Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Assets and the Poverty Trap in Indonesia: Using Households Panel Data 1993-2007.Indonesia faces relatively high-level of persistent poverty for years which indicates theexistence of poverty trap. Using four waves of longitudinal household data (1993-2007), thispaper examines the existence and various patterns of household-level poverty traps inIndonesia. By following an asset-based approach introduced by Barrett and Carter (2006)and Adato et al. (2006), this paper performs parametric to construct an asset index andnonparametric techniques to estimate dynamic asset pattern and the poverty trap. Findingsindicate that there is evidence for multiple equilibria poverty trap in Sumatra region. Also,this study finds that all households in Sulawesi region converge to a single stable equilibriumbelow the poverty line, which indicates that these households are collectively trapped.However, the findings show that households in Java and Bali, West Nusa Tenggara andKalimantan converge to a single stable equilibrium that households in these regions do notface a poverty trap."

"Penelitian ini menggunakan empat periode data panel rumah tangga 1993 2007 untuk menguji keberadaan dan pola jebakan kemiskinan poverty traps di tingkat rumah tangga di Indonesia Selain itu tesis ini menguji bagaimana pola ini berubah untuk kelompok mata pencaharian dan wilayah yang berbeda Penelitian ini mengikuti pendekatan aset asset based approach yang diperkenalkan oleh Barret dan Carter 2006 serta Adato et al 2006 Pendekatan ini memerlukan penerapan metode parametrik untuk membentuk sebuah indeks aset dan metode non parametrik untuk mengestimasi pola aset dinamik dan jebakan kemiskinan Penelitian ini menemukan adanya bukti yang menunjukkan adanya jebakan kemiskinan dengan banyak titik keseimbangan di wilayah Sumatra Penemuan lain adalah bahwa seluruh rumah tangga di wilayah Sulawesi cenderung memusat ke sebuah titik keseimbangan di bawah batas kemiskinan pada periode menengah Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga di wilayah Sulawesi terjebak dalam kemiskinan secara bersama sama Akan tetapi terdapat bukti bahwa rumah tangga di wilayah Jawa dan Bali Nusa Tenggara Barat serta Kalimantan cenderung memusat ke sebuah titik keseimbangan di atas batas kemiskinan Hal ini berarti rumah tangga di wilayah ini tidak terjebak dalam kemiskinan

---

Using four waves of longitudinal household panel data 1993 ndash 2007 this paper examines the existence and patterns of household level poverty traps in Indonesia and how these patterns vary across different livelihood groups and regions in the country By following an asset based approach introduced by Barrett and Carter 2006 and Adato et al 2006 this paper performs parametric to construct an asset index and nonparametric techniques to estimate dynamic asset pattern and the poverty trap Findings indicate that there is evidence for multiple equilibria poverty trap in Sumatra region Also this study finds that all households in Sulawesi region converge to a single stable equilibrium in the longer period which is below the poverty line This may indicate that households in Sulawesi are collectively trapped However the findings show that households in Java and Bali West Nusa Tenggara and Kalimantan converge to a single stable equilibrium above poverty line This means that household in these regions do not face a poverty trap "

"ABSTRAKBanyak negara berkembang masih terpuruk dalam kemiskinan. Indonesia, yangtelah menunjukkan perkembangan positif dalam pengentasan kemiskinan, jugamasih memiliki banyak daerah yang terbelakang. Banyak penelitian menyebutkanbahwa tingkat partisipasi tenaga kerja dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan.Kendati demikian, sedikit yang membahas tentang pengaruh tingkat partisipasitenaga kerja perempuan terhadap pengentasan kemiskinan. Dengan menggunakanpendekatan data panel pada tingkat provinsi, paper ini bertujuan untuk menelititentang pengaruh tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan terhadap usahapengentasan kemiskinan di Indonesia. Untuk mengantisipasi adanya kemungkinanhubungan timbal balik antarvariabel, metode system Generalized Method ofMoment yang dikembangkan oleh Blundell-Bond (1998) diterapkan. Dari estimasiditemukan bahwa tenaga kerja wanita berkontribusi dalam penurunan tingkatkemiskinan di Indonesia. Olehkarena itu, kebijakan pemerintah yang lebih pekaterhadap masalah jender diperlukan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

---

ABSTRACTMany developing countries still suffer from poverty. Indonesia, which has beenshowing positive progress in terms of poverty alleviation, still has many deprivedregions. There is a lot of studies prove that employment could affect povertyincidence. Nevertheless, there are only a few studies about the effect of femaleemployment on poverty alleviation. By using provincial panel data approach, thisstudy aims to find the role of female employment on poverty alleviation inIndonesia. To handle the possibility of reverse causality, the system GeneralizedMethod of Moment developed by Blundell-Bond (1998) is employed. From theestimation, we find that female employment contributes to the poverty reductionin Indonesia. Therefore, a broader gender-sensitive policy is required in order toreduce poverty."

"Dengan melihat fakta adanya disparitas kemiskinan antar daerah yang terus terjaga dari tahun ke tahun, penelitian ini bertujuan untuk menjajagi kemungkinan adanya fenomena lingkaran kemiskinan (poverty circle) di Indonesia, yaitu apakah "tingkat kemiskinan suatu daerah adalah fonomena penyebab sekaligus akibat". Lingkaran kemiskinan akan mengacu pada teori Nurkse (1953) yang menyatakan: tingkat kemiskinan yang tinggi suatu daerah terjadi karena rendahnya pendapatan perkapita daerah tersebut. Pendapatan perkapita yang rendah terjadi karena investasi perkapita yang rendah. Investasi perkapita yang rendah disebabkan oleh permintaan domestik perkapita yang rendah. Permintaan domestik perkapita yang rendah terjadi karena tingkat kemiskinan yang tinggi - demikian seterusnya - sehingga daerah yang terbelakang akan tetap terbelakang.Penelitian ini akan mencoba menyusun model ekonometrika yang mampu membuktikan, apabila ada fenomena lingkaran kemiskinan di Indonesia secara lebih aplikatif dalam rangka perencanaan kebijakan pengentasan kemiskinan yang sedang menjadi program prioritas pemerintah / pemerintah daerah.Untuk mencapai tujuan tersebut, telah disusun dan dilakukan metodologi penelitian yang terdiri atas 7 (tujuh) langkah yaitu: (1) merumuskan spesifikasi model lingkaran kemiskinan mengacu pada teori Nurkse di muka; (2) mengumpulkan dan memverifikasi konsistensi data terutama berkaitan dengan pemekaran wilayah; (3) menguji adanya hubungan kausalitas dua arch antara tingkat kemiskinan dengan pendapatan perkapita melalui uji Granger; (4) menaksir parameter model lingkaran kemiskinan dengan metoda Weighted Two Stages Least Squares; (5) mengevaluasi model apakah "bermakna secara teoritis" dan "nyata secara statistic"; (6) menguji daya prediksi model; dan (7) melakukan simulasi kebijakan menggunakan model yang dihasilkan.Melalui uji Granger dapat dibuktikan dengan tingkat nyata 5% bahwa terdapat hubungan dua arah antara tingkat kemiskinan suatu daerah dengan pendapatan perkapita daerah tersebut, baik bila kemiskinan diukur dengan PO (head-count index), P1, (tingkat kedalaman kemiskinan) maupun P2 (tingkat keparahan kemiskinan). Temuan ini menjelaskan adanya lingkaran kemiskinan dengan pola hubungan langsung.Melalui serangkaian tahapan analisis ekonometri, penelitian ini telah membuktikan adanya lingkaran kemiskinan dengan pola hubungan tidak langsung sebagaimana dinyatakan oleh Nurkse. Ada 3 (tiga) model lingkaran kemiskinan yang dihasilkan yaitu model lingkaran kemiskinan PO, P1 dan P2. Seluruhnya telah memenuhi kriteria "bermakna secara teori" dan "nyata secara statistik", namun model PO adalah yang terbaik dari kriteria ekonometri.Berbeda dengan teori Nurkse yang cenderung pesimistis terhadap masa depan daerah yang terbelakang, penelitian ini menghasilkan model lingkaran kemiskinan yang lebih optimistis dalam anti bahwa ada peluang bagi daerah yang terbelakang untuk keluar dari jebakan kemiskinan apabila mampu melakukan kebijakan sebagai berikut: (a) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat; (b) mengembangkan sektor industri dan jasa sehingga perannya meningkat dalam perekonomian daerah; (c) meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah; (d) meningkatkan upah riil masyarakat; (e) meningkatkan kualitas tata pemerintahan daerah, terutama dengan mengurangi pungutan-pungutan yang tidak pro investasi, serta meningkatkan alokasi anggaran pembangunan dalam APBD yang lebih pro terhadap masyarakat miskin.

---

Considering the fact that inter-region disparity of poverty has been consistent year by year, this research has a main objective to study the existence of poverty circle in Indonesia: is the poverty level in one region both a "cause" and "consequence" phenomena? The poverty circle would refer to a theory from Nurkse (1953) stated that: the high level of poverty in one region occurred due to low income per capita. The low income per capita occurred due to low investment per capita. The low investment per capita occurred due to low domestic demand per capita. The low domestic demand per capita occurred due to the high level of poverty -- thus afterward turning back as a circle, make a poor region will never improve.

This research would try to build an econometric model proving, if any, the phenomena of poverty circle in Indonesia. It would be useful for both central and local government to develop policies in poverty reduction program as one of the priority of nation agendas.

To achieve those objectives, this research has developed a methodology consisting of seven steps. They were: (1) formulated the specification model of poverty circle referred to Nurkse theory as mentioned before; (2) collected data and verified its consistency related with region expansion;(3) examined the existence of two-way causality between poverty level and income per capita using Granger test as an indicator of poverty circle phenomena; (4) estimated the parameter of the model using Weighted Two Stages Least Squares; (5) evaluated the model using criteria of "theoretically meaningful" and "statistically significant"; (6) examined the prediction power of the model; and (7) conducted policy simulation using the model.

Through the Granger test, the existence of two-way causality between poverty level and income per capita could be proved statistically with significance level of 5%, either measured by PD (head-count index), P1 (poverty gap index) or P2 (poverty severity index), These findings could explain poverty circle phenomena in sense of direct relationship between poverty level and income per capita.

Through some stages of econometric analysis, this research has proved the existence of poverty circle in sense of indirect relationship between poverty level and income per capita as stated by Nurkse theory. There were three models of poverty circle resulted: the poverty circle model of P0, P1 and P2 with similar pattern. All models have met with criteria both "theoretically meaningful" and "statistically significant", but the PD model was the best econometric model.

Differ with Nurkse's theory that relatively pessimistic about the future of poor regions, this research has resulted a poverty circle model which more optimistic. It means that there are some possibilities for poor regions to improve their condition as long as they can adopt the policies as follow: (1) increasing the quality of human resource particularly through. education and public health; (2) developing industries and services sector to increase their role in regional economic; (3) increasing the availability of infrastructure to support regional economic especially transportation (road) and energy (electricity); (4) to improve the real wages of community; (5) improving the quality of local government institution, especially by _cutting off retributions which are not pro to investment, and also increasing development commitment in the fiscal budget which is more pro to the poor people."

"Skripsi ini membahas mengenai keabsahan peralihan aset atau kekayaan Yayasan dikarenakan bubarnya suatu Yayasan akibat tidak menyesuaikan diri dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang mewajibkan suatu Yayasan untuk mendaftarkan diri serta mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan statusnya sebagai Badan Hukum di Republik Indonesia sehingga segala perbuatan hukumnya dianggap sah berdasarkan undang-undang.Skripsi ini mengambil contoh peralihan aset dari Yayasan X kepada Yayasan Y, dimana status badan hukum Yayasan X menimbulkan permasalahan badan hukum dari yayasan, yang mana hal tersebut menimbulkan ketidak jelasan peralihan aset yang terjadi antara Yayasan X dengan Yayasan Y yang berakibat pada tidak jelasnya alas hak dari aset yang dialihkan.Dari penelitian ditemukan bahwa dari Yayasan yang tidak memenuhi legalitas pendirian akan kehilangan statusnya sebagai Yayasan, sehingga peralihan aset dari Yayasan X kepada Yayasan Y tidak bisa dilakukan dengan mendasarkan kepada Undang-Undang No 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang yayasan. Dengan demikian alas hak dari aset yang dialihkan menjadi batal demi hukum.In this Mini Thesis, we discused abaut the validity of the transfer of assets or property due to the dissolution of the foundation who is not adjusting to Law No. 16 Year 2001 juncto No. 28 Year 2004 who required a foundation to enroll and obtain approval from the minister of justice and human rights for its status as a legal entity in Republic of Indonesia, so all legal actions deemed valid under the law.

This thesis take sample the transferring of assets between the foundation x and foundation y, where the status of foundation x?s legal entity has raised a question on its validity, which then leads to the obscurity of the transfer of assets which occurs between x by y foundation foundation which results in the lack of clarity the legal right of assets.

The finding of this reasearch shows that the foundation that does not meet the legality of establishment will lose its status as a foundation, hence the transfer assets from foundationx to foundation to y, can not be done based on the law no 16 2001 juncto the act of no. 28 years 2004 regarding the foundation. Therefore the legal right of assets will be void for the sake of law."

"[Peralihan kekayaan yayasan berupa tanah, dengan melakukan jual beli aset yayasan yang memiliki sertipikat hak Pakai dengan nomor 82/ Cilandak Barat atas nama Departemen Kesehatan menimbulkan beberapa permasalahan hukum. Dalam hal ini Yayasan dapat melakukan peralihan hak atas tanah yang merupakan asset/ kekayaan yayasan dengan berdasarkan Undang-undang Nomor: 16 Tahun2001 juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 dan memenuhi syarat jual beli yaitu syarat materiil dan formil, apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang telah dibuat menjadi batal demi hukum Dan PT. Graha Nusa Utama dapat melakukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 317/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel ke pengadilan yang lebih tinggi. Sehingga kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari analisis adalah bahwa peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli harus memenuhisyarat materiil dan formil.;The transition of foundation’s wealth in the form of land, by doing the purchase and selling of foundation’s assets which have the right of use certificate with the number of 82/Cilandak Barat on behalf of the Department of Health raises several legal issues. In this case the foundation can make the transition of land rightwhich is an asset/wealth of the foundation on the basis of Act No. 16 year 2001 in conjunction with Act No. 28 year 2004 and have eligible purchase and sell requisite in terms of material and formal, if it fails to qualify, the Sale and Purchase Agreement which has been made will be void and PT. Graha Nusa Utama can make an appeal against the decision of the South Jakarta District Court No. 317/Pid.B /2013/PN.JKT.SEL to a higher court. So that the conclusions andrecommendations can be drawn from this analysis is that the transfer of rights over land by way of purchase and sell shall have the eligible material and formal requisite., The transition of foundation’s wealth in the form of land, by doing the purchaseand selling of foundation’s assets which have the right of use certificate with thenumber of 82/Cilandak Barat on behalf of the Department of Health raises severallegal issues. In this case the foundation can make the transition of land rightwhich is an asset/wealth of the foundation on the basis of Act No. 16 year 2001 inconjunction with Act No. 28 year 2004 and have eligible purchase and sellrequisite in terms of material and formal, if it fails to qualify, the Sale andPurchase Agreement which has been made will be void and PT. Graha NusaUtama can make an appeal against the decision of the South Jakarta District CourtNo. 317/Pid.B /2013/PN.JKT.SEL to a higher court. So that the conclusions andrecommendations can be drawn from this analysis is that the transfer of rightsover land by way of purchase and sell shall have the eligible material and formalrequisite.]"

"ABSTRAKMembandingkan pengeluaran rumah tangga dan garis kemiskinan nasional, sekitar 24.78 dari rumah tangga di Indonesia berada di bawah garis kemiskinan setidaknya satu kali dalam periode 14 tahun. Menggunakan Model Ordered Logit, studi ini menguji determinan dari status kemiskinan rumah tangga dan menganalisa efek relatif dari aset dan karakteristik rumah tangga yang berbeda-beda dari satu waktu terhadap status kemiskinan mereka di kemudian hari. Memakai tiga gelombang Survey IFLS Indonesian Family Life Survey , yaitu tahun 2000, 2007 dan 2014, serta dengan mengelompokkan rumah tangga menjadi lima regional utama berdasarkan lokasi, studi ini menemukan bahwa aset berupa bangunan, kendaraan, perhiasan dan tabungan berperan penting dalam menentukan status kemiskinan rumah tangga di Indonesia. Selain itu, beberapa variable demografi dan sosial-ekonomi juga secara statistik berpengaruh terhadap status kemiskinan di Indonesia. Namun, determinan dari status kemiskinan bervariasi antar regional. Studi ini menemukan bahwa kemungkinan dari suatu rumah tangga untuk menjadi miskin berkepanjangan maupun sebaliknya tidak pernah miskin sama sekali lebih besar terjadi di regional Jawa dan Bali. Sementara kemungkinan untuk rumah tangga menjadi miskin sementara waktu lebih tinggi di regional luar Jawa dan Bali.

---

ABSTRACTComparing household expenditure and national poverty line, about 24.78 of households in Indonesia experienced poverty expenditure below the poverty line at least once within 14 year period. By utilizing the Ordered Logit Model, this study examines the determinants of household poverty status and analyze the relative effect of different household assets and characteristics on their poverty status. Employing three waves of Indonesia Family Life Survey IFLS consisting of household level data from the year of 2000, 2007 and 2014, and categorized households into five main regions based on their location, this study finds that assets building, vehicle, jewelry and savings play important role in determining poverty status of households in Indonesia. Some demographic and socio economic variables are confirmed to be statistically significant to poverty status in Indonesia. However, the determinants of poverty status vary within regions. This study also finds that the probability of households either to be chronic poor or never poor is higher in Java and Bali, while the probability of transient poverty is found higher outside Java and Bali. "

"[ABSTRAKKemiskinan merupakan permasalahan bagi masyarakat karena mempunyai akibat sosial politis dan ekonomi Aspek sosial politis dari kemiskinan menitikberatkan pada social exclusion penduduk miskin di masyarakat Sedangkan secara ekonomi kemiskinan dapat memperlambat proses pembangunan Para ekonom percaya bahwa pertumbuhan ekonomi penting untuk mengurangi kemiskinan Pemikiran ini pada akhirnya menghasilkan beragam paket kebijakan pemerintah yang unik Kebijakan upah minimum merupakan salah satu kebijakan yang populer untuk mengurangi angka kemiskinan Hal ini tidak hanya dikarenakan kebijakan upah minimum dapat meningkatkan rata rata pendapatan masyarakat namun juga karena kebijakan upah minimum merupakan kebijakan biaya rendah Card and Krueger 1995 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari hubungan antara upah minimum dan kemiskinan secara empiris Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menyusun sebuah data set yang terdiri dari data time series selama empat belas tahun sejak 2001 hingga 2014 dan data cross section dari 119 kabupaten kota di pulau Jawa Data yang terkumpul dianalisa menggunakan tiga metode analisa panel data pooled OLS fixed effect dan random effect Penelitian ini juga mencoba untuk menganalisa hubungan upah minimum dan kemiskinan di level provinsi dengan menggunakan sub sample data Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan upah minimum di pulau jawa dapat mengurangi indeks kedalaman kemiskinan Poverty Gap Index dan presentase penduduk miskin Poverty Rate Namun pada level provinsi hasil regresi terlihat lebih bervariasi Di sebagian besar provinsi yang dianalisa kebijakan upah minimum mempunyai efek negatif terhadap indeks kedalaman kemiskinan dan presentase penduduk miskin.

---

ABSTRACT

Poverty is a problem for a society by considering the socio political and economic considerations Socio political aspect of poverty underlines social exclusion in society While economically poverty can decelerate development process To alleviate poverty economists believe that economic growth is important This in turn result in a unique set of policies among government Minimum wage is one of most popular policy to alleviate poverty Not only because minimum wage can improve average income of society but also because it is a low cost policy Card and Krueger 1995 The objective of this research paper is to investigate the relationship of minimum wage and poverty empirically In order to do that this research paper construct a data set of time series data for fourteen years from 2001 until 2014 and cross section data of 119 districts in the Java The analysis is run by using three methods of panel data analysis pooled OLS fixed effect and random effect method This research paper also tries to analyze the relationship of minimum wage and poverty in the province level using sub sample data Result of this research papers shows that minimum wage policy in Java can reduce both poverty gap index and poverty rate However in the province level the regression show more varied results In most of the analyzed provinces minimum wage has negative effect towards poverty gap and poverty rate, Poverty is a problem for a society by considering the socio political and economic considerations Socio political aspect of poverty underlines social exclusion in society While economically poverty can decelerate development process To alleviate poverty economists believe that economic growth is important This in turn result in a unique set of policies among government Minimum wage is one of most popular policy to alleviate poverty Not only because minimum wage can improve average income of society but also because it is a low cost policy Card and Krueger 1995 The objective of this research paper is to investigate the relationship of minimum wage and poverty empirically In order to do that this research paper construct a data set of time series data for fourteen years from 2001 until 2014 and cross section data of 119 districts in the Java The analysis is run by using three methods of panel data analysis pooled OLS fixed effect and random effect method This research paper also tries to analyze the relationship of minimum wage and poverty in the province level using sub sample data Result of this research papers shows that minimum wage policy in Java can reduce both poverty gap index and poverty rate However in the province level the regression show more varied results In most of the analyzed provinces minimum wage has negative effect towards poverty gap and poverty rate]"