Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan yang dihadapi oleh perkebunan lada rakyat di Indonesia ialah rendahnya produktivitas karena teknik budi daya masih sederhana serta kehilangan hasil masih tinggi akibat serangan hama dan penyakit. Untuk itu perlu penerapan Praktik Tanaman Sehat (PPS) atau Good Agricultural Practices (GAP). Praktik Tanaman Sehat bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk, efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam, dan menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Penerapan PPS dalam usaha tani lada mencakup penggunaan benih unggul, kultur teknis, penggunaan sarana produksi, dan proses produksi. Rendahnya produktivitas dan fluktuasi harga lada dapat diatasi dengan penerapan PPS. Penggunaan peta kesesuaian lahan dan iklim serta penyediaan bahan tanaman dari varietas unggul dan teknologi budi daya dapat mendukung penerapan PPS pada perkebunan lada."

"perkembangan ilmu pengetahuan bioscience yang sangat pesat telah menghasilkan teknologi pupuk hayati tunggal dan majemuk yang memiliki multifungsi, yaitu sebagai penyedia hara, perombak bahan organik, pemacu pertumbuhan tanaman, pengendali hama dan penyakit tanaman, dan bioremediator logam berat. inovasi teknologi pupuk hayati berperan penting dalam meningkatkan kesuburan tanah, melindungi tanaman dari hama dan penyakit, menghasilkan produk berkualitas dan aman dikonsumsi, serta energi terbarukan. aplikasi pupuk hayati mampu meningkatkan efesiensi penggunaan pupuk anorganik, menjaga kelestarian lingkungan, memperbaiki produktivitas lahan, dan menyelamatkan ekosistem. pengayaan inovasi teknologi dan perbaikan sistem produksu pupuk hayati, sosialisasi keunggulan, perbaikan sistem pemasaran dan promosi teknologi pupuk hayati, serta refocusing penelitian dan pengembangan akan mampu menunjang keberlanjuyran sistem produksi pertanian dalam pengembangan pertanian bioindustri. penyuluhan dan promosi teknologi pupuk hayati memerlukan dukungan kebijakan dari pemerintah agar petani, penyuluh, dan masyarakat pertanian memahami manfaat pupuk hayati dalam pertanian bioindustri. peredaran pupuk hayati memerlukan regulasi dan lembaga independen yang mengelola sertifikasi kelayakan dan keamanan pupuk hayati serta memberikan timbangan ilmiah bagi kebijakan yang akan diambil agar tepat sasaran."

"Pemerintah telah menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional 2009-2014. Program pemberdayaan pertanian dan nonpertanian untuk kelompok miskin sudah relatif banyak, namun kurang efektif dan berkelanjutan karna bersifat parsial-sektoral. Mengingat besarnya sumber daya yang dicurahkan, dalam prespektif peningkatan efektivitas dan efisiensi program pembangunan, pemikiran ini bertujuan merumuskan reorientasi pradigma dan strategi sebagai syarat kecakupan dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan. Krisis ekonomi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketanganan pangan di tingkat regional dan global. Dampak krisis ekonomi global di Indonesia mencakup penurunan pertumbuhan sektor pertanian dan terhambatnya pencapaian target MDGs-1 2015(12.3% vs target 7,5%). Dampak krisis, dengan risiko dan ketidakpastian yang tinggi, hendaknya membangkitkan kesadaran baru tentang pentingnya paradigma dan strategi pembangunan dan pertumbuhan inklusif. Pembangunan perdesaan inklusif mensyaratkan sinergi pertumbuhan di tingkat desa dengan program pemberdayaan kelompok miskin. Pengembangan agribisnis dan agroindustri patut dijadikan kegiatan utama program pemberdyaaan, pembangunan perdesaan, dan instrumen penting dalam mempercepat transformasi ekonomi pertanian dan perdesaan. Komplementasi efektivitas program pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (di atas 7,0%), didukung integrasi ekonomi desa-kota, akan menjamin eefektibitas dan efisiensi pemanfaatan sumbe daya ekonomi dan mempercepat pengentasan kemiskinan di perdesaan dan secara nasional. "

"Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan ketahanan pangan, ini ditunjukkan dengan diterbitkannya UU No.41 Tahun 2009 yang mengamanatkan penyediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Untuk mempercepat pelaksanaan LP2B, di tahun 2021, Kementrian ATR/BPN mengesahkan Keputusan Menteri No.1589/SK-HK02.01/XII/2021 tentang Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sebagai acuan dalam penetapan LP2B. Di sisi lain, LP2B merupakan bagian dari RTRW daerah, salah satunya di Kabupaten Tangerang. LP2B yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031 memiliki luas sekitar 35% dari luas LSD, ini mengindikasikan ketidakharmonisan kebijakan dalam penetapan LP2B. Oleh karena itu, diperlukan pemodelan kesesuaian LP2B di Kabupaten Tangerang pada tahun 2031. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis dinamika penutup lahan tahun 2015, 2019, 2023 dan 2031, mensintesa pemodelan kesesuaian LP2B tahun 2031 dan mengevaluasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) 2031 Kabupaten Tangerang. Model kesesuaian LP2B tahun 2031 dihasilkan menggunakan Spatial Multi Criteria Evaluation dengan variabel: model penutup lahan 2031, kesesuaian lahan pertanian pangan padi, kebijakan LSD serta kebijakan Kawasan Strategis Nasional Jabodetabek-Punjur. Platform Google Earth Engine digunakan untuk klasifikasi penutup lahan dengan machine learning, algoritma random forest. Metode Cellular Automata Artificial Neural Network digunakan untuk pemodelan penutup lahan tahun 2031. Dinamika perubahan penutup lahan menunjukkan fenomena ketidakberlanjutan lahan sawah di Kabupaten Tangerang. Hasil analisis kesesuaian menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di Kabupaten Tangerang tidak sesuai untuk LP2B, sehingga kebijakan LSD perlu dikaji ulang. Lahan yang sesuai untuk LP2B memiliki karakteristik kesesuaian lahan padi (lereng <15% dan curah hujan 700-3.000 mm/tahun), kepadatan penduduk relatif rendah, jauh dari pusat DKI Jakarta, jauh dari pusat industri dan perdagangan, jauh dari akses transportasi dan jauh dari pusat pemerintahan. Hasil evaluasi KP2B pada RTRW Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa sebagian besar KP2B sesuai dengan model LP2B 2031. Dengan demikian, revisi RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031 dikatakan sudah mempertimbangkan konsep keberlanjutan.

---

The Indonesian government committed to realizing food security, it is shown by the establishment of Law No. 41 of 2009 which mandates the provision of Sustainable Food Agricultural Land (LP2B). To accelerate the implementation of LP2B, in 2021, the Ministry of ATR/BPN ratified Ministerial Decree No. 1589/SK-HK02.01/XII/2021 concerning Protected Rice Fields (LSD) as a reference in determining LP2B. On the other hand, LP2B is part of regional RTRW, one of which is in Tangerang Regency. The LP2B determined in the Tangerang Regency RTRW for 2011-2031 has an area of around 35% of the LSD area, this indicates policy disharmony in determining the LP2B. Therefore, it is necessary to model the suitability of LP2B in Tangerang Regency in 2031. The aim of this research is to analyze the dynamics of land cover in 2015, 2019, 2023 and 2031, synthesize the suitability modeling of LP2B in 2031 and evaluate the District's 2031 Sustainable Food Agriculture Area (KP2B). Tangerang. The 2031 LP2B suitability model was produced using Spatial Multi Criteria Evaluation with variables: 2031 land cover model, suitability of rice farming land, LSD policy and Jabodetabek-Punjur National Strategic Area policy. Google Earth Engine platform is used for land cover classification with machine learning, random forest algorithms. The Cellular Automata Artificial Neural Network method is used to model land cover in 2031. The dynamics of changes in land cover show the phenomenon of unsustainable rice fields in Tangerang Regency. The results of the suitability analysis show that most of the land in Tangerang Regency is not suitable for LP2B, therefore the LSD policy needs to be reviewed. Land suitable for LP2B has the characteristics of rice land suitability (slope <15% and rainfall 700-3,000 mm/year), relatively low population density, far from the center of DKI Jakarta, far from industrial and trade centers, far from transportation access and far from the center of government. The results of the KP2B evaluation in the Tangerang Regency RTRW show that most of the KP2B are in accordance with the 2031 LP2B model. Thus, the revision of the Tangerang Regency RTRW for 2011-2031 is said to have considered the concept of sustainability."

"Berbagai literatur menjelaskan bahwa penerapan praktik pertanian berkelanjutan berdampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan pangan serta peningkatan kualitas hidup penduduk dalam jangka panjang. Namun, penerapan praktik ini di Indonesia masih sangat terbatas. Rendahnya rasio kepemilikan lahan diduga memberikan dampak negatif terhadap penerapan praktik tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis keterkaitan kepemilikan lahan pertanian dengan penerapan praktik pertanian berkelanjutan. Sumber utama data yang digunakan berasal dari Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Pangan 2017. Metode OLS dan 2SLS diterapkan untuk mengestimasi dampak kepemilikan lahan pertanian. Hasil regresi menunjukkan bahwa lahan milik sendiri memotivasi petani untuk menerapkan praktik pertanian berkelanjutan.

---

Many literatures explain that adoption of sustainable agriculture practices has positive impact for meeting food needs and improving population life quality in the long run. However, adoption of this practice in Indonesia is still very limited. The low land ownership ratio is guessed to have a negative impact on adoption of these practices. This research aimed to analyze relationship between agricultural land ownership and adoption of sustainable agriculture practices. The main source is 2017 Food Crop Cost Structure Survey. OLS and 2SLS methods are applied to estimate the impact of agricultural land ownership. Regression results indicate that private land motivates farmers to adopt sustainable agricultural practices."

"Pelindungan hak-hak petani atas tanah secara normatif sudah ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Namun secara empiris, petani masih belum mendapatkan kesejahteraan dari tanahnya. Sedangkan, kehidupan dan penghidupan mereka sangat tergantung dari sumber daya tersebut. Bahkan, beberapa petani memiliki luasan tanah yang sangat kecil sehingga mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Petani gurem semacam itu sangat membutuhkan Pelindungan terhadap hak-hak atas tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur tentang Pelindungan dan pemberdayaan petani. Selain itu juga mengamati implementasi kebijakan untuk melindungi dan memberdayakan petani gurem dalam kerangka reforma agraria. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah non-doktrinal dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. Hal ini guna mengumpulkan data primer yakni melalui studi lapangan dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa Pelindungan dan pemberdayaan petani dalam ketentuan hukum di Indonesia cenderung meluas dan seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan. Selain itu pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja banyak mengancam hak-hak petani atas tanah. Selanjutnya pelaksanaan Pelindungan dan pemberdayaan petani melalui reforma agraria belum optimal dikarenakan penggunaan Hak Milik Bersama sebagai alas hak. Juga pemberdayaan petani yang melalui program pemerintah seringkali masih terpecah-pecah dan cenderung sektoral.

---

The normative protection of farmers' rights to land has already been affirmed within Law Number 5 of 1960 concerning the Basic Principles of Agrarian Affairs. However, empirically, farmers are still not reaping prosperity from their land. Their lives and livelihoods, however, heavily rely on these resources. In fact, some farmers possess very small land holdings that do not sufficiently meet their basic needs. Farmers in such marginalized situations critically require protection for their land rights. The objective of this research is to examine the legal provisions in Indonesia that regulate the protection and empowerment of farmers. It also scrutinizes the implementation of policies to protect and empower marginalized farmers within the framework of agrarian reform. The method employed in this legal research is non-doctrinal, using a socio-legal approach to gather primary data through field studies and secondary data through literature review. Subsequently, the data is qualitatively analyzed. From the analysis results, it can be stated that the protection and empowerment of farmers within legal provisions in Indonesia tend to expand and often lead to jurisdictional overlaps. Furthermore, the regulations within Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation significantly threaten farmers' land rights. Moreover, the implementation of protection and empowerment of farmers through agrarian reform has not been optimal due to the use of Collective Ownership Rights as a basis for rights. Also, government-led empowerment programs for farmers often remain fragmented and tend to be sectoral."

"Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk memaparkan penerapan teknologi pertanian dan pengaruhnya pada peminggiran posisi dan aktivitas perempuan, (2) menggambarkan aktivitas perempuan di area pertanian yang tersentuh teknologi pertanian modern, (3) memaparkan adanya pro-ses-proses pemiskinan perempuan di desa sebagai dampak dari penerapan teknologi pertanian. Manfaat penelitian ini adalah (1) pentingnya melihat proses-proses dan bentuk lain dari kemiskinan (2) dapat menjadi bahan pertimbangan oleh para pembuat kebijakan dalam merencanakan program pembangunan pertanian dan program pengentasan kemiskinan yang berperspektif perempuan."

"Agricultural sector has a very strategic role in the national development. Nevertheless, the agricultural sector still deals with some problems, e.g. lack of capital for farmers and agricultural business. National banks, theoretically, have a significant potential for agricultural financing because of their core business as the financial intermediary institution. However, the facts show that national banking credit to the agricultural sector is still limited, that is less than 6 percent. This paper aims to review potential, role and the constraint of national banks in financing the agricultural sector. The study shows that the lack of financing in the agricultural sector by national banks caused by high risk in the agricultural sector, complicated term in credit proposal, poor management of agricultural businesses due to its micro-small scale, and limited competence of bank in the field of agricultural finance. The government tries to increase agricultural finance through increasing budget allocation to this sector, improving effectiveness of state budget funds, or formulating an alternative financing scheme in accordance with the characteristics of agriculture."