Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Change of population by birth, death, and imigration are demography problema that necessary to control. Law which is functioned as a social engineering is hoped to be a means of solving the change of population. This paper decribes the application of law to cope with population problema."

"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-undang Administrasi Kependudukan, telah membolehkan para penghayat kepercayaan untuk mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang sebelumnya tidak diisi atau bertanda strip (-). Dengan putusan MK tersebut negara secara nyata telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan penghayat kepercayaan yang selama ini banyak mendapatkan diskriminasi dibandingkan warga negara yang menganut 6 (enam) agama (Islam, Protestan, Katholik, Buddha, Hindu dan Konghucu) lainnya terutama berkaitan dengan proses Administrasi Kependudukan. Dalam pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengandung multitafsir yang mana kata "agama" dalam kedua pasal tersebut tidak mengandung makna "kepercayaan" di dalamnya serta masih digunakannya penggunaan istilah "agama yang diakui" dan "agama yang belum diakui". Akibatnya hal tersebut pelaksana pelayanan administrasi kependudukan, tidak dapat secara maksimal pada warga negara penghayat kepercayaan. Metode yang digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis dan putusan pengadilan.Hasil penelitian bahwa sebelum adanya Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 legalitas penghayat kepercayaan tidak diakui akibat dari dikosongkannya kolom agama bagi penghayat kepercayaan, mereka mendapatkan berbagai bentuk perlakuan diskriminasi seperti sulitnya mendaftarkan pernikahan, sulitnya mendapatkan akses pekerjaan hingga tidak diterimanya pemakaman jenazah bagi penghayat kepercayaan di tempat pemakaman umum.  Akibat Putusan MK tersebut kini kedudukan hukum penghayat kepercayaan setera dengan warga negara lainnya dalam konteks hukum administrasi. Pemerintah menindaklanjuti dengan dikeluarkanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 tahun 2017 dan Surat Edaran 471.14/10666/Dukcapil tentang Penerbitan KK bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dinilai sudah tepat dalam mengisi kekosongan hukum dan pada tatanan pengimplementasian faktanya sudah banyak penghayat kepercayaan yang telah mendapatkan KK dan KTP-el dengan keterangan kolom agama berisikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga, diharapkan kedepannya prinsip non-diskriminasi dari Putusan MK dapat terimplemtasikan dengan baik dengan berasaskan pada kepastian hukum, kesamaan hak dan persamaan perlakuan/tidak diskriminatif.

---

The Constitutional Court Decision Number 97 / PUU-XIV / 2016 concerning the Testing of the Population Administration Law, has allowed guardians to put their beliefs in the religion column on the Family Card (KK) and Electronic Identity Card (KTP-el) that were previously not filled or marked with a strip (-). With the Constitutional Court`s verdict, the state has actually given recognition to the existence of the beliefs who have been discriminated so far compared to other citizens who adhere to 6 (six) religions (Islam, Protestant, Catholic, Buddhist, Hindu and Confucianism), especially in relation to the Population Administration process . In article 61 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration as well as Article 64 paragraph (1) and paragraph (5) of Law Number 23 of 2006 concerning Amendment to Law Number 23 years 2006 concerning Population Administration, contains multiple interpretations in which the word "religion" in the two articles does not contain the meaning "belief" in it and still uses the term "recognized religion" and "unrecognized religion". As a result, the implementation of population administration services cannot be maximized to citizens of belief groups. The method used is normative juridical research method with a statutory approach, history and court decisions.The results of the study show that before the Constitutional Court Decision Number 97 / PUU-XIV / 2016 the legality of the trustees was not recognized as a result of the emptiness of the religious column for the believers, they received various forms of discrimination such as the difficulty of registering marriages, difficulty in obtaining employment access and not receiving funeral services for beliefs in the public cemetery. As a result of the Constitutional Court`s Decision, the position of the law of faith is equal to other citizens in the context of administrative law. The government followed up with the issuance of Minister of Home Affairs Regulation No. 118 of 2017 and Circular 471.14/10666/Dukcapil concerning the Issuance of family card for the Believers of Belief in God Almighty which was considered appropriate in filling the legal vacuum and in the fact that there were many beliefs who had obtained KK and KTP-el with a description of the religion column containing trust in God Almighty. Thus, it is expected that in the future the principle of non-discrimination from the Constitutional Court Decision can be implemented properly based on legal certainty, equality of rights and equality of treatment / non-discrimination."

"Indonesia adalah wilayah yang rawan bencana. Bencana gempa bumi, erupsi gunung api, tsunami dan banjir sering terjadi karena letak geografis Indonesia yang berada pada jalur cincin api. Indonesia sebagai negara berkembang juga memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi. Tesis ini membahas hubungan antara dampak bencana dan pengaruhnya terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Penelitian menggunakan data bencana dan kemiskinan dari seluruh kota dan kabupaten di Indonesia dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Dampak bencana yang digunakan dalam penelitian ini adalah dampak korban meninggal akibat bencana, menderita, mengungsi, rumah rusak ringan, dan kerusakan pada lahan pertanian. Dari penelitian ini ditemukan bahwa dampak bencana (korban meninggal, menderita, mengungsi, rumah rusak ringan, dan kerusakan pada lahan pertanian) secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Empat dari lima variabel dampak bencana yang digunakan dalam penelitian ini (meninggal, menderita, kerusakan lahan pertanian, dan rumah rusak ringan) memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Setiap pertambahan jumlah korban meninggal, mengungsi, menderita, kerusakan lahan pertanian, dan rumah rusak ringan akibat bencana akan menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin."

"Pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai masalah tentang pengaturan pengakuan anak yang terdapat didalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pengakuan anak hanya dapat dilakukan bagi yang orang tuanya telah menikah secara hukum agama namun belum sah secara hukum negara. Oleh karena itu didalam skrispi akan dibahas mengenai pengaturan hukum tentang status anak luar nikah serta pengakuan anak, menurut eraturan perundang-undangan di Indonesia dan menganalisa penetapan No. 587/PDT.P/2-13/PN.JKT.BAR tentang pengakuan anak luar nikah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penetapan ini akan dianalisa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini bertujuan umum untuk studi analisis yuridis terhadap Undang-Undang No. 24 tahun 2013 mengenai kedudukan anak luar nikah dalam hal status keperdataan dengan kedua orang tuanya di Indonesia.

---

The discussion in this paper is on the issue of Regulation problem of Child Acknowledgement in Article 49 of Law Number 24 Year 2013 concerning Population Administration stating that the acknowledgement of children is only possible for the parents were married in a religious law but not of legal state. Therefore in this paper will discuss the legal arrangements regarding the status and recognition of illegitimate children, according to the laws and regulations in Indonesia and analyze setting No. 587 / PDT.P / 2-13 / PN.JKT.BAR about the recognition of an illegitimate child are in accordance with the provisions of applicable law. This determination will be analyzed according to the Book of the Law of Civil Law, Law Number 23 Year 2006 concerning Population Administration and Law Number 24 Year 2013 on the Amendment of the Law on Population Administration. The General aim of this research to study the juridical analysis of the Act No. 24 of 2013 on the status of illegitimate children in terms of civil status with both parents in Indonesia."

"Indonesia is one of the populous countries in the world,but lack in quality approach compared to other countries.The straight forward indicators used to find this quality are the figures of absolute poverty,corruption level and weakness of people's socio-cultural capital....."

"Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang laju pertumbuhan penduduknya terus meningkat dengan kepadatan penduduk yang kurang merata di Setiap kecamatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan teori urbanisasi model Todaro Serta menganalisis sensitivitas jenis pekerjaan kepala rumah tangga disektor jasa, industri dan pertanian terhadap kepadatan penduduk kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model ekonometrika data panel OLS model Pooled/Common dan Fixed Eh?ect untuk melihat pengaruh antara variabel-variabel bebas (jumlah rumah tangga yang bekerja di sektor jasa, industri dan pertanian) terhadap variabel terikatnya (kepadatan penduduk secara absolut dan kepadatan penduduk secara relatif) pada 8 (delapan) kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004. Selanjutnya dipllih model yang terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan model terbaik Fixed Effect pada taraf uji 95% jumlah kepala rumah tangga yang bekerja disektor industri berpengaruh positif terhadap kepadatan penduduk dan jumlah kepala rumah tangga yang bekerja disektor pertanian berpengaruh negatif terhadap kepadatan penduduk, Sedangkan jenis pekerjaan kepala rumah tangga disektor jasa tidak berpengaruh secara signiflkan terhadap kepadatan penduduk. Setiap peningkatan 1 persen jumlah keoala rumah tangga yang bekerja dl sektor industri, maka kepadatan penduduk akan naik sebesar 0,080 persen dibandingkan rata-rata kepadatan penduduk kecamatan lainnya dalam Kabupaten Aceh Tamiang. Setiap peningkatan 1 persen jumlah kepala rumah tangga yang bekerja disektor pertanian, maka kepadatan penduduk akan turun sebesar 0,081 persen dibandingkan rata-rata kepadatan penduduk kecamatan lainnya dalam Kabupaten Aceh Tamiang. Elastisitas jenls pekerjaan kepala rumah tangga disektor pertanian Ieblh besar daripada elastisitas jenls pekerjaan rumah tangga disektor industri."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dampak dinamika penduduk terhadap lingkungan yang diukur dengan jumlah emisi CO2 pada lima negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Dengan metode multilevel fixed effect untuk data kelima negara tersebut tahun 1970-2010, ditemukan bahwa semua variabel bebas, yaitu jumlah penduduk, angka urbanisasi, proporsi penduduk usia kerja dan kontribusi industri dalam PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap emisi CO2. Yang berpengaruh paling besar terhadap jumlah emisi CO2 adalah proporsi penduduk usia kerja sedangkan yang berpengaruh paling kecil adalah jumlah penduduk. Temuan ini membuktikan bahwa dinamika penduduk berpengaruh terhadap lingkungan.

---

This research aims to analyze the impact of population dynamics on environment measured by the size of CO2 emissions using the data of five ASEAN countries, which are Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. The results of multilevel fixed effect method on the data of these five countries from 1970-2010 show that all the independent variables?population size, urbanization rate, proportion of working-age population, and share of industry in GDP?have positive impact on CO2 emissions. Proportion of working-age population has the strongest impact, while population size has the weakest impact. These results prove the impact of population dynamics on the environment."