Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"BPK memliki mandat untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, diantaranya melalui Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Berdasarkan hasil kajaian yang dilakukan Direktorat Litbang PDTT pada tahun 2011, pemeriksaan yang termasuk PDTT adalah pemeriksaan investigatif dan kepatuhan. Pemeriksaan kepatuhan dimaksudkan adalah pemeriksaan kepatuhan yang berdiri sendiri. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang penarikan kesimpulan dalam pemeriksaan kepatuhan yang berdiri sendiri tersebut. Metodologi yang digunakan yaitu studi literatur, telaah LHP, pengumpulan data dan informasi melalui kuesioner dan wawancara serta Focus Group Discussion dengan praktisi dan akademisi. Hasil studi menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memdukung kualitas penarikan kesimpulan dalam pemeriksaan kepatuhan yang berdiri sendiri adalah tujuan, lingkup, atau cakupan pemeriksaan, kriteria, materialitas, sampel dan bukti kesimpulan yang mengacu pada ISSAI 4100 Compliance Audit Guidelines for Audits Performed separately from the Audit of Financial Statements."

"AbstrakBPK sebagai satu satunya lembaga audit eksternal sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya yang memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara seharusnya jauh dari kepentingan partai politik manapunyang menyeret pada kasus kasus korupsi. Akhir-akhir ini Anggota BPK banyak terseret isu kepentingan politis bahkan menjadi tersangka kasus korupsi. Dalam rangka menjadikan BPK menjadi lembaga audit profesional dan independen maka pengisian jabatan Anggota BPK harus jauh dari kepentingan politis. Tulian ini menganalisis permasalahan utama yakni menganalisis perkembangan pengaturan pengisian jabatan Anggota BPK. Setelah melakukan analisis maka dapat disimpulkan bahwa Pengisian jabatan Anggota BPK dari masa kemasa mengalami perkembangan yang sangat pesat baik dalam hal mekanisme dan masa jabatan."

"[ABSTRAKSkripsi ini berfokus pada analisis kelayakan dari sistem e-audit yang digunakan oleh Pemeriksa BPK RI untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara. Analisis kelayakan diperlukan agar BPK RI dapat memanfaatkan teknologi yang dapat menambah nilai dari hasil pemeriksaan serta dapat menggunakan teknologi dengan tepat guna sesuai dengan proses pemeriksaan keuangan negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data utama didapatkan dari wawancara mendalam dengan responden pemeriksa BPK dan tim pengembangan sistem e-audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem e-audit sudah layak digunakan dalam pemeriksaan keuangan negara. Namun peneliti menyarankan kepada BPK agar lebih aktif lagi dalam menangkap kebutuhan pengguna akhir yaitu pemeriksa, sehingga dapat dipastikan kebutuhan pengguna akhir dan jadwal pengembangan sistem di masa yang akan datang serta supaya pengembangan sistem sesuai dengan yang dibutuhkan pengguna. Selain itu, BPK juga harus mempertimbangkan untuk mulai melakukan seleksi jasa profesional Teknologi Informasi untuk membantu dalam pengembangan sistem e-audit karena besar kemungkinan banyaknya kebutuhan dari pengguna akhir di masa yang akan datang.ABSTRACTThis study focuses on the analysis of the feasibility of e-audit system used by BPK Auditors to audit state finances. The feasibility analysis is required in order to utilize technology that can increase the value of the audit results and can use the appropriate technology according to the state finances audit process. This research use descriptive qualitative method. The main data obtained from in-depth interviews with respondents from BPK Auditors and development team of e-audit system. The results showed that the e-audit system already feasible for use in the state finances audit process. The researchers suggested for the BPK to be more active in capturing end user requirements, ensuring the end user requirements and system development schedule in the future are met, and ensuring development of the system is met with the end user requirements. In addition, BPK also had to consider to begin selecting information technology professional services to assist in the development of e-audit system because most likely there are many end user requirements in the future., This study focuses on the analysis of the feasibility of e-audit system used by BPK Auditors to audit state finances. The feasibility analysis is required in order to utilize technology that can increase the value of the audit results and can use the appropriate technology according to the state finances audit process. This research use descriptive qualitative method. The main data obtained from in-depth interviews with respondents from BPK Auditors and development team of e-audit system. The results showed that the e-audit system already feasible for use in the state finances audit process. The researchers suggested for the BPK to be more active in capturing end user requirements, ensuring the end user requirements and system development schedule in the future are met, and ensuring development of the system is met with the end user requirements. In addition, BPK also had to consider to begin selecting information technology professional services to assist in the development of e-audit system because most likely there are many end user requirements in the future.]"

"Kajian ini membandingkan kondisi pengembangan kapasitas pemeriksaan kinerja di BPK dengan Australian National Audit Office (ANAO). Walaupun membandingkan institusi ANAO dan BPK tidak selalu memberikan gambaran yang setara karena berbedanya mandat, skala, dan luasan yurisdiksi pemeriksaan, namun upaya pembandingan ini dimaksudkan untuk mempelajari hal-hal positif yang telah dicapai oleh ANAO supaya bisa diterapkan di BPK. Kriteria yang digunakan dalam kajian ini adalah model capacity building guidelines yang dikembangkan oleh INTOSAI. Metode kajian yang digunakan adalah studi literatur yang diperkaya dengan hasil analisis berbagai dokumen yang diperoleh dari website resmi kedua lembaga auditor pemerintah tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa 14 dari 15 unsur pengembangan kapasitas pemeriksaan kinerja telah dipenuhi dan satu unsur belum sepenuhnya dipenuhi oleh ANAO. Sementara itu, sesuai tingkat perkembangan pemeriksaan kinerja yang relatif masih abru, BPK masih perlu secara terus menerus meningkatkan kapasitas pemeriksaan kinerja agar memenuhi standar capacity building guidelines yang dikembangkan oleh INTOSAI"

"The government of Indonesia is not serious to resolve the issue of the protection of migrants workers. The Supreme Audit Agency (BPK) Republik Indonesia (RI) has provided comprehensive recommendations in the examination report of placement and protection performance of migrant workers. BPK issued a report that the placement of workers abroad is not fully supported by the policy intact, comprehensive, and transparent to protect the basic rights of workers and equal opportunities for all stakeholders. It is also not supported by the integrated system and the allocation of adequate resources to improve the equality of the placement and protection of migrant workers abroad. BPK also explicitly highlights that requirement of workers is not yet supported by good and transparent process so there is no certainty, justice, and the protection of migrant workers."

"Pemeriksaan parasit dari sediaan darah adalah salah satu langkah penting dalam menegakkan diagnosis malaria. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Propinsi Kalimantan Barat, cakupan pemeriksaan sediaan darah penderita tersangka malaria di Kabupaten Sambas masih tergolang rendah. Dalam studi ini dilakukan penelitian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan petugas puskesmas terhadap standar pelayanan penderita malaria dan pemeriksaan sediaan darah.Studi kualitatif ini dilakukan pada 10 puskesmas dengan melibatkan 20 orang paramedis, 10 orang petugas laboratorium, 10 orang kepala puskesmas dan 1 orang wasor malaria kabupaten sebagai informan. Pengetahuan, sikap dan tindakan petugas laboratorium ditelaah melalui wawancara mendalam, sedangkan untuk paramedis dilakukan diskusi kelompok terarah. Observasi juga dilakukan terhadap ketersediaan sarana laboratorium untuk melakukan pemeriksaan parasit sediaan darah.Analisa data yang terkumpul menunjukkan bahwa pengetahuan paramedis tentang standar pelayanan penderita malaria sudah cukup baik, demikian juga halnya dengan pengetahuan petugas laboratorium tentang prosedur pemeriksaan sediaan darah.Sikap petugas paramedis maupun laboratorium pada umumya setuju dan mendukung pemeriksaan sediaan darah penderita tersangka malaria, tetapi pengetahuan dan sikap tersebut tidak diikuti dengan kepatuhannya dalam melakukan pemeriksaan sediaan darah. Namun demikian, sebagian besar petugas paramedis telah memberikan pelayanan kepada penderita malaria sesuai standar dengan merujuk penderita ke laboratorium untuk pemeriksaan sediaan darahnya. Juga diamati bahwa pada sebagian puskesmas ketersediaan sarana laboratorium untuk pemeriksaan sediaan darah malaria masih kurang, sedangkan kerjasama diantara petugas paramedis dan laboratorium dalam melakukan pemeriksaan sediaan darah malaria sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya pengawasan dari pimpinan puskesmas kepada petugas paramedis dalam melakukan rujukan penderita ke laboratorium untuk pemeriksaan sediaan darah masih kurang.Studi ini menyimpulkan bahwa kurangnya perhatian dan tanggung jawab pimpinan puskesmas, kurangnya tenaga analis dan kurangnya sarana laboratorium berhubungan dengan rendahnya kepatuhan petugas puskesmas terhadap standar pelayanan malaria dan prosedur pemeriksaan sediaan darah serta sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas merupakan salah satu penyebab rendahnya cakupan pemeriksaan sediaan darah penderita tersangka malaria.

---

Compliance Analysis of Public Health Centre Provider in Performing Blood Sample Examination of Malaria Patient in Kabupaten Sambas, 2000Parasitic examination of human blood sample is an important step in the diagnosis of malaria. However, compared to other district in West Kalimantan, in Kabupaten Sambas the coverage of blood sample examination of suspected malaria cases is lower. In this study, relevant issues associated with the compliance of the Public Health Centre (PHC) providers to the standard services of malaria and procedure of blood sample examination are investigated.

Qualitative study has been carried out in ten PHCs involving twenty paramedics, ten laboratory analysts, ten PHC managers, and a district supervisor of malaria as informer. Knowledge, attitude and practice of the laboratory analysts, were assessed through in-depth interview, while focus group discussion were applied to the paramedics to analyze the same issues. Laboratory facilities for parasitic examination of the blood sample were also observed.

Content analysis of the collected data shows that the paramedics have good knowledge in the standard services of malaria, similar to those of the laboratory analysts in the standard procedure for blood examination_ Generally, paramedics and laboratory analysts agree with and support blood sample examination of the suspected malaria patient, but their knowledge and attitude are not consistent to their compliance with the blood examination. However, most of the paramedics have served malaria patients with the standard services by referring them for laboratory examination. It was also observed that at some PHCs the laboratory facilities for blood sample examination is insufficient, although collaboration between paramedics and laboratory analysts is good enough. Furthermore, some of PHCs' managers do not supervise strongly their staffs thoroughly to comply with the referring blood sample examination.

This study concluded that the low attention and responsibility of PHC manager, lack of laboratory analysts and insufficient laboratory facilities are associated with the low compliance of the PHC providers to comply with the standard services of malaria and procedure of blood sample examination. Improper recording and reporting system is one of the causes of low coverage of blood sample examination of suspected malaria cases."

"Usaha penegakan hukum yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diwujudkan dengan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak mempakan kegiatan pelaksanaan penegakan hukum, agar peraturan yang dikeluarkan dapat dilaksanakan dengan baik. Tanpa pelaksanaan penegakan hukum akan menimbulkan ketidakadilan terhadap wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, hal ini sejalan dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang pada administrasi pajak.Penegakan hukum pajak dapat dilaksanakan dengan cara pemeriksaan, penyidikan dan penagihan. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektifitas sistem perpajakan diperlukan pula adanya sistem pemeriksaan yang efektif. Sistem pemeriksaan pajak harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, pemotongan, pemungutan serta penyetoran pajak oleh Wajib Pajak.Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Empat dan bagaimana peran pemeriksaan terhadap kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan secara keseluruhan dalam rangka fungsi pemeriksaan dan penyidikan dimasa yang akan datang.Tujuan Penelitian ini yaitu menggambarkan dan menguraikan pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Empat. Menganalisis dan menjelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan pajak sebagai pelaksanaan dari tujuan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Menjelaskan dan menguraikan langkah-langkah dalam upaya meningkatkan pemeriksaan dan penyidikan pajak di masa yang akan datang.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif dan kuantitatif.Dari analisis tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penyampaian SPT Tahunan maupun SPT Masa, diperoleh kesimpulan bahwa pemeriksaan berperanan positip atas peningkatan kepatuhan kewajiban penyampaian SPT-nya.Saran dalam penelitian ini adalah agar terhadap Wajib Pajak yang tidak pemah diperiksa selama 3 (tiga) tahun agar dilakukan pemeriksaan baik Pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan Iapangan yang dilakukan oleh KPP setempat atau Karikpa Jakarta Empat, hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.Hasil pemeriksan tersebut apabila sumir maka NPWP dan NPPKP Wajib Pajak harus segera dihapus dan dicabut, agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.Untuk melakukan pemeriksaan tersebut harus berdasarkan kriteria seleksi agar pemeriksaan yang dilakukan lebih efektif terutama apabila ada data informasi yang tersedia di bank data.

---

Law enforcement conducted by Directorate General Tax Affairs is manifested by inspection. It is as any law enforcement activities in order that the legislations enactment may be realized soundly- Without any law enforcement it will no bring about law justice against tax payers who had conducted their tax payment in tnie, it is line with authority mandated by legislations against fiscal administrative.

Law enforcement may bc implemented by inspection, obligation and collection. Hence, it is necessary the effective inspection in order to increase affectivity of fiscal system. Fiscal inspection system should be able to stimulate truth and report completion on revenue, submission, deduction, taxation and fiscal payment by tax payer.

The essential problematic herein is how implementation of Fiscal inspection at Inspection and Fiscal Investigation at Oflice Jakarta Empat and inspection role against the obedience in complying with fiscal obligation and to follow wholly, the fact finding of inspection within framework inspection and investigation function in the future.

The objective of this research is to illustrate and describe fiscal inspection at Office Jakarta Empat. Analyzing and explaining fiscal inspection implementation as realization of inspection objective to examine tax payer obedience. To clarify and analyze the steps in order to increase inspection and fiscal investigation in the future.

Research methodology used in this thesis is analysis descriptive method with data collection technique by library and field research. Analysis conducted in qualitative and quantitative.

From analysis on obedience rate in complying fiscal obligation regarding the submission both Annually and Masa SPT is obtained conclusion that inspection has positive role in increasing obligation obedience in sending SPT.

Suggestion in this research is that Tax Payer who never be inspected for three (3) years to be investigated either Office or Site Inspection conducted by local KPP or Karikpa Jakarta Empat, it is necessary conducted in order to increase obedience rate of Tax Payer.

Provided that such inspection results is succinct then, immediately, both NPWP and NPPKP of Tax Payer should be written off or invoked so as not to be used by other individual incorrectly.

To implement such inspection should be based on selection criteria in order that such inspection is more effective mainly, provided that any information data available on bank data."

"Pemantapan Mutu Internal adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh seluruh petugas laboratorium untuk menjamin mutu hasil pemeriksaannya dengan mencegah terjadinya kesalahan dan mendeteksi sedini mungkin bila ada kesalahan. Dilaksanakan secara terus menerus, mulai tahap pra analitik, analitik dan pasca analitik. Pada tahun 1997 Pusat Laboratorium Kesehatan (sekarang Direktorat Laboratorium Kesehatan) telah mengeluarkan buku pedoman Pemantapan Mutu Internal Laboratorium Kesehatan yang memuat uraian tentang aspek-aspek yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh seluruh petugas Balai Laboratorium Kesehatan dalam melaksanakan Pemantapan Mutu Internal. Kegiatan ini harus dilaporkan secara berkala melalui tim Pemantapan Mutu Internal yang telah dibentuk di masing-masing balai laboratorium kesehatan.Pada bulan April 1999 Balai Laboratorium Kesehatan Pontianak mendapat teguran karena tidak disiplin dalam penyampaian laporan tersebut sedangkan dari hasil survey pendahuluan diketahui hanya 45 % petugas patuh dalam menerapkan buku pedoman tersebut. Berdasarkan hal tersebut dilakukan penelitian sejak tanggal 6 hingga 24 Oktober 2000, dengan pendekatan kuantitatif secara pengamatan (observational) dengan desain potong lintang (cross sectional), dan metode work sampling. Jumlah sampel 23 orang petugas dengan jumlah pengamatan 1176 dengan tujuan untuk mengetahui gambaran kepatuhan, faktor-faktor yang berhubungan dan faktor yang paling dominan berhubungan dengan kepatuhan petugas dalam menerapkan pedoman Pemantapan Mutu Internal.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan petugas adalah 52,2 %. Dari hasil uji statistik bivariat dengan Chi Square diketahui bahwa motivasi petugas dan pengawasan tim berhubungan bennakna dengan kepatuhan petugas dan uji statistik multivariat dengan regresi logistik menunjukkan bahwa pengawasan tim adalah faktor yang paling dominan berhubungan dengan kepatuhan.Berdasarkan hasil tersebut terdapat beberapa saran untuk Balai Laboratorium Kesehatan Pontianak yaitu pengawasan tim perlu tetap dilanjutkan dan diaktifkan, perlu ditinjau kembali susunan tim yang telah ada kemudian mengevaluasi hasil yang telah dicapai dan membahas masalahnya secara bersama-sama. Dalam 5K pimpinan tentang susunan tim perlu dicantumkan batas tugas, sehingga tim dan anggota mempunyai target yang harus dicapai.Sering diberlakukan sistem penghargaan dalam bentuk pengakuan pujian didepan rapat umum tentang keberhasilan tim serta terhadap petugas/ subseksi yang melakukan kegiatan Pemantapan Mutu Internal dengan baik. Saran bagi Direktorat Laboratorium Kesehatan perlu diintensifkan pelatihan tidak hanya ketua tim tetapi juga anggota tim secara bergantian untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, ketrampilan dan komitmen tentang pentingnya Pemantapan Mutu Internal serta perlu dilakukan pengawasan intensif dengan datang langsung ke balai laboratorium kesehatan.

---

Internal Quality Assurance is an activity that every laboratory staff should do to ensure the quality of the laboratory examination by error prevering and error detecting. This Internal Quality Assurance is carried out continuously beginning from the pre-analysis, analysis, and post analysis stages. In 1997, the Health Laboratory Center (now Directorate of Health Laboratory) issued a manual concerning the Internal Quality Assurance for Health Laboratory that contains details of aspects to consider and conduct by all staffs of the House of Health Laboratory in implementing the Internal Quality Assurance. This activity should be reported regularly to an Internal Quality Assurance Team that was established at each house of health laboratory.

On April 1999 the Health Laboratory Institute of Pontianak was notified for being indiscipline in reporting, while the preliminary survey results reveal that only 45 % of the staff adhered to implementing the manual. It was based on both reports that this study was conducted from October 6 to October 24, 2000. This study employed a quantitative approach and used observational and cross sectional as well as work sampling methods. Sample of this study consisted of 23 staffs with 1176 observations from which description of factors that correlate with as well as factor that mostly correlate with the staffs's adherence to implementing the manual of Internal Quality Assurance were investigated.

The study results show that the staffs adherence to implementing the manual is 52,2%. The bivariate statistical analysis using Chi Square reveals that staffs' motivation and team supervision has significant correlation with the staffs' adherence to implementing the manual, while the multivariate statistical test describes using Logistic Regression describes that team supervision is the most dominant factor that correlates with the staffs' adherence.

Based on such study results, some recommendations are addressed to the Health Laboratory Institute. It is recommended that team supervision be sustained and activated; the existing team structure be reviewed; the achieved goals be evaluated; and problems be solved by all members of the team. It is also recommended that job description of the supervision team be included in the chief's decree so that the team and its members have some goals to achieve. Reward system should be also applied that may include recognition in general meeting of the team and each staff achievements in excellent implementation of the Internal Quality Assurance. The Directorate of Health Laboratory is recommended to intensify the training program for not only team leaders but also for team members on a shift basis to enhance understanding, knowledge, skills and commitment in the Internal Quality Assurance. In addition, there should be an intensive supervision by means of on-site visit to the health laboratory."

"Dalam rangka upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang optimal diperlukan pelayanan kesehatan yang berkualitas yang menjangkau semua lapisan (Depkes, 1999). Dimana salah satu masalah kesehatan yang dihadapi di Indonesia adalah masih tingginya kematian balita karena pneumonia, pada tahun 1990 sebanyak 150.000 kematian dan diharapkan tahun 2000 turun menjadi 50.000 kematian melalui pengobatan yang sesuai dengan standar kasus ISPA. Puskesmas adalah salah satu unit pelayanan kesehatan terdepan yang juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk itu semenjak tahun 1998 puskesmas Kota Padang sudah melaksanakan program jaminan mutu (Quality Assurance), yang salah satu kegiatannya adalah menerapkan kepatuhan petugas dalam menerapkan SOP ISPA pada balita. Setelah 6 (enam) bulan pelaksanaan kegiatan ini terlihat bahwa kepatuhan petugas sudah mencapai 70%-80% namun sesuai dengan hasil laporan puskesmas ternyata pada bulan Juni tahun 2000 kepatuhan petugas menerapkan SOP ISPA ini bahkan turun yaitu menjadi 40% yang seharusnya sudah mencapai 80%-100%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kepatuhan petugas dalam menerapkan SOP ISPA serta faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan petugas terhadap SOP. Faktor yang diteliti adalah faktor internal yang terdiri dari pelatihan, umur, lama kerja, pengetahuan, persepsi, sikap,dan motivasi sedangkan faktor eksternal yang diteliti adalah komitmen pimpinan dan sarana. Kedua faktor ini merupakan variabel bebas, sedangkan variabel terikat adalah kepatuhan petugas menerapkan SOP ISPA. Disain penelitian yang dipakai cross sectional. Data dianalisis dengan analisis univariat, bivariat dan multivariat. Dari hasil analisis bivariat didapatkan hanya yang bermakna pengetahuan, motivasi yang berhubungan dengan kepatuhan petugas menerapkan SOP ISPA. Dengan analisis multivariat didapatkan hubungan yang paling kuat antara pengetahuan dengan kepatuhan petugas terhadap SOP ISPA. Dengan hasil penelitian ini diharapkan Dinas Kesehatan Kota Padang dapat menyusun langkah yang akan diambil untuk meningkatkan kepatuhan petugas dalam menerapkan SOP ISPA membantu penyediaan buku pedoman P2ISPA untuk puskesmas pembantu, membuat kebijakan agar puskemas yang bertetangga saling menilai kepatuhan dan memberikan penghargaan pada puskesmas dan petugas yang patuh. Pimpinan puskesmas diharapkan memperhatikan hal-hal yang dapat meningkatkan pengetahuan petugas mengenai SOP ISPA misalnya dengan melakukan pelatihan, memberikan tugas baca pada petugas dan juga memperhatikan hal-hal yang dapat meningkatkan motivasi petugas. Dengan demikian dalam menerapkan SOP ISPA ini petugas akan masuk ke tahap kepatuhan internalisasi yaitu petugas memahami makna dari pemberian pelayanan yang berkualitas sehingga masyarakat puas menerima pelayanan yang diberikan yang akhirnya angka kematian balita karena pneumonia dapat diturunkan.

---

Factors relate to compliance of health personnel to ARTI Standard Operating Procedure in Mother and Children Unit of Community Health Center in Padang, 2000High quality services that can be afford able by all community level in to increase the community health of the Indonesia people to its optimum level is needed. One of the health problems faced by Indonesia is high infant mortality rate due to pneumonia. In 1990 there were 150.000 deaths due to pneumonia to reduce to 50.000 in the year 2000 by applying standard important case management.

The community health center is one important service to increase the quality service. Therefore, since 1998 the community health center of Padang has performed Quality Assurance program, in which one of its activities to ensure the compliance of the health personnel in applying ARTI Standard Operating Procedure in infants. After 6 months of this activity it can be seen that the health personnel compliance has achieved 70-80%. However, according to the report of the community health in June 2000 the compliance of the health personnel declined to 40% while it should have achieved 80-100%.

The purpose of this research is to identify the health personnel compliance in applying the ARTI Standard Operating Procedure and factors related to the compliance towards the SOP. The factors studied are internal factors such as times enlarge from training, age, tenure, knowledge, perception, attitudes, and motivation while external factors are commitment of supervisor and availability of facilities. All of those factors are independent variables, while dependent variable is the health personnel compliance to apply the ARTI Standard Operating Procedure.

The research design used is cross-sectional. Data are analyzed in invariable bivariate and mulivariate analysis. Bivariate analysis reveals than only two rates of those independent variables, namely knowledge and motivation is related with health personnel compliance in applying the ARTI Standard Operating Procedure. The result of multivariate analysis reveals that the strongest relationship is between knowledge and compliance of health personnel towards the ARTI Standard Operating Procedure. Based on the result it is regicides than the Padang Health Office prepare steps to increase the compliance of the health personnel in applying the ARTI Standard Operating Procedure, by increasing than knowledge by providing guidance book for subsidiary Community Health Center, preparing the policy for the Neighboring Community Health Personnel to assess each other performance and giving rewards to the Community Health Center and personnel that are compliant.

It is expected that the Community Health Center forces theirs effort to matters that will increase the knowledge of health personnel regarding ARTI Standard Operating Procedure such as assigning reading to the health personnel and also find ways to increase their motivation. So in applying the ARTI Standard Operating Procedure the health personnel is expected to enter stage of internalization of compliance to understanding the meaning of giving high quality health service to the people that satisfy those receiving the provided service. In this way it is expected to decrease the mortality rate due to pneumonia in the future."

"Penularan penyakit infeksi dari pasien ke perawat di Rumah Sakit dapat terjadi melalui berbagai macam peristiwa, misalnya cara mencuci tangan yang tidak benar, pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang tidak sesuai, tertusuk jarum suntik habis pakai yang telah terkontaminasi, pajanan dari peralatan habis pakai yang telah terkontaminasi, pengelolaan limbah yang tidak benar, maupun kecelakaan kerja lainnya. Perilaku perawat itu sendiri dalam penerapan kewaspadaan standar merupakan salah satu faktor yang penting dalam terjadinya insiden tersebut. Perawat yang tidak mematuhi penerapan kewaspadaan standar dengan baik akan berisiko tinggi tertular penyakit infeksi di tempat kerja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor determinan kepatuhan perawat terhadap kewaspadaan standar dengan diketahuinya besaran tingkat kepatuhan perawat itu sendiri terhadap kewaspadaan standar, serta mengetahui karakteristik dari beberapa faktor determinan dan hubungannya dengan kepatuhan perawat terhadap kewaspadaan standar di RS. Hasanah Graha Afiah (HGA) Depok tahun 2016. Hasil penelitian ini berjumlah 75 orang perawat yang menunjukkan bahwa terdapat 39 orang responden (52,0 %) patuh dan 36 orang responden (48,0 %) tidak patuh terhadap kewaspadaan standar. Sedangkan dari hasil uji Chi-Square , variabel yang berhubungan dengan kepatuhan perawat terhadap kewaspadaan standar yaitu Sikap dan pelatihan.

---

Transmission of infectious diseases from patient to nurse at the hospital can occur through a variety of events, for example washing hands is not right, the use of Personal Protective Equipment (PPE) is not appropriate, needlestick consumables that have been contaminated, exposure of equipment consumables contaminated, improper waste management, as well as other work accidents. Nurse behavior itself in the application of standard precautions is one important factor in the incidents. Nurses who do not comply with either the application of standard precautions will be at high risk of contracting an infectious disease in the workplace. Therefore, this study aims to determine the determinant factors adherence to standard precautions nurse with known quantities nurse compliance rate itself against standard precautions, and to know the characteristics of some determinant factors and relationship with the nurse adherence to standard precautions at RS. Hasanah Graha Afiah (HGA) Depok at 2016. The results of this research were 75 nurses who showed that there were 39 respondents (52.0%) obedient and 36 respondents (48.0%) did not adhere to standard precautions. While the results of Chi-Square test, variables related to adherence to standard precautions ie nurses attitude and training."