Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian ini menarasikan perempuan adat, hak ulayat, hutan adat dan terpinggirnya status perempuan dalam konflik-konflik agraria di nusantara. Hutan tak hanya sumber daya alam, tetapi bagi masyarakat adat dipandang sebagai sebuah budaya. Sungai dan rawa tak hanya sumber pangan. Ia juga budaya warga. Sungai-sungai dan rawa itu tempat perempuan-perempuan adat mengajari anak-anak mereka menyelamatkan diri dan bertahan di air. Sejak hadirnya perkebunan monokultur, tambang, dan lain-lain, kemudian mereka kehilangan kosmologinya. Tak hanya keindahan yang hilang, juga pencemaran lingkungan yang akut berdampak pada kelahiran bayi-bayi yang kemudian cacat."

"Ilustrasi merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah buku bacaan untuk para anak-anak yang baru belajar membaca. Buku Pim en Mien (1925) karya Jan Ligthart dan Hindericus Scheepstra adalah salah satu buku yang digunakan sebagai bahan bacaan pada masa Hindia Belanda. Dalam buku tersebut terdapat ilustrasi-ilustrasi masyarakat pribumi yang digambar oleh Cornelis Jetses, seorang ilustrator terkenal di kalangan buku anak-anak pada masa Hindia Belanda. Penelitian ini membahas sosok pribumi dalam ilustrasi-ilustrasi karya Jetses dalam buku Pim en Mien (1925) dengan fokus pada peran dan posisi sosok pribumi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode sejarah dengan pendekatan poskolonial. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat tujuh dikotomi oposisi biner yang terdapat pada ilustrasi-ilustrasi tersebut. Selain itu, peran pribumi yang digambarkan oleh Jetses adalah sebagai pembantu yang bekerja untuk keluarga Eropa. Sosok pribumi juga hanya dijadikan figuran dalam ilustrasi karya Cornelis Jetses dalam buku Pim en Mien (1925). Penelitian ini menyimpulkan meskipun buku belajar membaca ini untuk anak-anak namun melalui ilustrasi dan narasinya tidak lepas dari ideologi dan praktik kolonial. Selain itu, anak-anak juga diperkenalkan dengan sosok-sosok pribumi yang merupakan bagian dari rumah tangga bangsa Eropa (Belanda) di Hindia Belanda.

---

An illustration is one of the essential elements in a reading book for children just learning to read. The book Pim en Mien (1925) by Jan Ligthart and Hindericus Scheepstra is one of the books used as reading material during the Dutch East Indies. The book contains illustrations of indigenous people drawn by Cornelis Jetses, a famous illustrator among children's books during the Dutch East Indies. This research discusses the figure of the native in the illustrations by Jetses in the book Pim en Mien (1925), focusing on the role and position of the native figure. This research is qualitative research using historical methods with a postcolonial approach. The result of this research is that there are seven binary opposition dichotomies contained in the illustrations. In addition, the role of natives depicted by Jetses is as servants who work for European families. The indigenous figure is also only used as an extra in the illustrations by Cornelis Jetses in the book Pim en Mien (1925). This research concludes that although this learning-to-read book is for children, through its illustrations and narrative, it cannot be separated from colonial ideologies and practices. In addition, children are also introduced to indigenous figures who are part of European (Dutch) households in the Dutch East Indies."

"Penulisan tesis ini berangkat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terkait uji meteri beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan karena dianggap bertentangan dengan ketentuanketentuan yang ada dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu putusan penting Mahkamah Konstitusi adalah mengubah Pasal 1 angka 6 dengan menghapus kata "negara" sehingga menjadi ?hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat?. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, status hutan adat dipulihkan kembali menjadi salah satu obyek hak ulayat dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dengan banyaknya pengakuan atau klaim dari masyarakat hukum adat atas hutan adat, maka diperlukan analisis mengenai pemulihan hutan adat sebagai hak ulayat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, khususnya terkait kriteria kepemilikan hutan adat sebagai hak ulayat dalam konsep negara kesatuan, status kepemilikan atas tanah dan izin pada hutan adat serta mekanisme dan peran pemerintah dalam rangka pemulihan hutan adat sebagai hak ulayat. Metodologi yang digunakan yaitu studi normatif dan empiris dengan model deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa untuk membuktikan kepemilikan hutan adat sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat diperlukan penelitian terhadap keberlangsungan penguasaan dan penggunaan hutan adat baik sebagai tempat tinggal maupun tempat memenuhi kebutuhan hidup seharihari dan tidak hanya sekedar pengakuan atau klaim semata. Hasil penelitian tersebut merupakan salah satu dasar pengakuan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah, dan selanjutnya menjadi rujukan bagi Pemerintah Pusat untuk menetapkan hutan adat sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat. Dengan penetapan hutan adat sebagai hak ulayat tidak ternyata menghapus hak-hak pihak lain atas tanah maupun izin yang diperoleh sebelum penetapan hutan adat. Kesimpulan penting dari hasil analisis yaitu penetapan hutan adat sebagai hak ulayat harus sesuai prinsip-prinsip negara kesatuan dengan batasanbatasan yang telah ditentukan baik dalam UU Kehutanan maupun UU tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

---

This thesis departs from the decision of the Constitutional Court number 35/PUU-X/2012 related judicial test several articles in Law No. 41 of 1999 on Forestry because it is contrary to the provisions contained in the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. With the decision of the Constitutional Court, the status of indigenous forests restored into one of the objects within the jurisdiction of communal rights of indigenous peoples. With so many confessions or claims of indigenous people on indigenous forests, it would require an analysis of the recovery of the communal rights of indigenous forest after the Constitutional Court decision number 35/PUU-X/2012, particularly related to the ownership criteria as communal rights of indigenous forest in the concept of the unitary state, status of land ownership and permissions on indigenous forests and the mechanisms and the role of government in order to recovery the communal rights of indigenous forest. The methodology used is normative study with qualitative descriptive models. The results of the study showed that to prove ownership of indigenous forests as communal rights of indigenous people needed research on the sustainability of communal tenure and forest use either as a residence or a place to meet the needs of everyday life and not just a mere acknowledgment or claim. The results of these studies is one of the basic recognition of customary laws and communal rights by local governments through local legislation, and subsequently became a reference for the central government to establish communal rights of indigenous forest as indigenous peoples. The determination of customary rights of indigenous forest as it turns out doesn?t remove the rights of other to land and permission obtained before the establishment of indigenous forests. Important conclusion from the analysis is the determination of the communal rights of indigenous forest should be according to the principles of the unitary state with the limits specified either in the forestry laws and regulation laws on agrarian basis points."

"ABSTRAKStudi ini menunjukkan bahwa perempuan adat non elit telah diekslusi secara berlapis dari proses perjuangan hak kewarganegaraan masyarakat adat atas hutan adat. Keberadaan masyarakat adat secara global maupun di Indonesia belum sepenuhnya mendapatkan pengakuan atas tanah dan sumber daya alamnya. Hutan adat yang terdapat di wilayah adatnya dinyatakan sebagai hutan negara. Penetapan hutan adat secara legal berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 merupakan upaya perwujudan hak konstitusional kewarganegaraan masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya. Namun dalam proses perjuangannya perempuan adat non elit tidak pernah terlihat dan terlibat. Studi ini bertujuan untuk menelusuri kompleksitas eksklusi berlapis yang dialami perempuan adat non elit dalam proses perjuangan hak kewarganegaraan masyarakat adat atas hutan adat. Studi kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan life her story pada lima perempuan adat non elit ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara proses eksklusi berlapis perempuan adat non elit dengan perjuangan hak kewarganegaraan masyarakat adat atas hutan adatnya. Dengan mengadopsi teori power of exclusion yang dikembangkan oleh Derek Hall, Philip Hirsch, dan Tania Li, teori feminist political ecology dari Rebecca Elmhirst, dan teori feminis tentang kewarganegaraan dari Anupama Roy, argumentasi pada studi ini adalah 1 bahwa ketidakterlibatan perempuan adat non elit dalam proses perjuangan hak kewarganegaraan masyarakat adat atas hutan adat karena perempuan adat telah dieksklusi secara berlapis, dan 2 untuk itu penetapan hutan adat memiliki beragam limitasi yang memunculkan keberagaman dilema perempuan adat non elit dalam pengelolaan lahan dan sumber daya alam lainnya.

---

ABSTRACTThis study show that non elite indigenous women had been excluded in multi layered from the process of citizenship rights struggle over customary forest. The existence of indigenous people globally as well as in Indonesia had not fully got its recognition over its land and natural resources. Customary forest which located in their community area declared as the state forest. The customary forest legal determination based on Constitutional Court Decree No. 35 PUU X 2012 was an embodiment effort of inidigenous people citizenship constitutional rights over their land and natural resources. However, in the struggling process, the non elite indigenous women, never been seen and involved. This study aimed to search the complexity multi layered exclusion which experienced by non elite indigenous women in the process of inidigenous people citizenship rights struggle over their customary forest. This qualitative study which performed with life her story approach in five non elite indigenous women, showed the connection between the multi layered exclusion process of non elite indigenous women with the struggle of indigenous people citizenship rights over their customary forest. By adopting the power of exclusion theory which developed by Derek Hall, Philip Hirsch, and Tania Li, feminist political ecology theory by Rebecca Elmhirst, and feminism theory on citizenship by Anupama Roy, we argue 1 that the non involvement of non elite indigenous women on the struggling process of indigenous people citizenship rights over the customary forest because the non elit indigenous women had been excluded in multi layered, therefore 2 the determination of customary forest gained various limitation that gave rise variety of non elit indigenous women rsquo s dilemmas in managing land and other natural resources."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terpilihnya Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Negara baru yang menciptakan peluang baru bagi daerah setempat namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan besar bagi Masyarakat Hukum Adat yang mendiami wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal, bersifat preskriptif, dan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Rumusan permasalahan yag diangkat yakni bagaimana pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur serta bagaimana sistem hukum Indonesia melindungi hak ulayat mereka dalam menghadapi tantangan pembangunan IKN Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah mengeluarkan Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, pengakuan formal terhadap Masyarakat Hukum Adat masih terbatas. Selain itu, peraturan perundang-undangan terkait masih membutuhkan penyelarasan dan harmonisasi yang lebih komprehensif. Pada pembangunan IKN Nusantara, upaya perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat dan hak-hak ulayat mereka belum optimal. Hal ini terlihat dari sejumlah Masyarakat Hukum Adat yang tidak mendapatkan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil, serta dalam UU IKN yang sama sekali tidak memuat ketentuan tentang perlindungan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat.

---

This thesis aims to analyze the legal protection of customary land of Indigenous People in the development of the IKN Nusantara in the East Kalimantan. The background of the research is the challenges faced by the Indigenous People in East Kalimantan amid the development of the IKN Nusantara. Using the doctrinal and prescriptive research approach, and data collection conducted through literature review, this research addresses the recognition and protection of Indigenous Law Communities in East Kalimantan Province. It also explores how the Indonesian legal system safeguards their customary rights in the face of the challenges posed by the development of the IKN Nusantara. The findings indicate that, despite the issuance of Regional Regulation No. 1 of 2015 on Guidelines for Recognition and Protection of Indigenous People by the East Kalimantan Provincial Government, formal recognition of Indigenous People remains limited. Moreover, relevant legislation requires further alignment and comprehensive harmonization. In the development of the IKN Nusantara, efforts to protect Indigenous Law Communities and their customary rights are not yet optimal. This is apparent as numerous Indigenous People are not receiving sufficient and equitable compensation, and the IKN Law lacks clauses addressing the safeguarding of the customary rights of Indigenous People."

"ABSTRAKWanita berperan ganda memiliki peran dalam dua lingkungan yang berbeda yaitu lingkungan pekerjaan dan lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga, wanita dituntut mampu memenuhi harapan akan perannya sebagai istri, ibu dan pengurus rumah tangga. Sedangkan dalam lingkungan pekerjaan, sebagai seorang pegawai / karyawati suatu perusahaan, wanita dituntut mampu melakukan tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban kerjanya dengan baik. Adanya tuntutan dari masing-masing peran tersebut menimbulkan suatu masalah dan konflik dalam dirl wanita, yang disebut sebagai konflik pekerjaan-keluarga. Konflik pekerjaan-keluarga merupakan suatu bentuk konflik antar peran yang dialami wanita berperan ganda dalam usahanya menyelmbangkan tuntutan dari kedua peran yang dimilikinya. Adanya konflik pekerjaan-keluarga menyebabkan wanita mengalami tekanan dan beban yang berlebihan sehingga menimbulkan akibat-akibat yang negatif. Dalam hal ini konflik pekerjaan-keluarga dikatakan sebagai sumber stres bagi wanita berperan ganda.Dalam konflik pekerjaan-keluarga, yang seringkali terjadi adalah peran individu dalam pekerjaan kemudian akan mengganggu perannya dalam keluarga. Oleh karena itu adanya dukungan sosial dari lingkungan tempat kerja akan sangat bermanfaat bagi wanita dalam meredakan ataupun mengatasi konflik pekerjaan keluarga. Dukungan sosial berfungsi dalam melindungi individu terhadap akibat akibat negatif yang ditimbulkan oleh stres. Daiam hal ini diasumsikan bahwa wanita yang menerima dukungan sosial yang tinggi dari tempat kerjanya akan mengalami konfiik pekerjaa tv keluarga yang rendah. Sebaliknya wanita yang menerima dukungan sosial yang rendah darl tempat kerjanya akan mengalami konflik pekerjaan-keiuarga yang tinggi. Dengan demlkian yang menjadi permasalahan dalam penetitian adalah apakah ada hubungan yang signifikan antara dukungan sosial dari tempat kerja dengan konfiik pekerjaan-keiuarga pada wanita berperan ganda ?Penelitian dilakukan terhadap 88 wanita berperan ganda yang bekerja sebagai karyawati pada Kanlor Pusat PT. Bank "X" di Jakarta. Subyek penelitian yang dipilih adalah karyawati dengan pendidikan minimal SLTA, memiiiki suami yang juga bekerja dan masih memiiiki anak yang berusla 0 sampai 18 tahun. Pengukuran terhadap variabel-variabel yang hendak diteliti dilakukan dengan menggunakan kuesioner, yaitu kuesioner yang mengukur dukungan sosial dari empat kerja dengan kuesioner yang mengukur konflik pekerjaan-keiuarga. Hasil yang diperoleh dalam penelitian adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara dukungan sosial dari tempat kerja dengan konfiik pekerjaan-keiuarga pada wanita berperan ganda. Hasil lain yang diperoleh daiam penelitian adalah ada hubungan yang signifikan antara dukungan sosial darl atasan dengan konfiik pekerjaan-keiuarga pada wanita berperan ganda serta ada hubungan yang signifikan antara dukungan jaringan sosial dari tempat kerja dengan konflik pekerjaan-keluarga pada wanita berperan ganda."

"Wacana gerakan masyarakat adat muncul di Indonesia seringkali dimaknai sebagai upaya untuk melakukan perlawanan dari ancaman pihak eksternal. Sebagian masyarakat memahami bahwa adat merujuk pada sebuah praktik ritual, norma, atau pun kebiasaan—sebagian juga memahami bahwa adat merujuk pada prosedur untuk menyelesaikan sengketa tenurial yang saat ini menjadi agenda LSM. Masyarakat adat di Indonesia didukung oleh pihak LSM untuk memperjuangkan hak-haknya dengan membawanya turut berperan dalam ranah legislasi. Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana aktivitas LSM dalam mengupayakan perlindungan dan pengakuan masyarakat lokal yang memiliki klaim hak atas tanah melalui serangkaian praktik inskripsi. Penelitian ini dilakukan dengan mencakup beberapa proses kegiatan advokasi AMAN dan BRWA di beberapa wilayah IKN. Bersamaan dengan posisi saya sebagai fasilitator yang membantu kedua LSM tersebut, tulisan ini juga menjadi refleksi etnografis. Oleh karenanya, tulisan ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana agenda advokasi AMAN BRWA dilakukan untuk mengidentifikasi dan merumuskan ‘wilayah adat’ serta memperlihatkan bagaimana agenda advokasi tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sifatnya prosedural, tetapi pada kenyataannya menimbulkan serangkaian konstruksi dan negosiasi. 

---

The discourse of the indigenous peoples' movement emerging in Indonesia is often interpreted as an attempt to resist external forces. Some communities define adat as referring to ritual practices, norms or customs—while others define adat as a procedure for resolving tenurial disputes, which is currently on the agenda of NGOs. Indigenous peoples in Indonesia are supported by NGOs to advocate for their rights by involving them in legislation. This paper explores how NGO activities seek to protect and recognize local communities with land rights claims through a set of inscription practices. The research was conducted by covering several processes of AMAN and BRWA advocacy activities in several IKN areas. Along with my position as a facilitator assisting the two NGOs, this paper is also an ethnographic reflection. Therefore, this paper aims to explain how AMAN BRWA's advocacy agenda is to identify and formulate 'customary territories' and to illustrate how this advocacy agenda is carried out through procedural steps, but in reality leads to a series of constructions and negotiations."

"Pendidikan masyarakat adat merupakan salah satu media artikulasi hak-hak masyarakat adat. Beragam persoalan akibat pembangunan di berbagai wilayah adat dianggap meminggirkan posisi masyarakat adat dan mengancam keberlangsungan hidup mereka. Sejumlah organisasi masyarakat sipil selama ini menyuarakan perlunya entitas pendidikan masyarakat adat yang mampu berpihak bagi kepentingan masyarakat adat. Tesis ini, memberikan perhatian pada konsep artikulasi (ekspresi pengucapan untuk menunjukan posisi dan identitas kelompok) yang dapat memiliki efek berbeda ketika digulirkan sebagai suatu program. Penelitian ini menunjukan bahwa artikulasi melalui pendidikan masyarakat adat oleh sejumlah LSM di tingkat nasional, tidak selamanya berkesesuaian dengan program pendidikan masyarakat adat yang mereka garap di tingkat lokal. Penelitian ini juga menunjukan adanya keragaman perbedaan artikulasi yang dilakukan oleh beragam aktor yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan masyarakat adat di tingkat nasional, regional dan lokal. Berbagai persoalan penyelenggaraan pendidikan masyarakat adat di lapangan terkadang bekerja tidak sejalan dengan kepentingan yang diartikulasikan secara nasional oleh banyak LSM. Penelitian etnografis ini dilakukan dengan membandingkan dua bentuk penyelenggaraan pendidikan masyarakat adat yang dikoordinasikan oleh dua LSM yang berbeda wilayah Banten Kidul, Kabupaten Lebak. Komparasi dilakukan terhadap aktivitas penyelenggaraan Sekolah Adat Birawa dan pendidikan masyarakat adat Kisancang untuk melihat bagaimana artikulasi-artikulasi yang ada mengalami gejolak di lapangan. Berdasarkan persoalan pembangunan yang terjadi di sekitar wilayah adat, didapatkan fakta bahwa pendidikan masyarakat adat menggunakan strategi yang berbeda untuk penyelenggaraan aktivitas mereka. Penulis berpendapat bahwa terdapat dinamika artikulasi dalam penyelenggaraan pendidikan masyarakat adat dapat dipengaruhi oleh perbedaan strategi dan pendekatan metode yang ada dalam materi-materi pembelajaran di kedua komunitas tersebut.  Perbedaan artikulasi yang ada di tingkat lokal tersebut juga menunjukan adanya perbedaan posisi, dan cara mereka mengidentifikasi diri ketika menghadapi persoalan masing-masing yang bergantung pada konteks sejarah dan lansekap yang berbeda.

---

Education of indigenous peoples is one of the media for articulating the rights of indigenous peoples. Various problems resulting from development in various traditional areas are considered to marginalize the position of indigenous peoples and threaten their survival. A number of civil society organizations have been voicing the need for indigenous community education entities that are able to side with the interests of indigenous communities. This thesis pays attention to the concept of articulation (pronunciation expressions to show group position and identity) which can have different effects when rolled out as a program. This research shows that the articulation of indigenous peoples' education by a number of NGOs at the national level is not always in accordance with the indigenous peoples' education programs that they work on at the local level. This research also shows the diversity of different articulations carried out by various actors related to the implementation of education for indigenous peoples at the national, regional and local levels. Various problems in implementing education for indigenous peoples in the field sometimes work not in line with the interests articulated nationally by many NGOs. This ethnographic research was carried out by comparing two forms of implementation of indigenous community education coordinated by two different NGOs in the Banten Kidul area, Lebak Regency. A comparison was made of the activities of implementing the Birawa Traditional School and the education of the Kisancang traditional community to see how the existing articulations experienced turmoil in the field. Based on development issues that occur around customary areas, the fact is that indigenous community education uses different strategies to organize their activities. The author believes that there are dynamics of articulation in the implementation of indigenous community education which can be influenced by differences in strategies and method approaches in learning materials in the two communities. The differences in articulation at the local level also show differences in positions and the way they identify themselves when facing their respective problems which depend on different historical contexts and landscapes."