Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 181350 dokumen yang sesuai dengan query
cover
"Statue regulation in the wage field do not discriminate wages between males and females. In fact there are some national private corporation occuring in Sleman, where different wages are given to males and females. The difference lies on the gift at allowance to married males and females."
2006
340 JEPX 26:1 (2006)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Salsabila Rahmatalitha Wahyudi
"Women commonly face gender employment discrimination especially in the matter of unequal wage that creates the existing gender wage gap issue. Our study takes a closer look at the human capital aspect and labor market institution as the tool of decomposing equal wage distribution among genders. To be specific, female tertiary education attainment and the national minimum wage are examined using regression analysis to identify the influence on the gender wage gap. Thus, we offer insight of the educational attainment and minimum wage impact on the gender wage gap by collecting data from European Union countries in the period of 2014 to 2018. Findings of this study suggest that higher female education attainment in tertiary level may not play a significant role in narrowing the gender wage gap of EU countries, while the country’s minimum wage contributes in lowering the gender wage gap.

Wanita sering kali menghadapi diskriminasi gender terutama masalah ketimpangan upah sehingga menghasilkan masalah kesenjangan upah antar gender. Studi ini memiliki fokus kepada aspek sumber daya manusia dan institusi ketenagakerjaan sebagai tolok ukur distribusi keseimbangan upah antar gender. Untuk lebih spesifik, tingkat pendidikan tersier wanita dan upah minimum nasional diuji menggunakan analisis regresi untuk mengidentifikasi pengaruhnya terhadap kesenjangan upah antar gender. Dengan mengumpulkan data dari beberapa negara Uni Eropa periode 2014 sampai 2018, studi ini memberikan gambaran mengenai pengaruh tingkat pendidikan tersier wanita serta upah minimum nasional terhadap kesenjangan upah antar gender. Hasil dari studi menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tersier wanita tidak mengurangi kesenjangan upah antar gender secara signifikan, sementara upah minimum nasional secara signifikan mengurangi kesenjangan upah antar gender di negara Uni Eropa."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Sihite, Romany
Jakarta: RajaGrafindo Persada, [2007, 2007]
305.4 SIH p
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Alfina Rahil Ashidiqi
"Tesis ini membahas tentang analisa kasus keadilan dalam materi muatan peraturan perundang-undangun di Indonesia. Analisa dan Pembuhasannya meliputi korelasi antara asas keadilan Pasal 6 ayut (1) huruf g menurut Undang-Undang Nomar 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Uudangan dengan keadilan sosial yang tertera pada sila kelima Pamcasila Keadilan Sosiai Bagi Sclumh Rakyat lndoncsia scbagai sumbcr hukum negara. Pcmbahasan selunjulnya adalah mengenai unsur keadilan sosial, hal ini perlu dilakukun karena keadilan sosial merupakan prinsip sumlaer hukum negara yang seharusnya tercermin dan terwujudkan dalam materi muatan perundang-undangan di Indonesia.

This thesis discusses the analysis of the principle of justice in the substance of legislation in Indonesia. The analysis and discussion includes the correlatiou between the principle of juslice and Article 6 paragraph (1) letter g aocotding to Law No 12 of 2011 on the establisment of legislation with social justioc precepis contained in thc Eillh Pancasila "Social juslice for all the people of Indonesia" as a source of stale law. The next discussion is about lhe element of social justice, it is necessary bccausc justice is lhc source principlc of starr: law that should be reflected and embodied in the substance of legislation in Indonesia."
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T31919
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Daniella Pia Darmanto
"Tulisan ini meneliti perlindungan hukum pelaksanaan restorasi terhadap anak yang melakukan kekerasan fisik selama pelaksanaan masa pemidanaan penjara, khususnya melalui program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta. Melalui pendekatan sosiolegal, tulisan ini menguji dampak pembinaan dari aspek hukum dan non-hukum bagi anak yang melakukan kekerasan fisik melalui penerapan keadilan restoratif, terkhusus pada tahap pasca-adjudikasi. Tulisan ini menemukan bahwa hak-hak yang berorientasi pada pemberian restorasi bagi anak yang menjalani masa pemidanaan hanya dilindungi pada regulasi hukum tentang pemasyarakatan. UU SPPA dan UU Perlindungan Anak hanya merumuskan perlindungan dan restorasi bagi anak yang masih dalam proses peradilan. Dalam praktiknya, pembinaan anak yang melakukan kekerasan fisik di LPKA Kelas II Jakarta telah terlaksana sesuai dengan perumusan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Meskipun demikian, program pembinaan LPKA Kelas II Jakarta tidak berjalan paralel dengan dampak restorasi bagi anak binaanya. Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam program pembinaan diberikan secara minimal dan kurang menyasar pada kebutuhan sosial dan perkembangan personal anak, dua faktor utama yang melatarbelakangi anak melakukan kekerasan fisik. Akibatnya, pembinaan yang diberikan belum efektif mewujudkan restorasi anak yang berkonflik dengan hukum sesuai konsep keadilan restoratif.

This paper examines the legal protection of restorative justice implementation for children who commit physical violence during their imprisonment, particularly through rehabilitation programs at the Special Child Development Institution Class II Jakarta. Using a socio-legal approach, it investigates the impact of rehabilitation from legal and non-legal perspectives for children who engage in physical violence, focusing on the post adjudication stage. The paper finds that restoration-oriented rights for children in incarceration are protected only under regulations related to corrections. The Juvenile Justice System Law and Child Protection Law provide protection and restoration for children only during the judicial process. In practice, the rehabilitation of children who commit physical violence at the LPKA Class II Jakarta aligns with the formulated rights for children in conflict with the law. However, the LPKA Class II Jakarta rehabilitation program does not effectively parallel the restorative impact for its inmates. The rights of children in conflict with the law are minimally provided, lacking focus on social needs and personal development, the primary factors underlying children's violent behaviour. Consequently, the rehabilitation provided has not effectively achieved the restoration of children in conflict with the law as per the restorative justice concept."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Melsasyavia Nurfitriana Ramadhany Syam
"ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2018 untuk menguraikan kesenjangan upah penyandang disabilitas menjadi bagian yang dapat dijelaskan dan tidak dapat dijelaskan pada tingkat rata-rata. Dengan menggunakan dekomposisi Blinder-Oaxaca, bagian yang dapat dijelaskan berkontribusi sebesar 75,04% dalam kesenjangan upah penyandang disabilitas. Pencapaian tingkat pendidikan merupakan faktor penjelas terbesar yang memperlebar kesenjangan upah ini. Sementara itu, potensi diskriminasi menjadi kontributor utama kesenjangan upah gender antara penyandang disabilitas, bahkan bagian yang dapat dijelaskan tidak signifikan setelah dilakukan kontrol terhadap produktivitas penyandang disabilitas. Terlepas dari status disabilitasnya, perempuan mengalami diskriminasi upah terhadap laki-laki di Indonesia.

ABSTRACT
This study analyzes the data from Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) year of 2018, to outline the disability wage gap into the explained and unexplained parts at an average level. Using Blinder-Oaxaca decomposition, the explained part contributes up to 75.04% in the disability wage gap. Achievement in the education level is the highest explanatory factor in widening the gap. Furthermore, the potential for discrimination is a major contributor to the gender wage gap among people with disabilities, even the unexplained part becomes insignificant after the productivity of people with disabilities is being controlled. Regardless of their disability status, women experience wage discrimination in Indonesia in terms of gender."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bambang Priyono
"Sistem pengupahan di suatu perusahaan mencerminkan strategi bisnis yang dianut perusahaan tersebut. Talisman Energy, dengan Talisman Asia Ltd sebagai perwakilannya di Indonesia, menempatkan "maximizing shareholder's return" sebagai misi pokoknya. Dalam berinvestasi, Talisman bersikap sangat hati-hati dan konservatif, dengan memilih hanya investasi yang benar-benar menguntungkan dan menghindari investasi yang beresiko tinggi. Di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan melakukan akuisisi pada awal kehadirannya di tahun 1993 atas dua daerah konsesi yang sudah terbukti menghasilkan minyak (meskipun volumenya tergolong kecil), yaitu di Ogan Komering (Sumatera Selatan) dan Tanjung Raya (Kalimantan Selatan).
Talisman berusaha mempertahankan bentuk organisasi yang ramping, dengan merekrut calon tenaga kerja yang sudah berpengalaman. Tenaga yang demikian biasanya lebih sulit didapat dan menginginkan tingkat upah yang relatif tinggi. Dalam organisasi yang ramping, kesempatan melakukan rotasi, mutasi dan promosi pun terbatas. Starting salary yang relatif tinggi juga berarti peluang untuk naik gaji relatif terbatas.
Di samping kesulitan dalam hal rekrutmen, Talisman telah kehilangan 6 pegawai di tingkat profesional senior dalam waktu tiga tahun terakhir, yang umumnya mendapat posisi dan imbalan yang lebih baik dengan perusahaan lain.
Meskipun Talisman telah memposisikan diri pada P 60 dari segi upah total setahun di antara 8 perusahaan migas lainnya di Indonesia, sebagian besar pegawai masih merasa bahwa upah mereka kurang kompetitif. Selain upah, mereka merasa bahwa kesempatan untuk berkembang (development opportunity) di Talisman untuk mereka sangat terbatas (Employee Attitude Survey 2004). Perlu dicatat, bahwa 12 dari 24 perusahaan migas peserta survei justru telah menyederhanakan upah mereka dengan memasukkan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi ke dalam Gaji Pokok sehingga Gaji Pokok kelihatan jauh lebih besar. (Mereka menyebutnya sebagai "clean wage", istilah yang sebenarnya kurang tepat karena kenyatannya mereka juga masih membayarkan THRK dan Tunjangan Cuti).
Untuk membantu Talisman mengatasi permasalahan tersebut di atas, penulis merekomendasikan serangkaian tindakan sebagai berikut:
- Mengambil market positioning yang lebih agresif bagi pegawai pada beberapa posisi yang critical, dengan memberikan kompensasi yang lebih kompetitif.
- Melakukan restrukturisasi upah dengan memperlebar spread dan menggunakan sistem clean wage. Di samping itu, juga membekukan pemberlakuan Variable Pay, yang selama ini nampaknya kurang efektif.
- Memperbaiki sistem Manajemen Kinerja dengan memperjelas parameter pengukuran serta mengefektifkan kegiatan coaching and counseling untuk memberi umpan balik atas kinerja pegawai.
- Mempertajam perbedaan besaran Merit Increase untuk masing-masing kriteria penilaian kinerja.
- Memperbaiki iklim kerja dengan mengintensifkan komunikasi melalui penyelenggaraan townhall meeting secara teratur dan terencana.
- Meningkatkan peluang internasionalisasi melalui koordinasi dengan international locations yang lain maupun dengan Corporate HR. Menyediakan alternatif pengembangan lain melalui kesempatan belajar (S2) dengan memberlakukan binding clause untuk "memaksa" pegawai tinggal lebih lama setelah selesai belajar.
Untuk mendukung kedua perubahan di atas, Perusahaan terlebih dahulu perlu memperbaiki sistem Manajemen Kinerjanya dan iklim kerja, terutama dengan memperbaiki transparency dalam proses Penilaian Kinerja dan Merit Systemnya, di samping melakukan komunikasi secara lebih intensif dan terjadwal dengan karyawan.
"
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2005
T18777
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Joshua Joseph Eliazer Sumanti
"ABSTRAK
Upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai bagian integral dari pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjadi suatu keharusan disamping menjatuhkan pidana terhadap pelakunya. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang saat ini diterapkan melalui pemidanaan pengadilan tidak efektif dan efisien ketika aparat penegak hukum dihadapkan pada situasi-situasi sulit akibat pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dari proses hukum dengan membawa serta aset hasil tindak pidana korupsinya ke luar yurisdiksi Indonesia. Diperlukan suatu mekanisme alternatif dalam rangka melaksanakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang tidak bergantung pada putusan pemidanaan. Mekanisme ini perlu diimplementasikan sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana di Indonesia dibarengi penguatan dan sinergitas pelaksanaan kerja sama internasional, mengingat begitu banyak jumlah nilai aset hasil tindak pidana korupsi yang dialihkan dan disimpan di negara-negara luar.

ABSTRACT
The effort to return the proceeds of corruption crime as an integral part of the prevention and eradication corruption crime has been an obligation beside to punish the offender itself. The return of the proceeds of crime nowadays through the conviction based asset forfeiture has not been effective and efficient because the law enforcement officers face a difficult circumstances when the offender fled the jurisdictions taking with him the proceeds of corruption crime. It needed an alternative mechanism to confiscate the proceeds of corruption crime which is not dependent on the sentencing conviction as known as the non-conviction based asset forfeiture mechanism. This mechanism should be implemented as an comprehensive part of the criminal law policy in Indonesia side by side with the strengthen effort of international cooperation with foreign jurisdiction as a consequences which should be consider that there too many the value of proceeds of corruption crime removed to foreign jurisdictions."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38763
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta : Indonesian Institute for Independent Judiciary, 2010
364.098 58 KON (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>