretariat Jenderal Kementerian ABC telah efektif. Namun implementasi pengendalian internal atas pengelolaan perjalanan dinas tersebut belum maksimal karena identifikasi risiko yang tidak lengkap dan belum ada pengendalian yang memadai untuk memitigasi risiko tersebut. Selain itu adanya kelemahan dalam melakukan pengendalian internal tingkat entitas dan pengendalian utama teknologi informasi dan komunikasi turut memengaruhi pengendalian internal atas pengelolaan perjalanan dinas di Sekretariat Jenderal Kementerian ABC.

---

This research aims to evaluate internal control over the management of official travel at the Secretariat General of the ABC Ministry. This research was motivated by inadequate internal control over the management of official travel at the Secretariat General of the Ministry of ABC due to findings of official travel from the Financial Audit Agency. Internal Control over the Management of Official Travel carried out by Management, the Assessment Team and the Review Team assesses that the internal control over the management of official travel is adequate to minimize the occurrence of irregularities, but on the other hand, the Financial Audit Agency still finds irregularities. This research uses the criteria in Minister of Finance Regulation Number 17 of 2019 concerning Internal Control over Financial Reporting as an evaluation tool. The method used in this research is a case study with qualitative research approach. Research data was obtained through document reviews and interviews with several employees at the Secretariat General of the ABC Ministry. The research results show that internal control over the management of official travel at the Secretariat General of the ABC Ministry is effective. However, the implementation of internal controls for managing official travel has not been optimal because risk identification is incomplete and there are no adequate controls to mitigate those risks. Apart from that, there are weaknesses in carrying out internal control at the entity level and the main control of information and communication technology which also affects the internal control over the management of official travel at the Secretariat General of the ABC Ministry."

"Penelitian ini berfokus kepada Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Studi Kasus Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Kota Adminsitrasi Jakarta Utara. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian dilakukan dengan observasi, wawancara dan Internal Control Questionnaires terhadap Pejabat dan panitia pengadaan barang dan jasa serta pihak yang terkait dengan proyek pembangunan jalan dan jembatan di kota adminsitrasi Jakarta Utara. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengendalian pada proses pengadaan barang dan jasa di proyek pembangunan jalan dan jembatan kota administrasi Jakarta Utara telah memenuhi lima unsur pengendalian internal.

---

This study focuses on Government Internal Control System Analysis on Implementation of Procurement of Goods and Services. Case Study: Road and Bridge Improvement Project of North Jakarta City Administration. This study is a qualitative research method.

Research is done by observation, interviews and questionnaires to the Officer who deals with the activity (PPTK) and the procurement committee of goods and services as well as those related to road and bridge construction projects in North Jakarta city administration.

From these results, it can be concluded that the control activities in the process of procurement of goods and services in road and bridge construction projects in North Jakarta city administration has met the five elements of internal control."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, dari sejak tahap persiapan/perencanaan kebutuhan, proses pengadaan, dan pengendalian internal pada tahap pelaksanaan pengadaan, terhadap capaian kinerja pengadaan barang/jasa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan kebutuhan, evaluasi penetapan pemenang pada proses pengadaan barang/jasa, dan pengendalian internal belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini berdampak pada capaian kinerja pengadaan barang/jasa yang tidak maksimal dikarenakan terdapat beberapa output yang tidak memenuhi spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh pengguna sehingga tingkat kepuasan dari pengguna tidak optimal.

---

The aims of this research is to analyze the impact of the mechanism of e procurement practices in governmental sector, since the preparation procurement plan phase, procurement process, and internal control on procurement process, to the performance of procurement. This research is using descriptive analysis method with study case approach. The results of this study indicate that the mechanism of procurement plan, the evaluation of bidding to conclude the tender winner, and the internal control on procurement, have not implemented optimally. This, however, have impact to the performance of the procurement which is not achieved the maximum result since some outputs are not met the specification technic required so it leads to the low rate of users satisfaction."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara prosedur pengadaan barang/jasa pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Selanjutnya untuk pengendalian intern terhadap pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukan langsung, metode pengadaan langsung dan seleksi umum. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan analisis deskriptif metode kualitatif. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara telah melakukan semua prosedur dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukan langsung, pengadaan langsung dan seleksi umum sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya, ini terlihat dengan adanya pemisahan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas, otorisasi setiap kegiatan dan pendokumentasian yang dimulai dari proses perencanaan umum, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan hingga proses penyerahan hasil pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik.

---

This research aims to analyze correspondence between of procedures for procurement of goods/services at the Research and Development Center of Civil Aviation with presidential regulation No. 54 of 2010 and the internal control of procurement of goods/services with with a direct designation method, direct procurement method and selection of the public. This research is a case study using descriptive analysis of qualitative method. Research and Development Center of Civil Aviation has performed all the procedures in government procurement of goods/services in accordance with presidential regulation No. 54 of 2010 of Government procurement of goods/services.

For the implementation of the procurement of goods/services with direct designation method, direct procurement method and selection of the public has been running with properly, is seen by the existence of the separation of duties, authority and responsibilities are clear, authorizing any activities and documentation starting from the general planning process, preparation of procurement, the procurement until the process of transferring the results of the work has been carried out properly."

"

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pengendalian intern atas perencanaan kebutuhan dan pengadaan Barang Milik Negara berdasar e-procurement pada Lapan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, tesis, peraturan pemerintah dan artikel internet yang berhubungan dengan topik serta penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang terkait dengan kegiatan perencanaan kebutuhan dan pengadaan Barang Milik Negara di Lapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian intern atas perencanaan kebutuhan dan pengadaan berdasar e-procurement belum seluruhnya berjalan baik sehingga perlu dilakukan beberapa perbaikan untuk memenuhi lima unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

---

This research is a descriptive qualitative research that aimed to describe the implementation of internal control on the requirements planning and e-procurement of State-Owned Assets at Lapan. The research methodologies used are literature study by reading and studying books, literature, journals, thesis, government regulation and internet articles related to the topic and field research by conducting interviews with the interviewees that related to the activity of requirenments planning and procurement of State-Owned Assets at Lapan. The results showed that the implementation of internal control on the requirements planning and e-procurement has not entirely run well so necessary to do some improvements to meet five elements of internal control, namely the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring.

"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme pengadaan barang dan jasa di Universitas XYZ dan mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal dalam pengadaan barang dan jasa di Universitas XYZ. Metode dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif berupa studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara secara terstruktur terhadap 4 responden seperti Kepala Bagian Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Pemerintah Universitas XYZ, dan Kasubag Pengawasan serta Kasubag Pemilihan Penyedia. Selanjutnya, Rencana Umum Pengadaan (RUP), rekap data pengadaan, dan dokumen pengadaan serta data pendukung lainnya seperti mempelajari Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya untuk mengetahui kepatuhan terhadap peraturan dan pengendalian internal terhadap mekanisme pengadadaan barang dan jasa Universitas XYZ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa Universitas XYZ sebagian besar telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku namun masih ditemukan beberapa kelemahan dalam pengendalian internal sebagai berikut: RUP yang disusun belum berfungsi sebagai fungsi perencanaan dan pengendalian sehingga membuka peluang terjadinya pemecahan paket dan rencana realisasi yang tidak dapat dimonitoring.

---

ABSTRACTThis study aims to explain the procurement mechanism of goods and services at XYZ University and identify weaknesses of internal controls in procurement of goods and services at XYZ University. The method in this research is descriptive analysis in the form of case study. The data were obtained through structured interviews with 4 respondents such as Head of Procurement Section and Committing Officer (PPK) of XYZ University Government Fund, and Sub-Head of Supervision and Sub-Head of Provider Selection. Furthermore, the General Plan of Procurement (RUP), procurement data recapitulation, and procurement documents as well as other supporting data such as studying Presidential Regulation number 54 of 2010 and its amendments to know compliance with regulations and internal control over XYZ University's goods and service delivery mechanism. The results showed that the procurement mechanism of goods and services of XYZ University has been in accordance with the prevailing rules and regulations but still found some weaknesses in the internal control as follows: The RUP has not functioned as a function of planning and control so that opens the opportunity for the breaking of packages and plans realizations that can not be monitored."