Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengelolaan sumber daya air terpadu merupakan kegiatan yang sangat penting guna mendapatkan jaminan ketersediaan air yang mencakup perspektif antar sektor, kesenjangan kebutuhan mendatang, dan ketersediaan saat ini serta berorientasi pada tiga pertimbangan utama yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam dekade terakhir banyak negara di Asia telah menerapkan kebijakan nasional dalam pengelolaan air dengan sistem pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai walaupun penerapannya masih dalam tahap permulaan. Pengelolaan sumber daya air terpadu di wilayah sungai dilaksanakan dengan baik oleh organisasi pengelola sungai dengan memfasilitasi dan/atau melaksanakan berbagai proses pembangunan dan pengelolaan. Di Asia berbagai pengelola sungai baik kecil maupun besar membantu pemerintah dan pemilik kepentingan dalam merealisasikan pengelolaan air terpadu. Beberapa pengelola sungai merupakan organisasi pemerintah. Namun, dalam beberapa kasus untuk memberikan keleluasaan serta otonomi, baik dalam pengelolaan, pengembangan, maupun keuangan digunakan sistem perusahaan atau semi-perusahaan. Tulisan ini mengkaji perbedaan antara tiga tipe sistem pengelolaan wilayah sungai yaitu: komite, publik/pemerintah, dan korporasi. Dengan demikian, dapat ditentukan tipe/jenis pengelolaan yang paling sesuai untuk diterapkan di suatu wilayah sungai."

"One of the attempts to optimize the usage of water resources particularly in creating the enrgy is through optimizing the maintenance of the dam. Optimation policy can be conducted by estimating water volume of the dam in terms of the time and space function that can give highest usage value. One of the optimation techniques that can be implemented is Bellman Dynamic Program. This technique simplifies the operational problem of the dam by divided into step by step solution. The optimation result of the maintenance of Saguling Dam with Bellman Dynamic Program brings more profit which is 20.6% higher than maintenance with constant debit. The added profit can be achieved under fluctuated electricity rate."

"Penelitian mendalam mengenai perilaku sistem persungaian atau Daerah Aliran Sungai untuk mengetahui karakteristik dan ciri fisiknya secara detail, membutuhkan serangkaian variasi data dan jumlah sampling yang relatif banyak untuk menjamin keabsahan atau validitas penelitian. Hasil penelitian ini sebenarnya memiliki kegunaan yang beragam terutama untuk keperluan konservasi dan kontrol lingkungan serta keperluan pengembangan dan penggunaaan lahan. Indonesia, sebagai negara berkembang hanya mengalokasikan sebagian kecil saja program pembangunannya untuk melakukan riset yang berhubungan dengan masalah ini. Mengingat data mentah yang tersedia berupa rekaman pengukuran kuantitas debit, luas daerah aliran dan peta jaringan persungaian, biasanya tidak cukup dan tidak memadai, maka relatif tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya suatu penelitian yang bersifat mendalam. Akan tetapi dengan berdasarkan data-data tersebut saja, cukup untuk dapat dilakukan suatu prediksi mengenai perilaku umum suatu sistem persungaian.Maka untuk mengoptimalkan data tersebut dikembangkan suatu penelitian yang berbasis pada pemikiran mengenai pola pembentukan raut muka bumi (morfologi) terutama akibat pengaruh dari luar (eksogen). Suatu kuantitas debit tertentu akan dianalogikan sebagai pengaruh luar (eksogen) yang akan berinteraksi membentuk suatu sistem daerah persungaian sebagai elemen morfologi permukaan bumi.Dari interaksi ini akan dapat diketahui sejauh mana kekuatan hubungan dan validitas formulasi yang akan menghubungkan secara langsung antara panjangjaringan pengaliran sungai dengan debit alirannya. Dari formulasi yang dihasilkan ini dapat secara langsung dilakukan prediksi praktis mengenai karakteristik dan ciri suatu Daerah Aliran Sungai khususnya untuk secara langsung mengetahui besarnya kuantitas debit suatu sungai dengan hanya menggunakan data panjangjaringan alirannya saja, ataupun sebaliknya."

"[ABSTRAKTesis ini membahas mengenai hubungan bisnis dan politik dalam kebijakanpengelolaan sumber daya air. Dengan kasus pemanfaatansumber air SigedangKabupaten Klaten oleh PT. Tirta Investama-Danone. Tujuan penelitian ini adalahuntuk menjelaskan relasi bisnis dan politik penguasa dengan pengusaha di tingkatKabupaten Klaten yang mempengaruhi pengelolaan sumber air Sigedang. Penelitianini akan menjelaskan sebab akibat bekerjanya hubungan bisnis dan politik penguasadengan pengusaha sebagai dasar dari keputusan penyerahan aset Sigedang kepadaPT. Tirta Investama-Danone. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh terbesar dariproses pengalihan aset sumber air Sigedang kepada PT.Tirta Investama-Danoneadalah hubungan bisnis dan politik antara perusahaan dengan elit politik diKabupaten Klaten pada tingkat eksekutif, legislatif, dan pemerintahan desa. Gerakanpenolakan dilakukan oleh petani melalui Koalisi Rakyat Klaten Untuk Keadilan yangmendapat dukungan kelompok birokrat reformis, namun gerakan tersebut tetapmasih belum mampu mencapai tujuannya yaitu kajian ulang terhadap keputusanpengalihan aset sumber air Sigedang.Berdasarkan hasil penelitian maka implikasi teori memperlihatkan bekerjanyahubungan bisnis dan politik antara perusahaan dengan penguasa didasarkan padapencapaian kepentingan pribadi dari kedua belah pihak. Hubungan bisnis dan politikyang berpusat pada Bupati dan perusahaan akhirnya ?menyandera? pemerintah yangtidak dapat bersikap tegas atas masalah ini. Hal ini sesuai dengan tujuan kelompokbisnis yang berupaya ?menyandera? birokrasi dalam bekerjanya pihak swasta padasebuah kebijakan pemerintah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the relations of business and politics in water resourcesmanagement policy in the case of Water Source Utilization in Klaten by PT. TirtaInvestama-Danone. The purpose of this study is to explain political relations of rulerswith business people in Klaten which influenced the management of Sigedang watersource in Klaten. This study describes the causes and effects of the relations betweenrulers and businesspeople in making decision to hand the assets of Sigedang to PT.Tirta Investama-Danone. The result of the study shows that the process oftransferring the assets of Sigedang water source to PT.Tirta Investama-Danone wasstrongly affected by the relations between business people and political elites inKlaten at executive, legislative, and village government levels. The protest byfarmers through Coalition of People of Klaten for Justice (KRAKED) received a lotof support from reformist bureaucracy group, but it was still unsuccesful to reviewthe decision to transfer the assets of Sigedang water source.Based on theanalysis, this study also theoretically implied that business andpolitical relations between the company and rulers worked based on fulfillment ofpersonal interests of both parties. Business and political relations which centered onthe Regent and the company eventuallykeeps the government unable to makedecision on this issue. This is consistent with business goal tokeeps the bureaucracyin the work of private parties in a government policy;This thesis discusses the relations of business and politics in water resourcesmanagement policy in the case of Water Source Utilization in Klaten by PT. TirtaInvestama-Danone. The purpose of this study is to explain political relations of rulerswith business people in Klaten which influenced the management of Sigedang watersource in Klaten. This study describes the causes and effects of the relations betweenrulers and businesspeople in making decision to hand the assets of Sigedang to PT.Tirta Investama-Danone. The result of the study shows that the process oftransferring the assets of Sigedang water source to PT.Tirta Investama-Danone wasstrongly affected by the relations between business people and political elites inKlaten at executive, legislative, and village government levels. The protest byfarmers through Coalition of People of Klaten for Justice (KRAKED) received a lotof support from reformist bureaucracy group, but it was still unsuccesful to reviewthe decision to transfer the assets of Sigedang water source.Based on theanalysis, this study also theoretically implied that business andpolitical relations between the company and rulers worked based on fulfillment ofpersonal interests of both parties. Business and political relations which centered onthe Regent and the company eventuallykeeps the government unable to makedecision on this issue. This is consistent with business goal tokeeps the bureaucracyin the work of private parties in a government policy, This thesis discusses the relations of business and politics in water resourcesmanagement policy in the case of Water Source Utilization in Klaten by PT. TirtaInvestama-Danone. The purpose of this study is to explain political relations of rulerswith business people in Klaten which influenced the management of Sigedang watersource in Klaten. This study describes the causes and effects of the relations betweenrulers and businesspeople in making decision to hand the assets of Sigedang to PT.Tirta Investama-Danone. The result of the study shows that the process oftransferring the assets of Sigedang water source to PT.Tirta Investama-Danone wasstrongly affected by the relations between business people and political elites inKlaten at executive, legislative, and village government levels. The protest byfarmers through Coalition of People of Klaten for Justice (KRAKED) received a lotof support from reformist bureaucracy group, but it was still unsuccesful to reviewthe decision to transfer the assets of Sigedang water source.Based on theanalysis, this study also theoretically implied that business andpolitical relations between the company and rulers worked based on fulfillment ofpersonal interests of both parties. Business and political relations which centered onthe Regent and the company eventuallykeeps the government unable to makedecision on this issue. This is consistent with business goal tokeeps the bureaucracyin the work of private parties in a government policy]"

"Tesis ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui implikasi pembatalan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap hapusnya privatisasi air dan perizinan pengusahaan sumber daya air oleh swasta. Penelitian menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan menggunakan teori penguasaan negara atas sumber daya air, teori hak asasi manusia, dan teori perizinan. Implikasi dibatalkannya UU Sumber Daya Air adalah tidak berlakunya peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksana dari UU Sumber Daya Air, sehingga sebagai payung hukum diberlakukan kembali UU Pengairan. Sebagai aturan pelaksana dari UU Pengairan dikeluarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pembatalan UU SDA oleh Mahkamah Konstitusi adalah langkah tepat untuk mengembalikan hak rakyat atas air dan menghapuskan privatisasi air. Bahwa UU SDA telah memberikan ruang bagi swasta untuk melakukan penguasaan air atau sumber air yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga air dipandang sebagai benda ekonomi dimana perolehannya membutuhkan pengorbanan materi. Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 121 dan 122 Tahun 2015 telah mengembalikan prioritas hak menguasai dan mengusahakan sumber daya air kepada negara melalui BUMN dan BUMD. Namun, masih dirasakan bahwa kedua PP ini memberi kesempatan kepada pihak swasta yang telah menjalankan usahanya sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dapat terus menjalankan usahanya sampai berakhirnya perizinan tersebut.

---

This thesis is written with the aim to determine the implications of the invalidation of Law No. 7 of 2004 on Water Resources to the abolishment of the privatization of water and permitting exploitation of water resources by the private sector. This research uses Normative Juridical research methods, with the approach on the theory of state control over water resources, human rights theory, and the theory of licensing. The invalidation of Water Resources Act is causing implementing regulations of the law has been replaced with the previous Water Resources Act. As the implementing rules of The Water Resources Act, The Government has issued a Circular Letter of The Minister of Public Works and Housing, a Circular Letter of The Minister of Energy and Mineral and also established Government Regulation Number 121 of 2015 on Exploitation of Water Resources and Government Regulation Number 122 of 2015 on Water Supply System. Based on the results obtained that the invalidation of the law by the constitutional court is the right step to restore people’s right to water and eliminating water privatization. The law had provided opportunities for the private sector to control water or water resources that vital to the life of many, so the water is seen as an economic goods where materialistic sacrifice is needed to have access for it. The adoption of Government Regulation Number 121 and 122 of 2015 have returned the priority right to control and exploit the water resources to the state-owned or localowned enterprises. Namun, masih dirasakan bahwa kedua PP ini memberi kesempatan kepada pihak swasta yang telah menjalankan usahanya sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dapat terus menjalankan usahanya sampai berakhirnya perizinan tersebut."

"Dalam rangka mencapai Tujuan 6 Sustainable Development Goals, diperlukan fokus untuk menyelesaikan permasalahan dalam Sistem Penyediaan Air Minum, salah satunya berkaitan dengan pungutan negara atas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penyedia air minum. Kesesuaian pungutan negara dengan asas ease of administration menjadi hal yang cukup penting agar kebijakan pajak dapat berjalan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengelolaan sumber daya air di Indonesia ditinjau dari asas ease of administration dengan fokus analisis terkait kebijakan PPN atas Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) terhadap PDAM dan dikaitkan dengan Pajak Air Permukaan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air tidak sepenuhnya sesuai dengan asas ease of administration. Berdasarkan Dimensi Certainty, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dari sisi hukum pajak material dan formal, khususnya terkait kepastian pemungutan PPN atas BJPSDA pada setiap wilayah. Berdasarkan Dimensi Efficiency, terdapat beberapa permasalahan seperti adanya beban keuangan yang signifikan yang harus ditanggung penanggung jawab PPN dan adanya ketidaksesuaian dengan legal character PPN yaitu general dan on consumption. Berdasarkan Dimensi Convenience, mayoritas menunjukkan sejalan dengan dimensi ini, tetapi terdapat catatan berkaitan dengan berbagai pungutan yang berpotensi menurunkan voluntary compliance. Terakhir, berdasarkan Dimensi Simplicity, terdapat beberapa permasalahan di antaranya terkait perbedaan pemahaman antara Pemikul dan Penanggung Jawab Pajak.

---

In order to achieve Goal 6 of the Sustainable Development Goals, it is necessary to focus on solving problems in the Drinking Water Supply System, one of which is related to state levies on Regional Drinkingss Water Companies (PDAM) as drinking water providers. Conformity of state levies with the principle of ease of administration is important so tax policy can run well. The purpose of this study is to analyze the implementation of value added tax policy on water resources management in indonesia in terms of the ease of administration principle with an analysis focus on Value Added Tax (VAT) policies on Water Resources Management Service Fee (BJPSDA) contributions to PDAMs and associated with Surface Water Tax which collected by the Regional Government. This study uses a post-positivist approach and uses data collection techniques in the form of field studies and literature. The research results show that the VAT policy on BJPSDA needs to be fully in line with the principle of ease of administration. Based on the Certainty Dimension, several problems occur regarding material and formal tax law, mainly related to the certainty of VAT collection on BJPSDA in each region. Based on the Efficiency Dimension, there are several problems, such as the existence of a significant financial burden that must be borne by the person in charge of VAT and a discrepancy with the legal character of VAT, namely general and on consumption. Based on the Convenience Dimension, the majority show that they are in line with this dimension. However, there are notes relating to various levies that have the potential to reduce voluntary compliance. Finally, based on the Simplicity Dimension, there are several problems related to differences in understanding between the Tax Bearer and the Person in Charge of Taxes."

"Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur (POJ) sebagai perusahaan pensuplai air minum dan pembangkit tenaga listrik sangat mengandalkan kondisi waduk Jatiluhur. Dalam mengantisipasi kekurangan air Waduk Jatiluhur, POJ bekerja lama dengan Badan Penelitian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menerapkan teknologi dalam bidang meteorologi fisika khususnya penerapan teknologi hujan buatan. Teknologi pembuatan hujan yang selama dilakukan di berbagai daerah dan musim, telah lerlena dari para pengamat lingkungan. Bukan hal tidak mungkin bahwa hujan buatan telah berpengaruh terhadap beberapa ekosistem perairan terutama waduk dan daerah aliran sungai. Begitu banyaknya pengaruh dari hujan buatan terhadap waduk; maka untuk membatasi permasalahan tersebut, penelitian ini yang dilakukan adalah ingin mengetahui biaya dan manfaat hujan buatan pada waduk Jatiluhur. Parameter yang dikaji dan diteliti untuk dijadikan dasar analisis adalah pertama besarnya volume air hujan buatan kedua pemanfaatan secara ekonomi lingkungan dari besarnya penambahan air hujan buatan daerah tersebut oleh pengelola waduk Jatiluhur dan DAS Citarum. Metode penelitian yang digunakan ada dua macam pendekatan dalam mengkaji pengaruh hujan buatan pada suatu waduk. Pendekatan pertama yang bersifat kuantitatif untuk mendapatkan hasil nyata dan mempunyai nilai kuantitatif. Pendekatan kedua adalah yang bersifat kualitatif. Parameter yang digunakan untuk mendapatkan hasil secara langsung (direct value) adalah jumlah volume air hujan buatan. Produksi listrik oleh air hujan buatan, dan produksi air baku baik untuk air minum maupun untuk keperluan industri. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan nilai tingkat perbandingan antara manfaat dan biaya proyek hujan buatan. Parameter untuk mengukur nilai yang bersifat kualitatif adalah kadar kualitas air hujan buatan dan perubahan pola atau sistem pengelolaan (management) waduk Jatiluhur oleh POJ. Hasil perhitungan kuantitatif secara langsung yang diperoleh dari parameter-parameter adalah sehagai berikut:1. Total volume air hujan buatan 1 = 414 juta m3 dan I1 = 195 juta m32. Produksi listrik hujan buatan I = 183 juta kwh dan II sebesar 61,6 juta kwh3. Air baku air minum pada hujan buatan 1 = 130 juta m3 dan ke Ii = 19 juta m34. Air industri pada hujan buatan I = 30,5 juta m3 dan ke II = 4,5 juta m35. Pendapatan secara langsung (listrik dan air) pada hujan buatan I sebesar Rp. 10.279.000.000,- dan hujan buatan kedua sebesar Rp. 1817,000.000,6. Biaya hujan buatan 1 sebesar Rp. 817.650.000,- dan II Rp, 1,226.000.000,7. Harga air hujan buatan I = Rp.1,79 per m3 dan ke 11 = Rp.5,57 per m38. Tingkat perbandinggan antara manfaat dan biaya pada hujan buatan 1 = 12,41 dan hujan buatan 11 sebesar 3,1 l9. Tingkat keberhasilan hujan buatan I sebesar 4 kali hujan buatan 1110. Kemampuan hujan buatan dalam pengisian waduk Jatiluhur rasa-rata sebesar 78% dari target rencana operasi waduk Jatiluhur (TPAC)11. Kualitas air hujan buatan memenuhi untuk semua persyaratan penggunaan golongan A (untuk keperluan air minum) hingga golongan D (untuk keperluan industri perkotaan). Besarnya pendapatan tersebut di atas belum termasuk hasil pendapatan yang bersifat tidak langsung seperti produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan sekror-sektor lainnya yang hasil pendapatannya hanya dinikmati oleh petani atau pihak ketiga dan stint untuk dianalisis untung ruginya (cost benefit analysis) Dengan demikian, secara kuantitatif menunjukkan bahwa operasi hujan buatan mampu menanggulangi permasalahan air dalam pengelolaan waduk Jatiluhur dan daerah aliran sungai Citarum.

---

Public Company of Jatiluhur Authority (Pal) which is responsible of supplying drinking water and generating electricities, relics very much on the water supply of Jatiluhur dam. In anticipating the phenomenon of lack of water of ]atiluhur dam, PQ] cooperates with Agency of Research and Technology Application (BPPT), in applying technology in the field of physical meteorology, especially of artificial rain making. Technology of artificial rain making which has been conducted up to now in various areas and seasons, has escaped the concerns of environmentalist.

It is not impossible that artificial rain has affected several aquatic ecosystem, especially the dam and watershed areas, Because there are so many influences of artificial rain on the darn ecosystem, it necessary to confine the problems to b° analyzed, and this research was conducted to get information on benefit and cost of artificial rain in Jatiluhur dam. Parameters which were studied to serve as the basis for analysis is the volume of artificial rain and the economic utilization of basis for analysis is the volume of artificial rain and the economic utilization of additional water (from artificial rain) by the manager of Jatiluhur darn and Citarwn watershed.

In the research method, there are two kinds approaches in studying the effect of artificial rain on a reservoir. The first approach is quantitative to obtain quantitative values, whereas the second approach is qualitative. Parameter whic i were used to obtain the direct value, were volume of artificial rain,electricity by artificial rain, and production of standard water for drinking water or for industrial purposes There are ainied- at obtaining comparison between cost and benefit of the artificial rain projects, On the other hand, parameter used to measure qualitative values are quality of artificial rain water and change ir? pattern on system of management of Jatiluhur dam by P0J.

Result of analysis and direct calculation, based economic and environmental parameters are as follows:

1. Total volume of artificial rain 1 = 414 million m3 and artificial rain I1 = 195 million m3

2. Production of electricity by artificial I = 183 million kwh and second artificial rain: 61,6 million kwh

3. Standard drinking water of artificial rain 1 = 130 million m3 and second artificial rain = 19 million m3

4. Industrial water of artificial rain I = 30,5 million m3 and the second = 4,5 million m3

5. Direct income (income of electricity and water) of artificial rain I is Rp. 10.279.000.000,- and that of second artificial rain is Rp. 3,817,000.000,

6. Cost of artificial rain I is Rp. 817.650.000,- and the second is Rp, 1,226.000.000,

7. Price of artificial rain I is = Rp.1,79 per m3 and the second is = Rp.5,57 per m3

8. Ration between benefit and cost of artificial rain I is = 12,41 whereas that of artificial rain II is 3,1 l

9. Degree of success of artificial rain I is 4 times as that of artificial rain II

10. Ability of artificial rain in filling the Jatiluhur dan is on the average 78 % from target planned by TPAC

11. Water quality of artificial rain fulfill all requirements for water utilization, ranging form group A (for drinking water) through group D (for urban industry and farming).

The amount of income mentioned above has not included indirect income from agricultural production. Fishery and other sectors whose income can only be enjoyed by farmers and third party, and the cost and benefit are difficult to be analyzed. Therefore, in quantitative terms, it can be shown that operation of artificial rain is able to overcome water problems in Jatiluhur dan and Citarum watershed.

In the research method, there are two kinds approaches in studying the effect of artificial rain on a reservoir. The first approach is quantitative to obtain quantitative values, whereas the second approach is qualitative. Parameter whic i were used to obtain the direct value, were volume of artificial rain,electricity by artificial rain, and production of standard water for drinking water or for industrial purposes There are ainied- at obtaining comparison between cost and benefit of the artificial rain projects, On the other hand, parameter used to measure qualitative values are quality of artificial rain water and change ir? pattern on system of management of Jatiluhur dam by P0J."

"Pengukuran kualitas air seperti pH, suhu, oksigen terlarut (DO: Disolved Oxygen), turbiditas, konduktivitas, dan salinitas pada beberapa ruas S. Cikaniki (Cikaniki hulu, Cisarua, Curug Bitung, dan Lukut) telah dilakukan dengan menggunakan water quality checker (WQC). Hasil pengamatan diharapkan dapat digunakan sebagai data pendukung bagi penelitian lainnya S. Cikaniki. Data pendukung lainnya yang diukur adalah debit air imana kecepatan arus diukur dengan current meter dan luas penampang basah diukur dengan roll meter. Hasil pengamatan menunjukan bahwa berdasarkan nilai konduktivitas, S. Cikaniki masih tergolong kedalam perairan yang alami dengan pH air yang cenderung normal. Tampak adanya kecenderungan peningkatan rata-rata untuk parameter pH, suhu, konduktivitas, turbiditas, dan estimasi debit dari arah hulu ke hilir. Untuk nilai rata-rata tahunan, dapat dikatakan, pada semua lokasi pengamatan, dari tahun 2006 ke tahun 2008 rata-rata pH dan turbiditas air cenderung menurun, sedangkan untuk parameter DO dan konduktivitas, penurunan terjadi pada lokasi Curug Bitung dan Lukut. Hasil menunjukkan pula adanya keterkaitan yang linier antara parameter konduktivitas, turbiditas, dan estimasi debit"