Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan pemenuhan hak dalam suatu pembatasan perkara yang dapat dimintakan banding. Dalam pembahasan mengenai pembatasan perkara selalu muncul kritikan-kritikan dan penolakan. Tulisan ini mencoba untuk mencari jawaban atas perdebatan mengenai pembatasan perkara dari segi historikal, gramatikal dan prosedural. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai upaya-upaya, baik dari negara maupun dari masyarakat untuk mendorong pembatasan perkara demi tercapainya fungsi kasasi sebagai penjaga satuan hukum."

"

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21/PUU-XII/2014, yang menyatakan bahwa penetapan tersangka menjadi objek praperadilan, maka sekarang ini apabila seorang ditetapkan sebagai tersangka, maka ia akan mengajukan permohonan praperadilan, akan tetapi setelah putusan praperadilan memenangkannya dalam artian penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan, maka aparat penegak hukum melakukan penetapan tersangka kembali kepada orang tersebut, aturan mengenai penetapan tersangka kembali ini memang diperbolehkan dan diatur, baik itu di dalam putusan MK itu sendiri maupun di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, akan tetapi tidak ada kejelasan mengenai sampai berapa kali orang tersebut dapat ditetapkan sebagai tersangka, tidak ada aturan yang jelas mengenai sampai berapa kali penetapan tersangka tersebut, berakibat tidak ada kepastian hukum dan pelanggaran terhadap HAM khususnya hak asasi tersangka. Metode penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, dengan menelaah kedudukan praperadilan dalam sistem peradilan pidana, serta pengkajian terhadap perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana, dan hasil dari penelitian ini menyimpulkan untuk membatasi penetapan tersangka yang berulang ini.

---

After the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia number 21 / PUU-XII / 2014, which states that the determination of the suspect is the object of pretrial, so now if a person is named as a suspect, he will submit a pretrial petition, but after the pretrial decision wins it in the sense of determining the suspect declared invalid by a pretrial ruling, the law enforcement apparatus determines the suspect back to the person, the rules regarding the re-stipulation of the suspect are indeed permitted and regulated, both in the Constitutional Court's decision itself and in the Supreme Court Regulation No. 4 of 2016, will but there is no clarity on how many times the person can be named as a suspect, there are no clear rules on how many times the determination of the suspect, resulting in no legal certainty and violations of human rights, especially the rights of the suspect. The research method was conducted in a normative juridical manner, by examining the position of pretrial in the criminal justice system, as well as the study of the protection of the rights of suspects or defendants in the criminal justice process, and the results of this study concluded to limit the determination of these recurrent suspects.

"

"This internship report presents an evaluation of document preparation for formal hearings conducted by KAP DEF in the import duty appeal process of PT TJFO. The focal point of this evaluation revolves around the efficacy of document preparation by KAP DEF during formal hearings concerning import duty appeals at PT TJFO. This report evaluates the documents preparation process compiled by KAP DEF with the relevant regulation to support PT TJFO's appeal process. The findings of this evaluation shed light on the effectiveness of KAP DEF's document preparation practices and compared it with the relevant regulation in navigating the import duty appeal process. Additionally, the report offers insights from the author's observations and experiences reflected through self-reflection during their internship at KAP DEF, providing valuable lessons for future endeavors in the field.

---

Laporan magang ini menyajikan evaluasi persiapan dokumen untuk sidang formal yang dilakukan oleh KAP DEF dalam proses banding bea masuk PT TJFO. Fokus dari evaluasi ini berpusat pada efektivitas persiapan dokumen oleh KAP DEF selama sidang formal terkait banding bea masuk di PT TJFO. Laporan ini mengevaluasi proses persiapan dokumen yang disusun oleh KAP DEF sesuai dengan peraturan yang relevan untuk mendukung proses banding PT TJFO. Temuan dari evaluasi ini menyoroti efektivitas praktik persiapan dokumen KAP DEF dan membandingkannya dengan peraturan yang relevan dalam menghadapi proses banding bea masuk. Selain itu, laporan ini juga menawarkan wawasan dari pengamatan dan pengalaman penulis yang tercermin melalui refleksi diri selama magang di KAP DEF, memberikan pelajaran berharga untuk upaya di masa depan di bidang ini."

"Tujuan penerbitan seritpikat hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional seharusnya memberikan pengakuan serta kepastian hukum kepada masyarakat atas kepemilikan tanah. Indonesia menganut sistem publikasi negatif, yang berarti terhadap kedudukan sertipikat dan/atau hak atas tanah masih dapat disangkalkan, Pada praktiknya masih ditemukan permasalahan tanah terkait penerbitan sertipikat, meskipun telah melalui prosedur dan/atau regulasi yang ditetapkan, terhadap proses penerbitan suatu sertipikat tanah juga dapat didasarkan atas akta autentik Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagai penegasan suatu perbuatan hukum terkait peralihan hak atas tanah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana terjadinya tumpang tindih sertipikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, yang dibuat berdasarkan akta jual beli Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan Bagaimana kepastian hukum atas diterbitkan sertipikat hak milik yang tumpang tindih oleh Badan Pertanahan Nasional. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian Preskriptif. Hasil analisis adalah belum maksimalnya proses penetapan batas bidang-bidang tanah yang berbatasan oleh Badan Pertanahan Nasional, yang disebabkan karena salah satu pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak menguasai tanah tersebut secara fisik, yang dikemudian hari menyebabkan terjadinya tumpang tindih atas sebagian luas tanah yang dimiliki, dengan tanah yang dimiliki pihak lain, yang juga berlandasakan sertipikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap sertipikat hak milik yang bertumpang tindih tersebut, ditempuh melalui upaya litigasi, yang kemudian terhadap tanah yang tidak diakui secara hukum, diajukan pembatalan produk hukum melalui Kepala Kantor Pertanahan. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu memperkuat peran Badan Pertanahan Nasional dalam penerbitan sertipikat serta dibentuknya bidang atau fungsi khusus dari Badan Pertanahan Nasional yang melakukan pengecekan atau validasi atas proses penerbitan sertipikat hak milik, guna memastikan tanah terbebas dari sengketa.

---

The purpose of issuing a series of property rights by the National Land Agency should be to provide recognition and legal certainty to the community for land ownership. Indonesia adheres to a negative publication system, which means that the position of certificates and/or land rights can still be denied, In practice there are still land problems related to the issuance of certificates, even though they have gone through established procedures and/or regulations, to the process of issuing a certificate land may also be based on the authentic deed of the Land Deed-Making Officer, as an affirmation of a legal action related to the transfer of land rights. The issues raised in this study are about how there is an overlap of property rights certificates issued by the National Land Agency, which is made based on the deed of sale and purchase of the Land Deed Making Officer; and How is the legal certainty of the issuance of overlapping certificates of property rights by the National Land Agency. To answer these problems, normative juridical research methods with a prescriptive type of research are used. The result of the analysis is that the process of determining the boundaries of adjacent land plots by the National Land Agency has not been maximized, which is caused by one of the rights holders of the adjacent land not physically controlling the land, which in the future causes an overlap of part of the land area owned, with land owned by other parties, which is also based on the certificate of property rights issued by the National Land Agency, so as to obtain legal certainty against the overlapping certificate of property rights, pursued through litigation efforts, which then against land that is not legally recognized, it is proposed that the cancellation of legal products through the Head of the Land Office. The advice that can be given is to strengthen the role of the National Land Agency in issuing certificates and the establishment of a special field or function of the National Land Agency that checks or validates the process of issuing title certificates, in order to ensure that the land is free from disputes.

"

"This internship report evaluates the preparation of Documents procedure for the Appeal Submission of PT A's 2020 Appeal Case carried out by PT CAX. The report provides a comprehensive, step-by-step overview of the preparation process, which includes drafting the Appeal Letters, preparing the Supporting Documents for the Appeal Letters, and submitting the Appeal Documents to the Tax Court. Evaluation is undertaken to evaluate whether all preparation procedures undertaken by PT CAX for PT A's Appeal Case align with the relevant Taxation Regulations. Based on these evaluations, it is determined that the preparation of the Appeal Documents and their submission to the Tax Court conform to the requirements delineated in the Tax Court Regulations, Minister of Finance Regulations, and the Circular Letter issued by the Head of the Tax Court and conduct a self-reflection from this evaluation.

---

eluruh dan langkah demi langkah tentang proses persiapan, yang mencakup penyusunan Surat Banding, persiapan Dokumen Pendukung untuk Surat Banding, dan pengajuan Dokumen Banding ke Pengadilan Pajak. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah semua prosedur persiapan yang dilakukan oleh PT CAX untuk Kasus Banding PT A sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang relevan. Berdasarkan evaluasi tersebut, ditentukan bahwa persiapan Dokumen Banding dan pengajuannya ke Pengadilan Pajak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Pengadilan Pajak, Peraturan Menteri Keuangan, dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Pajak, serta membuat refleksi diri berdasarkan evaluasi ini."