Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 120221 dokumen yang sesuai dengan query
cover
"In the welfare state conception, the duties of government was also had responsibility to talking care a public needs or to talking care a social welfare. To run away that duty, the government had competence to involve in social live, in a permitted limitation by law. To run that function, the government had completency in a legislation side together. Government also using the regulation as tool make a law regulations both in an order law and in a determination. To run a autonomy system, there are some functions and competency from decentralization system implement by the region district government. That would need a problem when the local act product was not in same way with the state act. The monitoring to local act is repressive monitoring. The repressive monitoring is a controlling in a specific way an in a certain period. Beside that, the material also handle by Mahkamah Agung as a juridical institution, through the juridical review. Juridical review based on the substance of the lower act (by the hierarchy of the act number 10 of 2005). When the monitoring to decision of article 1:3 Act of PTUN, could be proposed by public an objection to person or department concern or through by PTUN institution."
2006
340 JEPX 26:1 (2006)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Rozali Abdullah
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007
352 ROZ p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Enny Nurbaningsih
"Buku Prof. Enny Nurbaningsih ini sangat komprehensif, kaya dan mencerahkan sehinga menjadi penting untuk dibaca dan dijadikan rujukan baik di dunia riset dan pendidikan, maupun dalam praktik pembangunan, penerapan dan penegakan hukum yang terkait dengan peraturan daerah dalam sistem hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UU NRI Tahun 1945."
Depok: Rajawali Press, 2020
352.02 ENN p
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Siregar, Abel Rizky
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme dengan metode penelitian kualitatif. Wawancara mendalam serta studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Penelitian ini menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi structure, system, strategy, style, staff, skills dan shared values. Hal ini tentunya sesuai dengan elemen yang terkandung dalam model 7S Mckinsey yang digunakan peneliti sebagai pisau analisis dalam menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa konsep structure follows function belum terlaksana dengan baik, masih adanya peraturan perundangan-undangan terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disharmoni, prinsip money follows program belum berjalan efektif, proses bisnis telah berjalan dengan baik namun APIP belum memanfaatkan kemajuan teknologi dalam melaksanakan tugas, gaya kepemimpinan pimpinan tertinggi sangat partisipatif dan demokratis namun di sisi lain APIP belum ideal baik secara kuantitas dan kualitas, masih ada pegawai yang belum mengetahui dan belum menerapkan budaya organisasi Kementerian Dalam Negeri. Hasil penelitian ini menyarankan adanya penguatan struktur kelembagaan melalui penggunaan konsep structure follows function maupun penguatan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, adanya penggunaan konsep money follows program dalam mendesain anggaran serta pemanfaatan kemajuan teknologi dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, membuat pola penerimaan, pengembangan karier serta pola pendidikan dan pelatihan agar dapat tercipta APIP yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas dan melakukan sosialisasi terkait dengan nilai-nilai yang terdapat dalam budaya organisasi Kementerian Dalam Negeri.

ABSTRACT
This study aims to analyze the factors affecting the effectiveness of the Inspectorate General of the Ministry of Home Affairs in the supervision of the administration of local governance. This study uses the post-positivism paradigm with qualitative research methods. In-depth interviews and document studies were conducted to obtain the necessary data and information. This study explains that the factors affecting the effectiveness of the Inspectorate General of the Ministry of Home Affairs in supervision the administration of local governance include structure, systems, strategy, style, staff, skills and shared values. This is certainly in accordance with the elements contained in the 7S Mckinsey model that researchers use as a knife analysis in answering research questions. The results of the study revealed that the concept of structure follows function has not been implemented well, there are still laws and regulations related to the supervision of harmonious regional governance, the principle of money follows program has not been effective, business processes have been running well but APIP has not utilized technological advancements in carrying out its tasks The leadership style of the highest leadership is very participatory and democratic, but on the other hand APIP is not ideal in terms of quantity and quality, there are still employees who do not know and have not applied the the organizational culture of the Ministry of Home Affairs. The results of this study suggest the strengthening of institutional structures through the use of the concept of structure follows function and the strengthening of legislation related to the supervision of regional government administration, the use of the concept of money follows program in designing budgets and the use of technological advancements in supporting the implementation of regional government supervision oversight tasks, creating patterns acceptance, career development and education and training patterns in order to create adequate APIP both in terms of quantity and quality and conduct socialization related to the values ​​contained in the organizational culture of the Ministry of Home Affairs."
Jakarta: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sianturi, Eddy M.T.
"Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang mulai diberlakukan sejak awal tahun 200I merupakan salah satu agenda reformasi dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya demokratisasi dalam pengelolaan negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Pembagian sebagian besar kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga pemerintah daerah memiliki kesempatan besar untuk menggali dan mengembangkan segenap potensi daerahnya untuk kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan di era Otonomi Daerah menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip demokrasi yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat daiam proses pengambilan keputusan kebijakan publik, transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban publik. Prinsip-prinsip tersebut mengamanatkan adanya sharing afpower antara lembaga-lembaga negara, khususnya eksekutif dan legislatif.
Departemen Dalam Negeri mengakui bahwa selama Iima tahun pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia belumlah menunjukkan basil yang memuaskan. Permasalahan yang paling sering ditemukan antara lain terjadinya konflik kepentingan antar elite di daerah, khususnya eksekutif dengan legislatif, hak-hak politik masyarakat yang belum terakomodasi secara memadai dan tidak konsistennya penegakan hukum. Kondisi-kondisi tersebut mengakibatkan terhambatnya proses pembangunan yang berujung tidak tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat.
Kota Bekasi sebagai salah satu kota penyanggah ibukota negara memiliki posisi yang semakin strategis dituntut untuk berkembang secara cepat. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi saat ini seiring dengan semakin derasnya arus urbanisasi ke Kota Bekasi mempersyaratkan terjalinnya koordinasi yang balk antar lembaga negara dengan berbagai elemen masyarakat, khususnya sinergi dan harmonisasi hubungan antara eksekutif (Walikota) dengan legislatif (DPRD).
Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hubungan antara eksekutif dengan legislatif di Kota Bekasi, namun peningkatan tersebut belum optimal sesuai harapan dan keinginan masyarakat. Beberapa bidang pelayanan publik khususnya pendidikan, kesehatan, dan transportasi masih jauh dari yang diharapkah. Kurang fokusnya pemerintah Kota Bekasi dalam menetapkan prioritas sasaran program pembangunan dan lemahnya pengawasan internal birokrasi menjadi penyebab utama lambatnya perbaikan pelayanan publik. Kebijakan Pemkot Bekasi dengan slogan "Pelayanan Satu Atap" dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik belum menunjukkan basil yang memadai, karena tidak diikuti dengan perubahan perilaku dari aparatur. Dampak hubungan eksekutif dan legislatif di Kota Bekasi mulai menunjukkan adanya peningkatan partisipasi publik (partisipasi politik) dart kontrol sosial dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengawasan terhadap kinerja eksekutif dan Iegislatif. Partisipasi masyarakat Kota Bekasi tersebut masih Iebih banyak diinisiasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa, sementara peran partai politik belum memadai dalam meningkatkan pemberdayaan partisipasi politik masyarakat.

The policy of decentralization and autonomy that have been applied since 2001 is one of the reformation agendas to boost democratization in state management and governance. The dividing of central government's authorities to local governments in order to accelerate and improve people's prosperities, so that the local governments have a lot of opportunities to explore and develop their area's potencies. The government conducts its role in the era of area's autonomy guarantees the democracy principles including increase of people's political engagement in the decision making process of public policy, transparency and accountability. Those principles order a sharing of power among state institutions, especially between the executive and legislative.
The Department of Home Affairs states that during five years of the conduction of autonomy policy in Indonesia not enough yet show a satisfied result. The most problems have been found i.e.: the conflict of interest among local elites, especially the executive against the legislative, the public political rights that have not been accommodated equally and the inconsistency of Law enforcement. Those conditions hamper the development process, in turns it will impede the achievement of people's improvement and prosperity.
The Bekasi Municipality as one of the state's capital hinterland has a strategic position and it is expended to develop rapidly. The complexity of problems such as a growing number of urbanization to Bekasi Municipality is required a good coordination among the state institutions with several of society elements, especially a synergic and harmonic relationship between the executive (Mayor) and legislative (DPRD).
The result of this study indicates that there is an improvement in relationship between the executive and the legislative in Bekasi Municipality, nevertheless that improvement has not been optimal and it has not satisfied people's expectations and Needs. Some of public services especially education, health and transportation are still Far from the expectation. Since the Bekasi Municipality was failed to remain focus in determining its target priority of development programmed and the weakness of internal bureaucratic -control- become- -the--main--factor- of--the -lateness--of -public services Improvement. The policy of Bekasi Municipality by a slogan "One Roof Service" in conducting its roles and functions as a public servants still not yet shows a significant performance improvement, because of not yet followed by a changing of apparatus behavior. The impact of the relation between the executive and legislative in Bekasi Municipality indicates and improvement in public political engagement and social control in the process of public policy decision making and to control the performance of the Executive and legislative. The participation of Bekasi Municipality urban communities is still initiated by NGO's and mass media; other while the role of political parties are still not optimal yet in improving the empowerment of public political engagement."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007
T20750
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
L. Sumartini
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2001
352 SUM p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Gigir Wicaksono
"ABSTRAK
Perlu disadari bahwa pembangunan nasional, termasuk sektor energi dan sumber daya mineral, merupakan proses tanpa henti (never-ending process) yang perlu dijaga kesinambungan dan arahnya menuju sasaran utama, yaitu mendukung dan berkontribusi demi terwujudnya Tujuan Nasional (masyarakat adil, makmur dan sejahtera) sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, pendekatan Lima Pilar Program Pembangunan tsb masih sahih (valid) dan retevan dalam pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral untuk kurun waktu 5 (Lima) tahun ke depan. Dalam Program Kerja pemerintah dalam 100 Hari Pertama dibagi atas 3 (tiga) subsektor utama, yaitu migas, ketenagalistrikan, dan mineral. Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan pembahasan kepada program mineral yang didalamnya termasuk pertambangan umum. Kaitannya Usaha pemerintah di dalam meningkatnya investasi di bidang pertambangan umum seperti Batubara merupakan upaya strategis didalam pembangunan ekonomi diantaranya dengan merencanakan kembali pelaksanaan investasi di subsektor mineral yang melibatkan 13 (tigabelas) perusahaan pertambangan bahan mineral di 9 provinsi. Beberapa program lainnya yang mempunyai kaitannya dengan Otonomi Daerah adalah pemerintah berupaya menyelesaikan pembangunan 9 (sembilan) pabrik briket batubara yang berlokasi di Sumatera Barat, Bengkulu, Bangka, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Setatan, Jawa Barat, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya diversifikasi energi dalam mengantisipasi penghapusan subsidi harga BBM dan kelangkaan BBM untuk menggerakan pembangkit tenaga tistrik. Kebijakan diatas tidak terlepas dari UU Otonomi Daerah yang menginginkan adanya peningkatan PAD Daerah yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja langsung sekitar 32 ribu orang sehingga pada gilirannya akan dapat mensejahterakan masyarakat daerah itu sendiri. Untuk merealisasikan pembangunan ekonomi tersebut pemerintah perlu merencanakan roadmap Pertambangan Umum kepada pemerintah daerah, sehingga perlu adanya sosialisasi terhadap pemahaman UU Otonomi Daerah yang berkaitan dengan rencana pemerintah pusat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasat 33 ayat (2) dan (3) bahwa sumber daya (kekayaan) alam dalam hal ini pertambangan umum dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kebijakan pemanfaatan sumber daya mineral sebetumnya tebih berorientasi pada kekuasaan Negara sehingga menciptakan kebijakan yang sentralistis dan monopolistis. Sejak era reformasi dan sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk mengelola secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan somber daya nasional yang berkeadiian. Di samping itu penyeLenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. "
2007
T 17040
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Heri Basuki
"Pelaksanaan otonom daerah yang merupakan implementasi dan desentrahsasi di negara Indonesia telah menjadi konsensus nasional dalam setiap undang-undang dasar yang pernah berlaku selalu terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang penyelenggaraan pemenntah daerah di Indonesia
Pemerintah daerah adalah merupakan legimitasi rakyat untuk melaksanakan sesuatu pemerintahan lokal yang mandiri sehingga dan harus dapat mendorong berkembangnya prakarsa sendiri dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan untuk kepentingan masyarakat setempat dengan berkembangnya prakarsa sendiri tercapailah apa yang dimaksud dengan demokrasi yaitu pemerintahan dan oleh dan untuk rakyat
Didalam membangun masa depan mereka sendiri tentunya mereka harus dapat memberdayakan potensi yang ada baik itu sumber daya manusia sumber daya alam maupun sumber daya teknologi pemberdayaan sumber-sumber tadi adalah sarana daerah sebagai kemampuan untuk menumbuh kembangkan pemerintahan yang nyata dan bertanggung jawab.
Nyata pemberian otonomi daerah didasarkan pada fakto-faktor perhitungan-perhitungan tindakan kebijakan yang benar-benar menjamin daerah mampu mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.
Bertanggung jawab pembenan otonomi benar-benar sejalan dengan tujuan pembangunan yang tersebar di pelosok negara serasi dan tidak bertentangan dengan pembinaan poitik dan kesatuan bangsa menalani hubungan yang serasi antar pusat dan daerah.
Salah satu dan upaya memperoleh kemampuan dalam bidang keuangan adalah membuka peluang kepada investor untuk menamkan modalnya dengan membenkan kepastian hukum perlindungan investasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih keamanan ketenagakerjaan yang kondusif perlindungan terhadap investasi dapat mengakibat peluang berinvestasi lebih besar peluang bennvestasi yang besar adalah peluang berinvestasi yang kondusif dan dapat memberikan dampak kepada penerimaan daerah dan segi perpajakan pembangunan infra struktur dan kesejahteraan masyarakat
Di dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang ditimbulkan dan kondusifnya investor menanamkan modal di daerah karena didukung oleh perangkat hukum yang memberikan rasa aman dan kepastlan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia telah meratifikasi ketentuan-ketentuan WfO melalui undang-undang nomor 7 tahun 1994 manakala peraturan-peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemenntahan daerah dalam bidang investasi bertentangan dengan perjanjian-perjanjian internasional khususnya dikawasan Asean maka tata cara yang digunakan adalah dengan mengajukan yudicial review kepada Mahkamah Agung. Dengan adanya mekanisme ini adalah merupakan jaminan harmonisnya hubungan antara peraturan daerah dengan ketentuan-ketentuan perdagangan bebas dikemudian hari."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
T25047
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2003
R 320.15 IND i
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Niken Astiningrum
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas perlu atau tidaknya keberadaan jabatan Wakil Gubernur dalam suatu provinsi yang menyelenggarakan pemerintahan daerah erdasarkan asas otonomi daerah. Pertimbangan mengenai perlu atau tidaknya diadakan jabatan Wakil Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi ini didasarkan pada konsep-konsep dalam teori organisasi, khususnya kompleksitas organisasi dan rentang kendali; serta dilatarbelakangi oleh masalah-masalah yang kerap timbul di berbagai provinsi karena adanya jabatan Wakil Gubernur. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analitis deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah (Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat) perlu untuk membuat ketentuan yang baru tentang pengadaan jabatan Wakil Gubernur di tiap-tiap provinsi, dengan memperhatikan kebutuhan tiap-tiap provinsi berdasarkan konsep-konsep di dalam teori organisasi. Ketentuan yang baru ini hendaknya dimuat di dalam undang-undang pemerintahan daerah yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang masih berlaku sampai saat ini.

ABSTRACT
The focus of this study is whether the role of Vice Governor is necessary or not in a province that run the local government based on local autonomy principle. The consideration of whether the role of Vice Governor is needed or not in the enforcement of local government is based on concepts in the theories of organization, especially complexity of organization and span of control; also backgrounded by the problems that frequently appear in several provinces because of the existence of the role of Vice Governor. This research is a qualitative descriptive interpretive. The researcher suggests that government (President and House of Representatives) should make a new rules about the procurement of the role of Vice Governor in every province, by observe the needs of every province based on concepts on theories of organization. The new rules should be included on the new Local Government Act to replace the The Law of Local Administration No.32/2004 which is still valid at the moment. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S284
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>