Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengembangan program pengelolaan hama terpadu (PHT) nasional sejak 1989 mampu meningkatkan produksi padi di Indonesia. Namun produksi padi tahun 2001-2006 mengalami pelandaian, berada di sekitar 54 juta ton per tahun. Pada tahun 2007 pemerintah melaksanakan program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dengan target meningkatkan produksi 5% per tahun (2 juta ton/tahun). Salah satu upaya mencapai target produksi tersebut adalah dengan melaksanakan program Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) melalui 60.000 unit sekolah lapang PTT (SL-PTT). Hasil evaluasi pada 2008 dan 2009 menunjukkan, produksi padi melonjak dari 54,45 juta ton pada tahun 2006 menjadi 57,16 juta ton pada 2007, dan pada tahun 2008 dan 2009 produksi masing-masing mencapai 60,33 dan 64,4 juta ton. PHT bertujuan untuk mencapai stabilitas produksi, sedangkan PTT untuk meningkatkan produksi, efisiensi penggunaan input, dan nilai ekonomi tanaman. PTT terdiri atas beberapa komponen, yaitu pengelolaan varietas padi terpadu, pengelolaan nutrisi tanaman terpadu, pengelolaan hama terpadu, pengendalian gulma terpadu, pengelolaan air terpadu, pengelolaan pestisida terpadu, sosial ekonomi, mesin pertanian, dan pascapanen. Dalam era pembangunan pertanian tangguh pada koridor otonomi daerah, diperlukan sinkronisasi antara pusat dan daerah dalam implementasi Permentan No. 45/2011 dan sinergisme antardisiplin ilmu dalam upaya meningkatan produksi dan kesejahteraan petani."

"Hama, dikenal sebagai salah satu fenomena yang membahayakan dalam kehidupan manusia, karena memiliki banyak kemungkinan untuk menghancurkan sumber daya manusia, tanpa terkecuali koleksi perpustakaan seperti buku, naskah, arsip. Koleksi Perpustakaan rentan mendapat ancaman yang berasal dari agen biologis (makhluk hidup) yang dapat menyebabkan kerusakan, baik sedang maupun besar. Penyebab datangnya hama disebabkan oleh beberapa faktor seperti temperatur, kelembaban, dan lingkungan yang kotor.Tujuan penelitian ini adalah menelusuri indikasi hama  dan apa saja kerusakan yang terjadi pada koleksi Perpustakaan Universitas Indonesia serta upaya-upaya preservasi dan konservasi yang dilakukan.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif yang menguraikan gambaran perservasi dan konservasi koleksi perpustakaan. Penelitian dilakukan di Perpustakaan Universitas Indonesia, menggunakan metode pengumpulan data, observasi, pencatatan dan wawancara serta analisis dokumen.Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa kerusakan baik pada koleksi perpustakaan maupun pada sarana penyimpanan koleksi perpustakaan yang disebabkan oleh debu, serangga (ngengat, kutu buku, kecoa), air, kelembaban, jamur, karat dan hewan pengerat yaitu tikus. Kerusakan terjadi terutama pada koleksi buku terbitan diatas 15 tahun yang lalu. Perservasi dan konservasi yang telah dilakukan meliputi; perbaikan atap yang bocor, relokasi koleksi, melindungi koleksi dengan cara membungkus dengan plastic dan melakukan penyemprotan hama secara berkala.Kesimpulan penelitian ini adalah hama, seperti serangga, jamur (fungi) dan hewan pengerat seperti tikus, cuaca dan kelembaban udara dapat merusak koleksi yang disimpan di Perpustakaan, dengan demikian preservasi dan konservasi koleksi perpustakaan harus dilakukan secara berkala dan rutin agar kerusakan lebih lanjut tidak terjadi, terutama di ruang penyimpanan koleksi umum yang menyimpan koleksi berbahan kertas.

---

Pest, known as one of many hazardous phenomenons in human daily life and having so much possibilities to destroying human resources. Without any exception, the collections on library such as books, archive, and others collections that made from the paper, considered to be fragile when it has a threat from any biological agents. Pests can cause mild or even heavy damage for all those collections.  However, the Cause of Pest infestation can be caused by several factors such as temperature, lights, humidity, or even a dirty environment.

The focus of this research is about Pest Control as the part of Preservation and Conservation subjects on Library and Information Science Department. This research (Mini Thesis) was occurred and held on University of Indonesia Library prior as the part of the researches graduation requirements.

This Research was written and finished by using qualitative methods of research. And the use of Observation, Data Analysis, and Case Study approaches as the methods of information and data gathering.

As the Conclusion, the purpose of this research refer to the explanation about what pests such as insects, fungi (mushrooms), and rodents could do towards the Collections that stored in the Library, especially common collections room that keeps any paper based material collections."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Dalam pengelolaannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi. Muncul pertanyaan terkait kewenangan kedua Daerah. Menanggapi hal tersebut, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan TPST Bantargebang serta mekanisme Kerja Sama Daerah yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan TPST Bantargebang. Penelitian dilakukan dengan bentuk yuridis-normatif dengan tipologi deskriptif-preskriptif. Penelitian dilakukan dengan mengamati perjanjian kerja sama dan kontrak yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baik dengan Pemerintah Kota Bekasi maupun pihak swasta serta wawancara dengan pejabat yang berurusan dengan pengelolaan TPST Bantargebang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan TPST Bantargebang dilakukan dengan mekanisme Kerja Sama Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. TPST yang dibangun di luar wilayah administrasi suatu Daerah sebaiknya dikelola dengan perjanjian kerja sama atau dengan mekanisme TPST Regional. Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi sendiri diatur dalam perjanjian kerja sama sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018.

---

The Provincial Government of DKI Jakarta has an Integrated Solid Waste Processing Facility in Bantargebang District, Bekasi City. In its management, the DKI Jakarta Provincial Government cooperates with the Bekasi City Government. Questions arise regarding the authority of the two Regions. Responding to this, the author conducted a study to find out the authority of the DKI Jakarta Provincial Government and Bekasi City Government in the management of Bantargebang Integrated Solid Waste Processing Facility and the Intergovernmental Management mechanism conducted by the DKI Jakarta Provincial Government in managing Bantargebang Integrated Solid Waste Processing Facility. The study was conducted in a juridical-normative form with descriptive-prescriptive typology. The study was conducted by observing cooperation agreements and contracts made by the DKI Jakarta Provincial Government both with the Bekasi City Government and private parties as well as interviews with officials who deal with the management of Bantargebang Integrated Solid Waste Processing Facility. The results showed that the management of Bantargebang Integrated Solid Waste Processing Facility was carried out by the Intergovernmental Management mechanism regulated in Government Regulation Number 28 of 2018 concerning Regional Cooperation. Integrated Solid Waste Processing Facility that is built outside the administrative area of a Region should be managed by a cooperation agreement or with a Regional Integrated Solid Waste Processing Facility mechanism. The authority of the DKI Jakarta Provincial Government and Bekasi City Government itself is regulated in a cooperation agreement in accordance with Government Regulation No. 28 of 2018."

"Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal dengan Online Single Submission (OSS) pada pertengahan 2018 mengangkat para profesional dan kontra di berbagai kalangan. Sistem OSS dianggap tidak kompatibel Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal karena berbagai alasan yang kemudian penulis analisis dalam skripsi ini. Masalah lainnya Apa yang dihadapi sistem OSS merupakan implementasi yang memiliki beberapa kendala baik dari segi teknis maupun dari segi peraturan yang dapat menjadi penghalang tujuan pembuatan OSS adalah untuk memudahkan dan mempercepat penanaman ibukota di indonesia. Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penulisan normatif yuridis melalui studi pustakadilengkapi dengan observasi dan wawancara. Penulis membuat perbandingan Sistem OSS dengan sistem serupa di Singapura, Irlandia, dan Kanada, di mana ada hal-hal yang dapat dipelajari dari negara-negara ini untuk diperbaiki Sistem OSS dan sistem OSS juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki negara. Sistem OSS merupakan kebijakan Pemerintah Indonesia yang patut diapresiasi, namun dalam praktiknya masih ada beberapa permasalahan dan kendala yang terjadi dalam implementasi OSS yang dapat diatur dalam regulasi terkait. Masih ada beberapa hal yang belum diaturRegulasi OSS yang bisa menjadi kendala kemudahan dalam memperoleh izin masuk OSS. Maka penulis menyarankan agar peraturan tersebut segera diterbitkan perubahan terkait OSS untuk memperjelas dan memberikan kepastian bagi pelaku upaya meningkatkan investasi di Indonesia.

---

The application of Electronically Integrated Business Licensing or known as Online Single Submission (OSS) in mid-2018 raised professionals and cons in various circles. The OSS system is considered incompatible with Law Number 25 of 2007 concerning Investment for various reasons which the authors analyze in this thesis. Other problems What is faced by the OSS system is an implementation that has several obstacles both from a technical and regulatory point of view that can hinder the purpose of making OSS is to facilitate and accelerate the planting of the capital city in Indonesia. To find out the answers to these problems, the author uses the juridical normative writing method through literature study completed with observations and interviews. The author makes comparisons OSS systems with similar systems in Singapore, Ireland, and Canada, where there are things that can be learned from these countries to improve OSS systems and OSS systems also have advantages that countries do not have. The OSS system is a policy of the Government of Indonesia which should be appreciated, but in practice there are still some problems and constraints that occur in OSS implementation which can be regulated in related regulations. There are still some things that have not been arranged OSS regulations which can be an obstacle to ease in obtaining OSS entry permits. So the authors suggest that the regulation be issued with changes related to OSS to clarify and provide certainty for actors in efforts to increase investment in Indonesia."

"Meningkatnya timbulan sampah merupakan masalah utama terutama bagi daerah perkotaan seperti Jakarta dengan kapasitas TPA yang tidak mencukupi dan sistem pengelolaan sampah yang tidak efisien dan tidak berwawasan lingkungan. Untuk menghasilkan suatu strategi pengelolaan TPA yang optimal, terpadu, dan berkelanjutan dilakukan analisis sistem pengelolaan sampah TPST Bantargebang yang kemudian dirumuskan optimalisasi menuju pengelolaan TPA sampah berkelanjutan pada aspek lingkungan, finansial, dan sosial melalui model skenario intervensi sistem pengelolaan sampah TPST Bantargebang menggunakan metode system dynamics. Berdasarkan analisis deskriptif yang dilakukan terhadap pengelolaan sampah terkini, diketahui bahwa terhadap 3 isu utama yaitu, kapasitas lahan TPA yang hampir penuh, emisi gas metana yang mengalami kenaikan, dan kemungkinan untuk melakukan integrasi pemulung sehingga dapat meningkatkan produktivitas pemulungan. Dilakukan simulasi dengan model system dynamics untuk periode 2018-2023 dengan kondisi BAU dan skenario intervensi struktural dengan pengurangan sampah landfill berupa landfill mining dan landfill reprofiling dan pengurangan aliran sampah berupa MRF dan insinerator. Selain itu juga dilakukan intervensi fungsional berupa peningkatan efektivitas pengolahan kompos dan pengelolaan gas landfill. Hasil dari skenario intervensi adalah kapasitas lahan TPA masih dapat dimanfaatkan sampai dengan tahun 2023; penurunan buangan gas metana rata-rata sebesar 23,50%; kenaikan Rasio Produksi Pemulung terhadap Rate Sampah Landfill mencapai 134,58%. Konsekuensi dari intervensi dan penambahan kegiatan pengolahan sampah  TPST Bantargebang maka biaya operasional per ton mengalami kenaikan sampai dengan 309,62%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa skenario pengurangan sampah masuk ke landfill dan pengurangan sampah di landfill yang direncanakan dengan pembangunan MRF dengan pelibatan pemulung, peningkatan efisiensi pengolahan kompos, pembangunan fasilitas WtE berupa insinerator, landfill mining dan reprofiling secara bersamaan.

---

The increase in waste generation is a major problem especially for urban areas such as Jakarta with insufficient landfill capacity and an inefficient and environmentally sound waste management system. To produce an optimal, integrated and sustainable landfill management strategy, an analysis of the TPST Bantargebang waste management system is then formulated towards optimization of sustainable landfill management in environmental, economic/financial, and social aspects through a system dynamics intervention scenario model of the TPST Bantargebang waste management system.

Based on the descriptive analysis carried out on the latest waste management, 3 main issues are known, namely, landfill capacity almost fully occupied, methane gas emissions increment, and the possibility waste pickers integration to increase scavenging productivity. Simulations were carried out with a system dynamics model for the 2018-2023 period with BAU conditions and an intervention scenario with a reduction in landfill waste and a reduction in waste flow.

The results of the scenario are: landfill can still be utilized until 2023; methane gas emissions decreased by an average of 23,50%; the increase in the Scavenger Production Ratio to the Landfill Waste Rate reached 134,58%. As a consequence of the intervention and the addition of waste treatment activities in the TPST Bantargebang, the operational cost per ton has increased up to 309,62%. This study concludes that the scenario of incoming waste reduction and existing landfill waste reduction planned by MRF construction with scavenger involvement, compost processing efficiency improvement, construction of WtE facilities in the form of incinerator, landfill mining, and reprofiling simultaneously."

"ABSTRAKPemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan perubahan untuk dapatmemberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya. Melaluipembentukan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) diharapkan menjadisolusi perizinan warga Jakarta. Salah satu perizinan yang dilanyani oleh BPTSPadalah IMB. Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu perizinan yangterpenting. Akan tetapi lamanya waktu proses penerbitan IMB di BPTSP belumseperti yang diharapkan. Melalui identifikasi permasalahan dalam pengelolaankomunikasi pada penerbitan IMB didapatkan faktor-faktor dominan yangmempengaruhi kinerja waktu. Salah satu faktor yang paling dominan adalah tidakadanya SOP yang baku. Melalui analisa risiko sebagai solusi permasalahandiusulkan untuk pembuatan SOP yang ditetapkan dalam peraturan gubernur

---

ABSTRACTJakarta Provincial Government continue to make changes in order to provide thebest service to the community. Through the establishment of Badan PelayananTerpadu Satu Pintu ( BPTSP ) expected to be a solution permitting the citizens ofJakarta . One licensing services by BPTSP is IMB . Building permit is one of themost important licensing. But the length of time the process of IMB in BPTSPwere not as expected. Through the identification of problems in the managementof communication at IMB obtained dominant factors that affect the performancetime. One of the most dominant factor is the lack of standard SOP . Through riskanalysis as proposed solutions to problems for the manufacture of SOP stipulatedin the regulations of the governor"