Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This article aims at discussing 2 main problems: 1) in how far harm done by corporate crime in Indonesia; and 2) how is the criminal policy passed in overcoming corporate crime in Indonesia? The result of this discussion points: First, corporate crime is a kind of crime that makes society restless and that is risks the interests of State. The harm done is in the form of material an immaterial things for citizens, State and other corporations. Second, corporate crime should be included in the Code of Criminal Laws as a criminal act by the offender. In line with this, the subject of offence in the Code of Criminal Laws should be widened to include corporations with a threat of either grave punishment by prison or fine punishment, or both of them. However, said penal efforts should be integrated with the overcoming of non penal ones."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang tingkat keseriusan kejahatan antar penghuniCluster Gracia Residence Bintaro dan warga Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat,dengan membandingkan tingkat ekonomi, tingkat religiusitas, tingkat keterpaparan media, usia, dan jenis kelamin. Skripsi ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengeluarkan angket ke 50 responden dari warga Klaster Gracia Residence Bintaro, Selatan Tangerang (mewakili Zona IV) dan 50 responden dari warga JoharDesa Baru, Jakarta Pusat (mewakili Zona II). Hasil penelitian ini menunjukkanperbedaan persepsi antara penduduk Zona II dan penduduk Zona IV. Sebagai tambahan, tingkat ekonomi, tingkat religiusitas, tingkat publikasi media, dan juga usia mempengaruhi tingkat keseriusan kejahatan. Berdasarkan uji chi square, tabulasi silang Uji, uji korelasi, uji jalur, dan uji perbandingan, ditemukan bahwa semakin tinggi ekonominya Level religiusitas, eksposur media, atau level usia, juga level yang lebih tinggi keseriusan kejahatan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the level of seriousness of crime among residentsCluster Gracia Residence Bintaro and residents of Johar Baru Village, Central Jakarta,by comparing the level of economy, level of religiosity, level of media exposure, age, and gender. This thesis uses a quantitative method by issuing a 50th questionnairerespondents from residents of Klaster Gracia Residence Bintaro, SouthTangerang (representing Zone IV) and 50 respondents from Johar residentsDesa Baru, Central Jakarta (representing Zone II). The results of this study indicatedifferences in perceptions between residents of Zone II and residents of Zone IV. In addition to, economic level, level of religiosity, level of media publication, and also age affect the seriousness of the crime. Based on the chi square test, cross tabulation Test, correlation test, path test, and comparison test, it was found that the higher the economy The level of religiosity, media exposure, or age level, is also a higher level the seriousness of the crime."

"Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban korporasi terhadap putusan kasus perdata maupun kasus tindak pidana korupsi yang saling bertentangan yang dilakukan oleh karyawan Bank Mega bekerjasama dengan pihak PT Elnusa sebagai nasabah dan pihak ketiga dengan mengatasnamakan korporasi tersebut menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penulisan tesis ini menggunakan metode penilitian yuridis normatif yaitu dengan studi dokumen dan studi kepustakaan dikaitkan dengan Putusan baik Pidana maupun Perdata Kasus Bank Mega VS PT Elnusa.

---

This thesis discusses the corporate responsibility for the crimes committed by employees in the name of the corporation's in accordance with the laws and regulations in Indonesia. This thesis research method is the study of normative by document and literature study and was associated with a Surpreme Court case Bank Mega VS PT Elnusa."

"Dalam kehidupan manusia sehari-hari, peran korporasi sangatlah besar. Baik sebagai penyedia produk dan jasa bagi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu korporasi menjadi salah satu tonggak pergerakan ekonomi dunia. Meskipun demikian, bukan suatu hal yang tidak lumrah suatu korporasi terlibat dalam tindak pidana. Hal ini menjadi membingungkan jika berkaca kepada pendefinisian korporasi yang masih rancu di Indonesia. Setidaknya terdapat 4 (empat) definisi korporasi yang berbeda yang diatur melalui ketentuan perundang-undangan berbeda di Indonesia. Hal ini menjadi masalah karena sejatinya pendefinisian korporasi melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia menyamakan semua badan usaha (tidak mempertimbangkan apakah badan usaha tersebut adalah (i) perkumpulan orang atau (ii) perkumpulan modal). Dengan kata lain, di depan mata hukum positif Indonesia, dalam hal terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh suatu Perseroan Terbatas ("PT") atau suatu Comanditaire Venotschaap ("CV"), mereka akan diperlakukan secara sama. Fenomena tersebut membawa suatu isu hukum yaitu pemrosesan perkara tindak pidana korporasi yang bertolak belakang dengan esensi dari pemidanaan korporasi itu sendiri karena parameter yang digunakan disama ratakan bagi seluruh bentuk badan usaha di Indonesia padahal masing-masing jenis badan usaha memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Implikasi hukum yang muncul bagi fenomena tersebut salah satunya adalah pembebanan sanksi yang dibebankan kepada subjek hukum yang kurang tepat dan tidak tercapainya tujuan dalam memidana korporasi dalam hal terjadi suatu tindak pidana korporasi.

---

The role of corporation in human's life is very essential. Both as a provider of products and services for the needs of society. Therefore, corporation is one of the cornerstones of the movement of the world economy. Even so, it is not unusual for a corporation to commit or be involved in a crime. This becomes an issue as the definition of corporation in Indonesia is still ambiguous. There are at least 4 (four) different definitions of corporation which are regulated through different laws and regulations in Indonesia. This is a problem because actually the definition of a corporation through laws and regulations in Indonesia equates all business entities (without considering whether the business entity is (i) an association of people or (ii) an association of capital). In other words, in the eyes of Indonesia's positive law, in an event of a crime committed by a Limited Liability Company ("PT") or a Comanditaire Venotschaap ("CV"), they will receive the same treatment. A legal issue arises from this phenomenom, namely the processing of corporate criminal cases which is contrary to the essence of punishing a corporation itself because the parameters used are the same for all forms of business entities in Indonesia even though each type of business entity has different characteristics. One of the legal implications that arise for this phenomenon is the imposition of sanctions imposed on legal subjects that are not appropriate and the goal is not achieved in convicting corporations in the event of a corporate crime."

"The economic crisis in 1997 has confirmed the Indonesian society that white collar criminality also exist in their country. The failure to bring the corporate criminals to court was caused by the difficulty of the Indonesian justice system to accept that corporations can also be held accountable under the Indonesian criminal law. On the other hand, legislature has accepted that corporations (as juristic persons) can be held liable, beside the managers (as natural persons). Since 1955, law no. 7 on economic crimes also includes juristic persons as subjects of the law. This has been fallowed by the legislature in 1963 (law on subversion), 1976 (law on drug abuse) and 1997 (law on the environment). In 1993 a draft of the new Penal Code for Indonesia was submitted to the Minister of Justice. No step have been taken yet to implement the code, which in article 44 explicitly states that corporations can be held responsible for criminal acts. With respect to a law enforcement strategy against corporate crimes, the author wishes to distinguish between organized crimes and crimes 'by organization. Both can be done by or through corporations."

"Tesis ini tentang penanganan kejahatan jalanan oleh Tim Walet Detasemen C Pelopor di wilayah Ciputat Satuan Brimob Polda Metropolitan Jakarta Raya.Tesis ini bertujuan untuk menunjukkan penanganan kejahatan jalanan yang dilakukan oleh Tim Walet Detasemen C Pelopor Satuan Brimob Polda Metropolitan Jakarta Raya. Tim Walet merupakan tim yang dibentuk oleh pimpinan Polda Metropolitan Jakarta Raya, sebagai salah satu strategi untuk menjawab permasalahan kejahatan jalanan yang kian marak.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian tindakan dengan pendekatan kualitatif dengan menerapkan beberapa teknik pengumpulan data berupa pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman, dan kajian dokumen. Metode tersebut dipilih karena sifat dari masalah penelitian ini memerlukan pendalaman, di mana peneliti harus memusatkan perhatiannya pada konteks yang dapat membentuk pemahaman mengenai fenomena yang diteliti.Hasil penelitian menunjukan bahwa penanganan kejahatan jalanan di wilayah Ciputat, khususnya di jalan WR Supratman, jalan Ir H Juanda, dan jalan Cirendeu belum berjalan dengan optimal, karena masih adanya kejadian kriminalitas berupa pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor di lokasi tersebut. Corak penanganan yang dilakukan oleh Tim Walet Detasemen C Pelopor dalam membantu mencegah dan mengungkap kejahatan jalanan di wilayah Ciputat, dilakukan melalui tindakan penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif, serta kerja sama dan koordinasi dengan Polsek Ciputat. Tindakan penegakan hukum yang bersifat preventif dilaksanakan melalui kegiatan patroli, 3 (tiga) kali seminggu sesuai route yang telah dibuat, balk route patroli di wilayah Polres Metropolitan Jakarta Selatan maupun route patroli di wilayah Polsek Metro Ciputat.Tindakan penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan oleh Tim Walet, secara mandiri bersama-sama dengan anggota Detasemen C Pelopor Iainhya dan dilakukan secara terpadu dengan anggota Unit Reskrim Polsek Metro Ciputat. Kedua tindakan penegakan hukum tersebut terwujud karena adanya koordinasi yang dilakukan oleh tim, baik secara intern dan ekstern.Implikasi dari tesis ini adalah, bahwa dalam setiap pembentukan tim sebagai kebijakan yang diambil oleh pimpinan perlu didukung oleh perwira-perwira di bawahnya, pengawasan dan kontrol yang ketat, serta mencukupi anggaran yang dibutuhkan dalam setiap pelaksanaan tugas, sehingga dapat memacu motivasi kerja tim yang telah dibentuk."

"Studi ini melihat bahwa kerusakan lingkungan di Kawasan Karst Pegunungan Kendeng melibatkan kerja sama antara korporasi dengan negara. Hal ini merujuk pada interaksi antara pemerintah dengan korporasi dalam wujud kebijakan yang dapat menguntungkan bagi satu sama lain. Melalui metode systematic literature review dan content analysis, studi ini mengidentifikasi beberapa pola interaksi yang terjadi antara pemerintah dan korporasi, yaitu 1) inisiatif perusahaan dalam memanipulasi AMDAL, 2) Pengabaian terhadap hak atas informasi warga yang terdampak, 3) Intimidasi, 4) Penerbitan izin lingkungan yang bersifat mendesak. Pola-pola ini dilakukan masing untuk melancarkan ekspansi bisnis perusahaan semen yang bernilai fantastis. Di saat yang bersamaan, studi ini menemukan bahwa ekspansi besar-besaran tersebut juga berdampak luas bagi lingkungan. Berpayung pada perspektif green criminology, hasil analisis menunjukkan bahwa kejahatan terhadap lingkungan tidak terbatas pada apa yang dilarang oleh hukum formal. Lebih dari pada itu, kejahatan lingkungan juga dapat terjadi pada tindakan yang diizinkan oleh hukum formal.

---

This study examines that environmental damage in the Kendeng Mountains Karst Area involves cooperation between corporations and the state. State-corporate crime refers to the interaction between the government and corporations in the form of policies that can benefit each other. Through systematic literature review and content analysis methods, this study identifies several patterns of interaction that occur between the government and corporations, namely 1) corporate initiatives in manipulating AMDAL, 2) Ignoring the right to information of affected residents, 3) Intimidation, 4) Issuance of urgent environmental permits. These patterns were each carried out to launch the fantastic business expansion of cement companies. At the same time, this study found that the massive expansion also had a wide impact on the environment. Drawing on the perspective of green criminology, the analysis shows that environmental crimes are not limited to what is prohibited by formal law. Rather, environmental crimes can also occur in actions that are permitted by formal law."