Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Other books present corporate finance approaches to the venture capital and private equity industry, but many key decisions require an understanding of the ways that law and economics work together. This revised and updated 2e offers broad perspectives and principles not found in other course books, enabling readers to deduce the economic implications of specific contract terms. This approach avoids the common pitfalls of implying that contractual terms apply equally to firms in any industry anywhere in the world.In the 2e, datasets from over 40 countries are used to analyze and consider limited partnership contracts, compensation agreements, and differences in the structure of limited partnership venture capital funds, corporate venture capital funds, and government venture capital funds. There is also an in-depth study of contracts between different types of venture capital funds and entrepreneurial firms, including security design, and detailed cash flow, control and veto rights. The implications of such contracts for value-added effort and for performance are examined with reference to data from an international perspective. "

"Salah satu perikatan menurut Hukum Perdata Barat adalah Modal Ventura, yaitu perjanjian kerjasama antara badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu per-usahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu. Dan salah satu bentuk perikatan menurut Hukum Islam adalah Mudharabah atau Al qiradh, yaitu perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan pengusaha, di mana pemilik k modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas modal tersebut. Pada kedua macam perjanjian ini ada kesamaan dalam tujuan diadakannya perikatan, yaitu pada akhirnya keuntungan/pendapatan atau kerugian yang diperoleh bersama dibagi hasilkan antara para pihak yang melakukan perjanjian sesuai kessepakatan bersama. Pada perjanjian ini ada kesederajatan kedudukan para pihak pelaku perikatan sebagai mitra usaha, rasa senasib sepenanggungan dan saling membantu satu sama lain. PT. ASTRA MITRA VENTURA sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dibidang modal ventura, dan Bank Muamalat Indonesia sebagai lembaga keungan yang salah satu produknya adalah melakukan pembiayaan Mudhrabah (bagi hasil), kedua badan usaha ini sama-sama mempunyai tujuan untuk membantu para pengusaha, khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya. Hal ini akan berdampak positif pada bidang ekonomi, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Tentu saja dalam prakteknya masing-masing perjanjian tersebut secara umum tidak boleh menyimpang baik dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang ( hukum perdata barat) maupun dari Ajaran Islam (Syariah Islam)."

"Penyertaan Terbatas atau yang biasa disingkat dengan RDPT. Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.5 yang mengatur tentang Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas ini disebutkan bahwa Unit Penyertaan dari reksa dana ini hanya dapat ditawarkan kepada para Pemodal Profesional dan dilarang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak dapat dimiliki oleh lebih dari 50 pihak. Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas ini dimaksudkan untuk menjadi salah satu alternatif investasi dalam rangka membiayai kebutuhan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang sektor riil. Skripsi ini meninjau secara hukum produk Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang dikeluarkan oleh PT. Syailendra Capital, salah satu perusahaan Manajer Investasi yang berhasil dengan produk Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas-nya di Indonesia.

---

This thesis discusses about the Private Equity Fund which is usually abbreviated with PEF. Based on the Ministry Of Finance Of The Republic of Indonesia Captial Market and Financial Institutions Supervisory Agency Rule Number IV.C.5 concerning Private Equity Fund mentions that the Participation Units of this fund may only be offered to Professional Investors and are not allowed to be offered through Public Offering and or are not allowed to be owned by 50 (fifty) Person or more. The Private Equity Fund is aimed to be one of the alternative investments in financing the development needs in Indonesia especially in the real sector businesses. This thesis reviews the legal aspect of the Private Equity Fund on PT. Syailendra Capital, one of the Investment Manager in Indonesia, successful with its Private Equity Fund product."

"Sebagaimana diatur berbagai negara termasuk Indonesia, modal saham dari suatu perseroan dapat disetorkan menggunakan bentuk nontunai seperti benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud. Dalam satu sisi, fleksibilitas ini mempermudah kegiatan ekonomi dan iklim berinvestasi suatu negara, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan risiko bahkan potensi kerugian terutama bagi pihak ketiga apabila modal saham tidak disetorkan secara riil oleh pemegang saham atau tidak mencerminkan nilai ekonomis aktualnya. Hal ini menarik karena nilai permodalan suatu perseroan terbatas di atas kertas mungkin saja tidak sama dengan nilai riil dari objek yang menjadi sarana penyetoran modal. Penulis menggunakan metode penelitian doktrinal dengan studi kepustakaan untuk meneliti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 327/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL yang membahas mengenai penyetoran modal dengan cara konversi piutang menjadi modal saham yang tidak dilakukan penyetoran secara riil, termasuk bagaimana akibat hukumnya terhadap akta peningkatan modal yang bersangkutan dan tanggung jawab notaris yang membuat akta tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta peningkatan modal yang tidak diikuti penyetoran modal secara riil seharusnya menjadi batal demi hukum karena tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan penyetoran lunas untuk penerbitan saham baru. Pengaturan penyetoran modal secara nontunai di Indonesia belum melindungi kepentingan pihak ketiga secara optimal karena tidak ada verifikasi bukti setor modal dari para pemegang saham dan notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari setiap bukti penyetoran modal yang diberikan oleh penghadap pembuat akta. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa mekanisme penyetoran modal secara nontunai perlu diatur dengan lebih spesifik demi melindungi pihak ketiga serta menyeimbangkan kemudahan berusaha dengan kepastian serta perlindungan hukum.

---

As regulated by various countries including Indonesia, a company’s shares capital can be paid up using non-cash contributions such as movable/immovable, tangible/intangible objects. On one hand, this flexibility eases a country’s economic activities and investment climate, but on the other hand, also pose risks and potential loss especially for third parties if the capital is not actually paid up or does not reflect the actual economic value. This is particularly interesting because the value of a company’s capital on paper may not reflect the real value of the object used as capital contribution. The author uses doctrinal research method supported by library research to examine Jakarta Selatan District Court’s Decision Number 327/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL which discussed capital contribution by conversion of receivables into shares without actual capital injection, including the legal consequences towards the deed and the responsibility of the notary executing the deed. The study’s result shows that the capital increase deed not followed by actual capital payment/contribution should be null and void due to incompliance with regulations mandating payment in full for issuance of new shares. Non-cash capital contribution provisions in Indonesia have not optimally protected the interests of third parties due to the absence of third-party verification on the capital injection evidence submitted by the shareholders, and notary is not responsible for the material accuracy on capital contribution evidence provided by the party(ies). This research also shows that non-cash capital contribution mechanism needs to be more specifically regulated to protect third parties and balance ease of doing business with legal certainty and protection."

"Studi ini didasarkan pada analisis terhadap kriteria evaluasi yang digunakan oleh Perusahaa Modal Ventura (PMV) untuk melakukan seleksi terhadap perusahaan rintisan berbasis teknologi asal Indonesia dan mencoba membedakan kriteria seperti apa yang dianggap lebih penting oleh PMV sehingga perusahaan rintisan dapat diproyeksikan dapat memberikan pengembalian terhadap investasi awal sebesar lebih dari lima kali lipat (high-flyer investment).Dengan menggunakan data primer yang dihimpun lewat kuesioner untuk penelitian kuantitatif serta wawancara mendalam untuk penelitian kualitatif lanjutan, dilakukan penelitian terhadap variabel-variabel yang termasuk dalam tiga aspek utama yang dievaluasi oleh PMV yaitu kondisi perusahaan, produk, serta pasar. Regresi logistik mengungkapkan bahwa perusahaan dengan performa produk yang sudah melewati fase Minimum Viable Product (MVP) memiliki peluang sangat besar untuk divaluasi lebih dari lima kali valuasi pada saat investasi oleh PMV dibandingkan perusahaan rintisan yang mengusung produk atau jasa yang belum divalidasi, dan pengolahan wawancara kualitatif lanjutan menunjukkan preferensi PMV terhadap perusahan yang merupakan fast followers dibandingkan para pionir, serta faktor pendiri yang dianggap sangat penting oleh PMV dalam pengambilan keputusan investasi.

---

This study is based on the analysis of the criteria used by Venture Capital (VC) firms to conduct assessment of Indonesian tech startups and try to understand what criteria are considered more important than the others by VCs so that the startups evaluated can be projected to return initial investment by more than five times (high-flyer investment). By using primary data collected through questionnaires for quantitative research as well as interviews for advanced qualitative reasearch, research was carried out on variables that are considered representative of three main aspects evaluated by VC firms, which are company, product, and market factors.

Logistic regression results revealed that companies with product performance that have passed the Minimum Viable Product (MVP) phase have a significantly huge opportunity to be evaluated having the capability to be valued over five times its valuation at the time of VC investment compared to those who offer products or services that have not been validated. Sequential qualitative interview findings indicate VC preferences for companies that are fast followers over the pioneers, as well as founder factor being very important that it holds premium factor in investment decisions made by VCs."