Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This research aimed at searching and studying deeply about tax levied in form Duty of Right on Land and Building gained, and also looking at various views of officials in charge of making land certificate as parties who have very important roles in determining the success of a such a duty levied. This research was carried out by using combination of library research and field research. Data collected in the field were taken from result of interviewing officials in charge of making land certificate in Sleman Regency both as informations and respondents. The library data were collected by using documentary study toward library materials related to the problem researched. The research result indicated that Duty of Right Land and Building gained levied was quite good, especially viewed from the result achieved in comparison with the target. From the mecanism and implementation of functions of apparatus in the field and related institutes point of view there were some problem seen, such as: administration system, reporting system, and supervision system. Dealing with views of Officials in charge of making land certificate, most of them said that Duty of Right on Land and Building gained levied was carried out well and so was the provision that based it."

"Tingginya tingkat aktivitas ekonomi dihadapkan pada keterbatasan lahan untuk kegiatan usaha. Sementara tuntutan kebutuhan lahan meningkat sehingga mengakibatkan terjadinya dinamika pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang tinggi yang pada gilirannya yang berdampak langsung kepada realisasi penerimaan BPHTB sebagai salah satu sumber penerimaan Daerah yang potensial. Oleh karena itu perlunya upaya meningkatkan penerimaan BPHTB melalui intensifikasi pemungutan BPHTB.Dilihat dari sisi penerimaan BPHTB menunjukan kenyataan yang perlu ditingkatkan dimana terlihat dari realisasi penerimaan dari tahun ke tahun mengalami penurunan; pada tahun anggaran 2002 realisasi pencapaiannya sebesar 111% dan hanya memberikan kontribusi penerimaan sebesar 16% dari jumlah Bagi Hasil Pajak yang diterima oleh Propinsi DKI Jakarta.Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok-pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan administrasi pemungutan BPHTB di Propinsi DKI Jakarta dan sejauh mana tingkat efektivitas pemungutan pajak BPHTB di Propinsi DKI Jakarta serta faktor apa saja yang berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan pajak BPHTB.Tujuan penulisan tesis ini adalah menjelaskan dan menguraikan administrasi pemungutan BPHTB di Propinsi DKI Jakarta dan mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak BPHTB di Propinsi DKI Jakarta serta mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan pajak BPHTB.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan serta wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatifDari hasil analsisis maka diketahui pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari Tax Performance Index selama lima tahun terakhir, Meskipun terjadi penurunan rasio TPI -selama 5 (lima) tahun terakhir tetapi target penerimaan dapat dipenuhi dan target penerimaan dari tahun ketahun meningkat.Secara umum dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selama lima tahun terakhir cukup stabil yang berkisar antara Rp. 109.087.244.851,- terendah untuk tahun 1998/1999 dan untuk tahun 2002 jumlah pajak sebesar Rp. 494.961.582.452,- (tertinggi).Adapun saran yang dianjurkan adalah upaya-upaya dalam meningkatkan potensi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) harus ditingkatkan melalui usaha-usaha yang dapat meningkatkan potensi pajak."

"Sebagai salah satu negara yang menerapkan Pajak Pertambahan Nilai, Indonesia memiliki suatu sistem Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan penerapan bentuk, prinsip, metode penghitungan pajak, tarif pajak, dan perlakuan kebijakan tertentu yang diatur dalam suatu peraturan perundangan. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dalam suatu peraturan perundangan tentunya tidak terlepas dari pemenuhan konsep teoritis dan kelaziman. Berangkat dari hal tersebut, penulis membuat tesis ini dengan tujuan menelaah Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000 secara konsep teoritis dan membandingkan kelaziman penerapan ketentuan tersebut dengan yang dilakukan oleh negara lain, dengan mengacu kepada Sixth Directive yang menjadi pedoman peraturan Pajak."

"Pertumbuhan properti di Kota Bekasi selalu meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini melaksanakan sistem online Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai bentuk pemungutan pajaknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implementasi sistem online Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Bekasi dan mengetahui kendala dalam implementasi sistem online Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tersebut. Penelitian dilakukan dengan pendekatan post-positivist, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi sistem online Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan upaya modernisasi administrasi perpajakan dilihat dari beberapa aspek seperti kolaborasi dalam bentuk kerjasama dengan instansi terkait, anggaran untuk perbaikan dan perawatan sistem, keterbukaan dalam akses, pelibatan masyarakat dalam bentuk sosialisasi, privasi, serta monitor dan evaluasi sebagai bentuk pengawasan. Namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya sehingga perlu adanya peningkatan koordinasi dan pengawasan, pemeliharaan, serta sosialisasi untuk mengantisipasi kendala yang ada.

---

Property growth in Bekasi City always increases every year. The government in this case, implement the online system of land and building title transfer duty as a form of tax collection. This study aims to analyze the implementation of land and building title transfer duty online system in Bekasi City and to know the constraints in the implementation of land and building title transfer duty online system. This research was conducted with post positivist approach, descriptive research type, and also data collection technique with literature study and in depth interview.

The results of this study shows that the implementation of land and building title transfer duty online system is an effort to modernize the tax administration that can be seen from several aspects such as collaboration in the form of cooperation with related institutions, budget for maintenance and repair for system, the openness in the access aspects, community involvement in the form of socialization, privacy, and monitor and evaluation as a form of supervision. But there are still obstacles in the implementation therefore there needs to improved coordination and supervision, maintenance, and socialization to anticipate the existing constraints."

"Peraturan Pemerintah (PP) No.14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek. Kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan atas penerimaan bruto dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek tersebut bersifat final yang besarnya 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. Kebijakan ini seperti teristimewakan dalam situasi harga-harga saham cenderung menaik (Bullish market). Sebaliknya, dalam situasi harga-harga saham cenderung menurun (Bearish market), maka kebijakan tersebut menjadi diskriminatif {tidak adil) karena pajak yang dipungut oleh pemerintah tersebut bersifat final. Kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini menimbulkan permasalahan dalam situasi Bearish market karena para investor pasti mengalami kerugian (capital loss), sedangkan kerugian operasional tersebut tidak bisa dikompensasikan ke tahun-tahun sebelumnya (Loss Carryback) atau ke tahun-tahun berikutnya (Loss Carryforward) yang tidak mengalami kerugian operasional, dan juga tidak bisa di-"restitusi"-kan (Unrefundable). Metode yang digunakan untuk menelaah/meninjau dampak atau pengaruh kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut dilakukan adalah ; penelitian literatur (tinjauan pustaka), penelitian lapang untuk mencari/mengumpulkan data/informasi laporan keuangan Perusahaan Reksa Dana, dan menganalisis laporan keuangan Perusahaan Reksa Dana untuk tahun 1999 yang dibandingkan dengan tahun 1998. tahun 1997, dan tahun 1996. Dari hasil telaah/tinjauan yang dilakukan terdapat beberapa kejanggalan yang menimbulkan ketidak adilan yaitu ; dalam transaksi penjualan saham yang merugi (capital loss) para investor masih harus membayar Pajak Penghasilan, biaya-biaya yang berhubungan dengan operasional perusahaan (investor) tidak bisa dikurangkan dari penghasilan, dan total kerugian hingga akhir tahun fiskal tidak bisa dikompensasikan ke tahun-tahun sebelum atau sesudah diderita kerugian, dan tidak bisa dimintakan pengembalian pajak yang telah dibayar kepada pemerintah (restitusi). Idealnya, kebijakan terhadap dasar pengenaan Pajak Penghasilan haruslah berupa penghasilan neto (laba bersih sebelum Pajak Penghasilan) yaitu penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berhubungan dengan proses mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut, hal ini sesuai dengan definisi penghasilan yang diberikan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No.10 Tahun 1994 yaitu tambahan kemampuan ekonomis. Definisi penghasilan yang tertuang dalam ketentuan tersebut telah sesuai dengan definisi atau pengertian yang diyakini oleh masyarakat perpajakan Internasional seperti yang diberikan oleh the S-H-S Income Concept. Selanjutnya, tambahan kemampuan ekonomis tersebut haruslah dapat terukur dan tidak membedakan jenis sumber dari tambahan kemampuan ekonomis yang dimaksud sehingga keadilan secara horizontal dapat diterapkan (equal treatment for the equals), dan tarif pajak yang dikenakan terhadap objek pajak penghailan haruslah bersifat umum atau seragam/sama untuk setiap wajib pajak (tax payer) dan tidak menerapkan Schedular Taxation. Tarif pajak penghasilan yang diyakini mengandung unsur keadilan secara vertikal haruslah berupa tarif progresif, sehingga setiap wajib pajak yang memiliki tambahan kemampuan ekonomis yang tidak sama (jumlah atau ability to pay-nya) akan menanggung beban pajak yang tidak sama pula yang besarnya sebanding dengan ketidaksamaannya tersebut (Unequal treatment for the uriequals). Idealisasi lainnya dalam kebijakan pengenaan pajak penghasilan tersebut haruslah memungkinkan setiap wajib pajak untuk melakukan pengkreditan pajak, atau restitusi pajak (refundable), atau kompensasi kerugian baik ke depan maupun ke belakang (Loss carryback or Loss carryforward). Dengan demikian, salah satu saran atau rekomendasi yang dapat penulis kemukakan adalah agar Pemerintah merubah ketentuan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek, dari yang bersifat Final menjadi tidak Final."

"Waralaba atau franchise adalah sistem bisnis yang telah terbukti sukses, berupa prosedur operasi yang bertujuan membentuk standarisasi mutu dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Di Indonesia sistem bisnis ini sudah berjalan selama puluhan tahun, dimana di era tahun 90-an sistem ini sangat pesat berkembang. Banyak Para pengusaha menginvestasikan dananya untuk membuka usaha dengan sistem franchise. Reformasi undang -undang perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku pada tahun 1994 juga melakukan penyesuaian terhadap situasi perkembangan perusahaan dengan sistem franchise dimana sistem ini menuntut banyaknya dana yang diinvestasikan oleh perorangan ataupun badan hukum. Untuk franchise atau waralaba yang dulunya termasuk dalam jasa dan kemudian setelah adanya reformasi menjadi masuk dalam kategori barang tidak berwujud. Pengaruh pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas initial fee atau nilai jual yang ditetapkan oleh franchisor terhadap minat investor untuk melakukan investasi adalah merupakan dasar penelitian. Variabel lainnya yang digunakan sebagai data adalah capital requirement yang disyaratkan dan jumlah outlet yang dipunyai, dengan menggumakan data pada bulan Desember 1997 dan Desember 1998. Dari hasil regresi linear berganda dengan menggunakan data-data bulan Desember 1997 dengan data bulan Desember 1998, diperoleh nilai korelasinya positif yang berarti walaupun adanya Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Perusahaan yang bergerak dibidang Franchise di Indonesia maka baik perusahaan maupun perorangan tetap berminat untuk menanamkan dananya dengan investasi usaha menggunakan sistem franchise. Dengan adanya hal tersebut diatas dapat dijabarkan beberapa kesimpulan yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan para praktisi pemerintah khususnya dari sisi Pajak Pertambahan Nilai untuk dapat terus meningkatkan penerimaan dari sektor usaha franchise yang baru berkembang pesat di era tahun 90-an."

"ABSTRACTThis study aims to determine the nature of tax disputes in Indonesia and the characteristics of companies that have disputes. The tax dispute is indicated by the tax assessment letter as a result of tax auditing due to the tax gap between the taxpayer and the directorate general of tax. The sample used in this study is companies listed in IDX in 2015. Based on the content analysis of companies in the 2015 annual reports, we found that 73.17 of the companies in the sample were involved with the tax dispute and most of the disputes come from corporate income tax and value added tax. Most of these cases came from tax returns in 2012 which is 26.30 . However, 71.1 of companies chose to accept the results of their tax audit. We also found that the characteristics of the companies having dispute are from property, real estate and building construction for 91 of total sample for its category, 51.67 of companies using non big four auditors, 56.67 of companies in the 26 50 year age category, 56.56 of companies in the category of assets totaling 1 5 trillion, 75 of companies having profits of less than 1 billion, 41.67 of companies having a liquidity above 0.2 and 46.67 of companies having 0 20 foreign ownership.

---

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan sengketa pajak di Indonesia dan karakteristik perusahaan yang memiliki sengketa. Sengketa pajak tersebut ditunjukkan oleh SKP sebagai hasil pemeriksaan pajak karena adanya perbedaan penghitungan pajak antara wajib pajak dan direktorat jenderal pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2015. Berdasarkan analisis isi perusahaan pada laporan tahunan 2015, ditemukan bahwa 73,17 perusahaan dalam sampel terlibat dalam sengketa pajak dan sebagian besar perselisihan berasal dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Kebanyakan kasus berasal dari SPT di tahun 2012 yaitu sebesar 26.30 daro total kasus yang ada. Namun, 71,1 perusahaan memilih untuk menerima hasil pemeriksaan pajak tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa karakteristik perusahaan yang terlibat dalam sengketa berasal dari sektor properti, real estat dan konstruksi bangunan sebesar 91 dari total sampel untuk kategori tersebut, 51,67 perusahaan yang menggunakan auditor bukan berasal dari Big 4, 56,67 perusahaan di kategori umur 26-50 tahun, 56,56 perusahaan di kategori aset sebesar 1-5 triliun, 75 perusahaan memiliki laba kurang dari 1 milyar, 41,67 perusahaan memiliki likuiditas di atas 0,2 dan 46,67 perusahaan memiliki kepemilikan asing sebesar 0-20."

"Penelitian ini mengkaji dimensi keadilan bagi hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dilihat dan aspek struktur penerimaan kabupaten/kota dan kaitannya dengan PBBKB sebagai kompensasi terhadap pajak dan retribusi daerah yang hilang akibat pemberlakukan UU Nomor 18 Tahun 1997; relevansi keseluruhan panjang jalan sebagai faktor penentu bagi hasil, tarif, proporsi bagi hasil, formulasi bagi hasil, periode penyampaian dan ketepatan waktu penyampaian, mekanisme bagi hasil, serta kemungkinan kabupaten/kota untuk mengelola sendiri pajak ini. Dengan menggunakan metode evaluasi, fokus penelitian di Kabupaten Bogor, Kabupaten Lebak, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung, diperoleh temuan: Pertama, dampak pemberlakukan UU No.18/1997 dirasakan berbeda oleh daerah. Bagi Kabupaten Lebak, selain meningkatkan pendapatan, bagian PBBKB mampu mengkompensasi pajak dan retribusi daerah yang terpangkas. Bagi Kota Bandung dan Kabupaten Bogor, mampu meningkatkan penerimaan, tetapi bagian PBBKB tidak mampu menutup pajak dan retribusi yang hilang. Sedangkan bagi Kabupaten Bandung, justru menurunkan penerimaan daerah, dan bagian PBBKB tidak mampu mengkompensasi pajak dan retribusi yang hilang. Kedua, total panjang jalan sebagai faktor penentu bagi hasil dinilai tidak realistis, karena selain tanggung jawab kabupaten/kota dalam pemeliharaan hanya jalan kabupaten/kota, juga biaya pemeliharaan jalan tiap daerah tidak sama. Ketiga, ketidakjelasan dalam formulasi bagi hasil, mekanisme yang digunakan, dan total realisasi penerimaan setiap daerah, serta ketidaktentuan dalam periode penyampaian bagian daerah dan ketidaktepatan waktu penyampaiannya merupakan temuan lain dari penelitian ini. Untuk menjamin keadilan antar daerah maka direkomendasikan tiga alternatif formulasi bagi hasil PBBKB: (1) berdasarkan pendekatan pemerataan dan kebutuhan khusus dengan total kebutuhan biaya pemeliharaan jalan kabupaten/kota sebagai faktor penentu; (2) berdasarkan pendekatan pemerataan dan kebutuhan pembangunan secara umum dengan jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai faktor penentu; (3) berdasarkan pendekatan pemerataan dan penerimaan dengan volume konsumsi bahan bakar atau jumlah kendaraan sebagai faktor penentu. Alternatif lainnya, pemungutan dan pengelolaan PBBKB diserahkan kepada kabupaten/kota."