Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Desa Saliki, sebagai bagian dari ekosistem Mahakam Delta yang unik, memiliki sejumlah masalah pembangunan. Kawasan ini memiliki simpanan minyak dan gas yang ditambang oleh berbagai perusahaan multinasional. Sektor ini memberikan kontribusi yang besar untuk pendapatan nasional. Daerah ini juga memiliki hutan bakau, yang mendorong masyarakatnya untuk membuat tambak udang yang luas. Sejak tahun 1999, pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara telah mengadakan sebuah program pemberdayaan bernama Gerbang Dayaku (Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai), yang dilanjutkan dengan Gerbang Raja (Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera). Sejumlah perusahaan minyak dan gas yang beroperasi di daerah ini juga mengadakan berbagai program pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, terdapat sejumlah masalah pemberdayaan yang penting seperti tidak adanya kebutuhan yang dirasakan (perceived needs) akan perlunya pemberdayaan masyarakat dan juga belum ditetapkannya peran penggerak utama untuk keberlanjutan kegiatan ekonomi masyarakat.

---

Saliki Village, as part of a unique ecosystem of the Mahakam Delta, has various development problems. This region contains oil and gas deposits, which have been mined by multinational companies. This sector has given significant contribution to national income. This area is also covered by mangrove forest that encourages the community to open extensive shrimp ponds. Since 1999, the local government of Kutai Kartanegara has launched a specific development program called Gerbang Dayaku (Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai), continued with Gerbang Raja (Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera). Oil and gas companies operating in the region have also launched various community development programs as their corporate social responsibility. However, the lack of community?s development perceived needs and unestablished prime mover role to hold the community?s economic sustainability have become significant development problems."

"Desa Saliki, sebagai bagian dari ekosistem Mahakam Delta yang unik, memiliki sejumlah masalah pembangunan.Kawasan ini memiliki simpanan minyak dan gas yang ditambang oleh berbagai perusahaan multinasional. Sektor inimemberikan kontribusi yang besar untuk pendapatan nasional. Daerah ini juga memiliki hutan bakau, yang mendorongmasyarakatnya untuk membuat tambak udang yang luas. Sejak tahun 1999, pemerintah kabupaten Kutai Kartanegaratelah mengadakan sebuah program pemberdayaan bernama Gerbang Dayaku (Gerakan Pengembangan PemberdayaanKutai), yang dilanjutkan dengan Gerbang Raja (Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera). Sejumlah perusahaanminyak dan gas yang beroperasi di daerah ini juga mengadakan berbagai program pemberdayaan masyarakat sebagaibentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, terdapat sejumlah masalah pemberdayaan yang penting seperti tidakadanya kebutuhan yang dirasakan (perceived needs) akan perlunya pemberdayaan masyarakat dan juga belumditetapkannya peran penggerak utama untuk keberlanjutan kegiatan ekonomi masyarakat.Saliki Village, as part of a unique ecosystem of the Mahakam Delta, has various development problems. This regioncontains oil and gas deposits, which have been mined by multinational companies. This sector has given significantcontribution to national income. This area is also covered by mangrove forest that encourages the community to openextensive shrimp ponds. Since 1999, the local government of Kutai Kartanegara has launched a specific developmentprogram called Gerbang Dayaku (Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai), continued with Gerbang Raja(Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera). Oil and gas companies operating in the region have also launched variouscommunity development programs as their corporate social responsibility. However, the lack of community’sdevelopment perceived needs and unestablished prime mover role to hold the community’s economic sustainabilityhave become significant development problems."

"Penelitian ini menganalisis respons kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Bangladesh dalam menanggulangi dampak dari liberalisasi perdagangan tekstil terhadap pekerja perempuan pada tahun 2010 hingga 2015. Penelitian ini menggunakan perspektif gendered political economy oleh Mengesha 2008 . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa dua negara memiliki respons kebijakan yang berbeda dalam menanggulangi dampak liberalisasi perdagangan tekstil terhadap pekerja perempuan. Pemerintah Indonesia cenderung memberikan respons kebijakan yang bertujuan untuk memberdayakan pekerja melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sementara itu, Pemerintah Bangladesh memberikan respons kebijakan berupa ekspansi dan perluasan dari Kawasan Pengolahan Ekspor Export Processing Zone/EPZ.

---

This article examines the policy responses from the government of Indonesia and Bangladesh to address the impact of liberalization in textiles and clothing towards women workers from 2010 to 2015. Using the gendered political economy perspective by Mengesha 2008, this article is aimed to answer the research question How the two countries deliver their policy responses to overcome the impact of trade liberalization in textiles and clothing on women workers between 2010 2015 This study used a qualitative method with secondary data. The findings of this study suggest that the two countries reacted differently to address the impact of trade liberalization. The Indonesian government tends to response the changes byempowering the women workers through Government Regulation No.78 Year 2015 on Remuneration. On the other hand, The Bangladesh government tends to respond the changes by expanding their industries using the Export Processing Zones EPZs."

"ABSTRAKPerekonomian Indonesia telah tumbuh secara stabil semenjak dilanda krisis padatahun 1998 dan diproyeksikan akan terus tumbuh pada masa mendatang.Pertumbuhan tersebut ditopang oleh beberapa sektor, salah satunya ialah sektor nonmigas yang selalu mendukung pertumbuhan tersebut. Peran pemerintah sebagaipenentu kebijakan tidaklah terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi.Penulisan ini bertujuan untuk melihat dampak dari kebijakan pemerintah terhadapperkembangan ekonomi khususnya pada sektor non migas. Penelitian inimenggunakan model simulasi untuk melihat dampak kebijakan pemerintah. Adapunkebijakan pemerintah yang dijadikan objek penelitian ialah upah minimum, pajak,jumlah uang beredar. Model diharapkan mampu menjadi salah satu alat untukmenganalisis kebijakan pemerintah pada sektor manufaktur melalui skenario simulasiyang diterapkan

---

ABSTRACTIndonesia's economy has grown steadily since the crisis in 1998 and is projected tocontinue to grow in the future. It is supported by several sectors, one of which is thenon-oil-and-gas sector which has always supported the growth. The government'srole as a policy maker could not be separated from economic growth that occurred.This research aims to look at the impact of government policies on the economicdevelopment, especially in the non-oil sector. This research used simulation modelsto see the impact of government policy. As for government policy that made theobject of research is the minimum wage, tax, the amount of money in circulation. Themodel is expected to be one of the tools to analyze the government policies in themanufacturing sector through simulated scenarios were applied."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekspektasi masyarakat dan penerapan Corporate Governance terhadap volume pengungkapan Corporate Community Involvement CCID di Indonesia. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah volume CCID yang diproksikan dengan jumlah kata terkait pengungkapan CCI pada laporan tahunan. Variabel independen adalah ekspektasi masyarakat yang diproksikan dengan jumlah kata pada liputan media tentang isu-isu di masyarakat dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang diproksikan dengan ukuran, independensi, dan frekuensi rapat dewan komisaris serta keberadaan komite pendukung dewan komisaris yang diwakili oleh variabel komite risiko dan komite GCG.Objek penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat dalam indeks Kompas100 periode Agustus 2016- Januari 2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan sampel sebanyak 45 perusahaan dengan periode pengamatan 2011-2016 dimana pengambilan sampel menggunakan metode proportionate stratified random sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ekspektasi masyarakat, frekuensi rapat dewan komisaris, dan keberadaan komite GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume CCID. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan rekomendasi mengenai praktik serta kebijakan perusahaan untuk memperbaiki interaksi antara perusahaan dan komunitas mereka.

---

This research aims to determine the influence of community expectation and corporate governance on Corporate Community Involvement Disclosure CCID in Indonesia. The dependent variable is the volume of CCID in annual reports, while the independent variables are community expectations which proxied by media coverage on community issues and corporate governance which proxied by board of commissioners size, independency, and meeting frequency along with the presence of risk and GCG committees as the standing committee.

The object of this research are companies listed in Kompas100 index for August 2016 January 2017 period. The data used in this research is secondary data with a sample of 45 companies with years of observation from 2011 2016 where sampling using proportionate stratified random sampling method. Data analysis method used is panel data regression analysis.

The results of this study indicate that the variables of community expectations, meeting frequency of board of commissioners, and the existence of GCG committees significantly positive effect on the CCID volume. The results of this study are expected to provide knowledge and recommendations on company practices and policies to improve interaction between companies and their communities."

"Issues on the importance of multi - storey housing building appear as a solving on some of the urban problematic mainly in sttlement issue. Some of societies considered that multi - storey housing able to solve parts of the problem..."

"Isu lingkungan khususnya deforestasi telah menjadi perhatian dunia termasuk Indonesia yang kemudian merespon dengan keluarnya kebijakan moratorium hutan dan gambut di tahun 2011. Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra terkait trade off antara lingkungan dan ekonomi khususnya pada studi kasus sektor kelapa sawit. Penyelamatan lingkungan melalui kebijakan moratorium harus dihadapkan dengan potensi dampak melambatnya kontribusi ekonomi dari kelapa sawit sebagai komditas andalan baik di level regional dan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan moratorium terhadap daerah sentra kelapa sawit, Riau. Analisis penelitian menggunakan metode sistem dinamik selama periode aktual 2008-2016 dan dilanjutkan dalam proyeksi hingga 2026 dengan membandingkan skenario kondisi moratorium, tanpa moratorium dan moratorium berjangka. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan moratorium memberikan dampak positif terhadap perlambatan penurunan luas hutan namun di satu sisi juga memberikan dampak negatif terhadap perlambatan kontribusi ekonomi yang ditandai dengan perlambatan laju ekspansi lahan kelapa sawit, produksi kelapa sawit dan volume ekspor kelapa sawit yang kemudian berujung pada kontirbusi nilai ekspor kelapa sawit baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

---

Environmental issues, especially deforestation, have become the world's attention, including Indonesia, which then responded with the release of forest and peat moratorium policies in 2011. This policy raises the pros and cons of trade-offs between the environment and the economy especially on the case study of the palm oil sector. Saving the environment through moratorium policies should be faced with the potential impact of slowing economic contributions from oil palm as a reliable commodity both at regional and national levels. This study aims to analyze the impact of moratorium policy on the area of ​​oil palm center, Riau. The research analysis used dynamic system method during the actual period of 2008-2016 and continued in projection up to 2026 by comparing scenario of moratorium condition, without moratorium and futures moratorium. The results of the research indicate that the moratorium policy has a positive impact on the decline in forest area but on the one hand it also negatively impacts the slowdown of economic contribution which is marked by the slowing of the expansion rate of oil palm, palm oil production and export volume of palm oil which then lead to the contribution of value export of palm oil both in short and long term."