Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan pasal 23 UUD 1945, pengelolaan keuangan negara ditunjukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan non ekonomi merupakan dua elemen yang membentuk kemakmuran rakyat. Kajian ini ditujukan untuk menghubungkan antara audit keuangan dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Badung, Tabanan dan Kota Denpasar Provinsi Bali. Metodologi deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara audit keuangan dengan kesejahteraan rakyat melalui teknik komparasi dan scatter plot digunakan dalam kajian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa indikator kesejahteraan ekonomi di Bali secara umum lebih tinggi dari rata-rata nasional. Selain itu dalam kajian ini dibuktikan bahwa secara empiris belum ada hubungan yang kuat antara audit keuangan khususnya dengan kesejahteraan rakyat. "

"ABSTRAKSkripsi ini menguji efektivitas komite audit dalam mempengaruhi level risk-taking sebuah perusahaan dan kemampuan komite audit dalam mempengaruhi hubungan risk-taking yang tercermin dalam manajemen risiko yang efektif dengan kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan total risiko, risiko spesifik, dan risiko sistematis untuk mengukur level risk-taking dan ROA dan ROE sebagai pengukuran kinerja.Hasil penelitian ini adalah terdapat hubungan negatif antara efektivitas komite audit dan corporate risk-taking. Komite audit yang efektif juga berpengaruh positif terhadap pengelolaan risiko perusahaan. Manajemen risiko yang efektif mampu membawa perusahaan memiliki outcome kinerja yang lebih baik.

---

ABSTRACTThis study examines the effects of audit committee effectiveness on corporate risk-taking and the audit committee?s ability to affect the relationship between corporate risk-taking and firm performance which reflects the risk management effectiveness. In this study, total risk, idiosyncratic risk, and systematic risk are used to measure corporate risk-taking level while ROA dan ROE are used to measure firm performance.This study documents that there is negative association between audit committee effectiveness and corporate risk-taking. It is also can be found that an effective audit committee positively associated with a firm?s risk management. An effective risk management could lead to a better corporate performance."

"Konfigurasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKI) yang diamanatkan secara langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab terhadap pengawasan/pemeriksaan keuangan negara memiliki beban konstitusional untuk mengawasi penegakan konsepsi kedaulatan rakyat yang tercermin di dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Kendati demikian, pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan BPK-RI menjauh dari hakikat pendiriannya dengan perluasan kewajiban pemeriksaan kepada pengelolaan keuangan negara. Kondisi ini menajam dengan diterbitkannya paket perundang-undangan keuangan negara yang kemudian memperluas lingkup pemeriksaan keuangan negara kedalam keuangan daerah, BUMN, BUMD, dan bentuk-bentuk keuangan lainnya dalam lingkup keuangan publik. Tesis ini hendak melihat pelaksanaan dari pengawasan/pemeriksaan terhadap keuangan negara sebagai wujud dari kedaulatan rakyat serta kedudukan ideal dari BPK-RI dalam melakukan pengawasan/pemeriksaan keuangan negara. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menyertakan perbandingan pemeriksaan BPK dari tiga negara. Hasil dari penelitian menemukan bahwa perluasan definisi keuangan negara menggeser kedudukan BPK dari pemaknaannya untuk menjamin tercapainya kedaulatan rakyat dalam otorisasi keuangan negara menjadi lembaga yang cenderung melakukan kegiatan teknis pemeriksaan layaknya lembaga pemeriksa internal yang berada dibawah kekuasaan Presiden dalam pengelolaan keuangan negara. Adapun kedudukan BPK yang ideal dibangun lewat fokus kinerja untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan mengawasi/memeriksa pertanggungjawaban APBN sebagai wujud keuangan negara berdasarkan pada otorisasi anggaran lewat mekanisme berjenjang dan terpadu yang mengkolaborasikan hasil pemeriksaan lembaga-lembaga pemeriksa internal pemerintah sehingga tidak hanya menjamin efektifitas dan efisiensi hasil pemeriksaan, namun juga kualitas yang teruji dari berbagai tingkat pemeriksaan regional.

---

The configuration of the Supreme Audit Borad of the Republic of Indonesia (BPK-RI) which is mandated directly in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a state institution who responsible for the supervision/auditing of state finances has a constitutional burden to oversee the enforcement of the concept of people's sovereignty which is reflected in budget accountability. However, the supervision/inspection carried out by BPK-RI has moved away from the nature of its establishment by expanding the audit obligation to the management of state finances. This condition was sharpened by the issuance of a package of state finance legislation which then expanded the scope of state financial audits into regional finance, BUMN, BUMD, and other forms of finance within the scope of public finance. This thesis meant to look at the implementation of supervision/auditing of state finances as a manifestation of people's sovereignty and the ideal position of BPK-RI in conducting supervision/auditing of state finances. The research used a normative juridical methode by including a comparison of Supreme Audit Institutions examinations from three countries. The results of the study found that the expansion of the definition of state finance shifted the position of the BPK-RI from its meaning as an agency to ensure the authorization of people's sovereignty in state finances to an institution that tends to carry out technical inspection activities like an internal audit agency under the authority of the President in managing state finances. The ideal position of the BPK-RI formed through a focus in performance to achieve transparency and accountability in the management of state finances by supervising/examining the accountability of the APBN as a form of state finances through a tiered and integrated mechanism that collaborates the results of audits done by government's internal audit institutions as to, not only guarantees effectiveness and efficiency of inspection results, but also the quality tested from various regional inspection levels."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas auditor dan karakteristik auditee terhadap temuan dan opini pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) Tahun 2013-2014. Penelitian dilakukan terhadap 168 pemeriksaan LKKL Tahun 2013-2014 dengan menggunakan regresi linear berganda dan logistik. Faktor kualitas auditor terdiri dari pengalaman, jam pelatihan, tingkat pendidikan dan sertifikasi profesional sedangkan faktor karakteristik auditee yang terdiri dari ukuran K/L, umur K/L, dan pendapatan K/L. Hasil pengujian menunjukkan kualitas auditor dan karakteristik auditee secara simultan berpengaruh terhadap temuan dan opini pemeriksaan. Meskipun demikian, hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa faktor kualitas auditor hanya pelatihan auditor yang berpengaruh positif terhadap opini pemeriksaan. Hasil pengujian parsial karakeristik auditee ukuran K/L berpengaruh positif terhadap temuan dan negatif terhadap opini sedangkan umur K/L berpengaruh positif terhadap opini serta pendapatan K/L berpengaruh positif terhadap temuan pemeriksaan.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of auditor quality and auditee characteristics on audit findings and audit opinions of Government Institution and Ministry Financial Statement for fiscal year 2013-2014. The study uses sample of 168 financial audits on government institution and ministry in 2013-2014 using multiple linear and logistic regression. Auditor quality factor consists of experience, training hours, level of education, and professional certification while auditee characteristics factor consist of auditee size, age, and revenue.

The result shows that auditor quality and auditee characteristics has a simultaneous effect on audit findings and audit opinions. Even so, the partial analysis on auditor quality shows that only auditor training that has a positive effect on audit opinion. The partial analysis on auditee characteristics shows that auditee size has a positive effect on audit findings and negative effect on audit opinions and auditee age has a positive effect on audit opinions while auditee revenue has a positive effect on audit findings."

"Laporan magang ini membahas mengenai proses audit atas kas dan muka pada laporan keuangan program hibah Organisasi PREMI yang dilakukan oleh KAP PAI untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Secara lebih rinci laporan magang ini membahas mengenai prosedur audit atas kas dan uang muka kebijakan akuntansi pada laporan keuangan program hibah analisis prosedur audit dan analisis kebijakan akuntansi. Berdasarkan proses audit meskipun ditemukan beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur audit yang dilakukan KAP PAI atas kas dan uang muka telah sesuai dengan teori dan standar audit yang berlaku serta kebijakan akuntansi atas kas dan uang muka pada laporan keuangan program hibah telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan Prinsip prinsip yang berlaku umum di Indonesia.

---

The report is aimed to explain the audit process of cash and advance of grant program financial statements of PREMI Organization done by KAP PAI for the priod anded December 31 2014 Furthermore the report discuss the audit procedures of cash and advance the accounting policies of grant program financial statements analysis of audit procedures and analysis of accounting policies.

Based on the result despitethe finding of some weakness in its practice the result suggested that audit procedures which are applied by the KAP PAI have complied with the theory and audit standards which prevail. In addition the accounting policies of cash and advance of policies of grant program financial statements have complied with the regulation and Generally Accepted Accounting Principles GAAP in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang paling signifikan dan merumuskan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan soft system methodology (SSM) dan pendekatan contingency theory. Penelitian ini menemukan empat masalah Pelaporan Keuangan DJBC yang signifikan yaitu perhatian dan komitmen DJBC yang kurang, pengembangan aplikasi DJBC yang belum jelas arahnya, minat pegawai DJBC yang kurang terhadap tugas dan fungsi pelaporan keuangan, dan pengendalian internal yang kurang optimal dalam pengelolaan penerimaan dan piutang. Rekomendasi yang dapat dilakukan oleh DJBC yaitu meningkatkan peran Laporan Keuangan DJBC, memprioritaskan pengembangan aplikasi pelayanan DJBC yang mendukung sistem akuntansi, manajemen pegawai yang terkait dengan pelaporan keuangan, dan mengoptimalkan peran unit kerja terkait.

---

This research aims to identify the most significant problems of Directorate General of Customs and Excise (DJBC) Financial Reporting and formulate recommendations to resolve the issue. This research is conducted by the soft system methodology (SSM) and the contingency theory approach. This research finds four significant problems of DJBC Financial Reporting that lack of DJBC attention and commitment, unclear direction of DJBC application development, lack of interest of employees in the duties and functions of financial reporting, and lack of internal controls in the management of receipts and receivables. This research recommends DJBC to enhance the role of the DJBC Financial Statements, prioritize the development of applications that support the services DJBC accounting system, personnel management related to financial reporting, and optimize the role of the related units."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara kondisi perusahaan,kompleksitas perusahaan dan efektivitas komite audit terhadap ketepatan waktupelaporan keuangan pada perusahaan di Indonesia. Kondisi perusahaandigambarkan dengan skor zmijewski, kompleksitas perusahaan dilihat darisegmentasi dan akuisisi perusahaan, dan efektivitas komite audit dinilai dari indeksyang dibuat oleh Ika dan Ghazali ( 2012 ). Data yang diambil adalah perusahaanyang terdaftar di indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia di periode 2013 ? 2015. Hasildari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi perusahaan tidak memiliki pengaruhsignifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan kompleksitasperusahaan dan efektivitas komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadapketepatan waktu pelaporan keuangan.

---

ABSTRACTThis research aims to examine the relationship of company?s condition, company?scomplexity and audit committee effectiveness to financial reporting timeliness oncompany in Indonesia. Company?s condition represented by Zmijewski Score,company?s complexity represented by segmentation and acquisition, and auditcommittee effectiveness represented by index by Ika dan Ghazali ( 2012 ) index.This research use data from Indonesian company that included on LQ45 Index on2013 - 2015 period. The results show that company?s condition doesn?t have asignificant relationship with financial reporting timeliness, while company?scomplexity and audit committee effectiveness have a significant relationship withfinancial reporting timeliness"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas, jabatan rangkap, masa jabatan komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan tahunan perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda. Sampel yang digunakan adalah 135 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam indeks Kompas 100 tahun 2011-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa jabatan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Sedangkan, efektivitas dan jabatan rangkap komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama komite audit menjabat pada suatu perusahaan, maka fungsi pengawasannya terhadap proses pelaporan keuangan semakin tidak efektif sehingga menyebabkan jangka waktu pelaporan keuangan semakin panjang.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to determine the effect of effectiveness, multiple directorship, and tenure of the audit committee to the timeliness of financial reporting. This study uses multiple linear regression method. This study use 135 companies listed in Indonesia Stock Exchange and included in the index Compass 100 2011 2013 as samples. The results prove that the tenure of audit committee has positive significant effect on the timeliness of financial reporting. Meanwhile, the effectiveness and multiple directorship of the audit committee does not affect the timeliness of financial reporting. It shows that the longer audit committee serves on a company makes their monitoring function to the financial reporting process is less effective and it causes longer financial reporting lead time. "