Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"with widely opened of banks opportunity to develop their wings through banking products, triggered private/government banks or cooperation to launch many products, such as credit/loan product. nowadays, loan credit is attracting to the citizens because the economics crisis that cause citizens to propose the loan to fulfill their needs or to continues their trades. especially the loan with easy procedure and light interst. many banks available make the competitions is very tough. koperasi simpan pinjam (KOSPIN JASA) is one cooperation that provide one of its product called "pinjaman profesi". one thing that usually done to win the market is with product position analyzes with its competitior, perceptions and preferences of the respondents are the basic things in this analyzes. in this research, primer data are collected through the spreading of questionnaire. the result is the users of "pinjaman karya" are private employees with the salary between Rp. 1.000.000-Rp. 2.000.000. and all the users is proffesioanl workers. there are some attributes to choose the loan known as easy procedures, interest, services and promotion. for product positioning, done with identify the core competence to penetrate thye market, so that KOSPIN JASA is the preference of the citizens who want a loan. because of that, it is necessary to introduce positioning statement and it is adapted with the atribute "mudah, rendah, baik". promotion strategies that work effectively are through newspaper, pikiran rakyat. beside newspaper, television play an important role, such as Trans TV. and also personal selling that distibute brochure or via posters. effective promotion strategy can affect final needs of consumer so that can push market demand and value."

"Sejalan dengan perkembangan dan praktek bisnis kartu kredit yang semakin marak dan beragam, temyata pengajuan dan pencairan kredit mclalui kartu kredit tidak didukung oleh sistem aturan hukum didalamnya. Sebagaimana layaknya pengajuan dan pencairan kredit kepada nasabah yang sarat dengan peijanjian_ maka kartu kredit pun tentunya adalah sarat dengan perjanjian yang wajib dipatuhi oleh para pihak yang melakukannya.Tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang kartu kredit. seringkali memberikan potensi tindak pidana dan kerugian yang sering dialami oleh nasabah kartu kredit, sebagai akibat kemudahan dalam bertransaksi yang diberikan penerbit kartu kredit yang bekeijasama dengan pihak merchant atau pelaku usaha, demi mengejar target keuntungan bisnis. Alangkah ironisnya apabila melihat praktek bisnis perhankan yang sarat teknologi, akan tetapi tidak didukung oleh perangkat hukum sebagai aturan yang menunjang dalam mengatur dunia perbankan sebagai bagian dari institusi perekonomian.Melihal gejala praktek bisnis bank yang demikian adalah sangat disayangkan apabila praktek bisnis bank dalam kartu kredit dilakukan tanpa adanya pedoman atau acuan yang berlandaskan pada aturan hokum. Masih segar dalam ingatan ketika muncttlnya gerakan Sumarlin atau Paket Oktober "88 yang memberikan kebebasan untuk mendirikan bank baru dan berbagai kemudahan yang diberikan bagi hank-bank yang tclah ada untuk membuka kantor-kantor cabang justru menjadikan dunia pcrbankan semakin terpurtlk oleh karena tidak didukung aleh pranata hukum yang ada.Sejauh ini walaupun ketentuan peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan yuridis bagi pelaksanaan operasional produk bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-ui.dang perbankan dan peraturan Bank lndonesia,akan tetapi ternvata produk layanan jasa bank khususnya pada kartu kredit beltml dilakukan dukungan atau landasan yang kokoh sebagai aeuan hokum untuk melaksanakan praktek bisnis bank yang sehat.Sementara itu Bank penerbit kartu kredit dan pihak pelaku usaha selalu bcrlindung dibalik scjumlah aturan yang diciptakan dalam sistem operasionalisasi kartu kredit serta pcrjanjian kerjasama yang dilakukan diantara mereka. ArLinya. Bank penerbit kartu Kredit dan Pelaku Usaha tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh nasabah sebagai akibat dari ketidaknyamanan kartu kredit yang diterbitkannya dalam bertransaksi. Dengan demikian timbul persoalan sebagai bcrikut:1. Bagaimana Bank Indonesia melakukan pengawasan pada bank penerbit kartu kredit ?2. Bagaimana sistem pengawasan Bank Indonesia telah diterapkan dalam proses pelaksanaan kartu kredit pada bank ?"

"In december 2012, based on islamic banking statistics published by Bank Indonesia, qardh (loan) financing on Islamic Banks and Islamic Business Unit is Rp 12.090 billion of total financing of Rp 147.505 billion. This means qardh which is realized by the islamic banks amounted to only 8.20%. Qardhul Hasan (interest free loan with unstipulated due date)) financing of Malaysia Islamic Banks Bhd in 2002 amounted to 8.09% and in Bahrain Islamic Banks is 0.08% of the total financing. My present research attempted to analyze the influence of the source of funds on Qardh financing to achieve a balance between welfare and social justice in islamic banking institutions. Data are obtained from the financial statements of Bank Mu’amalat Indonesia published by Bank Indonesia for 36 months (from january 2010 to december 2012). This research is descriptive quantitative research. Its independent variable is wadi’ah (rebate) saving, gyro, and equity, while the dependent variable is qardh. After analyzing by using regression analysis of summary model, it is found that the independent variables could explain 72.9% of the size of qardh financing. This means 27.1% is explained by other variables. Based on the coefficient of the determinant, wadi’ah savings positively affect 0.606 units of qardh. These findings inform us that the problems that the placement of funds for qardh financing could be based not only on zakat (alms), infaq (expenses), sadaqah (charity) and non lawful funds collected by the islamic banks, but also on their own savings and capital. Furthermore, the sources of qardth funds provide everyone with opportunities to get qardh financing. Thus, the principle of balance and social justice can be realized."

"Tesis ini membahas tanggung jawab kreditur dan Notaris dalam Perjanjian Kredit karena hilangnya Sertipikat Objek Jaminan Sertipikat tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan yang kemudian diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan dalam suatu perjanjian kredit merupakan hal yang penting untuk dijaga serta disimpan dengan baik, karena merupakan tanda bukti kepemilikan suatu tanah serta bangunan, apabila sertipikat tersebut hilang, maka akan sangat merugikan pemilik sertipikat yang sudah melunasi hutangnya. Maka untuk melindungi kepentingan pemilik, seharusnya diatur secara tegas peraturan mengenai hal tersebut.Dalam prakteknya tak jarang dijumpai sertipikat hak tanggungan yang dimiliki debitur yang telah melunasi hutangnya kepada kreditur hilang oleh karena pengarsipan dari pihak kreditur atau pihak ketiga yang dipercayakan oleh kreditur yang kurang baik ataupun karena terjadinya mutasi petugas kredit yang menanganinya langsung. Keadaan ini tentunya akan menyulitkan serta merugikan pihak debitur. Namun diketahui juga bahwa sertipikat hak tanggungan tidak pernah dibuat, karena hilangnya sertipikat.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui akibat hukum sertipikat objek jaminan yang hilang bagi para pihak serta tanggung jawab hukum pihak kreditur dan Notaris atas hilangnya sertipikat yang ada pada Notaris. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan serta norma-norma yang mengikat masyarakat, serta menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tipologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analistis dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum sertipikat objek jaminan yang hilang dalam perjanjian kredit ini berdampak bagi seluruh pihak yang terlibat, baik Kreditur, Debitur serta Notaris selaku pihak yang menghilangkan sertipikat dan tanggung jawab yang diberikan oleh kreditur dan Notaris karena telah menghilangkan objek jaminan adalah berupa pembelian 2 (dua) objek jaminan milik debitur.

---

Land Certificates issued by Kantor Pertanahan which is then handed over to the creditors as collateral in a credit agreement is important to be kept and stored well, as it is a sign of proof of ownership of a land and building, if the sertificate is lost, it will be detrimental to the owner of the sertificate who have paid off the debt. Thus, in order to protect the owner's interests, it should be strictly regulated.

In practice, it is not uncommon to have a certificate that the debtor has paid off the debts to the creditors lost because of the archiving from the creditors or third parties entrusted by the poor creditors or Due to the mutation of credit officers who handle it directly. This situation will certainly be difficult and detrimental to debtors. But it is also known that a serotyband of dependents was never made, due to the loss of certificate.

This research is conducted with the aim to know the consequences of the legal collateral objects lost warranty for the parties as well as the legal responsibility of the creditors and the notary for the loss of the existing certificate in notary. The form of research used in this study is juridical-normative, referring to the legal norm contained in legislation and norms that bind the community, as well as use secondary data of primary legal material, secondary and tertiary. The typology of the research used is descriptive analytic and uses data collection techniques through document studies and produces deductive sympulsion.

The results showed that due to the legal consequences of the collateral object lost in this credit agreement impacted all parties involved, both the creditor, the debtor and the notary as the party who eliminated the certificate and the responsibility given by the creditor and notary because it has eliminated the warranty object is a purchase of 2 (two) collateral objects belonging to the debtor."

"Kebutuhan investasi yang besar pada Repelita VI menyebabkan sektor perbankan swasta nasional berpengaruh besar bagi terciptanya sumber dana masyarakat, termasuk Bank Danamon. Disamping itu, untuk mewujudkan tekad pemerintah secara konsisten memegang prinsip bahwa sumber dana luar negeri hanya merupakan pelengkap dalam pembiayaan pembangunan. Salah satu strategi untuk dapat bertahan dan berkembang adalah melakukan kominikasi yang tepat atas produk yang bermutu. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengevaluasi peranan bauran promosi Tabungan Primadana, dan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan upaya tersebut dalam memperkuat posisi persaingannya. Skripsi ini disusun menggunakan metode studi kasus. Data dan keterangan yang diperlukan diperoleh melalui studi kepiustakaan, serta penelitian langsung terhadap Tabungan Primadana. Upaya bauran promosi dilakukan dengan berusaha mengubah pola pemasaran dari yang ditentukan pihak bank (resellers market) menjadi ditentukan oleh pasar sasaran (buyers market) yang mengutamakan consumer oriented service. Strategi bauran promosi Primadana adalah push-pull, dengan titik tolak menggunakan iklan dan promosi penjualan (pull) serta wiraniaga dan promosi penjualan (pull). Kekuatan utama Tabungan terletak pada promosi penjualan serta dibantu oleh iklan. Namun akibat dari perkembangan dunia perbankan Indonesia saat ini yang semakin pesat, mengharuskan produk bank berbeda denganpesaing terutama yang sejenis. Karena itu Tabungan Primadana berupaya memberi manfaat lebih dibanding tabungan-tabungan dan produk bank lainnya. Untuk merebut tempat dalam bank konsumen/nasabahnya, Primadana berupaya meningkatkan pelayanan diantaranya berupa teknologi baru, perluasan kantor cabang, disamping citra itu sendidi. Dalam mengkomunikasikan hal tersebut, banyak memanfaatkan peran advertising serta public relations. Dari segi manajemen perusahaan, Bank Danamon yang dikenal sebagai bank besar dan sehat, didukung kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan dalam serta luar negeri telah memberikan keuntungan strategi bagi Primadana dalam mengimplementasikan strategi bauran promosinya. Sampai saat diselesaikannya penulisan, upaya bauran promosi terpadu Primadana telah berhasil memperbaiki/memperkuat posisi persaingannya. Namun, belum diketahui secara pasti bagaimana persepsi para penabung konsumen umumnya terhadap Primadana. Untuk menghadapi persaingan di masa datang, termasuk kemungkinan adanya pesaing baru, pemahaman yang lebih baik terhadap konsumen sangat diperlukan. Salah satu cara adalah melalui riset terhadap konsumen secara berkala."

"Kebijakan moneter Indonesia sampai saat ini pada dasarnya masih menggunakan paradigma lama yang mengandalkan mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui pengendalian jumlah uang beredar untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Perekonomian Indonesia yang berubah cepat dan semakin terbuka, khususnya sejak langkah-langkah deregulasi di segala bidang sejak tahun delapan puluhan dan di tengah-tengah lingkungan perekonomian dunia yang semakin terintegrasi, telah menyebabkan paradigma lama sistem pengendalian moneter dengan sasaran kuantitas (monetary aggregates targeting) semakin kurang relevan.Di sisi lain, pasar keuangan dunia yang semkin terintegrasi dan ditunjang oleh semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, telah menyebabkan perpindahan modal bergerak lebih cepat dan seringkali dalam jumlah yang besar mengikuti perkembangan ekonomi dan perubahan kebijakan suatu negara. Misal, di Indonesia terbentuknya sistem pasar uang antar bank yang merupakan sarana bagi industri perbankan untuk kegiatan pinjam meminjam dana.Untuk itu, tulisan ini ingin mengajukan pendekatan lain dengan menerapkan sistem pengendalian moneter menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasional untuk meningkatkan kinerja kebijakan moneter Bank Indonesia terhadap suku bunga deposito industri perbankan. Di mana kebijakan operasi pasar terbuka yang terdiri dari suku bunga SBI, dan intervensi rupiah mempengaruhi industri perbankan dalam menetapkan kebijakan suku bunga depositonya. Selain itu adanya sistem keuangan antar bank berupa pasar uang, juga mempengaruhi suku bunga deposito.Penelitian ini membandingkan antara metode single equation dan metode pooled data. Hasil yang diperoleh tidak berbeda, selanjutnya akan digunakan metode pooled data dengan berbagai asumsi.Pengujian pada suku bunga deposito agregat menunjukkan bahwa secara rata-rata semua instrumen moneter berpengaruh terhadap perubahan suku bunga deposito industri perbankan. Sedangkan untuk kelompok tradisional bank dan total aset bank, tidak semua individu memiliki pengaruh yang sama terhadap fluktuasi instrumen moneter Bank Indnesia. Hal ini dapat disebabkan karena kondisi perbankan yang tidak sehat sehingga respon terhadap kebijakan moneter akan berjalan lamban dan tidak efektif, selain itu adanya segmentasi pasar disektor perbankan yang berasal dari operasional masing-rnasing bank seperti, komposisi aset dan kewajiaban serta posisi CAR-nya.Oleh karena itu, agar kebijakan moneter dan sistem keuangan pasar uang antar bank menjadi efektif terhadap industri perbankan, Bank Indonesia harus lebih hati-hati lagi dalam menetapkan kebijakan suku bunganya agar tidak terlalu berfluktuasi karena akan menjadi acuan bagi kalangan dunia perbankan dalam menetapkan suku bunga depositonya. Dan melanjutkan program penyehatan perbankan yang telah dilakukan Bank Indonesia selama ini terutama dalam mengatasi masalah permodalan; kredit macet dan efisiensi operasional sektor perbankan. Dengan kondisi kesehatan yang lebih baik diharapkan perbankan akan dapat dengan cepat menyesuaikan diri terhadap sinyal-sinyal kebijakan moneter Bank Indonesia."

"Bank sangat berperan penting dalam melaksanakan pembangunan perekonomian nasional. Peranan tersebut tercermin melalui penyaluran kredit kepada UMKM yang dilakukan oleh bank, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Namun, hal tersebut saja tidak cukup, bank juga harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat seiring perkembangan teknologi di era digital ini. Maka dengan demikian, bank berupaya untuk memberikan kemudahan akses pembiayan dengan mengadakan pemberian kredit secara digital kepada masyarakat. Skripsi ini mengkaji mengenai pengaturan terkait prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui perbankan digital, serta mengenai implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui perbankan digital pada Bank X kepada UMKM. Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penilitian doktrinal. Hasil dari penilitan ini adalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui perbankan digital memiliki landasan hukum yakni Pasal 2, Pasal 8, dan Pasal 20A UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengenai kewajiban bagi bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usaha, serta Pasal 5 POJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum mengenai kewajiban Bank dalam melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap calon nasabah. Dalam menyalurkan kredit, Bank X telah mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dengan melakukan Customer Due Deligence terhadap nasabah atau calon nasabah. Akan tetapi, peneliti memiliki saran untuk Bank X agar dapat melakukan seluruh rangkaian pemberian kredit dari awal hingga akhir secara digital, dalam rangka memudahkan akses pembiayaan UMKM.

---

Banks play a crucial role in national economic development. This role is reflected in their distribution of credit to SMEs, conducted with a focus on prudence. However, this alone is not sufficient, banks must also adapt to societal needs amidst the technological advancements of the digital era. Therefore, banks strive to enhance financing accessibility by providing digital credit services to the public. This thesis examines the regulation of prudential principles in digital banking credit provision, specifically how Bank X implements these principles for SMEs. The thesis employs a doctrinal research method. The findings highlight that the application of prudential principles in digital banking credit is legally grounded in Article 2, Article 8, and Article 20A of Law Number 7 of 1992 on Banking, as lastly amended by Law Number 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening, which mandates banks to apply prudence principles, including risk management, in their operations. Furthermore, Article 5 of Regulation Number 21 of 2023 on Digital Services by Commercial Banks outlines banks' obligations in identifying and verifying prospective customers. In credit distribution, Bank X has implemented prudential principles by conducting Customer Due Diligence on customers or prospective clients. Nonetheless, the researcher advises Bank X to digitalize the entire credit process from start to finish to facilitate SME financing access."