Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The second edition of this best-selling introduction for practitioners uses new material and updates to describe the changing environment for project finance. Integrating recent developments in credit markets with revised insights into making project finance deals, the second edition offers a balanced view of project financing by combining legal, contractual, scheduling, and other subjects. Its emphasis on concepts and techniques makes it critical for those who want to succeed in financing large projects. With extensive cross-references and a comprehensive glossary, the Second Edition presents anew a guide to the principles and practical issues that can commonly cause difficulties in commercial and financial negotiations."

"This textbook equips instructors and students with an overview of the existing literature so that the latter can attain an overall understanding of macroeconomic and microeconomic public finance. The literature on public finance has grown dramatically with theoretical studies and empirical analysis, and much of the focus has been on macroeconomic effects of public services. The standard textbook offerings, however, are mainly restricted to microeconomic topics of public finance. This text intends to fill this gap by presenting a theoretical-based, comprehensive explanation of public finance. Particular emphasis is directed at developing tools that can be applied theoretically and empirically to clarify essential economic concerns in the current public sector in advanced countries, including Japan. Such concerns include the macroeconomic effect of fiscal policy, the dependence on bonds for covering government deficits, and social security reform. The main text explains the standard concepts of public finance, and the appendix offers various advanced topics. The material will facilitate an understanding of how to investigate changes in the public sector, interpret results, and basically do research on fiscal policy. The textbook will be of value to a broad range of course offerings, including those generally focused on fiscal policy, on social security reform and on tax reform."

"Tesis ini mengkaji tentang peluang pembiayaan infrastruktur Pendidikan tinggi dengan menggunakan skema project finance di PTN BH. Penelitian ini mengangkat tiga permasalahan utama tentang: (1) pemodelan pembiayaan yang bisa diimplementasikan untuk infrastruktur Pendidikan tinggi, (2) pembiayaan yang bisa menggunakan project finance dan tidak bisa menggunakan project finance, (3) bagaimana strategi yang tepat dalam investasi di infrastruktur Pendidikan tinggi. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu teori implementasi Van Meter & Van Horn, serta menggunakan metode analisis konten sebagai metode untuk mengupas tiga permasalahan di atas. Sementara pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara mendalam, observasi data primer dan sekunder, kemudian dianalisis menggunakan Teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) regulasi yang mengatur PTN BH termuat dalam statuta Peraturan Pemerintah (PP). Aturan turunan yang belum diatur kemudian dibuat dalam Peraturan Menteri (Permen) dan Peraturan Rektor. (2) Implementasi pembiayaan menggunakan skema project finance dapat didukung melalui regulasi tentang kerjasama, penelitian, dan keuangan. Tetapi masih membutuhkan peningkatan dari beberapa faktor dalam teori Van Meter dan Van Horn. Adapun saran dari peneliti sebagai rekomendasi, pertama, dibutuhkan dibutuhkan peraturan yang rigid untuk mengatur tentang pembiayaan di PTN BH. Kedua, dibutuhkan komunikasi lebih lanjut untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara PTN BH dan Kementerian yang menaunginya. Ketiga, diperlukan terobosan untuk meningkatkan sense of business SDM akademisi di lingkungan civitas academica PTN BH.

---

This thesis examines the opportunities for financing higher education infrastructure using project finance schemes in PTN BH. This research raises three main issues about: (1) financing modelling that can be implemented for higher education infrastructure, (2) financing that can use project finance and cannot use project finance, (3) how the right strategy in investing in higher education infrastructure. The theory used as an analysis knife is the implementation theory of Van Meter & Van Horn and uses the content analysis method as a method to explore the three problems above. While data collection uses in-depth interview techniques, observation of primary and secondary data, then analyzed using descriptive analysis techniques. The results of this study indicate that (1) regulations governing PTN BH are contained in the statute of the Government Regulation (PP). Derivative rules that have not been regulated are then made in Ministerial Regulations (Permen) and Rector Regulations. (2) The implementation of financing using project finance schemes can be supported through regulations on cooperation, research, and finance. But it still requires improvement from several factors in Van Meter and Van Horn's theory. The suggestions from researchers as recommendations, first, rigid regulations are needed to regulate financing in PTN BH. Second, further communication is needed to strengthen synergy and collaboration between PTN BH and the Ministry that oversees it. Third, a breakthrough is needed to increase the sense of business of academic human resources within the PTN BH academic community."

"ABSTRAKKarya Akhir ini ditujukan untuk mengetahui aspek hukum yang berkenaan denganproject finance pembangun jalan tol ruas Cikampek-Padalarang khususnya masalahjaminan yang diberikan oleh PT Citra Ganesha Marga Nusantara (CGMN) selakudebitor sekaligus sebagai pengelota kekayaan unit ekonomi ruas jalan tol tersebutkepada para kreditor. Metode penelitian yang digunakan dalam rangka menyelesaikan Karya Akhir ini adalahdengan metode penelitian skunder, yaitu dengan cara penelitian dokumen-dokumenhukum dalam rangka project finance nias jalan toi Cikainpek-Padalarang. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa para kreditor menggunakan tiga bentukinstrumen jaminan yaitu gadai sahani CGMN yang diberikan oleh para pemegang sahamdalam CGMN, akses kontrol terhadap manajemen CGMN dan kepastian bahwa ruasjalan tol tersebut tetap akan dapat beroperasi secara komersial untuk mengembalikanpinjaman manakala CGMN dinyatakan default oleh para kreditor. Ketiga bentukjaminan tersebut dituangkan dalam berbagai dokumen perjanjian dan dokumen jaminansebagaimana diuraikan di dalam karya akhir ini"

"Risiko pembiayaan sebagai salah satu risiko terbesar dalam industri pembiayaan dan memberikan eksposur yang semakin besar di tengah ketidakstabilan perekonomian. Pada studi kasus ini peneliti melihat risiko pembiayaan secara Enterprise Risk Management (ERM) dengan pendekatan model the Three Lines of Defence dan proses manajemen risiko berdasarkan ISO 31000. Berdasarkan peran dalam the Three Lines of Defence, penerapan proses manajemen risiko pembiayaan di unit bisnis PT XYZ saat ini sebenarnya sudah efektif namun belum sesuai karena dilakukan oleh divisi Risk dan menyebabkan risk owner menjadi kurang merasa bertanggung jawab atas risikonya. Kemudian, Audit Internal belum dapat menggunakan hasil manajemen risiko tersebut dalam meningkatkan sistem pengendalian intern perusahaan. Selain itu, penerapan manajemen risiko pembiayaan masih terpisah dari risiko lainnya dan tidak dilihat secara ERM.

---

Financing risk is one of the biggest risk in financial industry and give more exposure in the economic instability. In this case study researcher views financing risk in Entreprise Risk Management (ERM) way with the Three Lines of Defence model as approach and risk management process based on ISO 31000. Based on function in the Three Lines of Defence, implementation of financing risk management process in business unit PT XYZ for now is effective enough practically but not appropriate because it is implemented by Risk division and leads risk owner become irresponsible with their own risk. Afterwards, Internal Audit had not utilized risk management result for improving company?s internal control system. Furthermore, implementation of financing risk management is still detached from other risks and not observed with ERM."

"Perkembangan implementasi teknologi informasi dan komunikasi TIK di bidang kepemerintahan saat ini semakin meningkat pesat baik untuk peningkatan kinerja internal organisasi maupun untuk peningkatan kualitas layanan publik Kementerian Keuangan merupakan salah satu lembaga pemerintah yang melakukan banyak perbaikan dalam penerapan TIK untuk mendukung pencapaian pengelolaan keuangan yang kredibel dan akuntabel Untuk mendukung hal tersebut Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Pusintek yang merupakan unit TIK pusat di lingkungan Kementerian Keuangan melakukan banyak proyek TIK Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan menganalisis tingkat kematangan pelaksanaan manajemen proyek di Pusintek Kementerian Keuangan Model kematangan yang digunakan adalah Project Management Maturity Model PMMM yang disesuaikan dengan Project Management Body of Knowledge PMBoK Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan manajemen proyek di Pusintek Kementerian Keuangan adalah tingkat 2 Hal ini menunjukkan bahwa Pusintek telah memiliki kebijakan dan standar dalam pelaksanaan manajemen proyek Namun berdasarkan pemeriksaan dan observasi dokumen yang dilakukan penelitian ini pelaksanaan manajemen proyek belum sepenuhnya mengacu pada kebijakan tersebut Menurut PMMM tingkat 2 menunjukkan belum adanya konsistensi dalam pemahaman dan pelaksanaan manajemen proyek Penelitian ini juga memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Pusintek Kementerian Keuangan untuk dapat mencapai kematangan tingkat 3 Rekomendasi mencakup beberapa aspek yaitu aspek kebijakan yang terdiri dari melakukan sosialisasi kebijakan dan menyusun beberapa prosedur yang dibutuhkan aspek sumber daya manusia yang terdiri dari memberikan pelatihan manajemen proyek evaluasi manajemen proyek dan manajemen program serta melakukan evaluasi dan pengukuran kinerja tim proyek serta aspek teknologi yang terdiri dari pemanfaatan tools atau sistem manajemen proyek.

---

The implementation of information and communication technology ICT in government today is growing rapidly both to improve the internal performance of the organization and to improve the quality of public services The Ministry of Finance is one of the government agencies that make a lot of improvements in the implementation of ICT to encourage the achievement of credible and accountable financial management To support this Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Pusintek which is the IT department of the Ministry of Finance did a lot of ICT projectsThis study was conducted to evaluate and analyze the maturity level of project management implementation in Pusintek Ministry of Finance Maturity model used is Project Management Maturity Model PMMM which is adapted to the Project Management Body of Knowledge PMBOK The result of this study indicates that the project management maturity level in Pusintek Ministry of Finance is level 2 It means that Pusintek already have policies and standards in the implementation of project management However based on the evaluation and documents observation conducted by this study the implementation of project management have not been fully based on the policies According to PMMM level 2 shows the lack of consistency in the understanding and implementation of project management This study also provides some recommendations that can be done by Pusintek to achieve the maturity level 3 The recommendations are grouped into three aspects policy by disseminating the policy and developing the necessary procedures human resource by providing project management project management evaluation and management program training and evaluating and measuring the performance of the project team and technology by more using the project management tools and systems Keywords Project Management Maturity Level PMMM PMBOK."

"Perkembangan implementasi teknologi informasi dan komunikasi TIK di bidang kepemerintahan saat ini semakin meningkat pesat baik untuk peningkatan kinerja internal organisasi maupun untuk peningkatan kualitas layanan publik Kementerian Keuangan merupakan salah satu lembaga pemerintah yang melakukan banyak perbaikan dalam penerapan TIK untuk mendukung pencapaian pengelolaan keuangan yang kredibel dan akuntabel Untuk mendukung hal tersebut Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Pusintek yang merupakan unit TIK pusat di lingkungan Kementerian Keuangan melakukan banyak proyek TIK Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan menganalisis tingkat kematangan pelaksanaan manajemen proyek di Pusintek Kementerian Keuangan Model kematangan yang digunakan adalah Project Management Maturity Model PMMM yang disesuaikan dengan Project Management Body of Knowledge PMBoK Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan manajemen proyek di Pusintek Kementerian Keuangan adalah tingkat 2 Hal ini menunjukkan bahwa Pusintek telah memiliki kebijakan dan standar dalam pelaksanaan manajemen proyek Namun berdasarkan pemeriksaan dan observasi dokumen yang dilakukan penelitian ini pelaksanaan manajemen proyek belum sepenuhnya mengacu pada kebijakan tersebut Menurut PMMM tingkat 2 menunjukkan belum adanya konsistensi dalam pemahaman dan pelaksanaan manajemen proyek Penelitian ini juga memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Pusintek Kementerian Keuangan untuk dapat mencapai kematangan tingkat 3 Rekomendasi mencakup beberapa aspek yaitu aspek kebijakan yang terdiri dari melakukan sosialisasi kebijakan dan menyusun beberapa prosedur yang dibutuhkan aspek sumber daya manusia yang terdiri dari memberikan pelatihan manajemen proyek evaluasi manajemen proyek dan manajemen program serta melakukan evaluasi dan pengukuran kinerja tim proyek serta aspek teknologi yang terdiri dari pemanfaatan tools atau sistem manajemen proyek.

---

The implementation of information and communication technology ICT in government today is growing rapidly both to improve the internal performance of the organization and to improve the quality of public services The Ministry of Finance is one of the government agencies that make a lot of improvements in the implementation of ICT to encourage the achievement of credible and accountable financial management To support this Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Pusintek which is the IT department of the Ministry of Finance did a lot of ICT projectsThis study was conducted to evaluate and analyze the maturity level of project management implementation in Pusintek Ministry of Finance Maturity model used is Project Management Maturity Model PMMM which is adapted to the Project Management Body of Knowledge PMBOK The result of this study indicates that the project management maturity level in Pusintek Ministry of Finance is level 2 It means that Pusintek already have policies and standards in the implementation of project management However based on the evaluation and documents observation conducted by this study the implementation of project management have not been fully based on the policies According to PMMM level 2 shows the lack of consistency in the understanding and implementation of project management This study also provides some recommendations that can be done by Pusintek to achieve the maturity level 3 The recommendations are grouped into three aspects policy by disseminating the policy and developing the necessary procedures human resource by providing project management project management evaluation and management program training and evaluating and measuring the performance of the project team and technology by more using the project management tools and systems."