Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Legal aspects of Indonesian women migrant worker to United Arab Emirates countries"

"Dalam bekerja sebagai pekerja domestik di luar negeri, para perempuan mengalami banyak hambatan dan tantangan. Kekerasan adalah salah satu bentuk tantangan yang harus mereka hadapi pada saat bekerja di luar negeri. Kekerasan yang mereka alami meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi serta bersifat multilapis. Salah satu negara tujuan para perempuan untuk bekerja sebagai pekerja domestik adalah Uni Emirat Arab (UEA). Banyak perempuan yang membayangkan UEA sebagai negeri harapan. Namun kenyataannya jauh berbeda dari apa yang mereka bayangkan.Penelitian ini menggambarkan pengalaman pekerja domestic migrant Indonesia selama bekerja di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Dari pengalaman tersebut, terungkap berbagai friksi. Mereka merespon friksi tersebut dengan melakukan resistensi yang bentuknya everyday forms of resistance ataupun yang open defiance/ public confrontation. Penelitian ini juga menggambarkan respon para pekerja domestik migran terhadap pandangan masyarakat UEA terhadap diri mereka.Segala pelabelan yang dilekatkan pada pekerja domestik migran Indonesia secara tidak langsung juga melabel masyarakat Indonesia secara umum. Para pekerja domestik merasa sakit hati atas segala pelabelan yang dilekatkan kepada mereka. Generalisasi umum yang dilakukan masyarakat UEA dirasa tidak adil karena tidak semua pekerja domestik seperti itu.Penelitian ini dilakukan di Abu Dhabi Uni Emirat Arab (UEA) selama bulan Mei-Juni 2010. Fokus penelitian adalah para pekerja domestik migran yang melarikan diri di penampungan KBRI Abu Dhabi. FGD, wawancara dan observasi adalah bentuk metode pengumpulan data.

---

In working as migrant domestic workers, women faced a lot of obstacles and challenges. Violence is one form of challenge they have to face in working abroad. The violence they suffer are in the forms of physical, psychological, sexual and economic and these violence are multi-layered. One of the destination country is United Arab Emirates (UAE). Many women imagined UAE as a land of hope. But the reality is far for what they imagined.This research described the experiences of Indonesian Domestic Workers working in Abu Dhabi, United Arab Emirates (UEA). Those experiences revealed frictions. They then responded to those friction by resisting in the form of everyday forms of resistance or open defiance/ public confrontation. This research also described the responses of the Indonesian Domestic Workers on the stereotype put to them by the UAE society.The stereotypes put on Indonesian domestic workers have an indirect effect also to the whole Indonesian society. The Indonesian domestic workers themselves were hurt by these stereotypes. They consider it unfair because not all Indonesia domestic workers are like that.This research was conducted in Abu Dhabi, United Arab Emirates (UAE) in May-June 2010. The focus of this research is the Indonesian domestic workers staying in the Indonesian Embassy?s Shelter. Focus Group Discussion (FGD), interview and observation are the forms of data collecting."

"Artikel ini membahas tentang pariwisata halal di Uni Emirat Arab (UEA). Negara UEA adalah salah satu anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang mendapat peringkat ke-5 sebagai destinasi pariwisata halal terbaik dunia pada 2019. Sebagai negara di kawasan Timur Tengah, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, bukankah kehalalan tidak perlu dinyatakan lagi? Demikian pertanyaan yang mendasari penelitian ini. Dengan menggunakan penelitian kualitatif melalui studi pustaka, artikel ini menjelaskan konsep pariwisata halal dalam perspektif UEA, potensi pariwisata yang dikembangkan dan penerapan pariwisata halal di UEA. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengembangan pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pariwisata halal di UEA merupakan konsep standardisasi pelayanan dan sarana dalam menarik wisatawan muslim mancanegara. Adapun potensi yang dikembangkan adalah warisan kebudayaan Islam dalam kemasan modernitas.

---

This article discusses halal tourism in the United Arab Emirates (UAE). The UAE is a member of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) which is ranked 5th as the world's best halal tourism destination in 2019. As a country in the Middle East region, with the majority of the population being Muslim, doesn't halal need to be declared again? These are the questions that underlie this research. By using qualitative research through literature study, this article explains the concept of halal tourism in the UAE perspective, the tourism potential that is developed and the application of halal tourism in the UAE. The theory used in this research is the tourism development theory. The results show that the concept of halal tourism in the UAE is a concept of standardization of services and facilities in attracting foreign Muslim tourists. The potential to be developed is Islamic cultural heritage in the packaging of modernity."

"Tulisan ini bertujuan menjelaskan proses modernisasi yang berlangsung di Uni Emirat Arab hingga saat ini (2023) dengan mengeksplorasi perubahan bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya di negara tersebut dapat memengaruhi peran perempuan di masyarakat. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengambilan data berupa studi pustaka dari menggali literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel internet. Dalam menganalisis sejarah perkembangan peran perempuan di Uni Emirat Arab, penulis menggunakan pemikiran tokoh emansipasi perempuan dari Mesir, Qasim Amin (1863-1908) dan teori perubahan sosial dari sosiolog asal Indonesia, Soerjono Soekanto (1922-2015). Penulis menemukan bahwa terdapat perubahan berkelanjutan mengenai perkembangan peran perempuan di Uni Emirat Arab. Perempuan UEA masa tradisional, banyak digambarkan berperan dalam rumah tangga saja. Faktanya, perempuan di masa sebelum ditemukannya minyak (tradisional), juga berperan dalam bidang ekonomi untuk membantu pendapatan keluarga. Proses modernisasi UEA sejak ditemukannya minyak hingga saat ini, membuat warga UEA lebih stabil secara finansial dan peran perempuan semakin terlihat tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam publik sebagai administrator, politisi, pengusaha, dan banyak lagi. Di bawah konstitusi, Uni Emirat Arab menjamin hak dan status hukum yang setara antara laki-laki dan perempuan.

---

This writing aims to explain the ongoing process of modernization in the United Arab Emirates up to the present (2023) by exploring changes in the economic, educational, social, and cultural fields that may impact the role of women in society. The writing methodology employed in this research is qualitative, utilizing literature review as a data collection technique by examining literature such as books, scholarly journals, and internet articles. In analyzing the history of the development of women's roles in the United Arab Emirates, the author draws on the thoughts of the women's emancipation figure from Egypt, Qasim Amin (1863-1908), and the social change theory of the Indonesian sociologist, Soerjono Soekanto (1922-2015). The author finds that there has been continuous change regarding the development of women's roles in the United Arab Emirates. In traditional UEA society, women were often depicted as having roles primarily within the household. In reality, during the pre-oil discovery period (traditional), women also played a role in the economy to contribute to family income. The modernization process in the UEA since the discovery of oil until now has made UEA citizens more financially stable, and the role of women is increasingly visible not only in the economic sphere but also in the public domain as administrators, politicians, entrepreneurs, and more. Under the constitution, the United Arab Emirates ensures equal rights and legal status between men and women."

"Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sudah seyogyanya mendapat perhatian khusus dan penanganan serius dari pemerintah. Penanganan yang kurang baik dan pengiriman tenaga kerja tanpa dibekali keterampilan akan melahirkan permasalahan yang menjadi polemik. Dari permasalahan inilah di mana jumlah tenaga kerja yang terus meningkat dengan persepsi lapangan kerja yang terus menyusut akibat tekanan ekonami makro, pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri khususnya ke Uni Emirat Arab merupakan kontribusi yang menjanjikan penambahan devisa bagi negara dan penambahan kemampuan ekonomis bagi tenaga kerja yang bersangkutan.Tujuan penulisan untuk mengetahui dampak pelatihan dan pengembangan melalui balai latihan kerja terhadap peningkatan kemampuan tenaga kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan penyalur tenaga kerja.Disamping itu juga untuk mengetahui besarnya pengaruh pelatihan dan pengembangan yang dilakukan Balai Latihan Kerja terhadap kemampuan tenaga kerja yang diukur dengan tingkat penguasaan praktek.Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dimana penulis menyajikan dan mengimplementasi data-data yang berhubungan dengan peringkatan kinerja TKI Indonesia melalui pelatihan dan pengembangan serta kontribusinya terhadap peningkatan kinerja penyalur (PJTKI).Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah Data primer yang diperoleh dengan melalui wawaneara langsung dengan perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia (PTTKI) yang dibantu dengan daftar pertanyaan serta observasi di lapangan. Dan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain tingkat kinerja perusahaan penggerak tenaga kerja Indonesia, data berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, pengaruh pendidikan pelatihan pada balai latihan kerja terhadap kualitas kerja TKI masih sangat kecii atau mendekati tidak ada hubungan. Faktor yang menyebabkan rendahnya nilai kedua variabel lebih disebabkan tingkat pendidikan formal rata-rata TKI pada jenjang SD, waktu pelatihan yang relatif singkat serta distribusi bahan pelatihan/modul yang dirasa iamban merupakan penyebab utama dari rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia.Dengan demikian disarankan Departemen Tenaga Kerja melalui Binapenta melakukan kerjasama antar instansi sampai tingkat Kecamatan dalam pengadaan BLK sehingga penduduk yang berkeinginan menjadi TKI dapat mengikuti pelatihan pada tingkat Kecamatan dengan waktu yang relatih lebih lama sehingga kualitas TKI akan dapat meningkat. Selain itu tingkat pendidikan untuk calon TKI hares ditingkatkan dengan jenjang minimal SLTA demi untuk meningkatnya kualitas tenaga kerja. Jumlah TKI yang berhasil dikirim dengan tingkat kualitas yang baik tentunya akan meningkatkan kinerja perusahaan penggerak tenaga kerja."

"Industri kosmetik halal mendapat perhatian dan perkembangan yang signifikan. Dalam beberapa tahun ini terjadi peningkatan permintaan produk bersertifikat halal di kalangan konsumen muslim di Uni Emirat Arab. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji bagaimana aspek budaya mempengaruhi masyarakat Emirat terhadap produk dengan branding Islami dan mengelaborasi faktor-faktor yang mendukung peluang kosmetik halal Indonesia di UEA yang berkaitan dengan strategi Islamic Branding. Penelitian dilakukan dengan tinjauan kepustakaan dan studi media. Temuan penelitian menunjukkan Indonesia memiliki peluang untuk memasarkan produk kosmetik halal dengan strategi branding Islami ke UEA. UEA menjadi pasar yang potensial sebab adanya kedekatan budaya sebagai sesama negara dengan penduduk mayoritas muslim membuat konsumen UEA memilih produk kosmetik bersertifikasi halal. Hal ini membuat kosmetik halal Indonesia memiliki daya tarik dan berperan sebagai alternatif yang jauh lebih aman bagi masyarakat muslim UEA. Tingginya permintaan dan daya beli kosmetik halal, meningkatnya persentase wanita karir dan tren fesyen di Emirat, serta situasi geopolitik UEA dapat dimanfaatkan sebagai pintu masuk ke negara tetangga Emirat, baik negara-negara Timur maupun Barat untuk meningkatkan eksposur kosmetik halal Indonesia. Di sisi lain, Indonesia juga telah meningkatkan hubungan bilateralnya dengan UEA, melalui perjanjian UAE–CEPA dan berpartisipasi aktif dalam pameran dagang Internasional di UEA.

---

The halal cosmetics industry has gained significant attention and development. In recent years, there has been an increasing demand for halal-certified products among Muslim consumers in the United Arab Emirates (UAE). This research aims to explore how cultural aspects influence Emirati society's perception of Islamic-branded products and elaborate on the factors supporting the opportunities for Indonesian halal cosmetics in the UAE, particularly related to Islamic branding strategies. The research was conducted through literature review and media studies. Findings of the research indicate that Indonesia has the potential to market halal cosmetics with Islamic branding strategies in the UAE. The UAE presents a promising market due to its cultural proximity as a fellow Muslim-majority country, leading Emirati consumers to prefer halal-certified cosmetic products. This makes Indonesian halal cosmetics appealing and a safer alternative for Muslim communities in the UAE. The high demand and purchasing power for halal cosmetics, the increasing percentage of career women, and fashion trends in the Emirates, along with the stable geopolitical situation, can be utilized as entry points to neighboring countries, both in the East and the West, to increase the exposure of Indonesian halal cosmetics. On the other hand, Indonesia has also strengthened its bilateral relations with the UAE through the UAE-CEPA agreement and active participation in international trade exhibitions in the UAE. These efforts further enhance the potential for expanding the market and winning the hearts of UAE consumers for Indonesian halal cosmetics, leveraging the Islamic branding strategy."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perbandingan kedudukan hukum Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP di Indonesia yang mana SIUP merupakan hal yang sangat penting untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan dan merupakan sarana bagi pemerintah untuk melakukan pengwasan hukum terhadap perusahaan perdagangan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan jenis data sekunder. Pembahasan dalam skripsi ini mencakup mengenai kedudukan hukum dan perbandingan pengawasan terhadap SIUP di Indonesia dibandingkan dengan Negara Uni Emirat Arab dan Australia, yang mana pengawasan di Indonesia tergolong kurang baik bila dibandingkan dengan kedua negara tersebut, padahal kedudukan SIUP merupakan dokumen yang sangat penting dan wajib untuk dimiliki oleh setiap perusahaan perdagangan yang ada di Indonesia. Kemudian dikeluarkannya Peraturan perundangan baru yaitu PERMENDAG No. 07/M-DAG/2/2017 menyebabkan permasalahan hkum lain mengenai pengawasan terhadap legalitas perusahaan perdagangan di Indonesia ini. Hal ini akan menimbulkan banyak akibat hukum apalagi bila dikatikan dengan pengawasan pemerintah terhadap perusahaan perdagangan di Indonesia yang harus lebih ditingkatkan sistem pengawasannya bila kewajiban daftar ulang SIUP setiap 5 tahun dihapuskan. Dengan demikian, diharapkan dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan pemerintah tetap memikirkan mengenai akibat hukum yang dapat terjadi. Sehingga pemerintah melakukan perbaikan terhadap sistem pengawasan yang sudah ada menjadi lebih baik untuk menghindari adanya akibat-akibat hukum yang dapat terjadi. Kata Kunci: SIUP, Permendag, Perdagangan, izin usaha perdagangan, Uni Emirat Arab, Australia"

---

""ABSTRACT"This thesis discusses about the comparison of legal status of Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP in Indonesia which SIUP is a very important document to run a trading activites and SIUP is very important for government to supervise the trading companies in Indonesia. This is a normative juridical research with secondary data type. The discussions in this thesis include the legal status and comparison of supervision of SIUP in Indonesia compared to the United Arab Emirates and Australia, where the supervision in Indonesia is considered worst when compared with the two countries, whereas the position of SIUP is a very important document and must owned by every trading company in Indonesia. Then the issuance of new Regulation No. PERMENDAG no. 07 M DAG 2 2017 causes other legal problems concerning the oversight of the legality of trading companies in Indonesia. This will result in many legal consequences especially when it is characterized by government oversight of trading companies in Indonesia which should be further enhanced by its oversight system if the obligation to re register SIUP every 5 years is abolished. Thus, it is expected that in issuing legislation the government should be thinking about the possible legal consequences. So that the government should makes improvements to the existing supervision system to avoid any legal consequences that can occur. "

"Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan tanggung jawab hukum dokter terkait pelaksanaan perintah jangan lakukan resusitasi dengan melakukan studi perbandingan tiga negara, yaitu Indonesia, Belanda dan Uni Emirat Arab. Hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini terdiri dari: (1) perbandingan regulasi perintah jangan lakukan resusitasi di Indonesia, Belanda, dan Uni Emirat Arab, (2) perbandingan regulasi tanggung jawab dokter yang melaksanakan penolakan tindakan medis di Indonesia, Belanda, dan Uni Emirat Arab, (3) perbandingan regulasi tanggung jawab dokter yang melaksanakan perintah jangan lakukan resusitasi di Indonesia, Belanda, dan Uni Emirat Arab. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perintah jangan lakukan resusitasi diakui di Indonesia, Belanda, maupun Uni Emirat Arab. Dokter tidak bertanggung jawab atas akibat atau efek samping yang ditimbulkan dari pelaksanaan penolakan tindakan medis dan perintah jangan lakukan resusitasi baik di Indonesia, Belanda, maupun Uni Emirat Arab. Penulis berpendapat perlu adanya pengaturan yang lebih komprehensif mengenai batas usia kompeten pasien yang dapat mengajukan penolakan tindakan medis, praktik jangan lakukan resusitasi, dan dokter penilai. Selain itu, Indonesia dapat mencontoh praktik jangan lakukan resusitasi di Belanda yang lebih efisien.

---

This study aims to explain the physicians' liability regarding the implementation of the do not resuscitate order by conducting a comparative study of three countries, which include Indonesia, the Netherlands, and the United Arab Emirates. The subjects discussed in this thesis consist of: (1) comparison of regulations on the do not resuscitate order in Indonesia, the Netherlands, and the United Arab Emirates, (2) comparison of the regulations on physicians' liability who carry out informed refusal in Indonesia, the Netherlands, and the United Arab Emirates, (3) comparison of the regulations on the physicians’ liability who carry out the do not resuscitate order in Indonesia, the Netherlands, and the United Arab Emirates. The research method used in this study is normative juridical with data sources obtained from literature study and interview. The results of the study show that the do not resuscitate order is recognized in Indonesia, the Netherlands, and the United Arab Emirates. The physician is not liable for the consequences or side effects arising from the implementation of the informed refusal and the order do not resuscitate order either in Indonesia, the Netherlands, or the United Arab Emirates. In the author's opinion, more comprehensive regulation is needed regarding the age limit for patients who can submit informed refusals, the practice of do not resuscitate, and the assessing physician. Furthermore, Indonesia can follow the more efficient do not resuscitate practice in the Netherlands."