Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Unit Simpan Pinjam (USP) dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU lama) berbeda dengan USP dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU baru). UU baru secara tegas melarang penyelenggaraan USP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagai peraturan pelaksana dari UU lama. Ketika UU baru diberlakukan, beberapa koperasi Indonesia yang menjalankan USP telah menaati pemisahan USP menjadi Koperasi Simpan Pinjam. Namun, dengan keluarnya putusan Pembatalan UU Perkoperasian baru dan memberlakukan UU Perkoperasian lama, menimbulkan persoalan baru bagi koperasi yang telah melakukan penyesuaian dengan UU Perkoperasian baru.

---

Savings and Loans Units in The Cooperative Act No. 25 of 1992 is different with Savings and Loans Units in The Cooperative Act No. 17 of 2012. The Cooperative Act No. 17 of 2012 definitely prohibits about Savings and Loans Units implementation which stipulated in Government Regulations No. 9 of 1995 about Implementation of Business Savings and Loans by The Cooperative. When The Cooperative Act No. 17 of 2012 enacted, several cooperatives which have Savings and Loans Units in Indonesian have obeyed the rules of The Cooperative Act No. 17 of 2012 to separating The Savings and Loans Unit into Credit Unions. However, by the cancellation the new Cooperatives Act and enact the previous Cooperative Act “The Cooperative Act No. 25 of 1992, has created new problems to the cooperative that have adjusted to the new Cooperative Act. The cooperative must re-commit the changes to re-adjust the setting according to the Cooperative Act No. 25 of 1992 again."

"Induk Koperasi Syariah Baitul Maal wat Tamwil(INKOPSYAH BMT) adalah koperasi sekunder yang beranggotakanBMT-BMT Primer. INKOPSYAH BMT didirikan pada satuan wilayahseluruh Indonesia yang layak usaha, merupakan penguatanjaringan sekunder BMT didasarkan pada prinsip pemanfaatanpeluang dan kelayakan usaha atau jaringan kerjasama antarBMT. Peran dan fungsi INKOPSYAH BMT pada anggota hanyasejauh memberikan Sisa Hasil Usaha (SHU) saja. UndangundangNomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakanbahwa peran dan fungsi koperasi terhadap anggota adalahmemajukan kesejahteraan anggota. Hal itu dikarenakandidalam undang-undang tersebut anggota adalah sebagaipemilik dan pengguna jasa koperasi sehingga anggotamempunyai posisi yang sentral dalam badan usaha koperasi.Dilatar belakangi oleh kondisi tersebut, maka skripsi inimengetengahkan permasalahan fungsi dan peran INKOPSYAH BMTterhadap anggota ditinjau dari Undang-undang Nomor 25 Tahun1992 Tentang Perkoperasian. Dalam penulisan skripsi inimetode penelitian yang digunakan adalah penelitiankepustakaan dengan menggunakan data sekunder dan penelitianlapangan dengan cara wawancara langsung. Tipe penelitiandalam skripsi ini bersifat deskriptif, yang dimaksudkanuntuk memberi gambaran tentang peran dan fungsi INKOPSYAHBMT terhadap anggota dalam praktek dengan perbandinganketentuan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun1992 Tentang Perkoperasian. Dari penelitian disimpulkanbahwa INKOPSYAH BMT dalam kegiatan usahanya tidakmengedepankan hak-hak anggota sebagai pemilik dan penggunajasa koperasi sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undangNomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Hal inidipengaruhi oleh adanya modal penyertaan dan modal pinjamandari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) sehinggapengelolaan INKOPSYAH BMT tidak lagi mandiri sebagaimanaprinsip koperasi mandiri."

"Skripsi ini membahas tentang kegiatan pembinaan koperasi oleh Pemerintah, melalui peluncuran Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (Perkassa). Program Perkassa merupakan program penguatan permodalan bagi koperasi perempuan berupa pinjaman jangka panjang, yang memiliki hakikat sebagai usaha pemberdayaan perempuan. Penulis dalam skripsi ini ingin melakukan penelitian apakah program Perkassa telah memenuhi hakikatnya tersebut atau belum. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan program Perkassa di KPSW Nur Hikmah dan Koperasi Mitra Warga telah mampu mengangkat perempuan dari kemiskinan. Namun karena terbatasnya alokasi dana, program ini belum mampu menjangkau seluruh perempuan pengusaha yang membutuhkan bantuan tambahan modal.

---

This thesis discussed about the management of cooperative by the Government, through the launching of the Perkassa Program. The Perkassa Program was a capital strengthening program for Female Cooperative, that took form as a long – term loan, which had essence as an effort of woman empowerment. The Writer in this thesis wanted to carry out the research whether the Perkassa Program had fulfilled it’s essence or not.

The Writer used a normative research method, and the result of this research found that the implementation of the Perkasaa Program in KPSW Nur Hikmah and Mitra Warga Coopertive could restore women from poverty. However, because of the shortage of fund that allocated for the program, this program still could not cover the entire businesswoman who needed help of capital aid."