Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 tuntunan terhadap arsiparis pun ikut mengikat. Arsiparis Indonesia harus mampu bersaing dengan sumber daya kearsipan dari sesama negara ASEAN agar dapat menjadi tuan rumah di negara sendiri. salah satu cara pembuktian bahwa arsiparis mempunyai kompetensi dalam bidang kearsipan adalah dengan sertifikasi arsiparis."

"Tesis ini membahas mengenai perkembangan perusahaan industri jasa intelijen privat (IJIP) di Indonesia, dalam rangka menghadapi ancaman dan tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai dampak diberlakukannya MEA di kawasan Asia Tenggara. Tesis ini melakukan analisis dengan membentuk skenario penguatan terhadap IJIP di Indonesia, guna menghadapi ancaman dan tantangan ini. Tesis ini merupakan produk akademik yang menggunakan metode riset intelijen kualitatif, dengan studi kasus peran PT. WCG sebagai bagian dari IJIP dalam menghadapi perkembangan dan kebutuhan akan industri jasa intelijen privat di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan PT. WCG mampu menjadi kekuatan dalam mengimbangi IJIP di Indonesia yang masih didominasi asing.

---

This thesis discusses about the development of the private intelligence service industries (IJIP) in Indonesia, in order to deal with the threats and challenges faced by Indonesia as a result of the implementation of the AEC in Southeast Asia. This thesis conducted an analysis by formed a strengthening scenario of the private intelligence service industries in Indonesia, in order to face the threats and challenges that comes.

This study is an academic product that used a qualitative intelligence research, which analyzes the role of PT. WCG as a part of a private intelligence service industries in facing development and the need for the private intelligence service industries in Indonesia as the case study. The results of this study showed that PT. WCG is able to become a force to counterbalance the private intelligence services industries in Indonesia whose still dominated by foreign companies."

"Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 maka pasar barang dan jasa di kawasan Asia Tenggara akan terintegrasi menjadi satu membentuk suatu pasar regional yang menghilangkan hambatan arus barang dan jasa secara administrasi dan hukum. Akan tetapi hingga berlakunya MEA belum ada suatu instrumen ataupun otoritas yang mengatur dan menegakkan Hukum Persaingan Usaha di kawasan ASEAN.Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bersifat eksplanatoris deskriptif. Skripsi ini membahas mengenai perbandingan otoritas pengawas persaingan usaha di Indonesia, Singapura, dan Malaysia untuk mengetahui langkah apa yang harus ditempuh dalam menghadapi MEA.Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan yang mencolok dari otoritas pengawas persaingan usaha di ketiga negara karena masing-masing negara saling melengkapi dalam bidang Hukum Persaingan Usaha. Dalam menghadapi MEA negara-negara di ASEAN perlu melakukan harmonisasi Hukum Persaingan Usaha serta membentuk suatu otoritas yang bertugas menegakkan Hukum Persaingan Usaha di kawasan ASEAN.

---

By the enactment of the ASEAN Economic Community (AEC) in the end of 2015, the market for goods and services in the Southeast Asia region will be integrated together to form a regional market that eliminates barriers to the flow of goods and services in administration or law. But until the entactment of the MEA there is no instrument or authority to regulate and enforce the Competition Law in the ASEAN region.

This thesis using normative juridical research method, which is explanatory descriptive. This thesis analyizes the comparison of competition law supervisory authorities in Indonesia, Singapore, and Malaysia to determine what steps should be taken in facing the MEA.

The results from this study is that there is no significant difference from the regulatory authorities of competition in the three countries because each country complement each other in the field of Competition Law. In facing MEA, ASEAN countries need to harmonize Competition Law and establish an authority that is in charge of enforcing the Competition Law in the ASEAN region."

"Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 maka pasar barang dan jasa di kawasan Asia Tenggara akan terintegrasi menjadi satu membentuk suatu pasar regional yang menghilangkan hambatan arus barang dan jasa secara administrasi dan hukum. Akan tetapi hingga berlakunya MEA belum ada suatu instrumen ataupun otoritas yang mengatur dan menegakkan Hukum Persaingan Usaha di kawasan ASEAN. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bersifat eksplanatoris deskriptif. Skripsi ini membahas mengenai perbandingan otoritas pengawas persaingan usaha di Indonesia, Singapura, dan Malaysia untuk mengetahui langkah apa yang harus ditempuh dalam menghadapi MEA. Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan yang mencolok dari otoritas pengawas persaingan usaha di ketiga negara karena masing-masing negara saling melengkapi dalam bidang Hukum Persaingan Usaha. Dalam menghadapi MEA negara-negara di ASEAN perlu melakukan harmonisasi Hukum Persaingan Usaha serta membentuk suatu otoritas yang bertugas menegakkan Hukum Persaingan Usaha di kawasan ASEAN.

---

By the enactment of the ASEAN Economic Community (AEC) in the end of 2015, the market for goods and services in the Southeast Asia region will be integrated together to form a regional market that eliminates barriers to the flow of goods and services in administration or law. But until the entactment of the MEA there is no instrument or authority to regulate and enforce the Competition Law in the ASEAN region. This thesis using normative juridical research method, which is explanatory descriptive. This thesis analyizes the comparison of competition law supervisory authorities in Indonesia, Singapore, and Malaysia to determine what steps should be taken in facing the MEA. The results from this study is that there is no significant difference from the regulatory authorities of competition in the three countries because each country complement each other in the field of Competition Law. In facing MEA, ASEAN countries need to harmonize Competition Law and establish an authority that is in charge of enforcing the Competition Law in the ASEAN region."

"Tesis ini membahas mengenai peran Kedeputian Pengembangan Pemuda, yang merupakan salah satu Kedeputian di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menjalankan peran untuk menyiapkan pemuda menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA . Dengan adanya MEA, menuntut kualifikasi skill pemuda yang lebih tinggi di segala bidang karena akan bersaing bukan hanya dengan pemuda dalam negeri, tapi juga dengan pemuda-pemuda ASEAN. Kualitas dan kompetensi pemuda Indonesia yang masih tertinggal dari pemuda ASEAN harus dapat ditingkatkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan Kedeputian Pengembangan Pemuda sudah memiliki program yang cukup baik untuk pengembangan pemuda. Namun masih ada beberapa hal yang seharusnya bisa dioptimalkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam membentuk pemuda yang siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA.

---

This thesis discusses the role of the Deputy of Youth Development, which is one of the Deputy under the Ministry of Youth and Sports in the role to prepare the youth to face the era of the ASEAN Economic Community AEC . In AEC era, qualifications of youth skill must be higher in all sectors because it will compete not only with the youth in the country, but also with the youths of ASEAN. The quality and competence of young people of Indonesia that remains of the ASEAN youth should be improved. The method used in this research is descriptive qualitative method with depth interview and documentation study.

The results showed Deputy Youth Development already has a program that is good enough for the development of youth. However, there are still some things that should be optimized to obtain better results in the form of youth who are ready to face the ASEAN Economic Community AEC."

"Penelitian ini berfokus pada faktor pemerintahan Jokowi-JK dalam mengoptimalkan energi dalam interaksi masyarakat ASEAN 2015. Adanya niat kuat dalam bentuk kebijakan dapat menjadi arah baru dalam melahirkan kepentingan nasional Indonesia. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan kebijakan energi Jokowi-JK dalam implementasi pemanfaatan energi nasional.Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang mengolah data primer dan sekunder dari bahan bacaan dan wawancara, Informan yang diwawancara sebanyak tiga Orang yang terdiri dari Unsur Pemerintah, Legislatif, dan Pengamat. Penelitian ini selanjutnya menunjukkan hasil bahwa adanya langkah langkah kebijakan dari pemerintahan Jokowi-JK dapat memberikan harapan dalam penempatan energi sebagai bagian dari modal Indonesia dalam interaksi masyarakat ekonomi ASEAN.

---

This research focused on leadership of Jokowi-JK factor in energy optimalized on ASEAN Economic Community. Strong willing to shape a policy could being a new direction to born indonesia national interest. That way, this research will show the policy of Jokowi-JK in implementing national energy resources.This research used qualitative analyzes that has obtain a primer and seconder of data from books and interviews. The informan has interviewed 3 persons by government, member of house representative and observer organ. The results of this research shown to us that steps of Jokowi-Jk policy has a hopes in energy position to being a Indonesia resources in ASEAN economic interaction."

"Sejak 31 Desember 2015, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah secara formal didirikan. Melalui MEA, negara anggota ASEAN berkomitmen untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang berlandaskan aturan hukum. Sebagai integrasi ekonomi regional, MEA didirikan dengan dukungan dari berbagai instrumen hukum yang telah disepakati oleh para negara anggota, khususnya ATIGA, AFAS dan ACIA. Mengingat keanggotaan negara anggota ASEAN dalam WTO, mereka juga memiliki komitmen pada sistem perdagangan multilateral WTO untuk memastikan relevansi dan kompatibilitas instrumen-instrumen hukum tersebut dengan aturan dalam WTO. Satu-satunya instrumen hukum pendukung MEA yang telah dinotifikasi kepada WTO adalah ATIGA, berdasarkan Enabling Clause. Penelitian ini meragukan relevansi dari notifikasi ATIGA berdasarkan Enabling Clause sekarang ini, karena terdapat beberapa negara anggota ASEAN yang tidak lagi dapat dikategorikan sebagai negara berkembang. Berdasarkan analisis kompatibilitas, aturan dalam ATIGA dan AFAS cukup sesuai dengan aturan dalam Pasal XXIV GATT 1994 dan Pasal V GATS. Untuk itu penelitian ini mendesak ASEAN untuk menggunakan kewenangannya untuk mengajukan notifikasi kepada WTO atas ATIGA berdasarkan Pasal XXIV GATT 1994, dan atas AFAS berdasarkan Pasal V GATS. Diharapkan dengan diajukannya notifikasi tersebut, negara anggota ASEAN dapat mengambil manfaat dari MEA tanpa mengesampingkan komitmennya pada WTO, dan MEA dapat terealisasikan sebagai pelengkap dalam pencapaian tujuan sistem perdagangan multilateral WTO. Selain itu penelitian ini merekomendasikan ASEAN untuk menjadikan pendekatan yang berlandaskan aturan hukum sebagai karakteristik utama ASEAN dalam merealisasikan MEA. Bila ASEAN terus bergantung pada keinginan politik dari setiap negara anggota atau organ institusional, maka ASEAN akan kehilangan kredibilitasnya sebagai organisasi yang berlandaskan aturan hukum.

---

Since 31 December 2015, the ASEAN Economic Community (AEC) has been formally established. Through AEC, the ASEAN member states (AMS) are committed to turn ASEAN into a rules-based single market and production base. As a regional economic integration, AEC is based on legal instruments agreed by the AMS, especially ATIGA, AFAS and ACIA. Considering the position of the AMS as members of the WTO, they are also committed to the multilateral trading system of the WTO to ensure the relevance and compatibility of those legal instruments with the WTO rules. The only legal instrument related to the AEC that has been notified to the WTO is ATIGA, based on the Enabling Clause. The research argues that the relevance of the notification for ATIGA based on the Enabling Clause is questionable, due to the fact that some ASEAN member states no longer fall within the category of developing countries. Based on a compatibility analysis, the provisions in the ATIGA and AFAS are quite compatible with the Article XXIV of the GATT 1994 and Article V of the GATS. With that being said, this research urges ASEAN to utilise its authority to submit notifications to the WTO for ATIGA based on Article XXIV of the GATT 1994, and for AFAS based on Article V of the GATS. The research believes that the submission of the notifications will allow the AMS to gain benefits from the AEC without undermining their commitment to the WTO, and that the AEC will be realised as a complement in achieving the objectives of the multilateral trading system of the WTO. Moreover, ASEAN is recommended to consider the rules-based approach as a primary feature of engagement within ASEAN. If ASEAN keeps relying on the political will of its member states or institutional organs, ASEAN will lose the credibility as a rules-based organisation."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai Tenaga Kerja Asing di bidang hukum, khususnyaAdvokat Asing di Indonesia. Membahas mengenai peraturan-peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan pembatasan dan pengawasanAdvokat Asing untuk menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) terkaitmasa kerja, keahlian (Skill), pendampingan, dan jabatan Advokat Asing yangberada di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuibagaimana pelaksaanan dan pengaturan peraturan perundanga-undanganmengenai pembatasan dan pengawasan Tenaga Kerja Asing di bidang jasa hukum(Advokat Asing) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitianyuridis normatif yaitu menelaah terhadap hukum positif tertulis maupun tidaktertulis dan efektifitas undang-undang. Serta teknik pengumpulan data denganpendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang mengalanisa dan menggunakan bahanbahankepustakaan sebagai data sekunder ditambah dengan wawancara dengannarasumber. Dari penelitian ditemukan bahwa, pembatasan dan pengawasanterhadap Tenaga Kerja Asing di bidang jasa hukum (Advokat Asing) masih perludiperbaharui dan dikembangkan, terutama mengenai pembatasan masa kerja,pembatasan bidang hukum yang dapat diisi oleh Advokat Asing, pengawasanmengenai jabatan, dan pengawasan dalam pemberian saran hukum.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the Foreign Manpower in the field of law, particularlythe Foreign Counsel in Indonesia. It also discusses the rules and regulationspertaining to restrictions and supervision of the Foreign Counsel in face of theASEAN Economic Community (AEC) concerning employment, skills (Skill),mentoring, and Foreign Advocate position in Indonesia. The purpose of this studywas to determine how the implementation and regulation of legislation on therestriction and supervision of foreign manpower in the field of legal services(Foreign Advocate) in Indonesia. This research used normative juridical researchthat examines the positive laws written or unwritten and effectiveness oflegislation. As well as data collection techniques with a qualitative approach,namely that analyzes and research using library materials as secondary datacoupled with interviews with sources. Studies show that, restrictions andsupervision of foreign manpower in the field of legal services (Advocate Foreign)still need to be updated and developed. Especially, regarding the restriction ofemployment. Restrictions on the area of law can be filled by the AdvocateForeign, monitoring of the position and oversight in the provision legal advice."

"[ABSTRAK Penelitian ini memberikan gambaran mengenai fungsi investor relations yang dijalankan di Bank Indonesia. Penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai strategi-strategi investor relations yang dilakukan Bank Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Penelitian dikembangkan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik wawancara mendalam, dengan bantuan hasil observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Bank Indonesia, fungsi investor relations terbagi menjadi dua, yaitu fungsi business unit yang dijalankan oleh Investor Relations Unit, dan fungsi manajemen hubungan yang dijalankan oleh Departemen Komunikasi. Strategi dari Investor Relations Unit berupa kebijakan-kebijakan yang mendukung posisi Indonesia di Masyarakat Ekonomi ASEAN, sementara strategi dari Departemen Komunikasi berupa strategi komunikasi dari kebijakan yang dikeluarkan departemen lain di Bank Indonesia.

---

ABSTRACT

;"This study provides the insights of the investor relations function that"

"exists in The Central Bank of Indonesia. This study also provides the insights of the strategies of investor relations that the Central Bank of Indonesia take in facing the upcoming ASEAN Economic Community. This study was developed with a qualitative approach by using in-depth interview, and was completed by the result of observation. The result of the study shows that in The Central Bank of Indonesia, investor relations function was divided in two categories, the function as a business unit that is managed by Investor Relations Unit and the function of relationship management that is managed by Department of Communication. The strategies of Investor Relations Unit are in the form of policies that will strengthen Indonesia?s value in ASEAN Economic Community, while the strategies of Department of Communication are in the form of communication plans of the policies that other departments within The Central Bank of Indonesia create.", "This study provides the insights of the investor relations function that"

"exists in The Central Bank of Indonesia. This study also provides the insights of the strategies of investor relations that the Central Bank of Indonesia take in facing the upcoming ASEAN Economic Community. This study was developed with a qualitative approach by using in-depth interview, and was completed by the result of observation. The result of the study shows that in The Central Bank of Indonesia, investor relations function was divided in two categories, the function as a business unit that is managed by Investor Relations Unit and the function of relationship management that is managed by Department of Communication. The strategies of Investor Relations Unit are in the form of policies that will strengthen Indonesia’s value in ASEAN Economic Community, while the strategies of Department of Communication are in the form of communication plans of the policies that other departments within The Central Bank of Indonesia create."]"

"Tesis ini membahas tentang persiapan para pengusaha gula, khususnya pengusaha kecil dan petani gula dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dikarenakan iklim persaingan usaha pada industri gula di Inonesia masih condong monopolistik dan oligopolistik, mengakibatkan pengusaha kecil, khususnya petani gula mengalami kesulitan dalam bersaing. Meskipun pemerintah telah menunjuk KPPU melalui Hukum Persaingan Usaha telah melakukan berbagai cara untuk membantu pengusaha kecil melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, namun ternyata hal tersebut dinilai tidak mampu menjawab permasalahan yang ada. Peraturan yang masih memiliki lubang-lubang dan kurangnya aparat penegak hukum, menjadi celah bagi pengusaha besar untuk melakukan perjanjian dan kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha. Sedangkan Masyarakat Ekonomi ASEAN akan membawa banyak pengusaha-pengusaha asing untuk ikut bermain dalam industri gula nasional. Apabila kondisi saat ini tidak mampu diperbaiki, nasib para pengusaha lokal, khususnya petani dan pengusaha kecil, akan semakin tertekan dan tidak dapat berkompetisi dalam industri gula nasional. Dalam hal ini peran Hukum Persaingan Usaha melalui Undang-Udang No.5 tahun 1999 harus mampu melindungi pengusaha kecil dan petani gula dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

---

This thesis discussed about preparation of sugar entrepreneurs, particularly small businesses and sugar farmer in facing ASEAN Economic Community 2015. Business competition in the sugar industry in Indonesia was tend to monopolistic and oligopolistic that caused small businesses especially sugar farmers had to struggle to compete. Although the government has appointed KPPU through the Competition Law to perform a variety of ways to help those small businesses, in fact it was judged to be unable to address existing problems. Unfulfilled regulations and the lack of law enforcement officials provided opportunities for larger businesses to make agreements and activities that are prohibited in business competition. This condition coupled with the entry of the ASEAN Economic Community that bring a lot of foreign entrepreneurs in the national sugar industry competition would make the fate of local sugar entrepreneurs, especially the small ones, more depressed and unable to compete in the national sugar industry. In this case, the Competition Law by Law No. 5 Year 1999 should be able to protect small sugar entrepreneurs and also sugar farmers in facing ASEAN Economic Community 2015."