Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkawinan siri merupakan fenomena perkawinan yang ada di masyarakat Indonesia. Fungsi-fungsi keluarga rentan tidak terpenuhi dalam keluarga yang dibentuk dari perkawinan siri. Hal ini membuat kondisi human security bagi perempuan dan anak rentan tidak terpenuhi. Penelitian kualitatif ini mencoba untuk mengetahui bagaimana persepsi dan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan negara dalam mengatasi dampak yang timbul dari perkawinan siri. Melalui wawancara mendalam yang dilakukan dengan institusi negara di bidang kependudukan, perkawinan, perlindungan perempuan dan anak, diketahui bahwa negara melarang perkawinan siri karena tidak memiliki kekuatan hukum yang membuat negara sulit dapat melakukan perlindungan."

"[ABSTRAKKondisi human security bagi perempuan dan anak, maupun ketahanan keluarga rentan tidak terpenuhi dalam perkawinan siri. Penelitian kualitatif ini mencoba untuk mengetahui bagaimana persepsi dan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan negara dalam mengatasi dampak yang timbul dari perkawinan siri. Melalui wawancara mendalam yang dilakukan dengan institusi negara di bidang kependudukan, perkawinan, perlindungan perempuan dan anak, diketahui bahwa negara melarang perkawinan siri karena tidak memiliki kekuatan hukum yang membuat negara sulit untuk dapat melakukan perlindungan. Isbat nikah menjadi solusi untuk memperoleh status perkawinan yang sah, sehingga perempuan dan anak dapat memperoleh haknya sebagai anggota keluarga, sebagai warga negara, mencapai kondisi human security, dan ketahanan keluarga.

---

ABSTRACTHuman security for women and children, also family resilience are vulnerable not fulfilled in siri marriage. This qualitative research is trying to determine how perceptions and how a form of protection given by the state in overcoming the effects of siri marriage. Through in-depth interviews were conducted with state institutions in the field of demography, marriages, protection of women and children, it is known that the state prohibits siri marriage because it has no legal power that makes it difficult for state to be able to do the protection. Isbat nikah could to be the solution to obtain a legal marriage status, so that women and children can obtain their rights as family members, as citizens, achieving human security conditions, and achiecing the family resilience., Human security for women and children, also family resilience are vulnerable not fulfilled in siri marriage. This qualitative research is trying to determine how perceptions and how a form of protection given by the state in overcoming the effects of siri marriage. Through in-depth interviews were conducted with state institutions in the field of demography, marriages, protection of women and children, it is known that the state prohibits siri marriage because it has no legal power that makes it difficult for state to be able to do the protection. Isbat nikah could to be the solution to obtain a legal marriage status, so that women and children can obtain their rights as family members, as citizens, achieving human security conditions, and achiecing the family resilience.]"

"ABSTRAKPenelitian ini mengungkap: faktor yang mendorong dan mempertahankanmappasitaro (perjodohan) di kalangan bangsawan Bugis, peran orang tua,kerabat, dan bagaimana anak perempuan dilibatkan; dampak dan gambaranstrategi yang digunakan anak perempuan dalam menghadapi masalah yangditimbulkan budaya mappasitaro.Teori yang digunakan adalah: budaya patriarki dan bias jenderyang tersistematisasi pada sosialisasi anak dalam keluarga, pengaruhbudaya patriarki dan bias jender juga dilihat pada sistem kekerabatan danstratifikasi sosial masyarakat Bugis; dan konsep pemilihan jodoh dikaitkandengan Undang-Undang Perkawinan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berperspektifperempuan. Studi kasus digunakan untuk mengungkap beberapa kasusrumah tangga bermasalah, perceraian, kawin lari, dan bunuh diri. Sejarahmappasitaro ditelusuri melalui lontara, sure?, dan wawancara dengantokoh budaya.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya patriarki dalam masyarakatBugis melahirkan sosialisasi yang bias jender dalam mewujudkan harapantentang peran dalam hal pekerjaan dan perkawinan. Mappasitaro identikdengan pemaksaan sehingga anak perempuan yang menjalaninya mengalamikekerasan fisik, psikis, dan subordinasi ganda. Hal itu kurang terungkapdan tetap membelenggu kehidupan anak perempuan terutama di kalanganbangsawan karena adanya budaya siri? ?malu? dan harga diri? dalam masyarakatBugis. Selain itu, ditemukan ketiadaan perlindungan hukum terhadap kekerasanyang terjadi. Bahkan, norma agama pun sering disalahtafsirkan untukmelegitimasi budaya patriarki.

---

ABSTRACTThis study reveals factors contributing to and defending mappasitaro(matrimony) among Bugis Aristocrats; roles of parents, friends, and how andaughter is involved; impacts and strategic description the daughter uses to faceproblems arising from mappasitaro culture.The theory applied is Patriarchal culture and gender-bias systematized onchildren socialization in the family; effects of patriarchal culture and gender-biasalso appear in the kinship system and social stratification of Bugis Community; andconcept of selecting mate related to the Marriage Laws. This study employs woman-centered Qualitative Research Method. Case Studyis applied to consider such cases as problematic household, divorce, kcrwin larE(elopement), and self-suicide. History of mappasitaro is reviewed through ¡onlarasure? and interview with culture figures.Results of this research indicate that patriarchal culture in Bugis communityderives a gender-bias based socialization to realize role expectation in work andmarriage. Mappasitaro is identical to coercion, that the daughter involvedexperiences physical, psychic violence, and doubl&subordination. It appearssubordinately and constantly shackles a daughter?s life eminently among aristocratssubject to sin? malu and harga din? culture (self-shame and self-esteem) in theBugis community. Additionally, legal protection lacks over coercion or violence.Even, religious norms are generally misinterpreted to legitimate patriarchal culture."

"Tesis ini menelusuri pengalaman perempuan penyintas korban perkawinan anak dipaksa memasuki lembaga perkawinan pada usia anak. Peneliti menelusuri bagaimana perempuan penyintas perkawinan anak yang berasal dari Sekolah Perempuan mendapatkan akses pengetahuan umum, baik pendidikan formal maupun informal. Tujuan penelitian ini untuk mempelajari perempuan dewasa penyintas korban perkawinan anak mampu mengatasi berbagai masalah terkait dampak perkawinan anak serta bagaimana mereka membangun otonomi dan kebahagiaan melalui akses pengetahuan formal dan informal dalam kehidupannya kemudian dielaborasi dengan teori Shulamith Firestone dan Sara Ahmed. Peneliti menggunakan metode penelitian wawancara dan dengan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan detail, kemudian dimasukkan ke dalam padatan faktual, kategori dan tema. Hasil penelitian menyimpulkan keempat subjek penelitian mempunyai pengalaman pahit yang tergambar dengan tindak kekerasan seksual. Pengabaian dari suami dan mertua subjek penelitian yang semestinya perempuan penyintas perkawinan anak tersebut mendapatkan tempat aman dan ruang kasih sayang. Beberapa subjek penelitian mengalami kendala akses atas pengurusan administrasi. Akses subjek terhadap pengetahuan umum dan tentang kesehatan reproduksi menjadi penting ketika akses tersebut terhubung dengan percakapan perempuan dewasa korban pernikahan anak dengan petugas kesehatan. Dua perempuan dewasa korban perkawinan anak mendapatkan privilege karena pernah mengecap sekolah perempuan yang merupakan respons atas dasar pilihannya secara mandiri.

---

This thesis explores the experience of female survivors of child marriage being forced to enter marriage institutions. The researcher explores how women survivors of child marriage from Sekolah Perempuan gain access to general knowledge, both formal and informal education. The purpose of this research is to study that adult women who are victims of child marriage are able to overcome various problems related to the impact of child marriage and how they build autonomy and happiness through access to formal and informal knowledge in their lives and then I elaborated based on theory of Shulamith Firestone and Sara Ahmed. Researcher used interview research methods and research instruments such as list form that contained some detailed questions, then put them into factual solids, categories and themes. The results of the study concluded that the four research subjects had bitter experiences depicted by acts of sexual violence. The neglect of the husband and in-laws of the research subjects, which should have women who survived child marriages, got a safe place and a space of love. Some research subjects experience problems with access to administrative management. Subject access to general knowledge and about reproductive health becomes important when those access were connected with consultation of adult women victims of child marriage with health workers. Two adult women who are victims of child marriages got privileged because they have experienced Sekolah Perempuan which are a response based on their independent choices."

"Meningkatnya kebutuhan berbagai negara di dunia akan CPO berdampak pada meningkatnya tekanan terhadap produksi buah kelapa sawit. Konflik yang terjadi antara Korporasi dan masyarakat adat Suku Anak Dalam di Batang Hari merupakan konflik yang terjadi akibat perebutan akses terhadap sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditujukan untuk menganalisis hubungan pemerintah, korporasi dan masyarakat dalam penyelesaian konflik yang terjadi antara PT. Asiatic Persada dan masyarakat adat suku anak dalam.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam perspektif ekologi politik, konflik yang terjadi merupakan konflik dalam memperebutkan akses terhadap sumber daya yang membuat masyarakat menjadi landless dan termarjinalkan secara ekonomi dan sosial. Hubungan antara tiga aktor yang terlibat langsung dalam konflik memperlihatkan perusahaan lebih mendominasi dan berkuasa atas pemerintah dan masyarakat.

---

With the growing number of demands from nations across the globe for Crude Palm Oil is bringing result on the increase of pressure to the production of palm fruit. The conflict happened between corporation and indigenous people, suku anak dalam, in Batang Hari is a contest for the access to natural resource. This research was conducted by using qualitative method which inted to analyze the relation among government, corporation and society in resolving conflict between PT. Asiatic Persada and indigenous people, suku anak dalam.

The result of research reveals that in ecological politic perspective, the conflict occurred as the result of the contest for the access to natural resource which made suku anak dalam become landless dan marginalized economically and socially. The relation among the three stakeholders involved in conflict shows that corporation is more dominating and become more powerful than government and society."

"Dalam Beijing Platform Action (BPFA) tahun 1995, salah satu dari dua belas isu kritis adalah anak perempuan ( the girl child) . merujuk pada realitas di banyak negara bahwa anak perempuan sejak usia dini mendapat perlakuan deskriminatif dan praktek-praktek yang merugikan anak perempuan seperti pengrusakan alat kelamin anak-anak perempuan termasuk sunat perempuan, pemilihan jenis kelamin sebelum bayi lahir, bahkan pembunuhan terhadap bayi-bayi perempuan, kekerasan terhadap perempuan, pernikahan anak, ekspolitasi seksual, penyalahgunaan seksual, diskriminas terhadap anak perempuan dalam pemebrian makanan dan praktik diskriminasi lainnya, seperti menyangkut fasilitas kesehata dan kesejahteraan bagi anak-anak perempuan. tulisan ini akan mengkaji usaha Indonesia dalam mereduksi perkawinan anak-anak perempuan."

"Tulisan ini secara khusus menyoroti masalah keamanan manusia (human securityj sebaga, satu konsep dan pendekatan keamanan yang semakin mendapatkan perhatian baik dari kalangan akademisi maupun praktisi masalah keamanan nasional. Masalah utama yang hendak disorot melalui konsep keamanan manusia adalah dommasi negara dan aparatnya dalam mendefinisikan, membuat serta menerapkan kebijakan keamanan nasional, yang amat menekankan faktor keamanan berdasarkan tentorial, kalkulasi militer dan stabilitas politik, yang tidak jarang mengesampingkan - bahkan menafikan - kepentingan dan kebutuhan orang-per-orang akan keamanan yang lebih komprehensif. Adanya dominasi negara yang terkadang berlebihan inilah yang kemudian menjadi salah satu pemicu utama munculnya desakan bagi implementasi kebijakan keamanan yang lebih komprehensif, termasuk dengan memasukkan komponen-komponen keamanan manusia. "

"Pembatalan Perkawinan merupakan hal yang awam bagi masyarakat umum, oleh karena itu hal ini menarik untuk dibahas. Salah satu kasus yang terjadi adalah di semarang dimana pembatalan perkawinan diputuskan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 91/Pdt.G/2005/PTA.Smg yang membatalkan perkawinan antara Yapto Hendarsono dan Eko Yuliani yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kemudian berdasarkan Putusan tersebut maka diajukan permohonan untuk penghapusan nama Yapto Hendarsono dari akta kelahiran dan di izinkan dengan dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Negeri semarang Nomor 23/Pdt.P/2006/PN.Smg.Metode pendekeatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Dengan adanya pencoretan nama ayah dari akta kelahiran maka status anak tersebut menjadi anak ibu,dan hanya memiliki hubungan hukum dengn ibunya, sehingga dalam kasus ini perlindungan hukum terhadap anak sehubungan dengan pembatalan perkawinan kedua orangtuanya tersebut menjadi tidak terpenuhi dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Seharusnya pemerintah sebagai aparatur negara dapat menjalankan fungsi peradilan dengan lebih baik, prosedur yang dipermudah dan biaya yang terjangkau. Dan pemerintah seharusnya memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat lebih paham akan hukum dan sadar hukum.

---

Cancellation of Marriage is a common thing for the general public, therefore it is interesting to discuss. One case is in Semarang where the cancellation of the marriage was decided by the High Court of Religion No. 91 / Pdt.G / 2005 / PTA.Smg the consequences of the marriage between Yapto Hendarsono and Eko Yuliani who has been blessed with two (2) children. Then based on the verdict then filed a request for deletion of name Yapto Hendarsono of a birth certificate and authorized by the Semarang District Court Ruling No. 23 / Pdt.P / 2006 / PN.Smg.The method used in this paper is a normative juridical methods. With the deletion of the names of his father's birth certificate, the status of the child into the child's mother, and only has a legal relationship with the mother, so in this case the legal protection of children in connection with the cancellation of the marriage of his parents become unfulfilled and contrary to regulations. Should the government as the state apparatus can perform the judicial function better, the procedure easy and affordable cost. And the government should provide legal counseling so that more people understand the law and litigious."

"The discussion on the status and the role of women in our society has become a controversial topic. Some have the opinion that women have to keep silence in public meeting and submit to their husbands....."