Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mal adalah tempat untuk berbelanja yang terdiri dari unit-unit toko yang mengapit dan menghadap ke sebuah koridor sirkulasi, dan diujung koridor tersebut terdapat toko besar yang disebut anchor. Mal juga berfungsi sebagai ruang publik karena memberikan tempat bagi orang untuk bersosialisasi dan berkumpul bersama orang lain, dalam lingkungan yang terkendali. Seperti bangunan-bangunan pada umumnya, mal juga mengalami proses penuaan yang mewajibkan pemilik untuk melakukan renovasi dan refurbishment, untuk menjaga mereka selalu terlihat baru dan menarik untuk dikunjungi. Karena persaingan yang ketat yang terjadi antara mal di kota, mal diharuskan untuk tetap beroperasi selama proses renovasi. Jika ditutup, yang ditakutkan adalah pengunjung akan menuju ke mal kompetitor dan merasa nyaman disana. Situasi ini dapat dihindari apabila tindakan renovasi dan refurbishment diantisipasi dalam proses desain awal suatu mal.

---

Mall is a place to shop, where shops are facing a single circulation area and at the ends of the circulation area stand a great store called anchor. Mall also functions as a public space, since it provides places for people to socialize and be with other people, in a controlled environment. As all buildings in general, mall is also experiencing the process of aging that necessitates the owner to refurbish and renovate them, to keep them always new and exciting to visit. Due to fierce competition between malls in a city, in order to maintain its customers, the mall is required to remain open during the renovation process. If it closes, it may loses the customers because they will be moving to the competitors and feel comfortable there. This situation can be avoided if in the design process, renovations and refurbishment are anticipated in the design of the mall."

"Sektor konstruksi berperan hingga 9,86% Produk Domestik Bruto Indonesia. Proyek refurbishment merupakan salah satu jenis konstruksi gedung yang mencakup kegiatan konstruksi umum di gedung yang sudah ada yang membutuhkan fleksibilitas manajemen proyek tersendiri karena keunikan kompleksitas dan ketidakpastian pada proyek dengan jenis ini. Oleh karena itu, faktor-faktor pendukung fleksibilitas project management apa saja yang harus dimiliki dan bagaimana implementasinya dalam pengawalan proyek refurbishment, menarik untuk diteliti. Penelitian ini dilakukan dalam empat tahap menggunakan metodologi Systematic Literature Review (SLR), semi-structured questionnaire (SSQ), Q-Methodology, dan wawancara. 20 faktor pendukung fleksibilitas diidentifikasi sebagai hasil SLR, yang seluruhnya dikonfirmasi sebagai faktor pendukung fleksibilitas yang dibutuhkan dalam manajemen proyek konstruksi refurbishment melalui SSQ. Q-methodology mengungkap 4 perspektif praktisi dan urutan faktor pendukung fleksibilitas dari yang terpenting hingga paling kurang penting. Wawancara yang dilakukan terhadap ahli menunjukkan bahwa faktor-faktor pendukung fleksibilitas yang terpenting telah diterapkan dalam praktik manajemen proyek konstruksi refurbishment, dengan pengecualian satu faktor yang tidak selalu diterapkan. Implikasi manajerial dari penelitian ini adalah penelitian ini memberikan wawasan cara-cara baru bagi praktisi proyek untuk menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian proyek melalui manajemen proyek yang lebih fleksibel.

---

Construction sector accounts for up to 9.86% of Indonesia's Gross Domestic Product. Refurbishment projects are a type of building construction that includes general construction activities in existing buildings that require special project management flexibility due to the unique complexity and uncertainty of this type of project. Therefore, flexibility enablers for project management and how they are implemented in managing refurbishment projects, are interesting to research. This research was conducted in four stages using the Systematic Literature Review (SLR), semi-structured questionnaire (SSQ), Q-Methodology, and interviews. 20 flexibility enablers were identified as a result of the SLR, all of which were confirmed as flexibility enablers needed in refurbishment construction project management through SSQ. Q-methodology reveals 4 practitioner perspectives and the order of flexibility enablers from most important to least important. Interviews conducted with experts show that the most important flexibility enablers have been implemented in refurbishment construction project management practices, except for one factor which is not always implemented. The managerial implication of this research is that this research provides insight of new ways for project practitioners to deal with project complexity and uncertainty using more flexible approach."

"Penulisan Hukum ini membahas mengenai ketentuan unsur kebaruan dalam hak kekayaan intelektual atas desain industri baik yang diberlakukan di Indonesia, Inggris, dan juga Jepang, dimana pembahasan lebih terfokuskan pada pembahasan pengungkapan yang dikaitkan dengan tindakan uji pasar atas suatu desain industri yang dilakukan oleh pendesain yang bersangkutan. Tindakan uji pasar acapkali dilakukan oleh pendesain yang bersangkutan atas desain industri yang telah dihasilkan, maka Penulis mengkaji dan menganalisa pengaturan hukum atas tindakan uji pasar atas suatu desain industri yang dilakukan oleh pendesain yang bersangkutan dengan mengacu dan membandingkan ketentuan unsur kebaruan desain industri di Indonesia, Inggris, dan Jepang. Penulisan Hukum ini bersifat yuridis normatif, dimana Penulis melakukan penelitian kepustakaan, yaitu penilitian terhadap data sekunder, dimana data sekunder tersebut memiliki relevansi dengan permasalahan dan pembahasan pokok dalam Penulisan Hukum ini agar Penulis mampu membuat suatu kajian dengan menganalisis data sekunder tersebut. Penelitian yuridis normatif dalam Penulisan Hukum ini merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dan/atau norma-norma dalam hukum positif.

---

This Legal Research discusses about the novelty provisions of intellectual property rights for industrial designs which enforced in Indonesia, the United Kingdom, and also Japan, the discussion is focused on the disclosures which carried out by market tests of industrial designs conducted by the designer itself. Market test actions are usually conducted by the designer on industrial designs which have been produced, thus the Author the discuss and analyzes the legal provisions of market test actions on an industrial design which conducted by the designer by referring and comparing the provisions of the novelty of industrial design in Indonesia, the United Kingdom, and Japan. This Legal Research is normative juridical, where the Author conducts library research, namely research on secondary data, the secondary data has relevance to the main issues and discussion while compiling this Legal Research, thus the Author is able to make a document by analyzing the secondary data. Normative juridical research is focused on examining the practices of the rules and/or norms of the positive law."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Citra Mal terhadap variabel mall attitude, mall patronage dan word of mouth communication. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif melalui survei responden untuk pengumpulan data. Responden pada penelitian ini merupakan pengunjung Mal Kelapa Gading. Pengumpulan data dianalisis dengan menggunakan structural equation model dengan perangkat lunak LISREL 8.5.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa citra mal berpengaruh positif signifikan terhadap mall attitude, mall patronage dan word of mouth communication. Penelitian ini membuktikan citra mal memengaruhi positif signifikan terhadap mall attitude sebesar 94%, mall patronage sebesar 41% dan word of mouth communication sebesar 81%.

---

This study aimed to investigate the impact of mall image to mall attitude, mall patronage and word of mouth communication. The respondents were Mal Kelapa Gading shopper. The type of research used was the quantitative study and the data collected by survey. Data analysis method used were structural equation modelling with LISREL 8.5 software. The result of this research indicated that there were impacts of mall image measure significantly predict three endogenous variables.

Mall image has a significantly positive influence on mall attitude, mall patronage and word of mouth communication. Taken together, these results suggest that mall image is an important predictor of mall attitude explaining at average about 94%, mall patronage about 41% and word of mouth communication about 81%. This research was expected for retail companies to fully understand the importance of mall image in competitive positioning and the components of store image."

"ABSTRAKDengan perubahan pola konsumsi dari masyarakat Indonesia yang mendorong konsumen lebih familiar dengan pembelanjaan secara online, salah satu dampak dari perubahan tersebut adalah pengurangan kunjungan pada mal dan pengurangan pembelian pada retailer yang berada di dalam mal. Pengelola mal dan retailer perlu mengetahui faktor faktor yang dianggap berpengaruh terhadap komitmen konsumen terhadap mal mulai dari culture, price perception, dan retail promotion. Metode purposive sampling dalam penelitian ini digunakan dengan menggunakan sample sebanyak 490 responden dengan menggunakan permodelan Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor culture dan price perception dimediasi oleh retail promotion diketahui mempengaruhi tingkat komitmen konsumen terhadap mal.

---

ABSTRACT

With changes in consumption patterns from Indonesian society that encourage consumers to be more familiar with online spending, one of the effects of these changes is the reduction in visits to the mall and the reduction in purchases of retailers who are in the mall. Mall managers and retailers need to know the factors that are considered influential on consumer commitment to the mall ranging from culture, price perception, and retail promotion. The purposive sampling method in this study was used by using a sample of 490 respondents using the Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS SEM). The results of this study indicate that culture and price perception factors mediated by retail promotion are known to influence the level of consumer commitment to the mall."

"Sebuah proyek agar mudah dikendalikan harus diuraikan dalam bentuk komponen-komponen individual dalam struktur hirarki, yang dikenal dengan Work Breakdown Structure (WBS). Pada dasarnya WBS merupakan suatu daftar yang bersifat top down dan secara hirarkis menerangkan komponen-komponen yang harus dibangun dan pekerjaan yang berkaitan dengannya. Struktur dalam WBS mendefinisikan tugas-tugas yang dapat diselesaikan secara terpisah dari tugas-tugas lain, memudahkan alokasi sumber daya, penyerahan tanggung jawab, pengukuran dan pengendalian proyek. Pembagian tugas menjadi subtugas yang lebih kecil tersebut dengan harapan menjadi lebih mudah untuk dikerjakan dan diestimasi lama waktunya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor dari kriteria WBS dan mengetahui besarnya rangking/ peringkat terhadap pengendalian proyek serta mendapatkan rekomendasi action plan yang dilakukan dari faktor kriteria WBS yang dominan berdasarkan kepada acuan standar Project Management Institute (PMI) Practice Standar for Work Breakdown Structure tahun 2001 dan berkolaborasi dengan A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK_ Guide) - Fourth Edition tahun 2008.

Metode penelitian ini dilakukan adalah metode studi kasus pada Proyek Pekerjaan Lanjutan Perluasan dan Renovasi Gedung dan Pembangunan Gedung Parkir Roda 2 Tahap II Badan Pusat Statistik, Jakarta dengan menggunakan kuisioner dan wawancara terhadap pakar. Data hasil kuisioner akan dianalisa dengan Pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP) ialah suatu metode analisis untuk mencari faktor-faktor kriteria WBS yang berpengaruh terhadap pengendalian proyek dengan memberikan rangking/ peringkat dari hasil survey proyek.

Hasil penelitian ini adalah ada dua puluh faktor dari kriteria WBS yang dominan terhadap pengendalian proyek yang terdiri dari 4 variabel konsep yang berindikator deliverables dan manajemen; 1 variabel kegunaan WBS yang berindikator input utama; dan 15 variabel panduan pembuatan WBS yang berindikator pada resiko dan WBS, Perencanaan, sumberdaya, manajemen dan WBS, perincian level, Faktor-faktor yang dipertimbangkan, dan pertimbangan dalam mengukur WBS. Dari hasil temuan tersebut perlu menentukan action plan untuk mengendalikan proyek sehingga menjadi efektif yaitu seluruh pekerjaan WBS pada penyusunan dokumen kontrak harus mudah dikendalikan, dimonitor serta deliverables terukur.

---

A project is made manageable by first breaking it down into individual components in a hierarchical sructure, known as the work breakdown structure (WBS). Basically WBS constitutes a list that gets character top down and hierarchicaling to enlighten component who shall be built and work that gets bearing with it. Such a structure defines task that can be completed independently of other task, facilitating resource allocation, assigment of responsibilities, and measurement and control of the project. Different levels as task, sub-task, and work package becomes easier to be worked and gets most estimation.

This research intent to identify factors of WBS criteria which influence control of project and knows of influence level to project control and then get recommendation of action plan one that is done from WBS criteria factor that dominant bases from standard Project Management Institute (PMI) Practice Standar for Work Breakdown Structure 2001 and collaboration with A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK_ Guide) - Fourth Edition 2008. Approach of research that used is case study method project of Extensions Continuing Work and Building Renovation and Motorcycle Parking Building in Phase II at Badan Pusat Statistik, Jakarta by use of questioner and interviewing experts. Questioner's result data this will be analysed by used of Analytical Hierarchy Process (AHP) method. The method is used to find out WBS criteria's factor that influenced to project control by giving ranks/ level from project survey result.

This observational result is available twenty factors of dominant WBS criterion to project control that consisting of 4 concept variable that gets deliverables and management indicators; 1 using a WBS variable that gets primary input indicator; and 15 creates WBS variable that gets project risk and the WBS, resource planning, management and the WBS, WBS level of detail, factors to be considered, and WBS measurement considerations.Of that finding result needs to determine action plan for control of project as effective which is exhaustive WBS'S work in document contracts to easy have controlled, monitored and deliverables to be measured."

"ABSTRAKA successful project requires a convenient cost estimation. The fragmentary of a construction project starts with an imperfect cost analyze and estimation. This paper is discussing about the analyze of cost estimation with different methods, the study is conducted by two different cost estimation coefficient which is SNI Indonesian standard MPW Ministry of Public Work 2016, price journal DKI Jakarta 2017 and private contractor perspective Expert Judgment . The work of raft foundation is a construction project with repetitive work activities. In this research, there were two analyses, namely comparison the cost analysis Identifying aspects, which makes different in cost analyzing result. This writing will compare the analysis of construction costs for raft foundation that done in the field with the value of the contract, so in this paper we will see the difference of cost estimation based on Indonesia standard MPW 2016, price journal of DKI 2017 and expert judgment with contractor.X who complete this project. The analysis done in this research is to study the use of coefficient value or index and unit price and wage on a materials, tools and workers in cost analysis at raft foundation job. The method used is a case study conducted at the Pesona City Mall Project. The data collection done by collecting the documents, materials and labor, then analyzing the data. The analysis done by comparing the contract value on raft foundation job with the result of project cost analysis using MPW 2016, Journal DKI Jakarta price list and expert judgment. So that obtained comparison of Analysis of Construction Cost between contractors values with project cost based on MPW 2016, Journal 2017 DKI Jakarta and expert judgment to identify the method and aspects, which affect cost estimation. In result the cost estimation based on Expert judgment have lower price than MPW 2016 coefficient and Jakarta price list 2017, but still it is higher than contractor.X price.

---

AbstractA successful project requires a convenient cost estimation. The fragmentary of a construction project starts with an imperfect cost analyze and estimation. This paper is discussing about the analyze of cost estimation with different methods, the study is conducted by two different cost estimation coefficient which is SNI Indonesian standard MPW Ministry of Public Work 2016, price journal DKI Jakarta 2017 and private contractor perspective Expert Judgment . The work of raft foundation is a construction project with repetitive work activities. In this research, there were two analyses, namely comparison the cost analysis Identifying aspects, which makes different in cost analyzing result. This writing will compare the analysis of construction costs for raft foundation that done in the field with the value of the contract, so in this paper we will see the difference of cost estimation based on Indonesia standard MPW 2016, price journal of DKI 2017 and expert judgment with contractor.X who complete this project. The analysis done in this research is to study the use of coefficient value or index and unit price and wage on a materials, tools and workers in cost analysis at raft foundation job. The method used is a case study conducted at the Pesona City Mall Project. The data collection done by collecting the documents, materials and labor, then analyzing the data. The analysis done by comparing the contract value on raft foundation job with the result of project cost analysis using MPW 2016, Journal DKI Jakarta price list and expert judgment. So that obtained comparison of Analysis of Construction Cost between contractors values with project cost based on MPW 2016, Journal 2017 DKI Jakarta and expert judgment to identify the method and aspects, which affect cost estimation. In result the cost estimation based on Expert judgment have lower price than MPW 2016 coefficient and Jakarta price list 2017, but still it is higher than contractor.X price. "

"Tulisan ini menganalisis bagaimana upaya mengantisipasi disparitas yang tidak bertanggungjawab pada tindak pidana tertentu dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya terhadap praktik pembentukan pedoman pemidanaan terhadap tindak pidana tertentu yang diberikan wewenangnya kepada Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam penelitian ini dihasilkan praktik yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut dinilai tidak tepat dengan tiga argumentasi yaitu ketidakidealan Mahkamah Agung dalam membuat Pedoman Pemidanaan yang diatur secara rigid apabila merujuk pada praktik baik di negara civil law maupun common law, proses perumusan serta pembentukan PERMA Pedoman Pemidanaan, dan hubungan hakim dengan PERMA Pedoman Pemidanaan. Untuk mengatasi ketidakidealan tersebut, sebenarnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah lama mengenal Pedoman Tuntutan yang dimiliki oleh Kejaksaan akan tetapi pedoman tersebut berbentuk Surat Edaran dan Pedoman yang ditujukan untuk internal Kejaksaan saja. Praktik Pedoman Tuntutan tersebut dinilai lebih tepat sebagai upaya untuk mengantisipasi disparitas yang tidak bertanggungjawab dengan empat argumentasi yaitu budaya kerja yang ada di Kejaksaan, sistem perumusan dan pembentukan pedoman tuntutan, hubungan Jaksa dengan pedoman tuntutan, dan hubungan Hakim dengan surat tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Untuk mengatasi kekurangan dari praktik tersebut, maka sebaiknya pedoman tuntutan dibentuk ke dalam Peraturan Kejaksaan karena sifat peraturan yang mengikat secara umum dan berdaya laku keluar agar hakim dapat menggunakan rujukan tersebut sebagai sumber hukum dalam menjatuhkan suatu putusan pidana.

---

This paper analyzes how efforts to anticipate unwarranted disparity of certain crime in the criminal justice system of Indonesia, especially regarding the practice of forming guideline for sentencing certain crime which are given authority to the Supreme Court in the form of Supreme Court Regulations (PERMA). This article was prepared using doctrinal research methods. In this research, it was found that the practice carried out by the Supreme Court is considered inappropriate with three arguments, namely the Supreme Court's lack of idealism in making Sentencing Guideline which are regulated rigidly when referring to on practice in both civil law and common law countries, the process of formulating and establishing PERMA Sentencing Guideline, and the relationship between judges and PERMA Sentencing Guideline. To overcome this lack of ideality, in fact the criminal justice system in Indonesia has long been familiar with the Prosecution Guideline which are owned by the Prosecutor's Office, but these guidelines are in the form of Circulars and Guidelines which are intended for internal Prosecutors only. The practice of the Claims Guidelines is considered more appropriate as an effort to anticipate unwarranted disparity with four arguments, namely the work culture in the Prosecutor's Office, the system for formulating and forming prosecution guideline, the relationship between the Prosecutor and the prosecution guideline, and the Judge's relationship with the demand letter submitted by the General Prosecutors. To overcome the shortcomings of this practice, it would be better if the prosecution guidelines were formed into the Prosecutor's Regulations because the nature of the regulations is generally binding and has the potential to be enforceable so that judges can use these references as a source of law in handing down criminal sentencing."