Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keterwakilan perempuan di dalam partai dan lembaga legislatif terkait erat dengan tipologi sistem kepartaian yang 'office sekers'. keterakilan perempuan dalam partai politik dan lembaga legislatif masih bersifat deskriptif : untuk memenuhi persyaratan kuota 30 persen dalam pemilu 2014. munculnya fenomena caleg selebriti, artis, dinasti politik , dll meruapakn konsekuensi kepartaian yang berorientasi mengejar jabatan . tercapainya critical mass (30 persen anghota legislatif perempaun) di lembaga-lembaga politik ( partai dan parlemen) bukan jaminan munculnya keterwakilan perempuan yang substantif. dibutuhkan kehadiran critical actor unutk mengubah keterwakilan deskriptif menjadi substantif."

"Analisis tentang startegi gender di tiga partai politik terbesar yang mendominasi legislatif periode 2009-2014 yaitu partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunjukan beberapa temuan yang dapat direfleksikan untuk perjalanan menghadapi pemilu. pertam, ketiga partai menyumbang jumlah kursi perempuan paling banyak di parlemen nasional. kedua, sebagai partai-partai dominan melalui fraksi-fraksinya di legislatif, ketiganya tidak memperlihatkan adanya ketentuan menyangkut bagaimana kebijakan dan strategi partai politik dalam upaya mewujudkan keadilan gender , dan tidak ditemukan strategi pengarusutamaan gender dalam partai politik . ketiga, strategi yang hadir dalam institusi partai hanya berwujud Departemen Perempuan sebagai women focal point. diluar itu, strategi peningkatan representasi perempuan yang berdasarkan atas keadilan, kesetaraan, dan ekuitas gender pun absen."

"Artikel ini mendeskripsikan bagaimana ketujuh aktivis organisasi masyrakat sipil perempuan berpartisipasi dalam pemilihan umum di tahun 2004-2009. dalam kerangka implementasi keterwakilan perempuan di parlemen yang sudah dimulai sejak pemilu 2004, artikel ini ingin merefleksikan gerakan keterawakilan perempaun berdasarkan pengalaman aktivis perempuan organik yang mengikuti pemilu . dengan menggunakan metode studi kasus dan analisis melacak proses, artikel ini berpendapat bahwa aktivis perempaun yang berpartisipasi dalam dua pemilu tersebut mampu berkontribusi dalam mengimplementasikan keterwakilan perempuan dipartai politik mereka dan parlemen."

"Penelitian ini menjelaskan bagaimana kebijakan partai dalam rekrutmen calon legislatif perempuan Partai Keadilan Sejahtera di pemilu DPR RI Tahun 2014 dengan kebijakan partai dalam rekrutmen calon legislatif perempuan di Partai Keadilan Rakyat di Pemilihan Raya Umum Tahun 2013 di Malaysia. Selain itu dalam penelitian ini juga akan menjelaskan bagaimana ideologi partai, sistem organisasi, pola kaderisasi dan partisipasi politik perempuan di struktur pusat kedua partai politik tersebut untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.Metode kualitatif menempatkan pandangan peneliti terhadap suatu yang diteliti secara subjektif, dalam hal ini bagaimana kebijakan partai dalam rekrutmen caleg perempuan untuk pemilu DPR RI 2014 di Indonesia dan kebijakan partai dalam rekrutmen caleg perempuan PKR untuk Pemilihan Raya 2013 di Malaysia sebagai subjek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data primer yang digunakan adalah wawancara dan data sekunder menggunakan studi dokumen atau literatur.Untuk memahami bagaimana kebijakan internal partai dapat menggunakan pendekatan legal/institutional dari Miriam Budiardjo yang menjelaskan bahwa pendekatan legal/institutional terdiri dari unsur legal maupun unsur institutional dan metode seleksi kandidat menurut Norris menggunakan analisis level makro struktur institusional rekrutmen-sistem politik seperti sistem politik dan proses rekrutmen juga digunakan. Selain itu dimensi utama dari organisasi partai dalam rekrutmen politik dari Susan Scarrow yang merupakan demokrasi internal partai yang meliputi inklusifitas, desentralisasi/sentralisasi dan institusionalisasi partai.Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan rekrutmen caleg perempuan di PKS sangat dipengaruhi oleh ideologi islam terutama dalam peran domestik perempuan dan harus adanya izin dari suami untuk menjadi caleg dari PKS. Sedangkan kebijakan internal PKR dalam rekrutmen caleg perempuan sangat dipengaruhi oleh peran organisasi sayap Wanita Keadilan dalam menentukan nama-nama calon perempuan. Hal inilah yang tidak ditemukan dalam Bidang Perempuan PKS yang tidak memiliki pengaruh besar dalam rekrutmen caleg perempuan PKS.

---

This research explains how Party Policy in Women?s Legastive Recrutment in Prosperous Justice Party (PKS) in General Elections of 2014 and in The People?s Justice Party (PKR) in General Elections 2013 in Malaysia. And also explain how party ideology, organizational systems, patterns of regeneration and political participation of women at the center structure to serve as a comparison.

The method of this research is a qualitative approach. Qualitative methods put our view of a studied subjectively, in this case how the PKS's policies in the recruitment of women?s candidates for the House of Representatives election in 2014 in Indonesia and the party's policies in the recruitment of women's candidates of PKR for General Elections 2013 in Malaysia as a research subject. The techniques of data collection are using primary data and secondary data. Because this study used a qualitative approach, the primary data used were interviews and secondary data using documents or literature studies.

To understanding how the internal policy of the party can use the approach to a legal or institutional from Miriam Budiardjo who explained that the approach to a legal or institutional comprise elements of legal and elements of institutional and using the methods of selection candidates according to Norris's analysis of macro level institutional structures as political systems and processes recruitment. Besides the main dimensions of the political party organizations in the recruitment of Susan Scarrow who is the party's internal democracy that includes inclusiveness, decentralization or centralization and institutionalization of the party.

The results of research showed that the policy of recruiting women's candidates in the PKS is strongly influenced by the ideology of Islam, especially in the domestic role of women and the need of permission from their husbands to be candidates from PKS. Meanwhile, PKR's internal policy in the recruitment of women?s candidates is strongly influenced by the role-wing organization Women of "Wanita Keadilan" in determining the names of womens candidates. This is the unique from PKR that were not found in Sector PKS Women?s of organization as ?Bidang Perempuan? who do not have a great influence in the recruitment of Women's candidates of PKS"

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Provinsi Maluku. Dewasa ini, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu terjadi. Kita melihat di berita-berita, baik itu berita online, surat kabar maupun di sosial media, maraknya kasus kekerasan yang terjadi selalu melibatkan perempuan dan anak sebagai korban. Sementara itu, di Provinsi Maluku, kasus kekerasan boleh dikatakan selalu naik tiap tahunnya meskipun Perda Perlindungan Perempuan Dan Anak telah disahkan, yaitu pada tahun 2012. Perda yang disahkan pada 4 (empat) tahun lalu itu ternyata masih jauh dari harapan. Sebab, kebijakan yang dirasa mampu menjawab permasalahan perempuan dan anak ternyata tidak berdampak apa-apa. Hal ini tentu berkaitan erat dengan peran yang dimainkan oleh setiap anggota legislatif (terkhususnya perempuan) yang tergabung di dalam tim pembuat kebijakan. Sebagai landasan teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual peran untuk melihat sikap politik anggota legslatif perempuan di dalam pembuatan perda; serta menggunakan pendekatan teoritis gender yang di dalamnya terdapat konsepsi gender dan demokrasi dalam melihat perempuan di dalam parlemen. Di dalam penelitian ini juga terdapat posisi tawar anggota legislatif perempuan di dalam tim pembuat kebijakan. Hal ini cukup direpotkan dengan hambatan-hambatan partai politik serta budaya patriarki yang masih sangat kuat di dalam parlemen bahkan hingga masuk ke tim pembuat kebijakan. Dengan menggunakan metode kualitatif, hasil yang diperoleh yaitu anggota legislatif perempuan belum maksimal menjalankan perannya dalam pembuatan Perda Penyelengaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Maluku.. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota legislatif perempuan dan jumlah aktor kritis yang sedikit di dalam tim pembuat Perda tersebut. Kedua, fokus keterwakilan anggota legislatif lebih banyak ke partai politik. Ketiga, dalam pembuatan perda tersebut anggota legislatif perempuan lebih bersifat delegasi (utusan dari partai politik) ketimbang mewakili konstituennya. Keempat, isu keterwakilan perempuan belum menjadi bagian kepemilikan isu oleh partai politik. Dan kelima, komunikasi oleh sesama anggota legislatif perempuan dan kelompok kepentingan (LSM) kurang begitu baik.

---

This research is motivated by cases of violence against women and children that occurred in the province of Maluku. Today, cases of violence against women and children is always happening. We see in the news, either online news, newspapers and on social media, many cases of violence always involves women and children as victims. Meanwhile, in the province of Maluku, violence is virtually always go up every year even though Regulation Women And Children Protection has been ratified, ie in 2012. The recent legislation passed in 4 (four) years ago it was still far from expectations. Therefore, policies that felt able to answer the problems of women and children did not affect anything. This is of course closely related to the role played by each member of the legislature (terkhususnya female) is incorporated in the policy making team.

As a theoretical foundation, this study uses a conceptual approach to the role of political attitudes member legslatif see women in the making of regulations; and using a theoretical approach to gender in which there are conceptions of gender and democracy in view of women in parliament. In this study there is also a legislative bargaining position of women in policy making team. It is quite bothered by the constraints of political parties as well as a patriarchal culture that is still very strong in the parliament even to get into the team policymakers.

By using qualitative methods, the results obtained by the women legislators have not been up to perform its role in the formulation of regulations Implementation of the Protection of Women and Children Victims of Violence in Maluku .. It is caused by a number of female legislators and the number of actors are a bit critical in the regulation making team , Second, focus more legislative representation to political parties. Third, in the manufacture of these regulations are more women legislators delegates (delegates of political parties) rather than to represent their constituents. Fourth, the issue of women's representation has not become part of the ownership issue by political parties. And fifth, the communication by fellow female legislators and interest groups (NGOs) not so good."

"Penelitian ini hendak mengetahui strategi sayap perempuan partai politik yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG) dalam mendorong keterwakilan perempuan di Partai Golongan Karya pada pemilihan umum legislatif 2014. Dengan diakuinya KPPG dalam landasan formal AD/ART Partai Golkar pada 2009 sebagai organisasi sayap yang bertugas menjadi sumber rekrutmen perempuan Partai Golkar baik untuk kepengurusan maupun pencalegan pada Pemilu Legislatif 2014. Namun, meskipun jumlah pengurus perempuan Partai Golkar mengalami kenaikan akan tetapi angka keterwakilan perempuan Partai Golkar dalam parlemen tidak mengalami kenaikan. Pijakan teoritis penelitian ini yaitu politik kehadiran dari Anne Philips, strategi partai politik dalam meningkatkan representasi perempuan dalam politik dari Joni Lovenduski, teori proses rekrutmen dari Pippa Norris, dan teori lainnya yang terkait penelitian. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara dan studi dokumen.Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang afirmasi, KPPG berusaha memanfaatkannya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di internal Partai Golkar. Strategi yang dilakukan KPPG untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan adalah membuat program Desa Dasa Karya dan berusaha memasukkan perempuan di dalam peran-peran strategis dalam kepengurusan Partai Golkar. Sedangkan strategi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif Partai Golkar pada Pemilu Legislatif 2014 adalah dengan membuat kebijakan 'One Gate Policy', mengawal nomor urut caleg perempuan, memberikan pendampingan dan pembekalan terhadap caleg-caleg perempuan, dan menjalin kerjasama dengan sayap-sayap perempuan lintas partai. Namun terdapat faktor-faktor yang menghambat strategi KPPG. Faktor-faktor tersebut adalah aturan Partai Golkar, struktur Partai Golkar yang didominasi laki-laki, rekrutmen yang oligarki, tipe kepemimpinan ketua umum Partai Golkar, kepemimpinan internal KPPG, motivasi dan kapabilitas kader perempuan, serta internal KPPG yang tidak fokus mengangkat isu perempuan. Sehingga implikasi teoritis yang muncul bahwa meskipun partai politik membuka kesempatan kepada perempuan untuk berkarir dalam dunia politik tetapi partai politik tetap tidak menyediakan jalan bagi perempuan untuk memasuki posisi yang berpengaruh dalam politik. Perempuan minim posisi strategis di dalam partai politik dan posisi strategis juga sulit diraih oleh perempuan.

---

This study discussed about the strategies of womens movements in political party that is Golongan Karya Womens Union in encouraging womens representation in the Golongan Karya (Golkar) Party in 2014 Legislative Elections. With the recognition of KPPG in the formal basis of Statutes and Bylaw Golkar's Party in 2009 as an organization who has duty to become a source of women recruitment for Golkar Party both for stewardship and scrutiny in the 2014 Legislative Election. However, although the number of women members of Golkar Party has increased, Golkar Partys female representation in parliament has not increased. The theoretical basis of this research is political presence from Anne Philips, the strategy of political parties in increasing womens representation in politics from Joni Lovenduski, the theory of the recruitment process from Pippa Norris, and other theory related to this study. This study uses a qualitative method with interview and document study approach.

Findings in this study indicated that with the existence of legislation concerning affirmations, KPPG has utilized the legislation to increase womens representation within Golkar Party. The strategy carried out by KPPG to increase women's representation in the management by establishing Desa Dasa Karya program and including women in the strategic roles in the Golkars management. While the strategy to increase the womens representation in Golkar Party legislative nomination in the 2014 Legislative Election is establishing One Gate Policy, guarding the serial numbers of female candidates, providing assistance and debriefing for female candidates, and establishing the cooperation with cross-party womens wings. However, there are factors that inhibit the strategies from KPPG. The factors such as: the rules in Golkar Party, the men-dominated structure, the oligarchy recruitment, the General Chairmans leadership type, KPPG internal leadership, the motivation and capability of women cadres, as well as internal KPPG does not focus on raising womens issues. So, the theoretical implications appeared that eventhough the political parties has given opportunities for women to pursue careers in politics, the political parties still not yet provide a path for women to take an influential positions in politics. The lack of womens strategic positions in political parties also strategic positions are difficult for women to achieve."

"As the majority in this country, the Moeslems have an important role in determining who and what party will win the uocoming general election this year and then lead this country for the next five years...."

"Aspek-aspek yang menjadi sorotan dalam sebuah komitmen partai adalah (1) Bagaimana visi dan misi partai diinternalisasikan, (2) Bagaimana program-program partai mendorong partisipasi perempuan, (3) Bagaimana kaderisasi meningkatkan kualitas keterwakilan, (4) Bagaimana pola rekrutmen, (5) Bagaimana keterserapan perempuan dalam jabatan struktual partai. Selama ini kelima hal tersebut diduga menjadi penghambat partisipasi dan keberperanan dalam partai politik.Meskipun jumlah populasi penduduk perempuan adalah mayoritas namun partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam parlemen belum memenuhi kuota yang diharapkan keterlibatan anggota perempuan pada forum-forum permusyawaratan serta penempatan perempuan pada posisi jabatan partai mengalami banyak hambatan terutama faktor budaya organisasi serta kultur sumber daya perempuan itu sendiri, akan tetapi perjuangan untuk mendapatkan kesetaraan gender dijumpai terus berkembang baik secara kuantitas keanggotaan parlemen maupun secara kualitas keberperanannya yaitu ikut menentukan kebijakan-kebijakan politik. Persepsi kelompok perempuan yang selama ini termarginalkan mulai terkikis oleh komunikasi politik yang semakin terbuka demikian pula meskipun sangat terbatas pengembangan, pemberdayaan, dan kaderisasi anggota parlemen perempuan.Agar partai politik dapat memenuhi keterwakilan 30% tersebut perlu membangun kaderisasi dan kemitraan stratejik dengan aktivis perempuan diberbagai lintas organisasi baik parpol, ormas, dan LSM serta lembaga pendidikan untuk meningkatkan kapasitas secara berkelanjutan.

---

Aspects that become the spotlight in a party commitment are (1) How internalized party vision and mission, (2) how the party's programs encourage women's participation, (3) how to improve the quality of cadre recruitment representation, (4) how the pattern of recruitment, (5) How keterserapan women in the Office of structural party. During these five things are thought to be a barrier to participation and function in political parties.Although the number of female population are the majority but the participation and representation of women in Parliament has not met the expected quota for women members involvement in consultative forums as well as the placement of women in positions of the party although women participation experienced many obstacles especially factors organizational culture as well as cultural resources women itselfbut the struggle to obtain gender equality found growing both in quantity and quality of membership of Parliament in its role of taking decisive political policies. Perceptions of women's groups that had been marginalized eroded by an increasingly open political communication as well although very limited development, empowerment, and the regeneration of women parliaments.In order to, political parties meet the 30% representation of the need to build strategic partnerships with cadres and activists across various organizations both political parties, organizations, and NGO?s and educational institutions to increase capacity on an ongoing basis."

"Golkar adalah organisasi politik di Indonesia yang selalu menempati urutan tertinggi dalam perolehan suara pada setiap Pemilu. Hal ini selain karena Partai Golkar didukung oleh struktur organisasi dan kelembagaan yang sudah mapan, juga karena telah memiliki pengala man yang cukup matang dalam pemenangan suara dalam setiap pelaksanaan Pemilu. Namun, kesuksesan tersebut belum didukung oleh penerapan kebijakan yang lebih responsif gender yang berakibat pada rendahnya tingkat keterwakilan perempuan dalam kepengurusan Partai Golkar dan di parlemen. Jadi, permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kebijakan Partai Golkar dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di Parlemen pada periode kepengurusan 1999 - 2004.Penelitian ini terkait erat dengan teori budaya patriarki dari Gorda Lerner dan Aristoteles, teori gender dari Arid Budiman dan Nunuk P Murniati, teen Kuota dari Drude Dahlerup, teori kebijakan dari Friedrick dan Anderson, teen demokrasi dari Robert Dahl, serta mempunyai signifikansi dengan pengembangan teori Partai Politik yang terkait erat dengan fungsi Partai Politik dan Miriam Budiarjo.Dari teori tersebut, terdapat signifikansi praktis dalam upaya untuk mendorong keterwakilan perempuan di kepengurusan Partai Golkar khusiisnya dan di Parlemen umumnya.Fokus analisis penelitian ini adalah pada Partai Golkar dengan variabel yang diamati adalah kebijakan dan fungsi Golkar sebagai Partai politik, sosialisasi politik , dan sistem rekruitmen dalam partai Golkar.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian bersumber dari hasil wawancara mendalam (dept interview) terhadap 15 orang informan kunci (key informant). Teknik penentuan informan kunci dengan metode snow ball. Data sekunder meneakup studi kepustakaan dan publikasi ilmiah serta laporan lembaga resin yang terkait dan dapat dipertanggungjawabkan secara akadeniik.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai Partai, Golkar memiliki kebijakan politik yang jelas, dengan mekanisme (struktur dan kerangka) organisasi dan pengkaderan yang modem, terstruktur dan sistematis dengan poly rekruitmen kader yang baik. Tapi, budaya patriarki sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Gorda Lerner dan Aristoteles masih mengakar kuat di tubuh Partai Golkar yang berimplikasi pada rasionalisasi penempatan pengurus perempuan dalam struktur partai menjadi tidak signifikan dengan jumlah kader perempuan Partai Golkar dan kurangnya peningkatan keterwakilan perempuan di Parlemen. Partai Golkar juga belum maksimal dalam menjalankan fungsinya secara lebih "demokratis" sebagaimana teori Robert Dahl, yang berimplikasi pada kebijakan yang bias gender yang mengakibatkan rendahnya keterwakilan perempuan di Parlemen, yalmi hanya berhasil menempatkan 16 orang kader perempuan atau 11,76% dari 136 kursi yang diperoleh Partai Golkar dalam Pemilu 1999 lalu..rumlah yang jaub dari target kuota yang disarankan dalam UU Partai Politik.

---

Golkar is a political organization in Indonesia which always in the highest position in every election. It is not only because the party is supported by an establish structure of organization and institution, but also its vivid experience in winning the elections. However, its success has not been supported by more responsive politic implementation on gender which causes lower-level women representative ness in the board of the organization and in the parliament. Thus, the problem of the research is that how is the policy of the party in increasing women representative ness in parliament in the period of 1999-2004.

This research has a strong attachment with theory of culture of patriarchy from Gerda Lerner and Aristoteles, theory off gender from Arief Budiman and Nunuk P Murniati, theory c; quota from Drude Dahlerup, theory of policy from Friedrick and Anderson, theory of democracy from Robert Dahl, theory and relates to development theory of political party from Miriam Budiardjo. From the theories, there is a practical significance of efforts in endorsing women representative ness in the board of the party and in parliament in general,

The focus of the research is on Golkar Party and variables of the research are policy and function of the party as a political party, political socialization, and recruitment system in the party. The research applies a qualitative approach. Data resources of the research are from in=depth interview on 15 key informants using snowball technique. Secondary data includes literature study, scientific publication, and also official reports from related institutions,

The result of the research shows that as a party, Golkar has a clear policy, with its mechanism (structure and framework) of organization and modern, structured and systematic forming of cadre with good recruitment system. However, culture of women in its board and representative in parliament. The party has also less afford in implementing its function to be more democratic. It implicates to bias gender policy and lower-level of women representative ness in parliament. The party only got 16 representatives or 11, 76% from 136 seats of the party in parliament a results of 1999 election and less then quota targeted by the law of Political Party."

"Pada pelaksanaan verifikasi partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk membantu proses pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual partai politik. Tulisan ini bertujuan untuk (1) menggambarkan penerapan SIPOL dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu tahun 2019, (2) menganalisis permasalahan yang timbul dalam penerapannya, dan (3) mencari solusi terbaik terkait permasalahan yang ditimbulkannya. Tulisan ini merujuk pada penerapan SIPOL dalam tahap pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual partai politik Peserta Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Brebes, melalui studi dokumentasi hasil pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual partai politik pada KPU Kabupaten Brebes. Hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa: (1) banyak data anggota partai politik dalam SIPOL yang tidak sesuai dengan salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diserahkan, (2) banyak anggota partai politik hasil sampling yang tidak mengakui/mendukung partai politiknya karena tidak merasa menjadi anggota partai politik tersebut dan baru mengetahuinya pada saat verifikasi faktual oleh KPU, dan (3) operator SIPOL partai politik yang berada di pusat tidak mendelegasikan kewenangannya kepada operator SIPOL di tingkat kabupaten/kota dalam pengelolaan data keanggotaan."