Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sports marketing is not only a global phenomenon, but also a major industry in its own right. This book breaks new ground in that it combines the theory and the practice of sports marketing agreements, which are at the heart of the commercialisation and marketing of sport. A particular feature of this book is the wide-ranging collection of precedents of sports marketing agreements, including, inter alia, sponsorship, merchandising, TV rights and new media, sports image rights and endorsements, event management and corporate hospitality, that are included and are explained and commented on in the text of the book. The book also covers the EU aspects, which are particularly important in this context, especially collective selling, of Sports TV rights and the drafting of the corresponding agreements; as well as the fiscal aspects of sports marketing agreements in general and sports image rights agreements in particular, which need to be taken into account in order to reduce the tax burden on the resulting revenues. With so much money at stake in sports marketing, the book also deals with the important topic of dispute resolution and, again, provides the reader with some useful corresponding clauses for settling disputes by ADR, particularly through the Court of Arbitration for Sport (CAS). As the author remarks in his Preface, the aim of the book is to provide a leading resource for all those engaged in any way in the money-spinning field of sports marketing, combining - as this book uniquely does - both the theory and the practice of drafting, interpreting and enforcing a variety of sports marketing agreements, especially those with an international dimension."

"The revised second edition of this popular one-stop resource covers the basics of digital licensing for librarians in a plain-language approach that demystifies the process. Written from the librarian's perspective, this second edition Updates licensing terminology and changes in technology Covers opportunities for cost savings Includes further information on the global aspects of licensing Explains how to educate organizations that have signed license agreements Librarians play a unique role in license agreements and this book, which also includes a comprehensive checklist for a digital license, gives library professionals and students the tools needed to negotiate and organize license agreements."

"Skripsi ini membahas tentang Pembebanan Jaminan Fidusia pada Hak Cipta bagi Perjanjian Utang Piutang dalam tiga pembahasan. Pembahasan pertama adalah mengenai Perjanjian Utang Piutang sebagai perjanjian pokok bagi Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia yang merupakan perjanjian ikutannya. Pembahasan kedua adalah mengenai kedudukan Hak Cipta dari perspektif Hukum Perdata di Indonesia. Pembahasan ketiga adalah permasalahan yang dihadapi dalam Pembebanan Jaminan Fidusia pada Hak Cipta bagi Perjanjian Utang Piutang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah menyatakan bahwa pembebanan Jaminan Fidusia bagi perjanjian utang piutang dilakukan dengan menentukan identitas Hak Cipta dalam rangka pembuktian dan nilai dari Hak Cipta tersebut karena identitas Hak Cipta dan nilai Hak Cipta tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. Selain itu, hasil dari penelitian ini adalah juga menyarankan pemerintah melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan yang bekerja sama dengan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia atau MaPPI merumuskan Standar Penilaian Hak Cipta untuk Tujuan Penjaminan Utang dan Standar Profesi Penilai Hak Cipta sehingga Bank Indonesia dapat mengakui Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia dan dengan demikian perbankan dan Lembaga jasa keuangan nonbank dapat menerima Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia.

---

This research discusses about fiduciary on Copyright in loan agreement. This thesis mainly focuses on three discussions. The first discussion is about The Loan Agreements as The Main Agreement for the Fiduciary Agreement which is The Following Agreement. The second discussion is about the state of Copyright in Private Law of Indonesia. The third discussion is the problem faced in the imposition of a Fiduciary Guarantee on Copyright for loan agreement. This research is a doctrinal research based on the related literatures.

The results regarding this thesis are to state The Copyright identity in the framework of proof and the value of copyright because the Copyright identity and Copyright value are listed in the Fiduciary Guarantee Certificate. In addition, the results of this study are also suggesting the government through the Financial Professional Development Center in collaboration with the Indonesian Professional Appraisal Societ or MaPPI to formulate a Copyright Assessment Standard for Fiduciary Purpose and Standards Copyright Appraisal Professionals so that Bank Indonesia can recognize Copyright as an object of fiduciary and thus banks and nonbank financial services can accept copyright as an object of fiduciary."

"Vaksin Covid-19 diharapkan dapat menjadi solusi untuk kembali hidup normal. Namun, kebutuhan vaksin yang bersifat global menimbulkan beberapa pertanyaan di masyarakat, khususnya terkait eksistensi perlindungan paten. Untuk itu, penulisan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan membahas patentabilitas vaksin Covid-19 serta bagaimana cara pelaksanaan perlindungan paten di tengah pandemi dan kekhawatiran masyarakat akan keterbatasan akses terhadap vaksin. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif di mana data-data berasal dari studi pustaka dan wawancara. Berdasarkan penelitian Penulis, Penulis sampai pada simpulan bahwa vaksin Covid-19 dapat memperoleh perlindungan paten selama permohonan akan paten telah diajukan kepada kantor paten di mana vaksin telah memenuhi seluruh persyaratan patentabilitas. Dikarenakan tidak adanya mekanisme perlindungan paten secara internasional, permohonan paten harus diajukan di banyak negara untuk memaksimalkan cakupan wilayah perlindungan paten. Untuk itu, pemohon dapat mengajukan permohonan dengan sistem Patent Cooperation Treaty (PCT) di negara-negara anggota PCT dan dengan sistem country-by-country basis di negaranegara non anggota PCT. Adapun adanya perlindungan paten tidak akan menghalangi akses masyarakat terhadap vaksin Covid-19. Hal ini dapat diwujudkan melalui mekanisme non-voluntary license berbentuk compulsory license atau government use. Sementara untuk voluntary license, pelaksanaannya dapat melalui Medicine Patent Pool.

---

The Covid-19 vaccine is expected to be a solution to return to normal life. However, the need for vaccines that are global in nature raises several questions in the community, especially regarding the existence of patent protection. For this reason, this paper will answer these questions by discussing the patentability of the Covid-19 vaccine as well as how to implement patent protection in the midst of a pandemic and public concerns about limited access to vaccines. The research method used in the writing of this thesis is normative juridical with a qualitative approach where the data comes from literature studies and interviews. Based on the author's research, the author came to the conclusion that the Covid-19 vaccine can obtain patent protection as long as a patent application has been submitted to the patent office in which the vaccine meets all the patentability requirements. Due to the absence of an international patent protection mechanism, patent applications must be filed in many countries to maximize the scope of patent protection areas. For this reason, applicants can apply using the Patent Cooperation Treaty (PCT) system in PCT member countries and using the country-by-country basis system in non- PCT member countries. The existence of patent protection will not prevent public access to the Covid-19 vaccine. This can be realized through a non-voluntary license mechanism in the form of a compulsory license or government use. Meanwhile, for voluntary licenses, the implementation can be done through the Medicine Patent Pool."

"Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan memberikan hak menguasai atas hutan kepada Pemerintah Cq Departemen Kehutanan untuk mengelota atau mengurus kawasari hutan Negara, sementara Pasat 67 mengakui hak Masyarakat Hukum Adat untuk mengetola atau mengurus hutan adatnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 16801Menhut-III/2002, tanggal 26 September 2002 KPKS Bukit Harapan diberi Ijin Usaha Perkebunan atas lahan seLuas 23.000 hektar di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Padang Lawas. Namun karena dinilai telah melanggar peruntukan fungsi hutan dari hutan produksi menjadi lahan perkebunan, maka berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3.419/Menhut-II/2004, tanggal 13 Oktober 2004, Ijin Usaha Perkebunan atas nama KPKS Bukit Harapan dicabut. Dasar hukum sanksi pencabutan Ijin Usaha Perkebunan adalah Pasal 4 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Kehutanan, Gouvernemen Besluit No. 50/1924, dan Kepmenhut No. 9231KptsfUm/1211982, tanggal 27 Desember 1982 tentang penunjukan areal hutan di wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Pencabutan Ijin Usaha Perkebunan tersebut pada akhirnya di bawa ke Pengaditan Tata Usaha Negara. KPKS Bukit Harapan menggugat mengacu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Tujuan Penulisan Tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penerapan kebijakan Pemerintah Cq. Departemen Kehutanan terhadap pengelotaan hutan yang didalamnya terdapat hutan adat dari Masyarakat Hukum Adat di Hutan Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sehingga memperoleh gambaran objektif atas pencabutan Ijin Usaha Perkebunan didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan membahas, bagaimanakah sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan yang mengatur hutan adat dengan kebijakan pengelotaan hutan produksi, dan bagaimanakah penyelesaian sengketa benturan kepentingan antara Pemerintah Cq. Departemen Kehutanan dengan Masyarakat Hukum Adat terhadap pengelotaan hutan produksi di Kecamatan Padang Lawas Tapanuli Selatan. "

"Patent Pooling merupakan manajemen yang mengelola lisensi yang dilakukan oleh dua atau lebih pemegang hak paten di mana pemegang hak paten tersebut merupakan hak paten yang dimiliki anggota dari manajemen tersebut. Patent Pooling mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh izin penggunaan suatu teknologi yang dilindungi hak paten serta meringankan pembayaran royalti dalam penggunaan paten tersebut. Patent Pooling merupakan suatu tindakan para pelaku usaha untuk saling bekerja sama dengan para mitra usahanya untuk menghimpun lisensi Hak atas Kekayaan Intelektual terkait komponen produk tertentu.. Dalam kondisi tertentu, patent pooling berpotensi untuk menciptakan keadaan pasar yang bersaing dengan tidak kompetitif sehingga dapat melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Indonesia telah memiliki pedoman yang dibuat KPPU dalam Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, tetapi pedoman tersebut tidak membahas secara detail dan rinci batasan-batasan kondisi lisensi patent pooling yang melanggar ketentuan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini dapat menimbulkan kekosongan hukum dalam menganalisa sejauh mana patent pooling telah melanggar ketentuan hukum persaingan usaha tidak sehat. Indonesia perlu mengembangkan pedoman yang telah dimiliki dengan mengambil contoh positif dari pedoman yang dimiliki Amerika Serikat dan Jepang.

---

Patent Pooling is a form of management who manage license conduct by two or more patent holder whereas the said patent rights own by the said management member. Patent Pooling simplify the process in obtaining licenses in utilizing a technology which license or patent is protected for business actors and makes royalty payment in utilizing the said patent cheaper. Patent Pooling is a form of act conduct by the business actors in cooperates with their business partners in collecting license against Intellectual Property Rights of particular component products. In special conditions, Patent Pooling are potential in creating an unfair business competition (persaingan usaha tidak sehat) in the market, the foregoing condition may breach the stipulation in Law No. 5 of 1999 dated 5 Mar. 1999 concerning Prohibition against Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (?Law No. 5 of 1999?). Indonesia owns guidelines that created by Business Competition Supervisory Commission (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) (?KPPU?) and stipulated in the KPPU Regulation No. 2 of 1999 concerning Guidelines on Exception on the Implementation of Law No. 5 of 1999, however the guidelines have no specific details on the limitation of patent pooling license condition that violate the stipulation of an unfair business competition. The said situations are very likely to cause an uncertainty in analyzing how far the patent pooling violates the stipulation of Law No. 5 of 1999. Indonesia needs to develop the current guidelines by adopting positive examples own by the United States of America and or Japan."

"Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir atau End User License Agreement (EULA) Microsoft menjadi popular di masyarakat pada akhir tahun 2005 yaitu sejak maraknya razia penggunaan piranti lunak Microsoft baik yang bajakan maupun asli (terlisensi). Pengguna piranti lunak Microsoft terlisensi diduga melanggar ketentuan dalam EULA Microsoft yang melarang pengguna untuk menginstall piranti lunak Microsoft ke lebih dari 1 (satu) komputer. EULA Microsoft merupakan bentuk penerapan asas kebebasan melakukan hubungan perdata dalam Hukum Perikatan Islam sepanjang hubungan tersebut tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hubungan hukum tersebut tidak di larang bila tetap memperhatikan asas, rukun dan syarat akad Hukum Perikatan Islam. Oleh sebab itu dilakukan analisis apakah EULA Microsoft sesuai dengan Hukum Perikatan Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 (tiga) pokok permasalahan yang perlu dikaji yaitu bagaimanakah Hukum Perikatan Islam memandang lisensi piranti lunak Microsoft dan ketentuan-ketentuan dalam EULA Microsoft. Selain itu, perlu dilakukan analisis bagaimana kemungkinan penyelesaian masalah dalam EULA Microsoft. Untuk penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan pustaka dan wawancara narasumber dari pengacara senior Islamic Development Bank, Mudassir Siddiqui. Dengan metode tersebut dapat dianalisis bahwa konsep lisensi piranti lunak Microsoft mendekati konsep sewa menyewa (ijarah) dalam Hukum Perikatan Islam. Sama halnya dengan ijarah, transaksi lisensi piranti lunak Microsoft juga merupakan transaksi terhadap manfaat yang dituju yaitu penggunaan piranti lunak Microsoft melalui imbalan biaya lisensi (royalti) . Transaksi ijarah mempunyai manfaat bagi kemashlahatan, begitu juga lisensi, asalkan perjanjian lisensinya sah berdasarkan Hukum Perikatan Islam. Akan tetapi, beberapa pasal dalam EULA Microsoft merugikan penerima lisensi serta tidak sesuai dengan asas, rukun, dan syarat Hukum Perikatan Islam. Oleh sebab itu, perlu disesuaikan dengan Hukum Perikatan Islam yang memperhatikan keseimbangan potensi serta hak dan kewajiban para pihak. Hal ini dapat dijadikan sebagai penyelesaian masalah dalam EULA Microsoft tersebut. Dengan demikian, Microsoft hendaknya menyesuaikan ketentuan dalam EULA Microsoft dengan Hukum Perikatan Islam karena dengan adanya penyesuaian tersebut dapat tercapai keseimbangan potensi hak dan kewajiban para pihak serta kepentingan para pihak ikut terlindungi."

"Karena kebutuhan mendesak untuk mengejar ketertinggalan teknologi, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dituntut untuk melakukan alih teknologi. Karena keterkaitan erat antara teknologi dan hak kekayaan intelektual maka perjanjian lisensi diperlukan dalam proses pengalihan teknologi tersebut. Skripsi ini akan membahas mengenai perjanjian lisensi dari sudut pandang negara berkembang sebagai penerima lisensi.

---

In order to fulfill the vast growing needs for technology, Indonesia as one of the developing country is in desperate needs of technology transfers. As technology always connected with intellectual property rights a license agreement is needed in the process of such technology transfer. This writing will mostly discuss on license agreement from the perspective of developing country as licensee."

"Konteks reformasi pelayanan perizinan di Kota Administrasi Jakarta Timur dilakukan dengan mengintegrasikan pelayanan yang di butuhkan oleh kegiatan usaha. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan perizinan pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSP) Kota Administrasi Jakarta Timur berdasarkan Total Percieved Quality yang dikemukakan oleh Gronross (1990). Penelitian ini memiliki pendekatan kuantitatif dengan kuesioner dan wawancara mendalam berdasarkan Accidental Sampling (sebagai teknik penarikan sampel) yang menjadikan masyarakat pemohon izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai responden. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan perizinan yang diselenggarakan termasuk kategori Negatively Confirmed Quality atau "bad quality".

---

The context of Reform of license services at East Jakarta Municipality was conducted by integrating service system to fulfill the needs of business activities. This research is aimed to analyze the service quality of licenses providing towards One Stop Shop Service (OSS) Unit of East Jakarta Municipality using the Total Perceived Quality theory by Gronross (1990). This research uses quantitative approach by using questionnaires and interviews and accidental sampling technique is used to choose samples as respondents. The citizens who had requested permissions for Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) were employed in obtaining and gaining the information needed. This research conclude that service quality of license providing in One Stop Shop Service (OSS) Unit, East Jakarta Municipality was Negatively Confirmed Quality or "bad quality"."