Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terorisme merupakan isu keamanan yang mencuat sejak peristiwa 11 September 2001. Namun Indonesia baru menyadari, ancaman terorisme terhadap keamanan setelah peristiwa bom Bali 1 pada 12 Oktober 2001. Dalam kebijakan pemerintah yang pertama terkait dengan terorisme, kerja sama yang dibangun lebih difokuskan pada kepolisian dan intelejen. Hal ini seolah menguak konsep yang salah kaprah tentang keamanan. Artikel ini menjelaskan posisi pertahanan dalam pemberantasan isu terorisme dan kebijakan pertahanan yang seharusnya dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Artikel ini menggunakan teori sekuritasi sebagai pisau analisis. Melalui teori ini, konsep keamanan dan proses pengamanan suatu objek dari ancaman yang tidak hanya dilakukan oleh aparat kepolisian dan intelejen, tetapi juga pertahanan, digambarkan dengan jelas. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan bahwa pertahanan nirmiliter mempunyai peranan yang sangat besar dalam pemberantasan terorisme adalah manipulasi ajaran agama yang mampu menarik pertahanan generasi muda hingga bergabung dalam jaringan teroris."

"Terorisme merupakan issue keamanan yang mencuat sejak peristiwa 11 September 2001. Namun, Indonesia baru menyadari ancaman terorrisme terhadap keamanan setelah peristiwa bom Bali I pada 12 oktober 2002. Dalam kebijakan pemerintah yang pertama terkait dengan terorisme , kerjasama yang dibangun lebih difokuskan pada Kepolisian dan Intelejen. Hal ini seolah mengkuak konsep yang salah kaprah tentang keamanan. Artikel ini menjelaskan posisi pertahanan dalam pemberantasan issue terorisme dan kebijakan pertahanan yang seharusnya dibentuk oleh Pemerintah Indonesia. Artikel ini menggunakan teori sekuratisasi sebagai pisau analisis. Melalui teori ini, konsep keamanan dan proses pengamanan suatu objek dari ancaman yang tidak hanya dilakukan oleh aparat kepolisian dan intelejen, tetapi juga pertahanan, digambarkan dengan jelas. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan bahwa pertahanan inmiliter mempunyai peranan yang sangat besar dalam upaya pemeberantasan terorisme. Hal ini disebabkan oleh permasalahan utama dalam pemberantasan terorisme adalah manipulasi ajaran agama yang mampu menarik perhatian generasi muda hingga bergabung dalam jaringan teroris."

"

Penelitian ini mengkaji hambatan yang dihadapi Itjenad dalam mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2020. Analisis mendalam mengungkap berbagai factual problem, seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan teknologi. Penelitian ini juga menemukan adanya resistensi dari pihak internal maupun eksternal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post-positivisme. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat di Itjenad, serta pihak-pihak eksternal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya pemahaman tentang pengawasan intern, namun beberapa kemajuan telah dicapai. Hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengawasan dan dilakukannya perbaikan dalam proses pengawasan intern di lingkungan Itjenad. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas SPIP di Itjenad, antara lain pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Kemudian, sosialisasi intensif tentang pentingnya pengawasan internal dan peran SPIP dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Serta, peningkatan koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait dalam proses pengawasan di lingkungan TNI AD. Dengan upaya perbaikan ini, diharapkan kebijakan pengawasan internal dapat diterapkan dengan lebih optimal, sehingga tujuan utama dari kebijakan ini, yaitu mewujudkan tata kelola yang baik dan akuntabel di lingkungan Itjenad, dapat tercapai.

---

This research examines the obstacles faced by Itjenad in implementing the Government Internal Control System (SPIP) by the Minister of Defense Regulation Number 19 of 2020. In-depth analysis reveals various factual problems, such as limited resources, infrastructure, and technology. This research also found resistance from internal and external parties. This research uses a qualitative method with a post-positivism approach. Data was collected through in-depth interviews with officials at Itjenad and relevant external parties. The results show that some progress has been made despite challenges such as limited human resources, resistance to change, and a lack of understanding of internal control. This can be seen from the increased awareness of the importance of supervision and the improvements made in the internal control process within Itjenad. This study recommends several steps to improve the effectiveness of SPIP in Itjenad, including training and development to increase the capacity of human resources. Then, intensive socialization of the importance of internal control and the role of SPIP in realizing good governance. As well as increasing coordination and communication between related parties in the supervision process within the Army. With this improvement effort, it is hoped that the internal control policy can be implemented more optimally."

"Kebijakan keamanan nasional Indonesia yang telah berorientasi terhadap ancaman dari luar dan cenderung mengabaikan keberadaan keamanan individu. Mengingat keberadaan ancaman invasi militer dari negara Iain sejak berakhirnya Perang Dingin telah berkurang atau bahkan tidak ada, justru ancaman terhadap keamanan nasional muncul dari beberapa sektor lain di Iuar militer, seperti masalah lingkungan dan sosial.Penerapan Doktrin Sishankamrata sebagai landasan dalam upaya melakukan pertahanan negara, memberikan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hukum humaniter dan prinsip perang yang adil.Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, apakah Doktrin Sishankamrata memberikan perlindungan terhadap keamanan manusia? Sejauh manakah permasalahan-permasalahan non-combatant timbul dalam perang rakyat semesta?Untuk menjawab pokok permasalahan di atas, penelitian ini menggunakan pemikiran-pemikiran tentang Keamanan Nasional (Joseph S. Nye, Jr., HJ . Morgenthau) dan Keamanan Manusia (Barry Buzan, J. Ann Tickner, Ole Weaver) melalui sudut pandangan Hukum Humaniter dan Perang yang Adil (Michael Walzer, Liebe C. Greene) melalui metode kulitatif sebagai pilihan cara dalam memahami pemaknaan keamanan nasional Indonesia.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada penerapan perang semesta yang terjadi di Bosnia-Herzegovina, menunjukkan bahwa perang semesta telah mengaburkan prinsip diskriminasi yang mengharuskan pembedaan antara combatant dan non-combatant. Begitu pula dalam penerapan Doktrin Sishankamrata dalam konflik internal (Timor-Timur, Aceh dan Papua) yang terjadi di Indonesia, yang menyebabkan terjadinya konflik horizontal dalam masyarakat.Implikasi teoritik dari penelitian ini adalah bahwa teori Keamanan Nasional dalam pemikiran tradisional (dengan penekanan pada state centric) seperti yang diimplementasikan dalam Perang Semesta dan Doktrin Sishankamrata tidak sejalan dengan hukum humaniter dan prinsip perang yang adil, baik prinsip jus ad helium maupun jus in bella. Seperti yang ditunjukkan dalam kasus Bosnia-Herzegovina dan konflik internal di Indonesia (Timor Timur, Aceh dan Papua).

---

Indonesian National Security Policy until today is still orienting through external threat and tends to ignore the existence of individual security. Considering that the existence of military invasion threat irom other countries since the end of Cold War had been reduced or even disappeared, but threat of National Security is occur from many other sectors outside military such as environment and social problem.

The implementation of SISHANKAMRATA Doctrine as a guideline in country defense causes acts against humanitarian law and just war principle.

The issue which want to be taken up in this research is Does SISHANKAMRATA Doctrine give protection for human security? How far the non-combatant issues occur within the total war?

To answer the main problems above, this research is using many thoughts pertaining National Security (Joseph S. Nye, Jr., HJ. Morgenthau) and Human Security (Barry Buzan, J. Ann Tickner, Ole Weaver) through Humanitarian Law and Just War (Michael Walzer, Liebe C. Greene) perspectives and using qualitative method in order to understand Indonesian National Security.

The result of this research shows that the implementation of total war in Bosnia- Herzegovina had made unclear discrimination principle which supposed to make separation between combatants with non-combatant. This also happened to the implementation of SIS TA Doctrine in internal conflict (East Timor, Aceh and Papua) in Indonesia which caused the occurrence of horizontal conflict within the society.

Theoretical implication in this research is that National Security Theory in traditional thought (emphasizing to state centric) as what had been implemented in Total War and SISHANKAMRATA Doctrine, were not the same with Humanitarian Law and Just War principle, in jus ad bellum principle or even in jus in bella, as what had been shown in Bosnia-Herzegovina case and internal conflict in Indonesia (East Timor, Aceh and Papua)."

"Usainya perang dingin tidak menjadikan Asia Tenggara lepas dari ancaman terutama terorisme. Dalam konteks hubungan internasional. terorisme telah menjelma sebagai aktor non-tradisional yang pada akhirnya turut berperan dalam hubungan internasional antar negara. Selain itu saat ini telah diakui bersama bahwa terorisme telah menjadi ancaman nyata bagi stabilitas keainanan kawasan. Di kawasan telah terdapat suatu mekanisme dialog multilateral. ARF untuk membahas permasalahan keamanan kawasan. termasuk didalamnya terorisme. Dengan mekanisme yang dimilikinya. ARF dapat memainkan peranannya dalam menangani isu tersebut.Untuk membahas hal tersebut. kiranya beberapa kerangka pemikiran dapat diajukan antara lain seperti yang dikcmukakan oleh Krasner dengan regime theorynya, konsep Confidence Building Measures yang dikembangkan oleh negara-negara peserta serta salah satu definisi terorisme untuk memberi gambaran mengenai konteks ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok teroris. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang mcnckankan pada pengembangan keadaan realilas sosial serta proses interaktif dari objek yang diteliti.Mekanisme ARF telah cukup memberikan respons terhadap penanganan terorisme akan tetapi masih .terdapat beberapa hal yang perlu dioptimalkan kembali terutama yang berkaitan dengan kerjasama konkrit antar negara peserta guna menangani isu terorisme tersebut dalam secara kolektif. Beberapa instrumen yang dihasilkan dari pertemuan ARF belum mencukupi untuk menangani isu terorisme yang sifatnya kompleks. Akan tetapi penanganan itu sendiri merupakan proses yang berjalan sehingga memerlukan cukup waktu bagi penanganannya."

"Artikel ini membahas mengenai penanganan fenomena FTF yang terjadi saat ini di Suriah dan Irak. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki warga negara yang menjadi FTF di Irak dan Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Tulisan ini memfokuskan pada bagaimana respon yang dimiliki pemerintah Indonesia khususnya BNPT sebagai lembaga kontra terorisme di Indonesia. Bagaimana arah kebijakan dan strategi kebijakan BNPT dalam melakukan penanggulangan terorisme. Kemudian bagaimana arah kebijakan dan strategi tersebut dibandingkan dengan penanganan Global Counter-Terrorism Forum GCTF sebagai penanganan FTF. Untuk membandingkan upaya penanangan FTF oleh BNPT, penulis menggunakan rekomendasi praktik yang dibuat oleh GCTF mengenai masalah FTF. Dengan acuan tersebut penulis akan melihat mana yang belum dilakukan oleh BNPT dan apakah semua rekomendasi tersebut dapat diimplementasikan dan sesuai sebagai kebijakan yang dimiliki BNPT dalam masalah FTF. Tulisan ini menunjukan terdapat beberapa rekomendasi GCTF yang sudah menjadi strategi dan arah kebijakan BNPT, begitu juga dengan yang belum terdapat dalam strategi dan kebijakan BNPT namun memiliki potensi untuk dilakukan oleh BNPT.

---

This article discusses the handling of current FTF phenomena in Syria and Iraq. Many countries including Indonesia have their citizens become FTF in Iraq and Syria to join ISIS. This paper focuses on how the response of the Indonesian government, especially BNPT as a counter terrorism institution in Indonesia, what is the policy direction and policy strategy of BNPT in counter terrorism, then how the direction of these policies and strategies compared to Global CounterTerrorism Forum GCTF strategy on FTF.

To compare the handling efforts of FTF by BNPT, the author uses the practice recommendations made by GCTF on FTF issues. With these references the author will see what has not been done by BNPT and whether all recomendations can be implemented and appropriate as a policy owned by BNPT on FTF problem. This paper shows there are some GCTF recommendations that have become BNPT 39 s strategy and policy direction, as well as those not yet contained in BNPT 39 s strategies and policies but have potential to be undertaken by BNPT."