Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengaturan praktik bidan telah diatur sejak tahun 1963 dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 5380/Hukum Tahun 1963 tentang ketentuan tentang wewenang terbatas bagi bidan yang dicabut dan diganti dengan peraturan Menteri kesehatan Nomor 363/Menkes/Per/IX/1980 tentang Wewenang Bidan. Dengan ditetapkannya peraturan Menteri Kesehatan Nomor 572/Menkes/Per/VI/1996 tentang registrasi dan praktik, maka peraturan menteri kesehatan nomor 363/Menkes/Per/IX/1980 dan peraturan menteri kesehatan nomor 623/Menkes/Per/IX/1989 menjadi tidak berlaku lagi. Dalam perkembangannta peraturan Menteri Kesehatan Nomor 572/Menkes/Per/VI/1996 direvisi dan diganti dengan keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktik bidan. Selanjutnya berkaitan dengan praktik bidan terdapat reformasi peraturan dengan ditetapkannya peraturan Menteri Kesehatan Nomor Hk.02.02/Menkes/149/I/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan yang mencabut keputusan menteri kesehatan nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 berkaitan praktik bidan, dimana peraturan ini juga diperbaharui dan dicabut dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan."

"ABSTRAKPada pelaksanaan Online Single Submission berdasarkan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagai upaya dari reformasi dalam sektor perizinan, terdapat aspek kewenangan yang perlu untuk ditelaah terkait kewenangan penerbitan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kepala daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menyikapi hal tersebut, penulis melakukan penelitian agar dapat diketahui secara lebih rinci mengenai hubungan antara kewenangan yang dimiliki lembaga Online Single Submission dan kewenangan yang berada pada pemerintahan daerah berikut implementasi Online Single Submission berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Penelitian dilakukan dalam bentuk yuridis-normatif dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif-evaluatif. Melalui penelitian skripsi ini, masyarakat dapat mengetahui bahwa kewenangan lembaga Online Single Submission adalah meneruskan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hal penerbitan perizinan berusaha, serta implementasi dari lembaga Online Single Submission dalam hal memberikan kemudahan berupa percepatan dari segi prosedur, waktu, dan biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dalam memohonkan perizinan yang diperlukan sebagai legalitas dari kegiatan dan/atau usahanya di Indonesia.

---

ABSTRACTOn the implementation of Online Single Submission based on the issuance of Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services as an effort of reform in the licensing sector, there are aspects of authority that need to be examined related to the authority to issue business licenses which are the authority of regional heads as stated in Article 350 Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government. To address this, the author conducted a study so that it can be known in more detail about the relationship between the authority possessed by the Online Single Submission institution and the authority in the regional government and the implementation of Online Single Submission based on Government Regulation Number 24 of 2018. The research was conducted in juridical form normative by using descriptive- evaluative research typology. Through this thesis research, the public can comprehend that the authority of the Online Single Submission institution is to carry out the authority possessed by the regional government in terms of publishing business licenses, as well as the implementation of the Online Single Submission institution in terms of facilitating acceleration in terms of procedures, time and costs issued by business actors in applying for permits needed as the legality of their activities and / or business in Indonesia."

"ABSTRAKKeberadaan penyelenggara sertifikat elektronik ditujukan untuk memberikan pengamanan terhadap penggunaan jaringan internet sebagai jalur komunikasi. Penyelenggaraan sertifikat elektronik yang baik memerlukan peran notaris di dalamnya, dimana dalam penelitian ini dikaji mengenai peran notaris dalampenyelenggaraan sertifikat elektronik yang dapat menjamin kepastian suatuidentitas dan mengkaji perlunya peran notaris dalam program SiVION dariKementerian Komunikasi dan Informasi. Penelitian ini merupakan suatupenelitian hukum normatif yang menggunakan pengolahan dan analisis data sertadilakukan dengan mengadakan penelusuran asas-asas hukum umum, untukkemudian membuat suatu interpretasi terhadap peraturan hukum umum.Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik yang melibatkan peranan notaris didalamnya mempunyai pengakuan hukum yang relatif paling kuat, karena peluangpenampikan seseorang telah tereliminasi. Hal ini didasari dengan adanyaketentuan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Jabatan Notarisdimana notaris diberikan kewenangan untuk menguatkan suatu dokumen dalamtindakan cyber notary. Selain itu dalam program SiVION tanpa adanya peranannotaris mengakibatkan suatu transaksi elektronik yang aman tapi legitimasinyalemah. Dengan demikian diperlukan peran Notaris dalam PenyelenggaraanSiVION selaku Registration Authority untuk menjamin kebenaran identitaspengguna dengan memanfaatkan KTP elektronik, serta diperlukan pengawasanoleh Ikatan Notaris Indonesia terhadap kinerja notaris selaku RegistrationAuthority demi penyelenggaraan sertifikat elektronik yang lebih baik

---

ABSTRACTThe existence of Certification Authority are addressed to give security for the internet network user as a communication line. A good certification authorityenforcement requires a notary's role in it, wherein this research the notary's roleare examined in relation to the certification authority whether it can ensure thecertainty of an identity and examined the need of a notary?s role in the SiVIONprogram which is held by the Ministry of Communication and Information. ThisResearch is a normative legal study that utilize data analysis and generalprinciples of law, and with it make an interpretations to the laws and regulations.Certification authority which involve a notary's role in it, will have a relativelypowerful law recognition because the opportunities of someone's denial iseliminated. This matter is based on the definition that occur within the explanationof article 15 paragraph (3) from the Position Of Notary's Act wherein a notary isgiven an authority to strengthen a document within the measure of cyber notary.Further more, although it is safe, without the role of a notary in the SiVIONprogram will resulting a questionable legitimacy in the electronic transaction.Therefore, a SiVion program is not only requires a notary's role but a notary's roleis also significant as an Registration Authority to ensure the certainty of a user'sidentity by using the electronic citizen identification card, nevertheless a notary'srole in the SiVion program is also requires an oversight by the Indonesian NotaryLeague to monitor the performance of a notary as an Registration Authority for abetter Certification Authority service."

"Di Indonesia profesi bidan masih sangat memegang peran penting.Keberadaannya menjangkau hingga pedesaan ysang terpencil Seringkali karena faktor kedekatan emosi,dan tarif yang lebih murah,bidan lebih dipilih ketimbang dokter kandungan...."

"Sebuah penelitian dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tengah bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja bidan khususnya dalam pertolongan persalinan dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja bidan tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah cross sectional. Sampel penelitian adalah bidan di desa yang bertugas di Kabupaten Aceh Tengah dan pengambilan sampel dilakukan dengan cara total populasi dengan jumlah sampel 146, yang terdiri dari bidan di desa dengan masa kerja < 5 tahun.Variabel-variabel yang diteliti meliputi variabel dependen yaitu kinerja bidan dalam pertolongan persalinan , sedangkan variabel independen adalah faktor internal yang terdiri atas lama tugas, pengalaman, sikap, status perkawinan dan faktor eksternal yang terdiri atas tempat tinggal, sosialisasi, penghargaan, umpan balik, JPS-BK, sarana.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja bidan dengan kategori baik sebesar 36, 2%, dan kinerja bidan dengan kategori kurang 63,8 %. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) dan pengalaman mempunyai hubungan yang bermakna tehadap kinerja bidan di desa.Penelitian ini menyarankan kepada pembuat kebijakan, agar terus mengupayakan rangsangan yang dapat meningkatkan kinerja bidan dengan pemberdayaan yang lebih effektif dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Kepada Pelaksana program hendaknya berupaya meningkatkan pengalaman bidan dengan pelatihan, diskusi bahkan program magang atau kakak asuh. Selain itu mengingat pentingnya dana JPS-BK, perlu diusahakan agar dana itu tetap tersedia di masyarakat atau dicari penggantinya.

---

Factors Associated With Midwife Performance at Rural For Delivery Aids at District of Central Aceh - September 1999A study was implemented at District of Central Aceh to asses the midwifes performance and find factors related to it.

The research method used is cross sectional one. The sample was the community midwife in charge at District of Central Aceh. All midwifes who worked for period less than five years, were used as samples, the number was 146.

The dependent variable was the midwifes performance in deliver us services, whereas the independent variables were internal factors comprised of job period, experience, attitude, marital status and external factors consisted of socialization, award, feedback, and JPS-BK facilities and residing.

This research found that 36,2% of midwifes had a good performance and 63,8% had a fair performance. It was found that social safety net in Health and experience were significantly correlated with then midwifes performance.

This research suggest to policy maker to consistency seek out stimulation that may increase midwifes performance by empowering in more effective framework to increase midwifes experience the program executives should give the midwifes use experience through training, discussion and learning by doing. It is advised to keep Social Safety Net in health find or its replacement."

"Tesis ini tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kompetensi bidan dalam tata laksana awal pre-eklampsia berat di Kabupaten Ciamis tahun 2013. Merupakan penelitian kuantitatif dengan desain potong lintang. Populasi dan sampel adalah seluruh bidan yang melayani persalinan di puskesmas di Kabupaten Ciamis, dengan cara proporsional random sampling didapat jumlah sampel minimal sebanyak 97 bidan.Hasil penelitian didapat 18,7% bidan yang kompeten dalam tata laksana awal pre-eklampsia berat, faktor-faktor yang berhubungan bermakna adalah umur, masa kerja, pelatihan, motivasi, dan supervisi. Motivasi merupakan faktor paling dominan, dengan nilai p 0,00 dan OR 13,7. Penyebab rendahnya kompetensi bidan karena tidak adanya buku pedoman, standar operasional yang baku, dan MgSO4.

---

The factors contributed to midwife's competency in early management severe preeclampsia in Ciamis Regency in 2013 was presented in this thesis. The study was conducted by using quantitative method and data analysis was based on crosssectional data collected from proportional random sampling of 107 midwifes.

The results showed that 18.7% midwifes were competent in early management severe pre-eclampsia. Some factors related to midwifes competencies such as; age, working?s period, training, motivation, and supervision. It was found that motivation was the main factor in midwifes? competency with p 0.00 and OR 13.7. The results of the study also revealed that there was no standard manual book, standard operational, and MgSO4 which caused low competency among midwifes in helping patients with severe pre-eclampsia."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui komponen kualitas kehidupan kerja/quality of work life dan hubungannya dengan kinerja bidan puskesmas dalam penatalaksanaan pertolongan persalinan di Kabupaten Bogor. Metode penelitian menggunakan desain kuantitatif dan pendekatan cross sectional pada 101 bidan puskesmas di Kabupaten Bogor. Digunakan analisis univariat dan bivariat dengan uji statistic chi-square. Hasil analisis bivariat didapat ada tiga komponen QWL yaitu : kompensasi yang seimbang, keselamatan lingkungan kerja dan pengembangan karir, masing-masing mempunyai hubungan yang signifikan dengan kinerja bidan.

---

This skripsi aims to determine the components quality of work life (QWL) and its relationship with midwife performance at public health in the help childbirth in the city of Bogor. Use quantitatif research method and design of a cross sectional study in 101 midwife at public health in the city of Bogor. Use univariate analysis and bivariate analysis statistical chi-square test. Bivariate analysis results obtained there are three components of QWL are : fair compensation, working environment safety and career development, each having a meaningful relationship/significant with midwife performance."

"The direction of health development and social welfare according to the Outline of State Guideline 1999-2004 is to improve the human resource quality and to develop conducive environtment using health pradigm approach , that give priorities in improving health status, prevention, treatment, recovery, and rehabilitation since the beginning of human conception until old age. Furthermore, the directions is also increase and maintain the quality of institution and health service through sustainable empowerment of human resource and facilities and health inlrastmcture, including the availability of medicines affordable by the people. It is also increase the quality of population through controlling of birth, reduce mortality rate, and to improve the quality of family planning program.This study is intended to obtain description regarding performance of Midwife in villages as a contracted manpower -that currently are working in Regency of Padang Pariaman during their contract-extended period. The research is intended to examine what factors related to their performance, and what factors is the most closely related to the perfonnance. It was conducted by using cross-sectional study design that study the relationship of dependent variable with related &Cl0l'$ Gndependent variable) by observing the status of independent variable and dependent variable simultaneously (cross sectionally). The population of this research is the whole midwives in villages as contracted workers that are in extended-contract status, which are 92 respondents.Processing and analysis of data was done using univariate, bivariate and multivariate methods. The univariate analysis is done with descriptive analysis to see the perfomiance and description of each individual variable. The bivariate analysis was using Chi-Square ies! to sec the relationship of independent variable with dependent variable, and multivariate analysis is done by using binary multiple logistic regression test to see the relationship of independent variable together with dependent variable.The results of bivariate analysis indicates that 9 of the independent variables analyzed, it tumed out that there are three variables that has signihcant relationship (p < 0,05) with the perfomiance _of midwives in villages as contracted workers during extension period, namely knowledge, level tenure, and work load. The result of the multivariate analysis indicates that 2 variables as predictor of performance namely tenure and marriage status.Recommendation to the midwives in villages as temporary workers for the extension worlc it is necessary to recommend the tenure and marriage status of the midwives should be carefully considered in the placement of the midwives."

"Dalam kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah telah diatur untuk menggunakan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tidak terkecuali Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang mana telah mendelegasikan kewenangan tersebut kepada unit perangkat daerah tersendiri, termasuk perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana pengaturan hukum serta peralihan wewenang dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khususnya terkait perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal di Provinsi Bengkulu. Selain itu, penulisan skripsi ini juga mempunyai tujuan untuk memberikan masukan dalam memperbaiki pengaturan serta pelaksanan sistem pelayanan terpadu satu pintu pada bidang penanaman modal di Provinsi Bengkulu. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan melalui penelitian kepustakaan yang dititikberatkan kepada analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, sehingga penelitian ini dispesifikasikan ke dalam penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai PTSP di Provinsi Bengkulu tidak mengatur secara detail beberapa aspek penting pelaksanaan PTSP itu sendiri seperti SDM, Keuangan dan Pengawasan, selain itu bentuk kelembagaannya masih setingkat kantor dimana notabene SKPD teknis yang bersinggungan dengan KP2T Provinsi Bengkulu telah berbentuk Dinas atau Badan yang mengakibatkan kesenjangan eselon pimpinan. Oleh karenanya diperlukan perubahan terhadap pengaturan pelaksanaan PTSP di Provinsi Bengkulu kedepannya agar dapat berjalan dengan optimal dalam melayani masyarakat.

---

Implementation of licensing and non-licensing services in locality government has been set up to use the One Stop Service (OSS), is no exception with Bengkulu Province Government which has been delegated one stop services authority to their own special local unit, including licensing and non-licensing in the field of investment.

This study aims to gain an idea of how the legal arrangements and transfer of authority in the implementation of the One Stop Services in particular related to the licensing and non-licensing in the field of investment in the Province of Bengkulu. In addition, this thesis also has the objective to provide input to improve the regulation and conduct of integrated one-stop service system in the field of investment in the province of Bengkulu.

Method approach in this study is normative juridical approach, legal research conducted through library research focused on an analysis of the legislation and the data obtained from observations and interviews, so this study is specified in the descriptive research analytical, with the stages of the research literature and field research.

This study shows that the regulation of PTSP in Bengkulu province does not regulate in detail some important aspects of the implementation of the OSS itself like human resources, finance and control, otherwise it the forms of institutions level is still offices, whereas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) as the counterpart of KP2T Bengkulu Province has institutional form with Department or Body which resulted a gaps of echelon leaders. Therefore, government need to changes the regulation of OSS implementation at Bengkulu Province in the future, to making the implementation of public services run better."