Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh alokasi bantuan pengendalian penyakit AI yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada provinsi terhadap kejadian penyakit AI di Indonesia. Penelitan terdahulu terkait pengendalian penyakit AI umumnya hanya melihat efektifitas dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian penyakit AI, tetapi belum melihat bagaimana pengaruh alokasi bantuan pemerintah untuk pengendalian penyakit AI terhadap kejadian penyakit AI di Indonesia. Dengan menggunakan metode regresi OLS dan IV SLS, penelitian ini menggunakan data panel pada 34 provinsi yang ada di Indonesai selama kurun waktu 2013-2016. Hasil estimasi menunjukkan bahwa alokasi bantuan pencegahan penyakit AI berpengaruh signifikan terhadap kejadian penyakit AI namun belum mampu menguranginya. Sehingga implikasi kebijakan yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah yaitu alokasi bantuan pengendalian penyakit AI yang diberikan sebaiknya tidak reaktif terhadap kejadian penyakit AI dan populasi unggas saja, tetapi sesuai acuan yang jelas berupa roadmap pengendalian AI sesuai dengan tahapan yang disepakati berdasarkan epidemiologi penyakit AI. Sehingga diharapkan dapat mengurangi kejadian penyakit AI di Indonesia. Optimalisasi peran puskeswan dan kegiatan surveilans AI di daerah perlu ditingkatkan untuk mengurangi kejadian penyakit AI selain pemberian alokasi bantuan pengendalian penyakit

---

This study aims to analyze the influence of the allocation of AI control assistance provided by the central government to the provinces on the incidence of AI in Indonesia. Previous research on AI disease control generally only saw effectiveness in implementing AI disease control policies, but had not seen how the effect of the allocation of government assistance in the incidence of AI in Indonesia. Using the OLS and IV SLS regression methods, this study uses panel data in 34 provinces in Indonesia during the 2013-2016 period. The estimation results show that the allocation of AI prevention assistance has a significant effect on the incidence of AI but has not been able to reduce it. So that the policy implications that should be made by the government are the allocation of AI control assistance given should not be reactive to AI disease events and poultry populations, but according to clear references in the form of AI control roadmap, with agreed stages based on AI epidemiology. So that it can reduce the incidence of AI in Indonesia. Optimizing the role of puskeswan and AI surveillance activities in the regions needs to be improved to reduce the incidence of AI in addition to the allocation of AI disease control assistance."

"Penyakit Flu Buruag (Avian Influenza) merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang tidak saja bardampak pada isu kesehatan tetapi telah berdampak pada aspek idiologi, politik, ekonomio bahkan pertahanan keamanan. DKI Jakarta sebagai Ibukota negam RI menempati urutan kedua setelah Jawa Barat dalam jumlah kasus Confirm AI hingga 2007 yaita 26 kasus 23 diantaranya meninggal dunia Untak itu Pemda DKI telah menerbitkan Pergub nomor 15 Tahun 2007 dan Perdn nomor 4 Tahun 2007 sebagai langkab tindak lanjut pengendalian AI di DKI Jakarta Kedua kebijakan ini mengatur aspek pengendalian pemeliharaan dan peredaran unggas di DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Januari hingga Desember 2007 telah melaksanakan tindakan di lapangan sebagai implementasi dari pergub dan perda yang telab dibuatnya dalam adalah langkah implementasi produk kebijakan yaitu pergub no 15 dan Perda no 4 talmn 2007 di lapangan atau di masyarakat Sedangkan outcome adalah dampuk yang ditimbulkan dilihat dari jumlah mobiditas dan mortalitas pra kebijakan dan pesca kebijakan. Rancangan penelitian menggunakan pendekatan kualitataif dengan melaksnakan wawancara mendalam terhadap informan utama yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, dan infurmau pendukung yang akan dimintai infonnasinya terkait implementasi kebijakan. Data primer dari basil wawancara akan dikonfirmasi dengan data sekander, telaab terbadap dokumen dan observasi di lapangan. Analisis data dilakukan dangan analisis isi (Contens Analysis), terbadap data primer dan interpretasi dilengkapi data sekunder. Hasil disajikan dalam bentuk narasi, tabel dan grafik agar mudab dipahami oleh pengguna kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pergub nomor 15 dan Perda nomor 4 tahun 2007 telah merujuk pada peraturan yang lebih tinggi. Terbitnya kebijakan ini diintrndusir oleh situasi perkembangan kasus AI global, nasional maupun lokal DKI, disamping itu pengarub tekanan masyarakat interest group, dan aspek kepemimpinan stakeholder kunci yaitu Gubemur Sutiyoso. Beberapa irnplementasi kebijakan yang berhasil adalah sosialisasi pergub sudab baik namun perda masih harus dilakukan terus. Koordinasi, komunikasi dan informasi antar instansi terkait telah be!jalan dengan baik. Depopulasi sektor 4 peternakan telah dilaksanakan namun belurn tantas. Vaksinasi tidaklagi menjadi strategi utarna pengendalian oamun bwsecurity adalah strategi piliban yang dianjurkan. Sertifikasi kesebatan hewan terintegrasi, termasuk pelibatan unsur TNI/Polri Perda yang akan dibuat tersebut perlu dilengk.api dengan kajian ukademis yang mendalarn, serta mempertimbangkan aspek geografi, demografi dan kekayaan alam serta aspek Ipoleksosbudhankam DKI Jakarta.

---

Avian Influenza illness is one of society healthiness which is not only effected of healthy, but also about the effect of ideology, politics, economy, social, culture even defend and security, DKI Jakarta as capital of Indonesian Republic state, take a place as second number after West Java in case of Confonn AI up to 2007 i.e 26 cases among others 23 are die. Therefore the DKI Regional Regulation number 15 of the year 2007 and Regional Regulation number 4 of the year 2007 as further step to bridle AI in DK1 Jakarta. This both prudent are to regaled bridling aspect to take are bridling and hen circulation in DKI Jakarta. The province Government of DKI Jakarta in January up to December 2007 has done field activities as implementation of Governor's and and Regional regulation, and the method which is used in policy making. Policy output is a step to policy product this are Governor Regulation number 15 and Regional regulation number 4 of the year 2007 in the field or society. While outcome is as result which is emerged seeing from the sum of morbidity and mortality after policy.

Research planning is using qualitative approach and doing deep interview against better informan who is involved in policy making of supporter informan who want to ask by us about the involved infoimation with policy implementation, The primer datas of interview process will be confirmed with the secondary data analysis about document and field observation. Data analysis is doing by content analysis of primer data and interpretation fulfilled with secondary data. The products will be served in the form of narration, table and graft so that easy to be understand by policy user.

The research products indicate that Governor Regulation number 15 and Regional Regulation number 4 of the year 2007 have been revocationed to the higher regulation. This policy emerging has been introduced by the situation development cases of global AI, national as well as local DKI and beside that also the effect of society pressing, interest group and aspect of stakeholder leadership as the key it is Governor Sutiyoso. Some policy implementation which is Successes are as socialization of better Governor Regulation, but the Regional Regulation must be done further. Coordination, communication and Governor Regulation and information inter involved instances are going better. Population of 4 domestic cattle's have been done but it is not clearly yet. what are suggested by President Instruction (lnpres) nwnbcr I of 1he year 2007 about Instruction of intensive increasing of AI bridling integrated include involved side of TNl/Polri. The Regional Regulation which will be made as above is necessary been full filled by deep academic wisdom and aspect geographic balance, demografic and nature forces and aspect of poleksosbudhankam of DKI Jakarta."

"Surveilans AI Integrasi merupakan upaya lintas sektor yang dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan dini sekaligus kewaspadaan terhadap pandemi Avian Influenza. Surveilans yang terintegrasi perlu dilakukan karena Avian Influenza merupakan penyakit zoonosis yang penyelesaiannya tidak hanya cukup di sektor kesehatan namun perlu penguatan upaya lintas sektor, terutama dengan sektor pertanian dan peternakan. Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi partisipatif, telaah dokumen dan telaah publikasi terkait dengan pelaksanaan manajemen surveilans AI integrasi di Kota Bekasi pada tahun 2008. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, metode dan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM surveilans AI masih belum ideal baik dalam hal kuantitas dan kualitas, terutama masih terbatasnya tenaga surveilans yang memiliki kemampuan menganalisis data. Pemakaian APD (Alat Pelindung Diri) pada petugas surveilans masih belum optimal, hal ini dikarenakan ketika investigasi, APD seringkali mendapat penolakan dari masyarakat terutama dari keluarga kasus. Pemakaian APD ketika investigasi ke tempat tinggal keluarga kasus menjadi situasional. Pedoman Surveilans AI Integrasi sudah tersedia pada Dinkes, berupa fotocopy hasil pelatihan DSO sedangkan Kesmavet (Kesehatan Masyarakat Veteriner) mengacu kepada Kepmentan. Koordinasi lintas sektor antara Dinas Kesehatan dan Kesmavet sudah cukup baik dalam melakukan investigasi di lapangan, namun belum ada pertemuan rutin dalam hal pertukaran data dan informasi antar dua instansi ini. Proses perencanaan yang terintegrasi belum dilakukan, perencanaan surveilans AI masih direncanakan secara terpisah antara Dinas Kesehatan dan Kesmavet. Struktur organisasi khusus penanganan AI belum ada baik pada Dinas Kesehatan dan Kesmavet, struktur dan uraian kerja surveilans AI masih mengacu kepada struktur Dinas. Pelaksanaan sosialisasi sudah dilakukan baik oleh Dinas Kesehatan dan Kesmavet yaitu melalui poster, brosur, radio dan kegiatan “Minggon” sedangkan penyuluhan dilakukan secara langsung ketika investigasi namun survei atau evaluasi terhadap sosialisasi tersebut belum pernah dilakukan. Depopulasi di Kota Bekasi sudah dilakukan 16 kali, dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 unggas yang dimusnahkan baik ayam, angsa, entog, dan burung berjumlah 939 ekor sedangkan vaksinasi sudah dilakukan 15 kali di 12 kelurahan. Pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan surveilans AI sudah dilakukan baik pengawasan langsung maupun tidak langsung, namun hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan surveilans AI masih belum berjalan secara maksimal. Surveilans AI integrasi di Kota Bekasi masih memerlukan dukungan dari banyak pihak, tidak hanya sektor kesehatan dan peternakan namun perlu didukung komponen-komponen dalam jejaring surveilans epidemiologi dan peran aktif masyarakat. Selain itu, output surveilans AI berupa kelengkapan form hasil investigasi PE dan respon cepat 1x24 jam masih perlu ditingkatkan. "

"Globalisasi memberi dampak negatif terhadap kesehatan suatu negara yakni, meningkatnya penyebaran penyakit akibat virus dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain atau dari satu benua ke benua lain di seluruh dunia melalui kontak antarmanusia, hewan, daging, tumbuhan, atau makanan. Seperti halnya flu burung yang menjadi pandemi pada tahun 2003 di Asia termasuk Indonesia, dimana jumlah kasus penderita flu burung terbanyak yaitu berada DKI Jakarta. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana karakteristik lokasi penderita flu burung di DKI Jakarta. Metode yang dilakukan yaitu, memplotting lokasi penderita flu burung dan melihat tipe peternakan yang ada dalam radius 1 km dari titik penderita, lalu memplotting lokasi unggas yang terinfeksi H5N1 dan dicari jaraknya terhadap penderita, menentukan kepadatan penduduk, jumlah rumah tangga miskin, dan permukiman di lokasi penderita, maka akan didapat karakteristik lokasi penderita flu burung. Selanjutnya data diolah dengan membuat peta tiap variabel kemudian menggunakan metode overlay, menganalisis keberadaan lokasi penderita terhadap tipe peternakan yang ada dalam radius 1 km, jarak dengan lokasi unggas yang terinfeksi flu burung, kepadatan penduduk dan jumlah rumah tangga miskin. Hasil yang didapat adalah penderita flu burung di DKI Jakarta memiliki karakteristik lokasi, yaitu berada di wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk dan proporsi rumah tangga miskin rendah, didominasi oleh tipe peternakan sektor 4 yaitu peternakan rakyat dan memiliki jarak relatif jauh dengan lokasi unggas positif flu burung. "

"Avian influenza (Flu Burung) merupakan salah satu penyakit prioritas kesehatan internasional karena berpotensi untuk menyebabkan pandemi influenza pada manusia. Indonesia memiliki jumlah kasus flu burung terbanyak, terutama di provinsi DKI Jakarta dengan 44 kasus dengan 37 korban meninggal. Namun pengaruh faktor lingkungan yang terkait dengan flu burung pada manusia masih kurang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan, asosiasi, dominasi serta upaya pencegahan terkait faktor lingkungan dengan penyebaran dan infeksi virus influenza Af(H5N1) pada manusia. Penelitian menggunakan analisis spasial GIS dan analisis statistk. Berdasarkan hasil identifikasi dan uji statistik faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi penyebaran dan infeksi virus influenza Af(H5N1); faktor lingkungan alami (suhu, kelembaban, curah hujan) dan faktor lingkungan buatan Garak terhadap badan air, jalan/rute transportasi, pasar) terasosiasi namun tidak bertaraf signifikan dengan suhu sebagai faktor yang paling dominan. Upaya pencegahan terhadap kejadian flu burung pada manusia terkait faktor lingkungan disarankan pada peningkatan kewaspadaan dan surveilans terhadap kondisi lingkungan (alami, buatan dan sosial) yang beresiko tinggi.

---

Avian influenza (bird flu) has become a disease of international health priority because of its potential to cause an influenza pandemic. Indonesia has the highest number of human cases, especially within the DKJ Jakarta province with 44 cases and 37 deaths. Environmental factors influence associated with bird flu in humans is still unclear. This study aims to identify the existence, association, domination and prevention efforts related to environmental factors and the spread of influenza virus A/(H5N1) in humans. Spatial GIS and statistical analysis were used in the reseal'ch Based on identification and statistical tests of environmental factors that can affect the spread and infection of influenza A/(H5N1); natural environmental factors (temperature, humidity, rainfall) and artificial environmental/actors (distance 10 water bodies, roads and transportation routes, market) were associated but not statistically significant, with temperature as the most dominant factor. Efforts to prevent the occurrence of bird flu in humans related to environmental facrors is suggested increased vigilance and surveillance of environmental conditions (natural and artificial) that are of high risk."

"Kebijakan surveilans integrasi flu burung merupakan salah satu strategi penting dalam upaya pengendalian flu burung di Indonesia. DKI Jakarta sebagai salah satu provinsi dengan jumlah kasus sejak positif tahun 2005-Juni 2008 berjumlah 33 kasus dan CFR sebesar 84,84% saat ini berupaya merealisasikan kebijakan surveilans terintegrasi penanggulangan flu burung, dimana saat ini belum diketahuinya optimalisasi pelaksanaan kebijakan surveilans terintegrasi tersebut untuk memantau secara dini kecenderungan peningkatan kasus flu burung setiap waktu serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakannya, diantaranya terkait dengan sosialisasi, koordinasi, serta sumber daya yang meliputi tenaga, anggaran, dan fasilitas, serta gambaran dukungan pedoman.Penelitian merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan melibatkan 9 informan. Data primer diperoleh melalui wawancara menggunakan pedoman wawancara serta observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinkes Provinsi DKI Jakarta, Sudin Kesmas Jakarta Barat, Sudin Kesmas Jakarta Selatan, Sudin Kesmas Jakarta Timur, Puskesmas Kecamatan Cipayung, Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta, Sudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Barat, Sudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Timur, serta BKHI. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juni 2008.Kebijakan surveilans integrasi flu burung di DKI Jakarta belum dapat optimal akibat kelemahan sumberdaya yang dimiliki serta proses pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena adanya faktor prakondisi, seperti sosialisasi, koordinasi, dan sumber daya, yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan optimal di DKI Jakarta. Dimana masyarakat serta tenaga kesehatan menjadi salah satu hambatan yang menjadikan deteksi dini penyakit flu burung di DKI Jakarta belum optimal karena sebanyak 72,7% kasus positif yang ada, layanan kesehatan pertama yang didatangi adalah klinik/dokter pribadi. Masih terdapatnya kasus flu burung pada unggas yang tidak dilaporkan oleh masyarakat sehingga tidak terpantau oleh Puskesmas atau Disnak dan tidak segera ditindaklanjuti dengan surveilans ILI oleh Puskesmas. Pada pelaksanaan investigasi pengambilan sampel kontak kasus pada manusia sampai saat penelitian dilakukan masih tergantung pada litbangkes sehingga respon petugas laboratorium pada beberapa kasus lebih dari 1x24 jam. Hambatan lainnya dalam investigasi menurut hasil wawancara adalah masih adanya penolakan sebagian masyarakat yang memiliki unggas untuk menyerahkan unggasnya untuk diperiksa. Koordinasi dalam hal pertukaran informasimasih belum optimal karena feedback data flu burung pada unggas ataupun manusia yang belum disampaikan secara konsisten dan rutin antara Dinas Kesehatan dan Peternakan.Secara umum sosialisasi telah dilakukan kepada petugas kesehatan di jajaran Dinas Kesehatan dan Peternakan namun untuk pelayanan kesehatan swasta sosialisasi yang dilakukan belum merata salah satunya karena banyaknya unit pelayanan kesehatan swasta di DKI Jakarta. Latar belakang pendidikan petugas peternakan yang heterogen menjadikan sosialisasi kepada petugas masih perlu ditingkatkan serta petugas PDSR yang kurang mrencukupi menyebabkan surveilans pada unggas yang dilakukan pada suatu tempat akan berulang dalam jangka waktu lama. Adanya dukungan kebijakan tidak disertai dengan kelonggaran serta ketepatan pencairan dana khususnya yang bersumber dari APBD. Distribusi buku pedoman yang diterbitkan atas kesepakatan Depkes dengan Deptan, hanya dimiliki oleh jajaran Dinas Kesehatan sedangkan kendaraan operasional untuk kegiatan surveilans flu burung di tingkat Sudin Kesmas baru ada tahun 2008 berupa motor sedangkan unit lainnya kendaraan yang ada tidak khusus untuk surveilans tapi untuk operasional kantor.Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan surveilans integrasi flu burung ini secara konsep sangat baik, namun dalam pelaksanaannya kebijakan ini belum mampu membentuk jejaring yang kuat, khususnya keterlibatan peran serta masyarakat maupun swasta, sehingga kasus flu burung selama ini belum terpantau dengan baik. Oleh karena itu pengembangan surveilans berbasis masyarakat diantaranya melalui RW Siaga sangat diperlukan guna meningkatkan kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit flu burung."