Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Data adalah aset yang berharga bagi organisasi karena data yang berkualitas dapat memberikan keuntungan dan nilai bagi perusahaan serta memberikan peluang adanya pengembangan bisnis baru apabila dikelola dengan baik. Sedangkan kualitas data yang buruk dapat memberikan dampak negatif antara lain keputusan bisnis yang tidak akurat, penurunan pendapatan, peningkatan biaya operasional, penurunan kepercayaan dan kepuasan pelanggan, peningkatan waktu pemrosesan data, dan tidak dapat memenuhi kepatuhan terhadap peraturan maupun ekspektasi bisnis. PT IDN adalah fintech yang memberikan kemajuan teknologi digital dalam sektor pendidikan di Indonesia dengan menawarkan pengelolaan dan pembayaran tagihan pendidikan secara online. Penelitian ini mencoba untuk menilai tingkat kematangan kualitas data di PT IDN dengan menggunakan delapan karakteristik kualitas data dalam Loshin’s Data Quality Framework. Hasil dari penilaian ini didapatkan bahwa PT IDN memiliki tingkat kematangan kualitas data sebesar 1 pada komponen prosedur, tata kelola, standar, teknologi, dan pengelolaan kinerja. Sedangkan tingkat kematangan kualitas data sebesar 2 ditemukan pada komponen harapan, dimensi, dan kebijakan informasi. Berdasarkan hasil dari penilaian maturitas manajemen kualitas data saat ini dan tingkat maturitas kualitas data yang diinginkan, maka didapatkan adalah 12 rekomendasi aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan oleh PT IDN untuk meningkatkan kualitas datanya berdasarkan DAMA-DMBOK.

---

Data is an asset for organizations because quality data can provide benefits and value to the company and provide opportunities for new business development if managed properly. Meanwhile, poor data quality can have negative impacts including inaccurate business decisions, decreased revenue, increased operating costs, decreased customer trust and satisfaction, increased data processing time, and unable to meet regulatory compliance and business expectations. PT IDN is a fintech that provides advances in digital technology in the education sector in Indonesia by offering online management and payment of education bills. This study tries to assess the maturity level of data quality at PT IDN by using eight data quality characteristics in Loshin's Data Quality Framework. The results of this assessment show that PT IDN has a maturity level of data quality of 1 on the components of procedures, governance, standards, technology, and performance management. While the maturity level of data quality of 2 is found in the components of expectations, dimensions, and information policies. Based on the results of the current data quality management maturity assessment and the desired level of data quality maturity level, it is found that there are 12 recommended activities that PT IDN can do to improve its data quality based on DAMA-DMBOK."

"Dalam rangka melakukan pengawasan dan pengaturan terintegrasi terhadap seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan tujuan penguatan sektor jasa keuangan di Indonesia dapat tercapai dengan adanya satu institusi pengawas dan pengatur di sektor jasa keuangan. Sejak terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan telah disusun dan diterbitkan ratusan kebijakan di sektor jasa keuangan dan secara khusus terdapat beberapa ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal. Namun demikian, kebijakan dan pengaturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut belum memberikan dampak signifikan secara khusus kepada Perusahaan Efek, karena belum memperhatikan postur industri, inklusi Pasar Modal yang masih sangat kurang, dan beberapa kebijakan yang dirasa menjadi beban tambahan bagi Perusahaan Efek.

---

In order to do integrated supervision and regulation of financial services sector in Indonesia, the government and the House of Representatives of Indonesia established Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Financial Services Authority based on Law Number 21 of 2011 concerning Otoritas Jasa Keuangan. Through Otoritas Jasa Keuangan, it is expected that the strengthening of financial services sector in Indonesia can be achieved under one supervisory and regulatory institution. Since its establishment, Otoritas Jasa Keuangan issued many regulations and policies in financial services sector, specifically in the Capital Market sector. However, the regulations and policies issued by Otoritas Jasa Keuangan have not had any significant impact to Securities Companies, because the policies and regulations have not taken into account the structure of Indonesia Capital Market industry, insufficient Capital Market inclusion, and many of that policies and regulations are deemed to be additional cost by the Securities Companies."

"Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) adalah sistem informasi yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di sektor keuangan. OJK telah memastikan bahwa data yang dilindungi dalam penggunaannya diatur oleh standar operasi prosedur. Namun, masih ada beberapa kasus penyalahgunaan data yang terjadi pada SLIK, seperti penjualan informasi debitur oleh karyawan bank. Skripsi ini memiliki pertanyaan penelitian mengenai: 1) Bagaimana hukum dan peraturan dalam SLIK di Indonesia; dan 2) Bagaimana tanggung jawab bank dalam hal penyalahgunaan data pada SLIK?. Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis. Dasar hukum SLIK tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 18 / POJK.03 / 2017. OJK dapat menjatuhkan sanksi kepada Pelapor yang melakukan pelanggaran dengan tidak mematuhi ketentuan SLIK. Namun demikian, seluruh pasal dalam POJK No. 18 / POJK.03 / 2017 tersebut belum mengatur tentang peristiwa penyalahgunaan data, khususnya terkait dengan sengaja melakukan pelanggaran dalam penggunaan sistem SLIK. Data SLIK atau data Informasi debitur dianggap sebagai privasi data. Sayangnya di Indonesia, RUU Perlindungan Data yang diajukan masih berupa draft dan masih belum disahkan. Bank bertanggung jawab atas tindakan pegawainya, atas penyalahgunaan data bank akan dikenakan denda sebesar Rp.50.000.000 untuk setiap informasi debitur. Apabila pegawai bank menyalahgunakan data SLIK dengan menjual Informasi Debitur, maka bank bertanggung jawab untuk memutus kontrak kerja pegawai bank tersebut. Bank memiliki tanggung jawab terhadap nasabah yang datanya telah disalahgunakan oleh pegawai bank, bank tersebut memiliki sistem pengaduan, dimana nasabah dapat menyampaikan pengaduannya kepada Customer Care bank tersebut. Oleh karena itu, Penulis merekomendasikan agar OJK perlu meningkatkan fungsi pengawasan dan pengaturan di SLIK dan bank yang telah mengakses SLIK perlu meningkatkan pengawasan internal terhadap akses SLIK dan membatasi tindakan pegawai saat mengakses SLIK melalui ketentuan internalnya.

---

The Financial Information Service System (SLIK) is an information system managed by the Finansial Services Authority (OJK) to support the implementation of supervisory tasks and information services in the financial sector. OJK has ensured that procedure operations standards govern the data protected in its use. However, there are still some cases of misuse of data in SLIK, such as the selling of Debtor Information data by bank employees. Accordingly, this thesis seeks to answer: 1) How are the law and regulations of SLIK in Indonesia?; and 2) How are the responsibilities of banks in the event of misuse of SLIK data?. This thesis uses normative juridical for its research method. The legal basis for the SLIK is contained in the OJK Regulation Number 18/POJK.03/2017. OJK may apply sanctions against Reporters who commit violations by not adhering to the SLIK regulations. However, all these articles in POJK No. 18/POJK.03/2017 have not yet regulated events of misuse of data, especially regarding intentionally conducting offense in the use of the SLIK system. The SLIK data or the debtor's Information data is considered as data privacy. Unfortunately in Indonesia, the proposed Data Protection Act is still a draft and still not yet enacted. The banks have the responsibility for the actions of its employee, for the misuse of data the bank will get a fine of Rp.50.000.000 for each debtor's information. If a bank employee misuses the SLIK data by selling Debtor Information, the bank have the responsibility to terminate the employment contract of that bank employee. The bank have the responsibility for the customers whose data has been misused by the bank employee, the banks have a complaint system, in which the customers can submit their complaint to the Customer Care of that particular bank. Hence, the Author recommends that OJK needs to improve its supervisory and regulatory functions in SLIK and banks that have accessed to SLIK should improve the internal supervision of SLIK access and restricting employee actions when accessing the SLIK through their internal regulations."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dampak konvergensi International Financial Reporting Standards IFRS terhadap relevansi nilai informasi akuntansi berupa nilai buku ekuitas dan laba bersih perusahaan di Indonesia. Sampel yang digunakan adalah 187 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI pada periode 2006-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan walaupun pada tahap awal penerapan terjadi penurunan relevansi nilai buku ekuitas, namun secara keseluruhan tahapan terjadi peningkatan relevansi nilai buku ekuitas setelah konvergensi IFRS. Sebaliknya relevansi nilai laba bersih mengalami peningkatan ditahap awal penerapan, namun secara keseluruhan tahapan tidak terjadi peningkatan relevansi nilai laba bersih setelah konvergensi IFRS.

---

This study aims to test empirically the impact of the convergence of International Financial Reporting Standards IFRS on the value relevance of accounting information in the form of book value of equity and net income of companies listed in Indonesian Stocks Exchange. The sample used in this study is 187 non financial companies listed in IDX period 2006 2016. The results of this study show that although in the early stages of implementation there is a decrease in the relevance of book value of equity, but on the overall stages there is an increase of value relevance of book value of equity after IFRS convergence. Conversely, the value relevance of net profit has increased only in the early stages of implementation, but on the overall the stages it shown there is no increase the value relevance of net profit after IFRS convergence."

"Penelitian ini membahas tentang pengaruh kualitas dari komite audit, audit internal dan audit eksternal terhadap kualitas pelaporan keuangan. Kualitas komite audit diukur menggunakan komponen persentase anggota yang memiliki keahlian keuangan, jumlah rapat yang dilaksanakan, serta rata-rata persentase kehadiran anggota pada rapat internal. Kualitas audit internal diukur menggunakan komponen pengalaman audit dan sertifikasi audit yang dimiliki oleh ketua unit audit internal, serta menambahkan komponen jumlah anggota audit internal. Kualitas audit eksternal diukur menggunakan komponen masa audit, ukuran kantor akuntan publik, serta biaya audit atas jasa audit oleh audit eksternal. Ketiga variabel tersebut diuji pengaruhnya terhadap kualitas pelaporan keuangan menggunakan tiga dimensi model pengujian, yakni dimensi relevansi, dimensi representasi tepat dan dimensi netralitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara kualitas audit internal dan audit eksternal terhadap kualitas pelaporan keuangan, namun hasil pengujian pengaruh kualitas komite audit terhadap kualitas pelaporan keuangan menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hasil pengujian joint effect menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan pada hubungan dua arah antara komite audit dengan audit eksternal dan hubungan tiga arah antara komite audit, audit internal, dan audit eksternal terhadap kualitas pelaporan keuangan.

---

This study aims to examine the impact of quality of audit committee, internal audit and external audit on financial reporting quality. Audit committee quality is measured using components of the members who have financial expertise, the number of meetings held, and the average of attendance of members in meetings.

Internal audit quality is measured using the component of the auditing experience and auditor certification held by the chair of internal audit unit, also the numbers of internal audit member.

External audit quality is measured using the component of audit tenure, auditor size, and audit fee. These three variables are tested for their impact on financial reporting quality using three dimensions of financial reporting quality which are dimension of relevance, representational faithfulness and neutrality.

The results show that there are positive and significant impact between the quality of internal audit and external audit on financial reporting quality, but the impact of audit committee quality on financial reporting quality shows insignificant results.

The results of joint effect test show there are positive and significant impact on the two way interaction between audit committee and the external audit and the three way interaction between audit committee, internal audit, and external audit on financial reporting quality."

"Process Mining adalah bidang ilmu yang relatif baru dan masih terus berkembang. Bidang ini menarik dan dibutuhkan dalam berbagai domain karena dapat digunakan untuk menggali informasi tentang proses bisnis dari sekumpulan besar data yang dimiliki perusahaan dalam bentuk event log."

"ABSTRAKXBRL merupakan bahasa pelaporan bisnis secara global yang digunakan untukstandarisasi data, khususnya data laporan keuangan, sehingga data tersebut menjadilebih mudah untuk diperbandingkan dan dipertukarkan. Standarisasi tersebut dapatdilakukan dengan adanya taksonomi, sebagai representasi XBRL berbasis standarakuntansi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah taksonomi IDX yangditerbitkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) mampu merepresentasikan datalaporan keuangan Perusahaan Publik di Indonesia. Hasil pengujian hipotesisterhadap 100 sampel perusahaan yang terdaftar di BEI menunjukkan bahwaterdapat ketidaktepatan (misfit) yang cukup besar antara taksonomi IDX danelemen laporan keuangan yang disajikan perusahaan, yaitu mencapai 52,7 % daritotal elemen laporan keuangan. Ketidaktepatan taksonomi tersebut berbeda antarindustri, dimana untuk setiap sektor dan terlepas dari ukuran perusahaannya

---

ABSTRACTXBRL is a global business reporting language that standardize data, specificallyfinancial information. The standardization performed by taxonomy, the XBRLrepresentative based on accounting standards, so that information can be comparedand exchanged business. The purpose of this study is to verify whether IDXtaxonomy adequately reflects all financial information on Public Companies?reporting in Indonesia. Based on hypothesis testing of 100 samples of companieslisted on the Indonesian Stock Exchange, the results reveal a misfit between thecompany's financial information disclosed by BEI taxonomy elements. In addition,the misfit differs for each sector and irrespective of its size"

"ABSTRACTDalam mendesain aplikasi yang akan digunakan sebuah kelompok, dibutuhkan analisis apa yang dianggap berguna dan mudah digunakan bagi kelompok tersebut. Hal ini sesuai dengan Technology Acceptance Model, dimana terdapat dua faktor utama yang mendorong motivasi bagi suatu kelompok untuk menggunakan teknologi baru, kedua hal itu adalah Perceived Usefulness, dan Perceived Ease of Use. Untuk mengidentifikasi apa yang berguna/bermanfaat, penelitian ini berusaha menelusuri kegiatan aktivitas sehari-hari usaha, permasalahan yang dihadapi, dan kebutuhan usaha tersebut dari permasalahan yang ada. Untuk mengidentifikasi apa yang mudah digunakan, penelitian ini berusaha menelusuri budaya dari kelompok tersebut dengan mengidentifikasi budaya tersebut lewat enam dimensi Hofstede (2013) karena budaya menentukan cara berpikir suatu kelompok. Sesuai penelitian oleh Marcus (2013) ditemukan hubungan yang kuat antara budaya kelompok yang dituju dan prinsip desain yang sesuai. Dari hasil wawancara mengenai kebutuhan responden dan prinsip budaya kelompok yang menjadi subjek penelitian, dan hasil analisis dari kuesioner mengenai prinsip budaya mereka yang menjadi subjek penelitian, penelitian ini berusaha mendapatkan sebuah desain, sistem dan fitur aplikasi sistem informasi keuangan yang cocok dengan kebutuhan dan budaya pemilik dan pengelola usaha.

---

ABSTRACTIn designing applications that will be used by a particular group, an analysis of what is considered to be useful and the ease of use quality for the group is needed. This is in accordance with the Technology Acceptance Model, where there are two main factors that will motivate a group to use the proposed new technology, which are both perceived to be useful and easy to use. In identifying what is useful, this study seeks to trace the activities of daily business activities, problems faced, and the needs that arise from the problems that exist. In identifying what is easy to use, this study seeks to trace the culture of the group by identifying them through the Hofstedes six dimensions (2013), this is because a culture will determine the group set of thinking. In accordance with the research done by Marcus (2013) a strong relationship is found between design principles and the culture of the intended group. From the results of interviews regarding their problems and needs, and from the result of the analysis of the questionnaire regarding their group cultural principles that are the subject of research, this study seeks to obtain a financial information application design, systems and features that fits their needs and culture."