Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pro-poor growth di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta menganalisa apakah pertumbuhan ekonomi tersebut berpihak pada penduduk miskin (pro-poor growth). Analisa dilakukan melalui data panel 26 propinsi di Indonesia periode 1980-2008. Hasil analisa menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan pada periode 1980-2008 dan 1999-2008. Namun demikian, pengurangan kemiskinan kurang didorong oleh efek ketimpangan pendapatan. Pengurangan kemiskinan akibat perubahan ketimpangan pendapatan yang ditimbulkan pertumbuhan ekonomi hanya terjadi pada periode 1999-2008. Sedangkan pertumbuhan ekonomi pada seluruh periode, signifikan berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan. Meskipun demikian, elastisitas bruto dan neto kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi semakin tidak elastis. Sementara itu, hasil perhitungan Pro Poor Growth Index (PPGI) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di semua periode tergolong pro-poor growth. Sayangnya, nilai elastisitas kemiskinan (baik bruto maupun neto) terhadap pertumbuhan ekonomi tergolong rendah. Selain itu, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan melalui efek ketimpangan pendapatan pun tidak besar. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mempertahankan pro-poor growth yang telah dicapai dengan memberikan perhatian pada upaya peningkatkan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan dan mendorong pemerataan distribusi pendapatan sehingga mendorong pengurangan kemiskinan.

---

This research aimed to analyze pro-poor growth in Indonesia. Related with it, this research attempts to analyze impact of economic growth on income inequality and poverty. This research also analyze whether the economic growth has respect to poor people (pro-poor growth). Analysis is conducted through panel data of 26 provinces in Indonesia for 1980-2008 periods. The result shows that economic growth is significantly affecting the income inequality for period of 1980-2008 and 1999-2008. Nevertheless, poverty reduction is not driven sufficiently by income inequality effect. The poverty reduction caused by change of the inequality by economic growth only happens in 1999-2008. Economic growth in all period is significantly affecting poverty reduction. Even tough, gross and net elasticity of poverty to economic growth become more inelastic. In the other side, calculation of Pro Poor Growth Index (PPGI) shows that economic growth in all period is included to be pro-poor growth. Unfortunately, poverty elasticity (either gross or net) to economic growth is low. Besides, impact of economic growth on poverty through income inequality effect is not high. Therefore, government needs to maintain achieved pro-poor growth by paying attention on effort to increase economic growth effect on the poverty reduction and support equal income distribution in order to stimulate poverty alleviation."

"Pertumbuhan ekonomi provinsi pasca desentralisasi masih berada di bawah periode sebelum krisis. Selain itu, tidak adanya teori formal yang menunjukkan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan masih minimnya penelitian yang menggunakan unit analisis provinsi menjadikan latar belakang dilakukannya penelitian ini. Dengan menggunakan data panel dari 26 propinsi tahun 1999 sampai dengan 2008 yang diolah dengan metode efek random maka hasil studi ini menunjukkan bahwa porsi Dana Perimbangan terhadap total pendapatan, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja seluruhnya berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat masih dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi.

---

Province economic growth during fiscal decentralization still below before crisis happened. The lack of formal theory that shows decentralization fiscal impacts on economic growth and research using provincial as unit analysis become the background of this research. Using pool data from 26 province from 1999 until 2008 estimated with random effect method, this research confirms that ratio intergovernmental funds (Dana Perimbangan) to total revenue, private investment and labor have positif and significant impact on province economic growth. It also indicate that central government is still needed to increase province economic growth."

"Tesis ini membahas hubungan antara Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan penelitian adalah melihat besarnya pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 25 Provinsi di Indonesia (2005-2009). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode regresi berganda dan data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Tenaga Kerja signifikan mempengaruhi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto, sedangkan Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto.

---

The focus of this study describe relation between Fund Balance consists of the General Allocation Fund, the Special Allocation Fund and Revenue Sharing Fund with regional economic growth. The purpose of this study observe the effect of the General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing, Regional Income and Labor to Gross Domestic Product Growth of Regency/ Municipality and 25 provinces in Indonesia (2005-2009). This research is a quantitative research method with multiple regression and panel data. The results showed that the General Allocation Fund, Revenue Sharing and Labor significantly affect the growth of Gross Domestic Product, while the Special Allocation Fund and Revenue negatively affect the growth of Gross Domestic Product."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk: (1). Mengetahui pengaruh pengeluaran pemeritah pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM) di indonesia, (2). Mengetahui pengaruh ekonomi terhadap IPM, dan (3). Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrestruktur terhadap IPM, baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan sampel 20 propinsi yang dipilih dengan teknik simple random sampling yang kemudian dibagi kedalam 2 kelompok, yaitu kelompok daerah dengan angka IPM tinggi dan daerah dengan IPM rendah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adlah analisis jalur. Sebagai pendukung, juga dilakukan uji beda rata-rata untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata secara statistik terhadap 2 kelompok tersebut. Hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan respon diantara 2 kelompok daerah tersebut. pada kelompok daerah dengan angka IPMtinggi, terliat bahwa pengeluaran kesehatan dan infrastruktur mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada kelompok dengan angka IPM rendah terlihat bahwa hanya pengeluaran pendidikan yang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap angka IPM. adapun pertumbuhan ekonomi, terlihat menunjukkan engaruh yang positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini terjadi pada kedua kelompok daerah, baik kelompok daerah dangan IPM tinggi maupun IPM rendah."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. Analisis desentralisasi fiskal menggunakan indikator pendapatan, indikator belanja, dan indikator otonomi serta menggunakan variabel pengendali yang terdiri dari pertumbuhan populasi, rasio investasi domestik terhadap PDRB, dan tingkat inflasi daerahh. Studi ini menggunakan data panel 33 provinsi di Indonesia periode 2008-2012 dengan metode Random Effect Model (REM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak terbukti signifikan meningkatkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi. atas dasar tersebut, diperlukan peninjauan kembali kebijakan fiskal daerah terkait perencanaan dan penganggaran, serta penetapan skala prioritas pembangunan daerah. sebagai konsekuensi, perlu adanya upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas aparatur daerah di bidang kebijakan fiskal dan kebijakan publik."