Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 74638 dokumen yang sesuai dengan query
cover
"Peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha keperantaraan telah banyak dikeluarkan namun demikian masih banyka pelanggaran yang terjadi dalam hal penimbunan barang. Pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang perantara berupa kegiatan penimbunan barang melampaui jumlah dan batas waktu yang ditetapkan, disamping itu terdapat penimbunan barang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memang tidak mendapatka ijin untuk itu. Peraturan yang merupakan rambu dalam kegiatan ekonomi dalam kenyataannya potensial untuk dilanggar oleh para pelaku ekonomi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Optimalisasi peranan Departemen Perindustrian dan perdagangan menjadi sangat penting dalam memberikan tindakan preventif maupun represif terhada[ pelanggaran yang terjadi."
346 JEPX 4 (1998)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Ades Vera Putri
"ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis pengaruh dari sistem online terhadap tarif komisi yang ditetapkan oleh perusahaan pialang PPE kepada investor. Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa sistem online mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tarif komisi. Dimana perusahaan pialang online umumnya menetapkan tarif komisi yang lebih murah dibandingkan perusahaan pialang konvensional. Hal ini terjadi karena sistem online mampu menurunkan biaya transaksi transaction cost . IOSCO, sebagai salah satu lembaga yang mewadahi regulasi pasar modal dunia menyebutkan bahwa biaya/tarif komisi merupakan salah satu bentuk dari biaya transaksi transaction cost yang muncul di pasar bursa. Penelitian ini menggunakan 68 perusahaan pialang PPE di Indonesia sebagai sampel penelitian, dengan periode triwulan tahun 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sistem online mempunyai pengaruh yang signifikan negatif terhadap tarif komisi. Dimana perusahaan pialang online PPE online akan menetapkan tarif yang lebih murah dibandingkan perusahaan pialang konvensional.

ABSTRACT
This study analyzes the influence of the online system on brokerage fee commissions that determined by brokerage firm to investor in Indonesia Stock Exchange. Several studies mentioned that the online system has a significant influence on the brokerage commission. The online brokerage firms typically charge brokerage commission lower than conventional firms. This occurs because the online system is able to reduce transaction cost. International Organization of Securities Comissions IOSCO , as an institution that embodies the global capital market regulation, states that brokerage commission is the transaction cost that arise in capital market. This study uses 68 brokegare firms in Indonesia as a sample, the quarterly period 2010 2015. The result of this study showed that the online system has a significant influence negatively on brokerage commission, online brokerage firm PPE online will determine brokerage commissions cheaper than conventional firms."
2017
T47154
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Farah Permanasari
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Penutupan Kode AB terhadap kualitas pasar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penerapan penutupan Kode AB diukur dengan indikator dummy atas periode sebelum dan setelah penutupan Kode AB. Pengukuran kualitas pasar terdiri dari volatilitas high low saham, bid-ask-spread, total depth Value dan volume transaksi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi Fixed Effect Ordinary least squares (OLS) dan Fixed Effect Two-Stage Least Square (2SLS) dan menggunakan sampel seluruh saham yang aktif bertransaksi selama periode 04 Desember 2020 s.d. 06 Desember 2022. Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa Penutupan Kode AB berpengaruh positif atau meningkatkan volatilitas 330 saham teraktif, berpengaruh negatif terhadap bid-ask-spread Volume atau bid-ask spread kecil. Di sisi lain, penerapan penutupan kode AB berpengaruh positif atau meningkatkan Total depth Value akan tetapi berpengaruh negatif sangat kecil pada volume transaksi.

This study aims to determine the effect of the implementation of Anonymity Broker ID on the quality of the stock market on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The application of Anonymity Broker ID is measured by dummy indicators over the period before and after Anonymity Broker ID. Market quality measurement consists of high low volatility of stocks, bid-ask-spread, total depth Value and volume. Hypothesis Testing was carried out using Fixed Effect Ordinary least squares (OLS) and Fixed Effect Two-Stage Least Square (2SLS) regression models and using a sample of all stocks that were actively transacting during the period 04 December 2020 to 06 December 2022. The results provide empirical evidence that Anonymity Broker ID has a positive effect on the volatility and Total depth Value of the 330 most active stocks, negatively effects on Bid Ask Spread and Volume. It can generally be concluded that Anonymity Broker ID can effectively dampen excessive market reaction during enactment."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Universitas Indonesia, 2003
S23540
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sembalangi, Tessa Lonica
Depok: Universitas Indonesia, 1998
S20830
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wahyu Aji Prakoso
"Kemunculan program IPHPS sebagai model perhutanan sosial terbaru yang hak pengelolaan sepenuhnya berada di tangan masyarakat dalam kasus ini Poktan WBM pada masyarakat desa Mekarwaru, masih belum berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Pokja PPS selaku mediator dalam proses perolehan lahan tani juga bertindak sebagai broker yang mencoba untuk membantu pengembangan masyarakat desa dengan membantu memperoleh SK IPHPS dan menarik investor masuk untuk berinvestasi pada lahan IPHPS. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang konsep dan praktik mengenai kendala pada program IPHPS sebagai bentuk perhutanan sosial dengan skema terbaru dan menjadi prioritas pemerintah di desa Mekarwaru. Skripsi ini berfokus untuk menganalisa tugas, peran, dan fungsi Pokja PPS sebagai broker dalam program IPHPS. Peran Pokja PPS yang dipertanyakan ini sebenarnya tidak selalu positif dan negatif melainkan dinamis tergantung situasi. Desa bukan lagi merupakan ‘komunitas’ yang homogen dimana warga masyarakatnya memiliki tujuan yang sama. Perbedaan ini antara lain disebabkan adanya diferensiasi sosial-ekonomi di masyarakat. Studi ini tidak hanya melihat sejumlah kendala yang ada dalam implementasi program IPHPS Desa Mekarwaru, tetapi jugaperan Pokja PPS sebagai broker. Peran Pokja PPS sebagai broker sangat strategis dan sentral dalam implementasi program IPHPS. Pertanyaan studi ini adalah bagaimana peran Pokja PPS dalam implementasi program IPHPS dan pasca perolehan Surat Keputusan (SK) dan apa implikasinya pada masyarakat desa Mekarwaru? Riset etnografis dilakukan penulis dalam kurun waktu Januari hingga Maret 2019 serta sebelumnya sudah datang ke desa Mekarwaru pada bulan April dan Juli 2018. Dengan mengamati aktivitas Poktan WBM sebagai kelompok tani dan Pokja PPS yang merupakan broker utama dalam program IPHPS. Studi ini menemukan bahwa Pokja PPS secara aktif menjalankan tugasnya sebagai broker dengan membantu mempertemukan negara dengan masyarakat dalam proyek pembangunan dalam hal ini perhutanan sosial. Serta menjembatani antara masyarakat dalam hal ini Poktan WBM dengan investor. Studi ini memperlihatkan bahwa broker memiliki peran sentralnya dalam program perhutanan sosial dan dapat membawa dampak yang sangat besar dalam kelanjutan serta mempengaruhi hasil akhir program yang dijalankan pemerintah.

The emergence of the IPHPS program as the latest social forestry model whose management rights are fully in the hands of the community in this case it is the Poktan WBM in the Mekarwaru village community, has not yet proceeded according to the needs of the village community. PPS Working Group as mediator in the process of acquiring farmland also acts as a broker in trying to help the development of village communities by helping to 'Legalize' SK IPHPS and attracting investors to invest in IPHPS land. This study aims to get an overview of the concepts and practices of the obstacles in the IPHPS program as a form of social forestry with the latest scheme and a priority for the government in Mekarwaru village. This thesis focuses on analyzing the tasks, roles and functions of Pokja PPS as a broker. The questionable role of the PPS Working Group whose not always positive and negative but dynamic depending on the situation. The village is no longer a homogeneous 'community' that still has the same goal because of socio-economic differentiation. By looking at the obstacles that occur in the Mekarwaru Village IPHPS program and the role of the PPS Working Group as a broker to provide understanding that the role of the PPS Working Group as a broker is very strategic and central in the running of the IPHPS program. This writing focuses on how the role of Pokja PPS in the implementation of the IPHPS program and after the acquisition of SK occurred in the Mekarwaru village community? The writing is the result of the author's ethnographic research over a period of several months, on the activities of Poktan WBM working farmers and Pokja PPS who are the main brokers in the IPHPS program. This study found that the PPS Working Group has actively carried out its duties as a broker by collecting projects, exchanging and exchanging discursive commodities from IPHPS lands and further forming narratives that can attract investors into. This study shows that the broker and its central role can have a very big impact on the progress and the final results of the programs being implemented.

"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada MPR untuk menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar. Dalam perkembangannya, pasal 2 Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum telah membuat pergeseran terhadap ketentuan pasal 37 tersebut. Dengan demikian pengaturan materi perubahan Undang-Undang Dasar yang diatu dalam Tap MPR tersebut tidak sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 baik ditinjau dari kedudukan, wewenang, dan fungsi MPR, maupun ditinjau dari tata susunan norma ketetapan MPR dan sistem norma hukum."
Hukum dan Pembangunan Vol. 25 No. 6 Desember 1995 : 492-500, 1995
HUPE-25-6-Des1995-492
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Aristyo Rahadiyan
"Di dalam praktek sehari-hari, sering kita jumpai hutang piutang antara Debitor kepada Kreditor yang dijamin dengan Hak Tanggungan. Hubungan hutang piutang mensyaratkan adanya kewajiban dari Debitor untuk membayar utang beserta bunganya yang menjadi hak Kreditor. Jika Debitor wanprestasi, Kreditor mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya (hak eksekusi) terhadap harta kekayaan Debitur yang dipakai sebagai jaminan hutang. Dalam kaitannya dengan Hak Tanggungan tersebut, kalau terjadi wanprestasi, jalan keluarnya adalah dengan cara dilelang sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UUHT maupun peraturan lelang. Lelang Hak Tanggungan dapat dilakukan berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 14. Sesuai Pasal 6, permohonan lelang harus diajukan sendiri oleh bank langsung kepada Kantor Lelang, apabila Pasal 6 tidak dapat digunakan karena barangnya diguggat pihak lain maka Lelang Hak Tanggungan akan dilaksanakan melalui Pengadilan (Pasal 14), dalam hal pelaksanaan lelang Hak Tanggungan, Balai Lelang dapat berperan sesuai dengan kesepakatan dengan Kreditur. Jika lelang melalui Pengadilan, Balai Lelang dapat membantu Pengadilan yang bertindak sebagai pemohon, disini Balai Lelang dapat berperan dengan memberikan bantuan jasa-jasa pra dan pasca lelang kepada Kreditur untuk memperlancar pelelangan. Tetapi ternyata dalam peraturannya masih kurang jelas dan masih terdapat beberapa hambatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui data primer dan sekunder. Untuk menghimpun data primer dilakukan dengan penetitian lapangan dengan menggunakan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan ditafsirkan secara logis dan sistematis yang kemudian ditarik kesimpulan.

In the daily practice, we often encounter between Debtor accounts payable to creditors secured by a Mortgage. Accounts payable relationship entails the obligation of the debtor to pay the debt with interest to consumption into creditor rights. If the debtor defaults, creditors have the right to demand the fulfillment of its accounts receivable (right execution) of the assets of the Debtor is used as collateral. In relation to the Mortgage, in case of default, the solution is to be auctioned in accordance with the provisions of Article 6 UUHT and auction rules. Auction Encumbrance can do under Article 6 and Article 14. According to Article 6, the petition must be filed by the auction bank directly to the Office of the Auction, if Article 6 can not be used because the goods diguggat other party then Auctions Encumbrance will be implemented through the Court (Article 14 ), in the case of auction Encumbrance, Auctioneer may act in accordance with an agreement with creditors. If the auction through the Court, Auctioneer may assist the Court that acted as the applicant, here Auctioneer may play a role by providing support services to the pre and post auction creditors to expedite the auction. But it turns out in the regulations are still unclear and there are still some obstacles. This study uses empirical juridical approach to data collection through primary and secondary data. To collect primary data by using interview penetitian field. Secondary data was collected by reviewing the primary legal materials and secondary legal materials, which are then analyzed using qualitative analysis techniques and interpreted logically and systematically are then drawn conclusions.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T44457
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nardo Rafael
"Untuk menjadi investor di pasar modal, maka investor dapat menjadi nasabah dengan membuka rekening efek di perusahaan efek khususnya yang menjalankan usaha sebagai perantara pedagang efek. Investor agar dana investasinya aman dan menguntungkan perlu memperhatikan perusahaan efek yang memiliki reputasi baik, volume transaksi besar dan kemudian telah memiliki izin dan registrasi yang valid oleh Bapepam-LK. Namun ada kalanya terdapat resiko yang tidak terduga dalam berinvestasi dengan menjadi nasabah di perusahaan efek. Selain resiko investasi efek di pasar modal, juga terdapat potensi resiko dari kejahatan pasar modal yakni penyalahgunaan dana investasi di rekening efek milik nasabah yang dilakukan oleh perusahaan efek baik melalui pialangnya maupun anggota direksi (direktur) perusahaan efek. Menjadi persoalan pokok dalam skripsi ini ialah siapa pihak yang paling bertanggungjawab terhadap kejahatan penyalahgunaan dana nasabah ini? mengapa perusahaan efek yang menyalahgunakan dana nasabah cenderung cukup hanya dikenakan sanksi administratif oleh Bapepam-LK dan sanksi pidana terhadap pelakunya baik pialang maupun direktur perusahaan efek yang bersalah? dapatkah sanksi demikian mengembalikan kerugian nasabah? Jika dicermati Pasal 31 Undang-Undang Pasar Modal, dijelaskan bahwa Perusahaan efek bertanggungjawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan efek yang dilakukan oleh direktur perusahaan tersebut. Dengan berlakunya ketentuan ini, seolah hanya perusahaan efek sebagai suatu entitas badan hukum saja yang harus bertanggungjawab terhadap semua masalah dan kerugian yang timbul dari pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan direktur perusahaan efek?. Perlu adanya pertanggungjawaban pribadi direktur yang menyalahgunakan dana nasabah didasari pemberlakuan doktrin piercing the corporate veil dengan mengenyampingkan sifat pertanggungjawaban terbatas perusahaan. Berdasarkan hasil analisa dalam penulisan skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa direksi perusahaan efek dapat diberlakukan doktrin piercing the corporate veil jika direktur terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (tort) seperti penggelapan atau transfer modal secara ilegal dan terbukti melanggar prinsip fiduciary duty (yang diatur secara alternatif dan tidak kumulatif).

For a person to become an investor in the capital market an action of opening a stock account in a securities company is necessary especially a company conducting business as a securities broker dealer. The investor for the assuring the security of his investments should appoint a stock exchange company with excellent reputation, conducting high volume transactions and having obtained a permit and valid registration from Bapepam-LK. But the existences of an unexpected risk in investment are still present by the appointment of a securities company. Other than the risk of investment usually encountered in the stock exchange, there is the risk of stock exchange criminal acts such as the misuse of investment funds by the securities company, the company broker or the Director of the company. The subject of this thesis is to define the counterpart mostly responsible in the cases of misuse of investment funds, the reason of the consideration of sufficiency in the inflicting of administrative sanction regarding the securities company by Bapepam-LK while attributing penal sanction regarding the convicted brokers and or company directors. Does the sanction necessarily benefit to the losses incurred by the clients?. According to Article 31 of the Law concerning the Capital Market, it is stated that a securities company could be held responsible towards all activities conducted by the company director related to stock exchanges. The wording of the article implies that the company as an entity is solely responsible of the actions conducted by the company director. A personal responsibility of the director could be applied if the piercing the corporate veil doctrine is applied derogating the limited liability character of the company. The result obtained based on the analyses of the present thesis concludes that the piercing the corporate veil doctrine could be applied if the director has been proven guilty of conducting an action categorized as a tort such as misuse or illegal transfer of capital and proven of having breached the principle of fiduciary duty (regulated in terms of alternative and not cumulative).
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S473
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Rawa El Amady
"Studi ini tentang budaya hutang, di mana toke membangun strategi untuk merespon perubahan sosial- budaya di Desa Parit Baru, Kampar Riau dengan berperan sebagai kapitalis kecil dan cultural broker. Desa Parit Baru sebelumnya merupakan kampung terisolir, setelah tahun 1999 Desa Parit Baru berubah menjadi desa pinggiran kota yang bisa diakses dengan mudah.
Perubahan sosial-budaya mempengaruhi posisi toke di desa, dari enam toke, lima bangkrut dan hanya satu toke yang bertahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data dan menginterpretasi data, di mana toke sebagai subjek utama. Toke yang bertahan adalah toke yang mampu mereproduksi budaya hutang dan membangun beberapa strategi sebagai berikut; Pertama, merubah pola hubungan dengan anak semang, dari pola yang ketat, ke pola jaringan ekslusif yang terdiri dari kelompok toke, pabrik dan penguasa desa untuk menetapkan harga; Kedua, toke menjadi kapitalis kecil untuk memudahkan membangun jaringan dan akses ke berbagai pihak yang lebih luas, sehingga anak semang bisa berinteraksi langsung pada kreditor dari luar desa; Ketiga, toke sebagai cultural broker mereproduksi budaya hutang dan memproduksi gaya hidup konsumtif.
Kajian ini mengungkapkan bahwa; Pertama, perubahan pola perniagaan toke bisa menjadi jendela untuk memahami kapitalisme global, bahwa negara pusat harus dinamis pada negara pinggiran dan semi pinggiran, sebab negara pinggiran sudah mempunyai akses yang luas serta memiliki kemandirian pilihan ekonomi dan politik; Kedua, toke sebagai cultural broker bisa menjelaskan bahwa kapitalisme global harus mempunyai kesadaran pada kultur lokal untuk membangun jaringan komoditas yang lebih luas. Bahwa jaringan politik dan ekonomi harus memperhatikan budaya lokal agar nilai-nilai konsumerisme hadir di desa-desa terpencil

The study on the culture of debt in which the toke role as a petty capitalist and cultural broker, in an effort to develop strategies to respond to the socio-cultural change in the village of Parit Baru, Kampar Riau. Parit Baru village was an isolated village but after 1999 turned into a suburban village which can be accessed easily.
Changes affecting the position of the toke in the village, which is of six tokes, five bankrupt and only one toke survived. This study used a qualitative approach to obtain the data and interpret the data, where toke as a major subject in this study. Toke that survive are capable of reproducing the culture of debt and build some of the following strategies, first, change the pattern of the relationship with the anak semang, from a strict pattern, pattern to the exclusive network consisting of a group toke, factory and village authorities to set prices. Second, toke become petty capitalists to facilitate networking and access to a wider variety of parties, so that the anak semang can interact directly to creditors from outside the village. Third, as a cultural broker toke reproduce the debt culture and producing consumptive lifestyle.
The study revealed that, first, the changing patterns of trade toke can be a window to understanding global capitalism, that the state should be dynamic centers on the periphery and semi- periphery, because the periphery has had extensive access and has a choice of economic and political independence. Second, toke as cultural broker can explain that global capitalism must have consciousness on local culture to build a wider network of commodities. That the political and economic networks should pay attention to local culture that values ​​consumerism is present in remote villages."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
D1925
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>